News

Diduga Oknum Ajudan Wabup OKI Halangi Tugas Wartawan, Kabid Kominfo Rapat Terbuka

Published

3 tahun ago

15 Mei 2023

1,285 X dibaca hari ini

OKI I SUMATERA SELATAN, Netralitasnews.com – Oknum yang diduga Ajudan Wakil Bupati OKI yang identitasnya belum diketahui diduga menghalangi tugas wartawan saat hendak melakukan pengambilan gambar dan peliputan berita pada Kegiatan Regsosek di ruang rapat samping ruang Wabup OKI di Kantor Pemda OKI, Senin (15/05/2023).

Diceritakan Wartawan salah satu Media Online yang juga selaku Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten OKI tersebut, perbuatan tidak terpuji oknum Ajudan Wabup OKI tersebut bermula wartawan tersebut hendak mengambil gambar saat Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, H. M. Dja’far Shodiq memimpin acara tersebut.

Entah ada apa, saat hendak masuk melakukan pengambilan gambar, tiba-tiba speaker suara langsung mengecil dan ada pergerakan oknum bagian Humas Pemda OKI Bayu yang sepertinya memberi isyarat agar sang Ajudan menutup pintu rapat-rapat meski awalnya sudah lama terbuka.

Bahkan saat mengetuk pintu untuk masuk tetap tidak diperbolehkan masuk meskipun sudah berusaha didorong dan sepertinya oknum Ajudan Wabup OKI tetap berusaha menghalangi Wartawan untuk masuk.

Sementara itu, ketika ada ASN lain yang masuk seperti dari BPMD OKI dan Camat Kayuagung diperbolehkan meski sudah ditutup tetap saja bisa masuk, sementara awak media tersebut mau masuk tetap tidak diperbolehkan.

Tidak ingin terjadi miskomunikasi, wartawan media online Fajarsumatera.co.id tersebut menunggu hingga rapat diruang rapat samping ruangan Wabup OKI tersebut selesai dan saat ditanya wartawan, siapa nama yang bersangkutan (oknum yang diduga Ajudan Wabup OKI) dan apa maksudnya menutup pintu tempat rapat, sang oknum Ajudan tidak menjawab bahkan terus mengelak dari pertanyaan hingga ada dari pihak BPS OKI yang ingin berfhoto diruang Wabup OKI.

Ditunggu hingga pukul 17:14 WIB akhirnya Oknum Ajudan bersama Wabup OKI keluar dari ruangan Wabup OKI dan saat Wabup OKI H Muhammad Djakfar Shodiq dikonfirmasikan terkait permasalahan tersebut, dijawab dengan singkat oleh Wabup OKI

” Mungkin karena ruangan sudah penuh”, singkat Wabup OKI H. Muhammad Djakfar Shodiq, terang wartawan menirukan ucapan Wabub.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) OKI, Adiyanto saat dibincangi mengatakan rapat terbuka dan boleh diliput, hanya saja tolong dimaafkan kalau situasinya jadi seperti itu, atas nama Pemda OKI kita minta maaf, ” ungkapnya.

Disisi lain, Kepala Bappeda OKI Aidil Azwari saat dibincangi, mengatakan wajar rapat tidak boleh diliput oleh karena rapat internal dan tertutup.

Diketahui dari rilis Diskominfo OKI, rapat yang dipimpin Wabup OKI HM Djakfar Shodiq mengenai Keakuratan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kabupaten Kabupaten OKI tahun 2023. Pada rapat Koordinasi Forum Komunikasi Publik (FKP) tersebut Wabup OKI mengatakan,

“ Pendataan Regsosek memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat. Maka data (Regsosek) yang akurat dan data riil kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat menentukan skema kebijakan pemerintah dalam penyusunan berbagai program, salah satunya program pengentasan kemiskinan,” jelas Shodiq pada rakor yang diikuti oleh Kepala BPS OKI, Kepala Bappeda, Kadindinsos, Kepala Dinas PMD dan Camat se Kabupaten OKI itu.

Disebut Wabup, FKP Regsosek ini merupakan salah satu proses yang perlu dilakukan untuk memverifikasi data yang telah didapatkan di awal pendataan yang lalu.

“ Melalui forum konsultasi publik yang sedang berlangsung dapat menghasilkan data terpadu baik dalam penyusunan program perlindungan sosial namun juga dalam rangka perencanaan pembangunan yang lebih terarah,” harapnya.

Ia menekankan pentingnya pendataan Regsosek agar setiap program pemerintah dapat dilakukan tepat sasaran.

“ Diminta kepada OPD, Camat, Kepala desa lurah serta RT/RW untuk dapat bekerjasama dan membantu BPS dalam mensukseskan kegiatan FKP Regsosek ini, ” tegasnya.

Sementara itu Kepala BPS OKI, Anugrahani Prasetyowati saat hendak dikonfirmasi terkait kegiatan Regsosek tersebut, belum sempat dikonfirmasi sudah ada panggilan untuk berfhoto bersama diruang Wabup OKI dan setelah itu berlalu tanpa ingin lanjut dikonfirmasi. (Release/Red).

Empat Lawang

Diduga KEJARI Empat Lawang Menjadi Macan Ompong

Published

4 minggu ago

25 Juni 2026

Redaksi Netralitasnews

6,627 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Diduga Kejaksaan Negeri Empat Lawang telah menjadi macan ompong, mempunyai kuku tapi tidak menerkam, memiliki taring tapi tidak menggigit itulah perumpamaan macan ompong.

Pasalnya, kasus yang di duga keras melibatkaan pejabat publik namun terkesan tidak ada proses hukum lebih lanjut oleh kejaksaan Negeri Empat Lawang setelah sekian lama berlalu.

Contoh uang pengembalian dari kepala Desa tentang APAR melalui kejaksaan negeri Empat Lawang sejak di proses hingga saat ini belum di publikasikan secara resmi. sehingga tidak diketahui secara rinci berapa besarannya pengembalian, dan berapa kepala desa yang telah mengembalikan, dan telah dikemanakan uang tersebut.

Lebih mirisnya lagi terkhusus pejabat publik yang diduga ikut terlibat. namun hening, seakan tidak dapat di proses lebih lanjut secara hukum. hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat publik, apa yang telah terjadi sebenarnya . . ?

Diketahui sebelumnya, sekretaris Daerah Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, telah diperiksa oleh unit Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang terkait kasus pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) di 147 desa dalam Wilayah Kabupaten Empat Lawang.

Pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu, 25 Juni 2025 ini diduga kuat terkait keterlibatan Fauzan dalam memberikan rekomendasi agar proyek tersebut berjalan, meskipun tanpa Musyawarah Desa (MUS-Des).

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa pengadaan APAR ini merupakan proyek “titipan” dari Fauzan Khoiri Denin sendiri.

Dugaan proyek titipan ini ditengarai menjadi penyebab pelaksanaannya berjalan mulus tanpa diketahui masyarakat, bahkan kepala desa sekalipun, tanpa musyawarah desa (MUS-Des).

Proyek pengadaan APAR ini menggunakan Dana Desa (DD) anggaran tahun 2022 dan 2023. yang mana setiap desa diwajibkan menyetor lebih dari Rp 20 juta kepada Pendamping Desa.

Dana miliaran rupiah tersebut selanjutnya diserahkan oleh Pendamping Desa (PD) kepada seseorang berinisial “AF”. sedangkan “Af” telah menjalani hukuman.

Pengadaan APAR ini dinilai sangat janggal, selain tanpa MUSDES, dengan anggaran puluhan juta rupiah, pemerintah desa justru hanya menerima mesin pompa air dan selang, serta 2 hingga 5 tabung APAR kecil.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang melalui Kasi Intel ketika di Konfirmasi sebelumnya menjawab, ” Walaikumsalam iya pak cb ku konfirmasi dl ke bidang pidsus, nanti jawaban ny ku informasi kan🙏”. ” Jawabnya singkat.

Hingga berita ini dirilis belum didapat kembali jawaban dari pihak Kejaksaan Negeri Empat Lawang. apabila adanya jawaban berita ini dapat diupdate kembali. (@TIM).

Empat Lawang

KPM Kel. Tanjung Kupang Hanya Terima 10 Kg Beras, 1 Kg Minyak Goreng

Published

2 bulan ago

2 Juni 2026

Redaksi Netralitasnews

4,212 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Keluarga penerima manfaat (KPM) warga Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, hanya menerima 1 sak beras 10 kg dan 1 liter minyak goreng, Selasa, (02/06/2026).

Diketahui sebelumnya bantuan pangan ini berupa beras 2 sak masing – masing 10 kg, serta minyak goreng 4 kg per keluarga penerima manfaat.

Namun ada yang berbeda terkhusus di wilayah Kelurahan Tanjung Kupang, keluarga penerima manfaat hanya menerima 1 sak beras 10 kg, dan minyak goreng 1 kg.

Menurut sumber terpercaya keluarga penerima manfaat, ” kami pada hari ini mengambil bantuan pangan dikantor Camat Tebing Tinggi, yakni berupa beras 2 sak berat 10 kg / sak dan minyak goreng 4 kg. Namun setelah sampai di Rumah Yadi Ketua RW.007 Kelurahan Pasar hanya diberikan 1 sak beras berat 10 kg dan 1 kg minyak goreng, sementara 1 sak lagi beserta 3 kg minyak goreng lainnya tidak boleh dibawa. karena akan dikembalikan lagi kekantor Kecamatan, ” terangnya serta menirukan Suara Ita Isteri Ketua RW. 007.

KPM Pun bertanya-tanya apakah benar regulasinya seperti itu ? jika benar yah apa mau dikata artinya sesuai prosedur.

Akan tetapi, jika hal itu tidak benar diduga keras oknum telah melakukan perbuatan melawan hukum. karena hal tersebut tentunya membuat keluarga penerima manfaat dirugikan, tentunya aparat penegak hukum harus menyelidikinya.

Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Sapar Dinajoli di konfirmasi, ” Kalau kecamatan mempasilitasi tempat ndo kalau punyo giat Ketahanan pangan, ” jawabnya singkat.

Sementara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang dikorfirmasi melalui saluran WhatsApp, Per KPM menerima beras 2 karung (perkarung 10 kg) dan minyak kita 4 liter) 2 bulan.

1 bulan :
1. Beras 10 kg
2. Minyak 2 liter

Ketika dijelaskan, bahwa adanya KPM hanya menerima 1 sak beras dan 1 kg minyak goreng, dirinya menjawab, “Dak benar itu, seharusny 2 karung beras, 4 liter minyak goreng.

Penulis : Likwanyu
Penanggung Jawab : Redaksi

Empat Lawang

Kunker Kapolda ke Empat Lawang diisi Berbagai Kegiatan

Published

2 bulan ago

19 Mei 2026

Redaksi Netralitasnews

19,321 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Kunjungan kerja Kapolda Sumatera Selatan Irjen. Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum beserta rombongan Ke Kabupaten Empat Lawang diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti Apel Sabuk Kamtibmas, penanda tanganan hibah, pemberian penghargaan, serta pemusnahan barang bukti narkoba, Selasa, (19/05/2026).

Kegiatan diawali dengan kedatangan rombongan Kapolda Sumsel menggunakan Heliped Lapangan Talang Jawa Kecamatan Tebing Tinggi, kemudian dilanjutkan dengan Coffee Morning dan sarapan pagi bersama Forkopimda Kabupaten Empat Lawang di Ruang Bupati Empat Lawang.

Pukul 08.30 WIB. Kapolda memimpin Apel sabuk Kamtibmas di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya pemberian penghargaan kepada yang menghibahkan tanah untuk pembangunan Pos Lalu lintas di Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi, selanjutnya penandatanganan hiba terseut diruang Madani Empat Lawang, dan selanjutnya menuju ke Mapolres Empat Lawang.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumsel didampingi Dir Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol. Yulian Perdana, S.I.K., Dir Polairud Polda Sumsel Kombes Pol. Heru Agung Nugroho, S.I.K., serta Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol. Raden Azis Safiri, S.I.K., C.P.H.R.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya sinergitas antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi harkamtibmas yang aman dan kondusif.

Kapolda Sumsel juga menegaskan agar Satgas Preemtif dan Preventif lebih mengutamakan langkah pencegahan melalui patroli rutin, sambang desa, Pol-PP Desa, serta kegiatan cooling system guna menekan angka kriminalitas.

Selain itu, Kapolda menekankan tindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti curat, curas, curanmor, premanisme, narkoba, judi online, dan tawuran dengan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelaku kejahatan jalanan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel turut memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga harkamtibmas, menangkal paham radikalisme, serta menghibahkan tanah untuk pembangunan Pos Lalu Lintas di Talang Gunung.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan hibah Gedung Sat Reskrim dan Gedung Bhayangkari Tahun Anggaran 2025 antara Bupati Empat Lawang dan Kapolres Empat Lawang yang disaksikan langsung oleh Kapolda Sumsel di Gedung MADANI Pemkab Empat Lawang.

Selain itu, juga dilakukan pemberian penghargaan kepada Direktorat Narkoba Polda Sumsel dan Polres Empat Lawang.

Rangkaian kegiatan berlanjut di Mapolres Empat Lawang dengan penyambutan Kapolda Sumsel melalui pengalungan bunga oleh Pocil Kabupaten Empat Lawang dan penampilan tari sambut.

Kapolda Sumsel beserta rombongan juga meninjau berbagai stand pelayanan dan kegiatan sosial Polres Empat Lawang, di antaranya perumahan subsidi untuk anggota Polri, UMKM Bhayangkari Cabang Empat Lawang, Gerakan Pangan Murah dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80, bantuan sosial, bedah rumah dan sumur bor, hingga bakti kesehatan berupa pemberian tongkat dan kursi roda gratis, sunat massal, serta pengobatan gratis.

Puncak kegiatan ditandai dengan peresmian Gedung Sat Reskrim dan Gedung Bhayangkari Polres Empat Lawang oleh Kapolda Sumsel yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Kapolda Sumsel bersama rombongan dan Forkopimda Kabupaten Empat Lawang juga meninjau langsung Gedung Sat Reskrim yang baru diresmikan.

Kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan pemusnahan barang bukti ganja, wawancara bersama awak media, serta makan siang bersama di Lobby Utama Polres Empat Lawang sebelum rombongan kembali menuju kota Palembang.

Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus komitmen bersama dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Bumi saling keruani sangi kerawati.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Empat Lawang aman, lancar, dan kondusif tanpa adanya hambatan apapun. (@Red).