Connect with us

Bengkulu

Advokat PPKHI Bengkulu Angkat Bicara Soal Oknum ASN Merangkap Menjadi Advokat

Published

on

 2,782 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com – beredar isu yang ada dimasyarakat yang kami simak dari beberapa orang, tentang adanya oknum ASN yang merangkap menjadi advokat, sehingga kami sebagai advokat dari organisasi PPKHI merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dikarenakan adanya oknum ASN tersebut telah melakukan praktek sebagai advokat, yang mana dalam praktek nya sudah merugikan orang lain diakibatkan persoalan atau masalah orang tersebut tidak diselesaikan oleh oknum ASN dalam penanganan perkara.

Namun honor atau jasa hukum yang ditawarkan tersebut terbilang cukup besar, berharap masalah orang tersebut bisa diselesaikan serta mendapat jawaban atas masalah, baik buruknya, kabar masalah tersebut apakah berhasil atau tidak, setidaknya ada jawaban dari persoalan itu.

Sehingga disini pihak yang menggunakan jasa hukum tersebut mendapat kepastian, bukan dibuat ngambang begitu saja. dalam praktek kehidupan ketika menjalankan sesuatu, pasti ada Pangkal, jika ada Pangkal Pasti juga ada ujungnya.

Adapun pengaturan tentang Pegawai Negeri di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”). Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Larangan – Larangan Bagi PNS Perihal Rangkap Jabatan
Larangan-larangan rangkap jabatan untuk PNS yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain:
1. Pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
2. PNS dilarang tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
3. PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

Lalu bagaimana jika PNS merangkap jabatan sebagai advokat. Ketentuan ini secara tegas dilarang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga negara Republik Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selain diatur dalam pasal tersebut, larangan merangkap profesi advokat dengan PNS juga termuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. jadi berdasarkan UU Advokat, seorang PNS tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat.

Undang-Undang yang Mengatur Istilah Advokat
Pada dasarnya, advokat dan pengacara memiliki makna yang sama. Hal ini telah dituangkan di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) di mana advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai Advokat.

Dengan berlakunya UU Advokat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengacara, advokat, konsultan hukum, maupun penasihat hukum. Pasal 1 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa semua orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia disebut Advokat.

Jadi disini penulis memberikan kesimpulan bahwa seorang ASN atau oknum manapun yang mengaku sebagai advokat padahal dia bukan advokat, maka akan terkena sanksi hukum.
Sehingga penulis bersama tim Advokat yang diketuai oleh ketua DPC PPKHI Bengkulu menggagas konsep layanan pengaduan masyarakat terkait soal masyarakat yang terkena tipu dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatas namakan dirinya sendiri ataupun kelompok yang mencoba menjadi, mengaku sebagai advokat, maka kami selaku Tim advokat dari organisasi PPKHI bengkulu yang dipelopori oleh ketua DPC PPKHI, siap mendampingi pelaporan masyarakat kepada pihak berwajib, yang mana mempunyai masalah – masalah diatas tersebut.

Sehingga oknum pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, serta memberikan efek jera bagi oknum dan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok. ini juga termasuk mencemarkan nama baik profesi advokat, atas tindakan mengambil uang klien, lalu menelantarkan.

Sumber
Berdasarkan Undang-undang dan pengaduan masyarakat dilapangan.

Alamat pengaduan masyarakat:
DPC PPKHI
Law firm
I Gede Sugiri And Partners
Jln H. Adam Malik Depan Polda Bengkulu

Penulis adalah Advokat yang aktif dalam penyelesaian perkara dengan metode Persuasif dan Restorative Justice.

Bengkulu

Ruang Hukum Lintang Keadilan Membuka Layanan Konsultasi Hukum Gratis Bagi Warga Bengkulu

Published

on

 345 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara.

Dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketenteraman warga negara.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di indonesia tidak berjalan optimal.  karena kurangnya komitmen yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan tugasnya dengan benar.

Tidak ada penerapan pancasila dalam penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu harus mencerminkan nilai – nilai pancasila serta berkomitmen dalam sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh undang undang itu sendiri.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasahan baik pidana maupun perdata dan lain sebagainya.

Disini bersama – sama TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan,  memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus yang tepatnya berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi, karena memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum.

” BPS n Parnerts TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan, yang mana dalam hal ini memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi. karena kami memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum, ” jelas BPS

Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi langsung silahkan datang ke Alamat kami di Jalan Sungai Rupat RT/RT.023/004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, ” Imbuhnya lagi.

Bagi yang mau berkonsultasi hukum melalui layanan via wa juga akan kami layani, silahkan saja konsultasi lewat via WhatsApp di No. Hp/Wa. 0822-8267-8118.
Kami juga menerima layanan jasa bantuan hukum yang tentunya layanan jasa tersebut tidak memberatkan masyarakat itu sendiri. ” Tandasnya (Red).

Continue Reading

Bengkulu

Kantor Hukum BPS And Partners Minta APH Agar Hargai Saksi

Published

on

 383 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com – Dalam proses hukum dimana seseorang saksi sangat diperlukan dan dibutuhkan. sehingga saksi sebagai orang yang penting dalam proses hukum, saksi merupakan salah satu alat bukti, yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka hakim, dalam suatu perkara di persidangan. (18/04/2022)

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti  dalam proses pidana menurut KUHAP, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa ;

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:
Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Dari lima alat bukti yang sah ,saksi merupakan point yang pertama dalam alat bukti yang sah. Bahwa kedudukan saksi  dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan.

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus.

Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapatlah dipastikan suatu kasus akan menjadi peristiwa yang kabur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan  yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli dan Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana akan dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Sebab keterangan saksi dari sifatnya sebagai alat bukti yang utama maka keterangan saksi akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disangkal oleh terdakwa.

Jadi penulis selaku Advokat /Pengacara yang dalam hal ini ingin memberikan pandangan terhadap pentingnya peranan saksi dalam proses hukum, yang membuat kami tergerak hati untuk menyampaikan tentang pentingnya saksi untuk kita hargai selaku APH, ini menjadi sorotan besar kami terhadap sebuah peristiwa yang mana pemanggilan saksi terhadap suatu perkara tersebut saksi kurang dihargai, menimbulkan kesan bahwa saksi ini tidak mempunyai hak lindung dalam proses hukum.

Salah satu contoh untuk menghormati para saksi yang mau bersaksi mestinya dipanggil dengan surat resmi panggilan saksi oleh instansi yang membutuhkan keterangan saksi, bukan memanggil tanpa prosedur yang seyogyanya dilakukan oleh para Oknum APH, yang konon kabarnya memberikan panggilan hanya lewat komunikasi udara seluller saja dan itupun memanggil dengan sedikit nada menekan untuk saksi harus datang. namun pangilan resmi tersebut tidak dilayang sebagaimana mestinya saksi mendapatnya secara langsung.

Menilai proses pemanggilan saksi yang kurang memberikan perhatian positif terhadap aturan dan prosedur hukum yang berlaku, Sehingga disini peran APH sangat penting untuk menjalankan profesionalitasnya dalam menegakkan suatu prosedur hukum yang benar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dalam proses pemanggilan saksi, sehingga nantinya kita tidak terjebak oleh aturan-aturan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi dikemudian hari dalam tindakan apapun yang masuk dalam ranah hukum. (Rls)

Penulis : Advokat Bayu Purnomo Saputra.,S.H. 0822-8267-8118

Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 26 UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Referensi :
Internet dan surat kabar.

Continue Reading

Bengkulu

Lahirnya Pergub Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 Mengkebiri Kebebasan Pers

Published

on

 703 X dibaca

BENGKULU -NN.com – Peraturan gubernur nomor 31 tahun 2021 dikecam keras oleh jurnalis serta pemilik perusahaan media massa, pasalnya karena lahirnya pergub nomor 31 tahun 2021 saat ini menjadi polemik, sehingga membuat para ratusan jurnalis yang tergabung dalam Forum (FMMB) yang dikomandoi Anjang Sumitro melakukan Aksi damai di kantor gubernur. selasa (22/03/2022).

Mirisnya Aksi damai yang dilakukan jurnalis tersebut merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia, mengigat lahirnya pergub nomor 31 tersebut, seakan-akan mengkebiri kebebasan Pers di provinsi Bengkulu, mengenai hal itu melalui aksi demo yang dilakukan oleh forum media masa bengkulu (FMMB). Mangajukan tuntutan yang berisi

1). Cabut Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021;

2). Hapuskan Aturan Verifikasi media dan UKW Dewan Pers Dipergub No. 31 Tahun 2021 karena bertentangan dengan konstitusi amanah UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers;

3). Meminta seluruh OPD dan FKPD, se-Provinsi Bengkulu tidak berpedoman pada Pergub Nomor 31 Tahun 2021 i e f.

4). Meminta seluruh kepala Daerah se-provinsi Bengkulu untuk tidak membungkam kebebasan Pers dengan menerbitkan aturan yang sama dengan Pergub Bengkulu No 31 Tahun 2021;

5). Menolak segala bentuk pembungkaman kebebasan Pers.

Koordinator lapangan (Korlap) FMMB, Aprin Gundul (media Indonesiadetik.com) dari Kaur dalam orasinya, mengatakan kami minta Gubernur segera mencabut Pergub No 31 tersebut karena bertentangan dengan UU Pers No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.

Ia menambahkan selain mengekang kebebasan pers, Pergub tersebut juga mengancam keberlangsungan kehidupan pers yang ada di Bengkulu.

Asrin dengan lantang menyuarakan tuntutan pencabutan pergub no 31 karena ada kesenjangan dan ketidak adilan salah satunya adalah dugaan pergub cacat hukum dan tidak berdasarkan hirarki regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sangat disayangkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah ketika para wartawan melakukan aksi tolak pergub 31 tidak berada di tempat dan perwakilan FMMB hanya di terima oleh asisten II dan Plt kadis kominfo provinsi bengkulu.

Dilain sisi Aktifis Ishak Burmansyah menjelaskan yang mana tanggung jawab Dewan Pers untuk melakukan pembinaan terhadap kehidupan pers nasional tidak terjadi pada kondisi ini. Dewan Pers malah sibuk memotret media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal, mengigat amanat UU Pers bentuknya adalah hanya mendata perusahaan pers bukan memverifikasi media.

“Sebagaimana kita ketahui Dewan Pers yang merupakan sebagai lembaga independen yang didirkan untuk tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional,” jelasnya

Tambahnya terkait polemik yang terjadi saat ini maka dari itu dirinya meminta kepada gubernur untuk mencabut pergub nomor 31 tahun 2021, menurutnya pergub 31 itu akan membuat perselisihan antara jurnalis, dan bahkan bisa membuat kegaduhan.

“Saya harap kepada gubernur Bengkulu untuk segera mencabut pergub 31 tersebut, karena itu sama saja mengekibiri kebebasan Pers,” ujarnya

Sementara itu koordinator aksi demo, Anjang Sumitro mengatakan Pergub 31 telah mengkerdilkan insan Pers serta bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Ada beberapa poin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 tersebut yang dianggap begitu tidak mementingkan para insan pers dan mengekang para awak media dalam liputan sehingga membatasi ruang gerak insan pers,”ungkapnya.

Anjang berjanji jika aksi ini tidak hanya sebatas kali ini saja dan pada aksi selanjutnya mungkin akan mengerahkan massa yang lebih banyak sampai Pergub tersebut dicabut.

Lanjut koordinator aksi Anjang Sumitro mengatakan tentu kita tidak akan diam saja, kita akan memantau hingga ini benar-benar ada kejelasan, karena ini mengenai nasib warga Gubernur Bengkulu yang dijanjikan kesejahteraan.

Perlu di ketahui juga media massa adalah salah satu pilar dalam negara ini,dengan adanya Pergub tersebut akan berdampak pada perusahaan media dan profesi sebagai jurnalis di provinsi bengkulu ini. Lanjut Anjang Sumitro intinya !! karena pergub no 31 tahun 2021 ini tidak berdasarkan kan UU pers maka kita minta Gubernur Bengkulu untuk segera mencabutnya dan perlu di ketahui Peraturan Dewan Pers bukan produk hukum dan tidak bisa dijadikan rujukan hukum. ” akhir Anjang. (Rls/Tim)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!