Connect with us

DPRD EMPAT LAWANG

47 KPM RTLH 2024 Keluhkan Dana Upah Tukang Tidak Kunjung Cair

Published

on

 16,716 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Sebanyak 47 Keluarga penerima manfaat (KPM) wilayah Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi keluhkan dana upah tukang bangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh beberapa Penerima kepada media ini, yang mana mengeluhkan anggaran tersebut tidak dicairkan.

Menurut sumber terpercaya yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) mengatakan, upah tukang pembangunan rumah tidak layak huni ini sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh pihak terkait, katanya akan di cairkan pada bulan agustus 2024. kami dipinta membuka rekening baru, bahkan kamipun sudah dua kali membuat rekening, ” terang sumber.

Selanjutnya akan hal ini kami telah kuasakan kepada pihak DPP Lembaga Informasi Independen untuk ditindak lanjuti dan diurus, serta mempertanyakan akan hal ini apa masalahnya sehingga sampai saat ini belum cairr, ” ungkapnya mengakhiri.

Menanggapi hal tersebut dinas PERKIM Empat telah dikirim surat Konfirmasi Tertulis oleh DPP Lembaga Informasi Independen. Namun tidak ada jawaban.

Untuk diketahui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 berfokus pada perbaikan kualitas hunian masyarakat miskin melalui bantuan stimulan, dengan besaran umumnya Rp20 juta per unit (terdiri dari bahan bangunan dan upah tukang).

Program ini mengacu pada aturan turunan Permen PUPR (seperti No. 07/PRT/M/2018) dan diimplementa sikan melalui APBD.

Sebelummy dinas PERKIM Empat Lawang melalui Ari ketika di konfirmasi menjawab dan bertanya,
” Itu RTLH di Desa mana ya pak? yang memakai dana apa ? APBD apa APBN (Balai), ” dirinya balik bertanya.

” O iya benar, APBD, Terkait itu memang belum cair pak upah tukangnya, dikarenakan kas di BPKAD kosong, Kegiatan itu sendiri masuk ke dalam Hutang, (SPH) surat perjanjian hutang, ” Jelasnya

” Kami pihak PERKIM sendiri sudah terus brupaya untuk mngusulkan pencairannya, ” tambahnya lagi.

iya begitu dan apabila sudah caer sendiri langsung kami kabari penerima bantuan nya. karena yang mncairkannya dari bank harus yang bersangkutan pak, bukan kami. Kami sekedar memberi rekomendasi untuk dicairkan. karena pekerjaannya sudah selesai pak, ” Tukasnya.

Sementara itu, menurut Heri Kepala Dinas perumahan dan kawasan permukiman (PERKIM) Kabupaten Empat Lawang, mereka telah berupaya terus mengusulkan pencairan.

” Kami telah berupaya terus mengusulkan pencaeran program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 2024 yang anggarannya mencapai 1 M, yang mana sebelumnya upah tersebut termasuk dalam surat perjanjian hutang, ” Jelas Heri.

Sementara itu, Kepala BPKAD Empat Lawang, pengajuan itu memang ada, tapi kita masih menunggu anggaran dari pusat masuk, jika sudah masuk pasti akan dibayarkan, ” jawabnya.

PLT Kepala dinas PUPR, Izin kami tanya dulu samo kawan – kawan di kantor, saat ini kami belum mengetahui perihal tersebut, ” Jawabnya singkat.

Ketua DPRD Empat Lawang menyarankan agar kawal saja terus di PERKIM maupun BPKAD. itu bukan upah tukang saja, melainkan anggarannyapun belum dibayarkan. ” tukasnya. (@TIM).

Advertisement

DPRD EMPAT LAWANG

Paripurna DPRD Mendengarkan Pihak Eksekutif Terhadap Kebijakan RKUA dan PPAS 2027

Published

on

 6,375 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang dalam rangka mendengarkan penyampaian pihak eksekutif terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026.

Bertempat di ruang utama Gedung DPRD Empat Lawang, Senin, (10/08/2026). 10.00. WIB.

Rapat paripurna ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dan pembahasan kebijakan anggaran daerah.

Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan Kabupaten Empat Lawang.

Sementara itu, penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan dan anggaran terhadap dinamika serta perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyampaikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran daerah.

Tahapan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan lancar, dan semoga menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang menuju Empat Lawang MADANI. (@ADV).

Continue Reading

DPRD EMPAT LAWANG

Siswo Pranoto dilantik Menjadi Wakil Ketua 1 DPRD

Published

on

 5,311 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Siswo Pranoto anggota DPRD dari Partai  demokrqsi indonesia perjuangan (PDIP) resmi dilantik menjadi wakil Ketua 1 DPRD Empat Lawang, Senin (11/05/2026).

Rapat Paripurna pengambilan sumpah jabatan unsur pimpinan ini bertempat di ruang utama kantor DPRD Empat Lawang.

Hadir dalam Paripurna ini Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Forkopimda, Ormas, dan Masyarakat. 

Diketahui sebelumnya kursi Wakil Ketua I DPRD Empat Lawang diisi oleh Almarhum Saukani.

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Lahat sebagai pihak yang berwenang untuk memandu prosesi tersebut.

Sementara Ketua DPRD Empat Lawang Darli dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Siswo Pranoto atas amanah baru yang diemban.

Dirinya berharap Siswo Pranoto dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“ Selamat bertugas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua DPRD, ” Sampainya.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat yang telah memandu jalannya pengambilan sumpah jabatan.

Paripurna pengambilan sumpah jabatan wakil ketua 1 DPRD Empat Lawang sejak digelar hingga selesai berlangsung sukses dan lancar. (@TIM).

Continue Reading

DPRD EMPAT LAWANG

Paripurna DPRD Mendengarkan Laporan Panitia Khusus

Published

on

 7,370 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan laporan panitia khusus (PANSUS) dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Empat Lawang, Darli didampingi Wakil Ketua DPRD, Dr. Wulan Purnamasari, serta dihadiri para ketua komisi dan seluruh anggota DPRD.

Dari pihak eksekutif, turut hadir Wakil Bupati Empat Lawang, Sekretaris Daerah beserta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Rapat paripurna dimulai pukul 09.00 WIB dengan penyampaian laporan panitia khusus terkait LKPJ Bupati Tahun 2025.

Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang memuat berbagai catatan, kritik, serta rekomendasi terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Memasuki sesi lanjutan pada pukul 13.00 WIB, rapat difokuskan pada penyampaian pendapat akhir fraksi, dilanjutkan dengan sambutan Bupati Empat Lawang, doa, hingga penutupan.

Ketua DPRD Empat Lawang, Darli menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kami di DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan adalah bentuk komitmen untuk memastikan kinerja pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Empat Lawang, Dr. Wulan Purnamasari menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut.

“Melalui rapat ini, kami berharap seluruh rekomendasi benar-benar menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti secara konkret demi peningkatan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah, sekaligus sebagai ruang terbuka bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan secara objektif dan bertanggung jawab.

Rapat paripurna DPRD Empat Lawang mendengarkan dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 hingga berlangsung sukses. (@**).

Continue Reading

 16,717 X dibaca hari ini,  5 X dibaca hari ini

Populer

error: Content is protected !!