Connect with us

Empat Lawang

Diduga Dana BOS SDN 11 Pendopo Tidak Tepat Sasaran, DPP LII Minta L-PKN Lapor ke – Bupati

Redaksi

Published

on

 4,140 x dibaca

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana yang bersumber dari APBN.

Akan tetapi ada yang berbeda dengan SD Negeri 11 pendopo, Kabupaten Empat Lawang. di duga anggaran dana tersebut tidak tepat sasaran.

Hal ini di ketahui pada saat awak media ini dan Lembaga pemantau keuangan negara sosial control kesekolah tersebut dan konfirmasi kepada kepala sekolah tentang sejauh mana realisasi APBN BOS. pada Saptu, (04/09/2021)

Kepala SD Negeri 11 Pendopo Suparoh  terkesan enggan menjawab konfirmasi setelah di cecar pertanyaan dan sejauh mana realisasinya dana bantuan operational sekolah (BOS). malah mengalihkan topic konfirmasi, tidak memberikan keterangan yang tepat dan jelas, yang artinya terkesan tertutup dan berkelit.

Akan hal ini, Feri Ketua Lembaga Pemantau keuangan Negara (PKN) sangat menyayangkan hal ini dapat terjadi, semustinya kepala sekolah wajib memberikan keterangan yang real akan realisasi dana APBN BOS yang selaras dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang dikumandangkan tahun 2010, serta permendikbud nomor 6 tahun 2021  ” Terangnya

Lanjut dia, akan hal ini dirinya juga menyesalkan sikap kepala sekolah yang telah memberikan amplop kepada wartawan dan lembaga saat melaksanakan tugas sosial kontrol.

Tentu hal ini merupakan awal mulanya praktek korupsi. Karena berupaya untuk menutupi informasi public dengan mencoba upaya suap kepada awak media dan Ormas khususnya yang bertugas di Empat Lawang.

Sementara Itu, Ketua DPP Lembaga informasi independen Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Juanda melalui Likwan Yu Sekretaris general mengatakan, ” jika benar hal itu terjadi. dirinya meminta kepada lembaga pemantau keuangan Negara (PKN) agar hal yang berkaitan dengan hal tersebut dapat di laporkan dulu ke Bupati Empat Lawang. supaya dapat di tindak lanjuti oleh pihak Inspektorat. Karena penanggung jawab APBN tingkat daerah Adalah Bupati. ” Tukasnya. (Am-Net07)

Up Next

Perdebatan Tentang Hukum Terjadi di Dunia Jurnalistik, Ini Penjelasannya

jasa seosmm panelAPK
Don't Miss

Manajemen Konflik, Tipe, Strategi, dan Fungsinya di dalam Agrobisnis

Advertisement Enter ad code here