Connect with us

Bengkulu

Advokat PPKHI Bengkulu Angkat Bicara Soal Oknum ASN Merangkap Menjadi Advokat

Redaksi

Published

on

 2,413 x dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com – beredar isu yang ada dimasyarakat yang kami simak dari beberapa orang, tentang adanya oknum ASN yang merangkap menjadi advokat, sehingga kami sebagai advokat dari organisasi PPKHI merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dikarenakan adanya oknum ASN tersebut telah melakukan praktek sebagai advokat, yang mana dalam praktek nya sudah merugikan orang lain diakibatkan persoalan atau masalah orang tersebut tidak diselesaikan oleh oknum ASN dalam penanganan perkara.

Namun honor atau jasa hukum yang ditawarkan tersebut terbilang cukup besar, berharap masalah orang tersebut bisa diselesaikan serta mendapat jawaban atas masalah, baik buruknya, kabar masalah tersebut apakah berhasil atau tidak, setidaknya ada jawaban dari persoalan itu.

Sehingga disini pihak yang menggunakan jasa hukum tersebut mendapat kepastian, bukan dibuat ngambang begitu saja. dalam praktek kehidupan ketika menjalankan sesuatu, pasti ada Pangkal, jika ada Pangkal Pasti juga ada ujungnya.

Adapun pengaturan tentang Pegawai Negeri di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”). Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Larangan – Larangan Bagi PNS Perihal Rangkap Jabatan
Larangan-larangan rangkap jabatan untuk PNS yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain:
1. Pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
2. PNS dilarang tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
3. PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

Lalu bagaimana jika PNS merangkap jabatan sebagai advokat. Ketentuan ini secara tegas dilarang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga negara Republik Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selain diatur dalam pasal tersebut, larangan merangkap profesi advokat dengan PNS juga termuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. jadi berdasarkan UU Advokat, seorang PNS tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat.

Undang-Undang yang Mengatur Istilah Advokat
Pada dasarnya, advokat dan pengacara memiliki makna yang sama. Hal ini telah dituangkan di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) di mana advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai Advokat.

Dengan berlakunya UU Advokat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengacara, advokat, konsultan hukum, maupun penasihat hukum. Pasal 1 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa semua orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia disebut Advokat.

Jadi disini penulis memberikan kesimpulan bahwa seorang ASN atau oknum manapun yang mengaku sebagai advokat padahal dia bukan advokat, maka akan terkena sanksi hukum.
Sehingga penulis bersama tim Advokat yang diketuai oleh ketua DPC PPKHI Bengkulu menggagas konsep layanan pengaduan masyarakat terkait soal masyarakat yang terkena tipu dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatas namakan dirinya sendiri ataupun kelompok yang mencoba menjadi, mengaku sebagai advokat, maka kami selaku Tim advokat dari organisasi PPKHI bengkulu yang dipelopori oleh ketua DPC PPKHI, siap mendampingi pelaporan masyarakat kepada pihak berwajib, yang mana mempunyai masalah – masalah diatas tersebut.

Sehingga oknum pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, serta memberikan efek jera bagi oknum dan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok. ini juga termasuk mencemarkan nama baik profesi advokat, atas tindakan mengambil uang klien, lalu menelantarkan.

Sumber
Berdasarkan Undang-undang dan pengaduan masyarakat dilapangan.

Alamat pengaduan masyarakat:
DPC PPKHI
Law firm
I Gede Sugiri And Partners
Jln H. Adam Malik Depan Polda Bengkulu

Penulis adalah Advokat yang aktif dalam penyelesaian perkara dengan metode Persuasif dan Restorative Justice.

Up Next

LSM PKN Laporkan Perbuatan Melawan Hukum, Dugaan Korupsi DD Dusun Sawah Ke Kejari

jasa seosmm panelAPK
Don't Miss

Advokat PPKHI Bengkulu Mendukung Program Presiden Dan Kapolri Dalam Pemberantasan Mafia Tanah Di Indonesia