Connect with us

Bengkulu

Advokat PPKHI Bengkulu Angkat Bicara Soal Oknum ASN Merangkap Menjadi Advokat

Published

on

 3,070 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – beredar isu yang ada dimasyarakat yang kami simak dari beberapa orang, tentang adanya oknum ASN yang merangkap menjadi advokat, sehingga kami sebagai advokat dari organisasi PPKHI merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dikarenakan adanya oknum ASN tersebut telah melakukan praktek sebagai advokat, yang mana dalam praktek nya sudah merugikan orang lain diakibatkan persoalan atau masalah orang tersebut tidak diselesaikan oleh oknum ASN dalam penanganan perkara.

Namun honor atau jasa hukum yang ditawarkan tersebut terbilang cukup besar, berharap masalah orang tersebut bisa diselesaikan serta mendapat jawaban atas masalah, baik buruknya, kabar masalah tersebut apakah berhasil atau tidak, setidaknya ada jawaban dari persoalan itu.

Sehingga disini pihak yang menggunakan jasa hukum tersebut mendapat kepastian, bukan dibuat ngambang begitu saja. dalam praktek kehidupan ketika menjalankan sesuatu, pasti ada Pangkal, jika ada Pangkal Pasti juga ada ujungnya.

Adapun pengaturan tentang Pegawai Negeri di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”). Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Larangan – Larangan Bagi PNS Perihal Rangkap Jabatan
Larangan-larangan rangkap jabatan untuk PNS yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain:
1. Pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
2. PNS dilarang tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
3. PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

Lalu bagaimana jika PNS merangkap jabatan sebagai advokat. Ketentuan ini secara tegas dilarang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga negara Republik Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selain diatur dalam pasal tersebut, larangan merangkap profesi advokat dengan PNS juga termuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. jadi berdasarkan UU Advokat, seorang PNS tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat.

Undang-Undang yang Mengatur Istilah Advokat
Pada dasarnya, advokat dan pengacara memiliki makna yang sama. Hal ini telah dituangkan di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) di mana advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai Advokat.

Dengan berlakunya UU Advokat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengacara, advokat, konsultan hukum, maupun penasihat hukum. Pasal 1 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa semua orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia disebut Advokat.

Jadi disini penulis memberikan kesimpulan bahwa seorang ASN atau oknum manapun yang mengaku sebagai advokat padahal dia bukan advokat, maka akan terkena sanksi hukum.
Sehingga penulis bersama tim Advokat yang diketuai oleh ketua DPC PPKHI Bengkulu menggagas konsep layanan pengaduan masyarakat terkait soal masyarakat yang terkena tipu dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatas namakan dirinya sendiri ataupun kelompok yang mencoba menjadi, mengaku sebagai advokat, maka kami selaku Tim advokat dari organisasi PPKHI bengkulu yang dipelopori oleh ketua DPC PPKHI, siap mendampingi pelaporan masyarakat kepada pihak berwajib, yang mana mempunyai masalah – masalah diatas tersebut.

Sehingga oknum pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, serta memberikan efek jera bagi oknum dan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok. ini juga termasuk mencemarkan nama baik profesi advokat, atas tindakan mengambil uang klien, lalu menelantarkan.

Sumber
Berdasarkan Undang-undang dan pengaduan masyarakat dilapangan.

Alamat pengaduan masyarakat:
DPC PPKHI
Law firm
I Gede Sugiri And Partners
Jln H. Adam Malik Depan Polda Bengkulu

Penulis adalah Advokat yang aktif dalam penyelesaian perkara dengan metode Persuasif dan Restorative Justice.

Bengkulu

Senator Riri : EBET Mesti Untungkan Masyarakat

Published

on

 426 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com  – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong agar seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) paling lambat pada tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBET yang digelar institusinya bersama kementerian terkait, belum lama ini.

“DPD juga meminta agar pemerintah pusat menetapkan peta jalan pengembangan EBET yang mengacu pada kebijakan energi nasional dan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tujuan untuk mendorong sektor transportasi, industri dan peralatan rumah tangga yang masih berbasis bahan bakar fosil agar beralih secara bertahap ke peralatan berbasis listrik sebagai upaya penurunan emisi karbon,” kata Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan, masyarakat mesti diuntungkan dalam pengelolaan EBET tersebut dan berhak untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan, mengajukan keberatan dan lain-lain.

“Masyarakat berhak memperoleh informasi-informasi penting berkaitan EBET ini, memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaannya, serta memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan EBET,” tegas Hj Riri Damayanti John Latief.

Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menjelaskan, pemerintah daerah juga mesti memberikan dukungan konkrit dalam pengembangan dan pengelolaan EBET di wilayahnya masing-masing.

“Salah satu dukungan penting yang dibutuhkan dari pemerintah daerah adalah pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Misalnya jangan sampai di kemudian hari malah mengakibatkan banjir dan longsor ,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang digelari Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menambahkan, ia memastikan EBET mengakomodir seluruh masukan terutama agar bagaimana upaya untuk mempercepat transisi energi dan kemudahan bagi komsumen pengguna energi terbarukan secara murah dan terjangkau.

“Hari ini harga BBM banyak dikeluhkan masyarakat. EBET harus hadir memberikan solusi. Pemerintah nggak perlu pelit dengan subsidi. Jangan sampai nanti EBET ini malah dibajak para pedagang energi fosil yang berupaya untuk mengeruk keuntungan besar atas nama penyelamatan terhadap perubahan iklim,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [YS/Net]

Continue Reading

Bengkulu

Budayakan Mediasi Maupun Musyawarah dan Mufakat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Published

on

 542 X dibaca hari ini

SELUMA l BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra., HMY., S.H.,C.Me.,CNET, yang berprofesi sebagai Advokat /Pengacara dan Mediator Non Hakim yang juga merangkap berbagai jabatan didalam organisasi, yakni selaku Wakil Ketua DPC Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Ketua DPD Gerakan Advokat Dan Aktivis (GAAS) Prov.Bengkulu, Dewan Penasehat Komunitas Sahabat Ruang Hukum Provinsi Bengkulu, Serta Dewan Penasehat Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana dalam hal ini memberikan rangsangan (stimulus) ataupun pola pikir (Mindset) kepada masyarakat agar dalam menyelesaikan persoalan ataupun pertikaian apapun bentuknya yang berkaitan dengan konflik tanah (Land conflict) hendaknya penyelesaian tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat “Deliberation and consensus” adapun juga ketika para pihak ingin dapat menyelesaikannya secara profesional dibantu oleh pihak ketiga yakni jasa mediator non hakim sebagai orang yang ditunjuk untuk menjadi penengah dan penuntun untuk dapat menyelesaiakan persoalan/ konflik tersebut bisa saja, ini juga dapat membantu pertikaian tersebut dapat terselesaiakan dengan cara yang baik dan adil, sehingga juga dapat termonitor oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai orang yang ditunjuk untuk membantu dalam menyelesaiakan persoalan/ masalah (Problem) para pihak.

Sehingga persoalan dan masalah dalam penyelesaian tersebut tidak berujung keranah pengadilan (Litigasi).

Dalam penyelesaian konflik/ perkara sengketa tanah ini dapat memberikan dampak positif terhadap peristiwa tersebut ketika pertikaian itu dapat diselesaikan secara musyawah mufakat yang dimaksud.

Dan tatkala penting lagi kasus kasus diluar ranah sengketa tanah/konflik lahan tersebut apapun yang notabenenya itu dianggap tidak tergolong/terbilang besar tingkat resiko keresahan masyarakat atau mengundang atensi secara universal dan atau “Attract National or International Attention” ini tentunya harus diselesaiakn secara hukum yang berlaku, dan itu juga tidak menutup kemungkinan ketika para pihak dapat menempuh jalur kekeluargaan, namun juga ada pertimbangan dari pihak yang berwajib mana yang seyogyanya dapat diselesaikan dan mana yang seyogyanya tidak dapat diselesaikan, itu tergantung pada kasusnya bila mengarah kekasus pidana.

Namun dalam persoalan tersebut apabila pusat perhatian publiknya “Center of public attention^ itu tidak meresahkan bagi masyarakat, maka persoalan itu penting untuk dimusyawarahkan saja secara kekeluargaan, atau mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.dan Peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang keadilan restorative justice.

Perkara yang berdampak masuk kedalam sidang pengadilan baik yang menggugat ataupun tergugat, Korban ataupun pelaku pasti kedua – duanya akan sama-sama mengeluarkan beaya, menyita waktu, pikiran dan tenaga, jadi untuk itu persoalan tersebut efektif sekali mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan.
Mediasi bisa dilakukan oleh para pihak yang melibatkan orang ketiga sebagai mediator non hakim yang bersertifikat ataupun orang yang berkompeten dibidang mediasi tersebut.

Semoga masyarakat dapat bijak dalam menempatkan persoalan konflik ditengah – tengah masyarakat untuk menempuh persoalan itu dengan cara musyawarah dan mufakat, dan optimis bisa menyelesaiakan perkara tersebut dengan cara apapun, apakah langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan dan ataukah bisa melibatkan orang ketiga sebagai penengah, semua bisa ditempuh ketika ada rasa saling menghormati serta membuang rasa ego diri kita dalam penyelesaian secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah. (Rls). (lebih…)

Continue Reading

Bengkulu

PPKHI Gelar Sumpah Advokat Angkatan Ke-5 diPengadilan Tinggi Bengkulu

Published

on

 686 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra HMY.,S.H.,C.Me memberikan ucapan selamat kepada rekan rekan yang tergabung dalam organisasi PPKHI (Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia). Jum’at (26/08/2022) pagi.

Yang mana angkatan yang Ke-5 Ini berjumlah 10 Orang peserta yang disumpah/ dilantik oleh organisasi advokat PPKHI dihotel SANTIKA Kota Bengkulu pada 25 Agustus 2022 malam jum’at kemarin, dan dilanjutkan pada jum’at pagi tanggal 26 Agustus 2022 diambil sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu.

Bayu juga mengatakan bahwa Organisasi PPKHI ini sudah ke-5 kali digelar / mengadakan pelantikan dan sumpah advokat diwilayah hukum Provinsi Bengkulu, artinya bahwa memang dibengkulu ini sangat kekurangan ataupun pun sangat dibutuhkannya kehadiran advokat/pengacara ditengah – tengah masyarakat, yang mana kebutuhan jasa pendampingan hukum semangkin meningkat drastis ditengah – tengah masyarakat.

Bayu berharap calon advokat baik yang sudah disumpah (Dilantik) ataupun yang mau akan disumpah (dilantik) nantinya memegang teguh prinsip kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan olehnya, sehingga menjaga kepercayaan (Trust) kepada klien-kliennya untuk pencapaian hukum ataupun permasalahan hukum dari kliennya bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya dengan maksimal, ” Harapnya

Lanjut dia, Bukan menjanjikan sebuah kemenangan melainkan memberikan sebuah solusi untuk mendapatkan kepastian hukum atas dasar pembuktian yang dimiliki oleh para klien tersebut.

Ini juga jangan sampai menelantarkan klien, artinya sudah dapat uang perkara tidak dikerjakan, itu tidak baik, kita semua yang berprofesi sebagai advokat harus memegang teguh title/profesi yang terhormat ini “Oficium Nobile” dan menjaga kode etik advokat dalam melaksanakan tugas profesi, dan memberikan action yang baik dimuka publik, sehingga ini bisa mencerminkan nama baik seorang advokat itu sendiri, dan secara langsung memberikan mindset masyarakat terhadap advokat bisa terjaga tanpa memikirkan hal negatif terhadap profesi advokat, ” bebernya

Bayu menambahkan pelantikan/sumpah advokat yang ke-5 ini diselenggarakan oleh DPN PPKHI, Adv. Decky Wijaya.,S.H.,M.H, Adv. Eko Febrinaldo.,S.H,Dkk.

Kegiatan Pelantikan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. (Rls/Red).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!