Connect with us

Bengkulu

Jalan Berlobang Berdampak “MAUT”, Masyarakat Wajib Tahu Pemerintah Bisa di Tuntut

Redaksi

Published

on

 1,319 x dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com – Bahaya Jalan Rusak membuat keselamatan pengguna jalan bisa terancam. mulai dari cidera hingga berujung krmatian. Pasalnya, Indikasi jalan berlobang tentu berdampak maut, tidak menutup kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di karenakan jalanan berlubang atau rusak.

Kalau jalan Kota ataupun Provinsi di biarkan berlubang, rusak hingga separah ini bisa menimbulkan kecelakaan pengendara terkhusus kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pada umumnya.

Pihak Pemerintah sebagai penyelenggara jalan bisa saja dituntut kemuka hukum, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata.

Dalam konteks ini penulis memberi pandangan yang lluas tentang dasar hukum soal Pemerintah bisa dituntut karena membiarkan jalan berlobang atau rusak. yang jelas tertuang di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 24 disebutkan, penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini, penyelenggara jalan tersebut mempunyai kategori jalannya.
Apakah masuk dalam kategori jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota. pihak Pemerintah mana yang harus bertanggung jawab dalam hal ini.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat 2, jika perbaikan jalan yang rusak belum dapat dilakukan, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak. Pemberian tanda atau rambu itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jika tak segera diperbaiki, maka bisa dipastikan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga Pemerintah lah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara jalan dan bisa dikenakan sanksi ketika ada yang menjadi korban lalu lintas diakibatkan jalan rusak atau berlubang.

Adapun sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak sesuai Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Dasar Hukum Soal Pemerintah Bisa dituntut karena Jalan berlubang adalah:
Pasal 273 UU No. 22/2009 menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rpb120 juta.

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp1,5 juta.

Adapun referensi dasar hukum tentang perihal diatas tercantum pada
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Pasal 1 angka 10 PP Jalan
2. Pasal 1 angka 11 UU LLAJ
3. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU LLAJ
4. Pasal 13 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU LLAJ
5. Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PP Jalan
6. Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 14 PP Jalan
7. Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) PP Jalan
8. Pasal 57 ayat (4) dan (5) PP Jalan
9. Pasal 46 Perpres 15/2015
10. Pasal 1 angka 24 UU LLAJ

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, itu artinya tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu sebagaimana telah disebutkan dalam undang undang.

Jadi pemerintah harus segera memperhatikan jalan yang berlubang atau rusak, jangan sampai lalai, agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan pengendara menjadi korban atas kerusakan jalan tersebut.

Yang di khawatirkan adalah apabila musim hujan, banyak jalan tertutup oleh genangan air, yang mana jalan rusak atau berlubang tidak kelihatan oleh pengendara, ini menjadi bahaya bagi pengendara.

Apabila pengendara bermotor terperosok masuk kedalam jalan berlubang saat musim hujan tiba, yang mana kendaraan bermotor tersebut tidak mengetahui jalan mana yang baik atau tidak untuk dilalui, atau pengendara mobil yang berusaha mengelak saat melihat lobang sehingga mengambil jalan arah lawan yang itu membahayakan bagi pengguna jalan lain dari lawan arah yang berbeda.

Banyak sekali dampak bahaya dari jalan berlobang tersebut, sehingga pemerintah perlu memperhatikan persoalan yang memang terlihat sepeleh, namun bisa menghilangkan nyawa orang lain diakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalan rusak atau berlubang.

Disisi keperdataan pemerintah juga bisa digugat oleh pengguna jalan raya yang merasa dirugikan atas jalan yang rusak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Dalam hal ini apabila pemerintah tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh undang-undang, berarti pemerintah juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (“PMH”).

Dan tentu juga perlu dipahami bahwa ada 2 jenis PMH di Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”): pertama, PMH yang banyak terjadi dimasyarakat ( Onrechtmatige Daad ), dan yang Kedua adalah, PMH oleh Penguasa ( Onrechtmatige Overheidsdaad ).

Pasal 1365 KUHPer berbunyi
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi,
adanya perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan
adanya hubungan sebab akibat ( Kausalitas ) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kelima unsur di atas bersifat akumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal PMH. Mengenai batasan PMH yang dilakukan pemerintah terkait jalanan yang rusak, dapat dilihat di Pasal 24 UU LLAJ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Bagi masyarakat dalam hal ini bisa menuntut pemerintah penyelenggara jalan apabila terjadi kecelakaan diakibatkan jalan berlubang, dan tentunya memenuhi unsur unsur yang diatur oleh undang-undang diatas tersebut.

Penulis Adalah Advokat/ Praktisi Hukum Yang Aktif Dalam Menangani Perkara Hukum Dengan Metode Persuasif dan Restorative Justice. BPS And Partners.
(Release/Red).

Up Next

Di Duga Dana Desa Dusun Sawah Tahun 2020 Syarat Penyimpangan 

jasa seosmm panelAPK
Don't Miss

Tokoh Dunia, Aung San Suu Kyi “PERDAMAIAN” Tujuan IDEAL yang Tak Bisa di Ganggu Gugat