Connect with us

Empat Lawang

Pjs. Kepala Desa Aur Gading diduga Tabrak Permendagri no 67 Tahun 2017

Published

on

 4,891 X dibaca

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.comPengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa tentu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:
1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Meski Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sudah jelas. namun demikian diduga ada yang menabrak peraturan ini.

Pasalnya, seperti contoh di Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. diduga kuat Pjs. Kepala Desa di dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa tidak selaras dengan peraturan tersebut diatas.

Sementara itu Pjs. Kepala desa Aur gading Yulianti yang di dampingi oleh Sekretaris Desa dan beberapa perangkat desa , saat di konfirmasi di Kantor Desa sekira pukul 14 : 30 WIB (13/10/2021) menjawab, ” terkait penerimaan ini sudah ada pemberkasan besar kemungkinan jadi, karena kita mempunyai berkas masing-masing. mengenai SK perangkat belum terbit, yang dibuat surat tugas seluruh perangkat. sementara perangkat dari luar desa memang ada. namun harus bertempat tinggal disini. ” singkatnya.

Terkait hal ini bisa terjadi karena terkesan sangat tertutup disembunyikan, dan kinerja perangkat Desa yang baru terutama yang berdomisili di luar Desa belum memiliki kompetensi yang teruji , berprestasi serta pengalaman yang memadai guna menunjang kinerja pemerintahan Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Jika benar Permendagri ini ditabrak, akibat peristiwa ini maka akan dapat menimbulkan ketidakharmonisan, kebobrokan birokrasi Pemerintahan Desa dan dapat memicu timbulnya kecemburuan sosial bagi warga masyarakat desa khususnya Desa Aur Gading yang memiliki Sumber Daya Manusia cukup memadai. sosialisasi tentang penjaringan dan sistem penyeleksian Perangkat Desa tidak dilakukan secara terbuka padahal dari banyaknya data warga yang lulusan SLTA bahkan Sarjana yang memang merupakan warga masyarakat Desa Aur Gading masih sangat layak menjadi Perangkat Desa.

Mengenai hal ini Klarifikasi Camat Tebing Tinggi akan ditayangkan pada sesi berikutnya. (Jhanu/Suplan_Net)

Empat Lawang

Pem – Des Batu Jungul Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2 Bulan

Published

on

 230 X dibaca

EMPAT LAWANG I SUMATERA SELATAN, Netralitasnews.com – Taslim Kepala Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Salurkan BLT DD dua bulan yakni februari dan maret 2022. pada hari Jum’at, (13/05/2022) pukul 10 : 00 WIB.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Batu Junggul ini dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, PD, PLD, Babinsa, Babinkamtibmas, perangkat desa, keluarga penerima manfaat & tak luput hadir beberapa awak media.

Sebanyak 91 keluarga penerima manpaat terima bantuan langsung tunai dana desa yang di serahkan langsung oleh Kepala desa batu jungul.

Kepala desa batu jungul Taslim melalui phone cell kepada media ini mengatakan, BLT DD bulan januari 2022 sudah di salurkan sebelum hari raya idul fitri 1 syawal 1443 H. pada saat itu kas BANK kosong maka keluarga penerima manpaat hanya dapat menerima Rp. 300.000,- namun akan dilanjutkan usai lebaran.

” iya benar, BLT DD bulan januari 2022 sudah di salurkan kepada keluarga penerima manpaat sebelum hari raya idul fitri 1 syawal 1443 H. sehubungan pada saat itu kas BANK kosong maka keluarga penerima manpaat hanya menerima Rp. 300.000,- dulu dan akan dilanjutkan usai lebaran ini, ” terangnya.

Pada hari ini, 13 Mei 2022 kembali kami salurkan kepada 91 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp. 600.000,- / KPM, ” Imbuhnya

Jadi bantuan langsung tunai dana desa telah disalurkan yakni bulan Januari, sebelum idul fitri sebesar Rp. 300.000,- / KPM ditambah dengan hari ini untuk bulan februari dan maret sebesar Rp. 600.000,- total Rp. 900.000,- / KPM. ” Bebernya.

Kepala desa baru jungul berharap semoga bantuan ini dapat bermanfaat dengan sebaiknya dan dapat menjadi baroqah. ” Pungkas ” Taslim. (Red).

Continue Reading

Empat Lawang

Bupati Empat Lawang Lantik Sekda Definitif Serta Para Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi

Published

on

 322 X dibaca

EMPAT LAWANG I SUMATERA SELATAN – Netralitasnews.com – Pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang bertempat di gedung serbaguna, Kamis (12/5/2022).

Jabatan Sekda Kabupaten Empat Lawang sudah hampir Dua Tahun kekosongan jabatan Sekertaris Daerah (Sekda) definitif, sebelumnya jabatan Sekda Empat Lawang dijabat oleh Pj Sekda Indera Supawi. Tepatnya pada hari ini Sekda definitif akan dilantik lansung oleh Bupati Empat Lawang.

Acara pelantikan inipun terlihat dihadiri oleh Ketua DPRD Persi SE, Kapolres Empat Lawang AKBP Patria Yudha Rahadian, SIK, Dandim 04/05 Lahat, Kejari Empat Lawang serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad dalam pidatonya menyampaikan bahwa dirinya banyak mempertimbangkan hal dalam mengangkat Sekda Empat Lawang ini, mulai dari Kapasitas, kapabilitas, prestasi serta loyalitas nya.

“Pak Fauzan ini orang baru, tapi stok lama. banyak yang ikut asessmen tapi hanya satu yang terbaik. Sekda itu disamping harus menghimpun juga menjadi perekat, karena fungsi ASN harus mempersatukan bangsa. Jadi tugas sekda itu berat, kalau administrasi itu pak Sekda, pak Bupati tidak perlu lagi memikirkan itu,” Kata Joncik.

Masih Dikatakanya, Disisa jabatan ini tugas Bupati dan Wakil Bupati turun kebawah untuk mengecek bagaimana keadaan rakyat. Apalagi Pilkades serentak ini merupakan ujian pertama bagi Sekda Empat Lawang yang baru dilantik.

“Kita turun bersama Forkopimda, apalagi kita ada agenda besar yaitu Pilkades serentak tanggal 28 Juni mendatang, ini tanggung jawab kita bersama Forkopimda. Saya yakin pak Fauzan ini disiplinnya luar biasa, beliau alumni IPDN. Ini salah satu pertimbangan saya menunjuk pak Fauzan sebagai Sekda Empat Lawang,” pungkasnya.

Joncik pun mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, serta berharap bagi pejabat yang di rotasi maupun belum terpilih untuk tidak berkecil hati. ia juga berpesan agar dalam memegang jabatan untuk selalu amanah, lebih mengutakaman kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Selamat kepada para pejabat yang dilantik, semoga bisa bekerja dengan baik sehingga cita-cita saya bersama pak wabup untuk mewujudkan Empat Lawang MADANI semakin dipermudah,” sampainya.

Sementara Kepala BKPSDM Soleha Apriani menyampaikan sebanyak 4 orang eselon 2, 24 orang eselon 3 serta 23 orang eselon 4 dilantik hari ini, harapan saya semoga pejabat yang di lantik bisa menjalankan tugas sesuai dengan baik.

“Hari ini diadakan pelantikan Sekretaris Daerah, karena seperti kita ketahui sudah lama jabatan sekda di isi oleh Plt, untuk kedepan pasti ada pelantikan lagi namun itu menunggu arahan dari Pak Bupati,” ungkapnya saat dibincangi wartawan. (Rls)

Continue Reading

Empat Lawang

Mantan Kades Paduraksa Terindikasi KKN Hingga Miliaran Rupiah, LSM GERHANA Resmi Adukan Oknum ke – POLDA SUM-SEL

Published

on

 607 X dibaca

EMPAT LAWANG I SUMATERA SELATAN – Netralitasnews.com – Berdasarkan dari laporan masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai dana desa (BLT-DD) dan KKN dana desa sejak tahun 2017 di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap dalam, Kabupaten Empat Lawang pada hari minggu (01/05/2022).

Menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut TIM Investigasi LSM GERHANA INDONESIA melakukan penelusuran kelapangan, alhasil benar adanya ditemukan dugaan penyalahgunaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2022.

Tak hanya itu, lebih mirisnya lagi terdapat KKN dana desa sejak dari tahun 2017 hingga tahun 2022 ini. adapun item indikasi KKN tersebut sebagai berikut :

1). APBN DD Tahun 2022 tahap 1 (satu) bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp. 900.000,- / KPM. Ironisnya bagi keluarga penerima manpaat (KPM)  di sumpah untuk memilih calon Kepala desa Berinisial “A.S.H” dan BLT yang diberikan sebesar Rp.450.000,- / KPM.

2). APBN DD Tahun 2019 yang salah satu itemnya untuk mengrehab jembatan gantung. akan tetapi  terkesan di selewengkan. pasalnya lantai jembatan tersebut hanya  menggunakan papan, yang mana semustinya menggunakan plat border.

3). APBN DD tahun 2021 jalan rabat beton yang tidak bisa di temukan titik posisinya atau terindikasi (fiktif).

Ketua umum LSM GERHANA Inuar Ependi, SH saat di konfirmasi beliau akan mengawal pengaduan ini.

” Saya sendiri yang kawal aduan dari anggota saya ke POLDA Sumatera Selatan dari pusat. kerena jelas tembusannya ke POLRI langsung, ” Tulis Inuar melalui  WhatsApp.

Terpisah Ketua LSM Gerhana Provinsi Sumatera Selatan melalui Ketua LSM Gerhana Kabupaten Empat Lawang saat di MAPOLDA Sum-Sel menjelaskan, bahwa mereka sudah mengadukan mantan kepala desa tersebut ke POLDA Sumatera Selatan pada hari ini (11/05/2022)

” Iya benar, kami sudah mengadukan mantan Kepala Desa paduraksa ke POLDA,  dan  kami harap untuk masyarakat desa paduraksa untuk bersabar kita lihat hasilnya dulu dan jangan dulu untuk melakukan aksi unjuk rasa. karena ini suda di serahkan ke aparat penegak hukum, ” Jelas Cenci Riestan.

Adapun bukti yang kami lampirkan dalam aduan ini adalah, gambar fisik pembangunan jembatan, serta pernyataan 270 orang masyarakat desa paduraksa. ” Ungkapnya.

Sementara itu Mantan kepala desa paduraksa inisial ” A.S.H” belum berhasil dikonfirmasi terkait adanya indikasi KKN dalam pengelolaan APBN DD, yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga patut diduga keras telah terjadi mall praktek korupsi ratusan juta hingga miliaran rupiah dengan secara sengaja dilakukan oleh oknum mantan kepala desa. 

Sementara terpisah, Bidang Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan akan segera menindak lanjuti pengaduan ini. ” Tegasnya. (Red).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!