Connect with us

Bengkulu Tengah

Diduga PERMENDAGRI No.83 Tahun 2015, Tak Berlaku Bagi Pemda Benteng

Redaksi

Published

on

 1,567 x dibaca

BENGKULU TENGAH, Netralitasnews.com I Seleksi tes tertulis perangkat desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD) penum Kecamatan taba penanjung, Kabupaten Bengkulu tengah, Provinsi Bengkulu. di duga melanggar Peraturan menteri dalam Negeri nomor 83 tahun 2015.

Pasalnya, kegiatan tes seleksi tertulis perangkat desa dan (BPD) desa Penum, dilaksanakan luar jam dinas yakni, di laksanakan di SD Negeri 58 desa Penum, pada Pukul 09:00 Wib, saptu (21/11/2020)

Sumber informasi yang dapat di percaya kebenarannya inisial “H” dan “S” kepada media ini pukul 09 : 30 Wib. melalui pesan WhatsApp, ” sebelumnya pengambilan soal tes tertulis perangkat desa dan BPD desa penum tepat di depan halaman RSUD Bengkuku tengah, saat pengambilan soal itu salah satu anggota BPD tidak di ikut sertakan, pada lembaran soal ujian tidak ada Kop surat dari Pemerintah Daerah, segel soal menggunakan buku tulis biasa yang ber stempel warna biru bertuliskan PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH SETDA.

Dalam pelaksanaan tes perangkat dan BPD tidak dihadiri oleh pihak Pemerintah Daerah/Kecamatan, lebih ironisnya lagi kegiatan pelaksanaan ujian tes tertulis di luar jam dinas kerja Pemerintah Daerah, “Bebernya.

Panitia peneliti dan penguji adalah Kepala dusun 1 (satu) yang juga di surat di stempel warna biru dengan tulisan yang sama. selain itu ada sebuah surat bertuliskan warna merah konci jawaban so’al staf BPD dan Konci Jawaban Perangkat desa masing-masing di stempel warna biru. hasil seleksi ujian tertulis ini mendapat nilai tertinggi ialah anak mantu kepala desa sendiri, “Sambungnya.

Peserta yang telah mengikuti tes yang tidak terima atas perihal ini akan melapor kepada aparat penegak hukum sektor taba penanjung, Resort Bengkulu tengah, Daerah Bengkulu. “Tandasnya.

Sementara itu, Dewan pimpinan cabang Lembaga Swadaya Masyarakat National Coruption Wacth (DPC-LSM-NCW) Kabupaten Bengkuku tengah melalui sekretaris saat di konfirmasi tanggapan serta komentarnya melalui saluran Phone cell mengatakan, “sangat menyesalkan dan sangat menyayangkan ini bisa terjadi.

Jika ada pihak yang dirugikan kemudian melaporkan perihal ini, maka dirinya meminta agar perihal ini dapat di tanggapi secara serius, proses secara cepat, lugas dan secara tuntas. Karena Negara ini Negara Hukum yang mempunyai Undang-Undang Serta Peraturan yang berlaku. tak terkecuali
siapapun itu jika melanggar harus di proses. “Pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Benteng, belum berhasil di konfirmasi hingga berita ini ditayangkan, sementara mendapat hak jawab, klarifikasi dari semua pihak yang terkait. (Red).