Connect with us

Empat Lawang

Di duga Dana Rehab SMP Negeri 1 Pobar Jadi Ajang Korupsi, APH di Minta Bertindak

Redaksi

Published

on

 3,114 x dibaca

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com di duga dana rehab sekolah yang bersumber dari APBN BOS SMP Negeri 1 Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera selatan. di salah gunakan. (15/04/2021)

Besaran dana rehabalitasi tersebut pada tahap ke dua sebesar Rp. 45.000.000,00 tahap ke tiga sebesar Rp. 41.000.000,00 di duga di realisasikan untuk perbaikan saluran air dan kran yang rusak. akan tetapi masih banyak yang rusak saat di cek langsung ke lapangan.

Kepala SMP Negeri 1 Pobar Abdullah Musyi di dampingi anaknya yang mengaku anggota Polres Empat Lawang, melalui bendahara BOS, saat di konfirmasi media ini bersama Ketua DPK LSM Gerhana Indonesia, Melyse Pece Obara menjawab, ” Dana rehab pada tahap kedua tersebut di terapkan untuk rehap saluran air dan kran yang rusak, sedangkan tahap ke tiga juga demikian, sama pak”, ” Singkatnya

Sementara itu, Ketua DPK LSM Gerhana Indonesia Kabupaten Empat Lawang sungguh sangat menyayangkan jika mana dana rehab tersebut hanya diterapkan untuk perbaikan kran dan saluran air yang rusak saja.

” Apakah pantas dan sesuai dengan menelan dana ratusan juta rupiah hanya untuk rehab saluran air dan kran yang rusak sebanyak 2 tahap yang berjumlah Rp. 96.000.000,00 dan dana ADMINISTRASI Sebesar Rp. 292.020.284 jika benar demikian hal ini sungguh tak pernah terbayangkan. Indikasi penyimpangannya kuat sedangkan di tahun 2020 kita semua terdampak Covid-19″,” urainya

Besaran dana administrasi SMP Negeri 1 Pobar Tahun 2020 pada tahap 1 sebesar Rp. 78.119.000,00 tahap II Rp. 153. 306.300,00 dan pada tahap IIIs ebesar Rp. 60.494.984,00.

Dana ini cukup besar, di duga kuat adanya permainan kedip mata terhadap pengelolaannya yang terkesan tidak ada yang jelas, Itu baru dana rehab belum lagi dana administrasi lain/ tahunnya.

Akan hal ini, Ketua DPK LSM Gerhana Indonesia Empat Lawang meminta kepada pihak aparat penegak hukum, penuntut hukum di Empat Lawang untuk segera menyelidiki, mengaudit secara langsung.

Mulai dari administasi sampai ke fisik. agar apa yang di sembunyikan di dalam gelap dapat dinyatakan dalam terang sesuai dengan landasan dasar Undang-Undang KIP Nomor 14 tahun 2008. tak ada yang kebal hukum di bumi Pertiwi ini.” Pungkasnya. (RK/Red).

Up Next

Tenaga Kebersihan Pasar Mogok, Kami Minta Tolong Pak Bupati

jasa seosmm panelAPK
Don't Miss

MTSN 02 Kepahiang di Duga Tabrak Perpres Nomor 87 Tahun 2016, Kepsek Permasalahan ini Sudah di Periksa Saber Pungli