Connect with us

Bengkulu

MTSN 02 Kepahiang di Duga Tabrak Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Kepsek Permasalahan ini Sudah di Periksa Saber Pungli

Redaksi

Published

on

 3,027 x dibaca

KEPAHIANG, Netralitasnews.com – Manajemen Mts Negeri 02 Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu di duga Tabrak Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 Tahun 2016 tentang larangan pungutan biaya pendidikan. (31/03/2021)

Pasalnya, pihak Mts Negeri 02 Kepahiang melalui wali kelas dengan secara sengaja mengumumkan kepada siswa/i yang mempersilahkan melakukan pembelian buku paket LKS di Perpustakaan sekolah dengan harga sama dengan sebelumnya.

Menurut wali murid merupakan sumber informasi yang dapat di percaya kebenarannya yang namanya tidak disebutkan mengatakan, “buku LKS yang di jual oleh pihak sekolah itu sebanyak 13 LKS dengan total harga Rp. 182.000. ( seratus delapan puluh dua ribu rupiah ) kami telah membeli LKS itu”.” ungkapnya

Sementara itu terpisah, ketua LSM-NCW Kabupaten Kepahiang menuturkan, meskipun tidak ada paksaan namun jika hal itu menjadi bahan untuk penunjang pelajaran pasti siswa-siswi akan meminta orang tua untuk membelinya. dalam kontek ini tentu bertentangan dengan “Peraturan menteri no. 2 tahun 2008 pasal 11, tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan dalam keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 511 tahun 2019 Bab lll hal 10 jual beli LKS dilarang.” tandasnya

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia telah membentuk tim SABER PUNGLI ( Sapu Bersih Pungutan Liar ) untuk mencegah dan memberantas praktik ” pung-li ” disejumlah instansi salah satunya yang paling rawan pungutan liar adalah disekolah – sekolah dengan berbagai cara modus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo telah menerbitkan ”Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.

SATGAS SABER PUNGLI  ini memiliki 4 fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

Dengan Susunan SATGAS SABER PUNGLI sebagai berikut :
1) Pengendali/Penanggungjawab : Menko Polhukam Wiranto.
2) Ketua Pelaksana : Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.
3) Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemdagri Sri Wahyuningsih (Pelaksana Tugas).
4) Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono.
5) Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri. kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui :
WEBSITE : http://saberpungli.id
SMS : 1193
CALL CENTER : 193
Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya ( Identitas Pelapor akan dirahasiakan ).

Pemerhati hukum Surya Kencana, SH sangat mendudung atas dikeluarkan Perpres No 87 tahun 2016 karena selama ini maraknya Pungli disekolah – sekolah melalui rapat komite wali murid ini praktik korupsi kecil tapi sangat terkodinir, makanya dengan telah dibentuk SABER PUNGLI setidaknya sudah melakukan pencegahan dalam hal praktik pungli di instansi sekolah.

Kepala MTS Negeri 02 Kabupaten Kepahiang saat di konfirmasi melalui WhatsApp membalas, ” Wa’alaikum salam, permasalahan ini sudah diperiksa saber pungli, silahkan konfirmasi langsung ke saber pungli”. Cuitnya.

Terpisah Pihak Mapolres Kepahiang saat dikonfirmasi, “Saya kurang monitor hal demikian pak bisa langsung ke unit siber Polda pak”.” Balasnya singkat.

Dilain sisi, kepala Dinas pendikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang belum berhasil di konfirmasi. Kementerian agama ( Kemenag ) Kabupaten Kepahiang dalam upaya untuk di konfirmasi. sementara berita ini ditayangkan sampai ada klarifikasi kan ditayangkan lagi kedua kalinya. (RED/NNC)