Connect with us

Sumatera Selatan

Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Geruduk Kantor Kejati Sum-Sel

Published

on

 524 X dibaca

PALEMBANG, Netralitasnews.com –    Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Germaki) Geruduk kantor kejaksaan tinggi Sumatera Selatan. Kamis, (11/11/21).

Hal ini dilakukan atas adanya dugaan KKN terhadap proses pengerjaan lift di pemerintah kota Palembang.

Rudi pangaribuan mengatakan, adanya dugaan Korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap proyek pengerjaan lift dengan nomor kontrak SPK Nomor 157 pertagal 28 April 2021.

Menurutnya, bahwa lift di kantor walikota Palembang tersebut di laksanakan oleh PT Karya Guna inti Semesta degan nilai kontrak Rp.1.782.905.596,-

Dirinya berharap dalam hal ini kiranya pihak kejaksaan tinggi Sumatera Selatan nantinya dapat menindak lanjuti terhadap adanya potensi kerugian negara terhadap Proyek ini. Karena selain adanya dugaan KKN banyak kejanggalan yang terjadi dilapangan.

Dengan harapan pihak kejati dapat menuntut secara tegas, tuntas, dan lugas. Karena tidak ada yang kebal hukum di Sum-Sel ini. ” Tegasnya. (Reza W.S)

Advertisement

Empat Lawang

Oknum Pj.Kades Rantau Dodor di Duga Sunat Honor Perangkat Hingga satu Juta Rupiah

Published

on

 965 X dibaca

EMPAT LAWANG I SUMATERA SELATAN, Netralitasnews.comBesaran gaji perangkat desa tahun 2022 sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 81 ayat (1) berbunyi, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa). 

Pasal 81 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/wali kota di masing-masing daerah.

Disebutkan bahwa besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya ditetapkan dengan ketentuan :

Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420 setara 110 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
Besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200 setara 100 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Akan tetapi Peraturan Pemerintah ini diduga tidak berlaku bagi Pemerintahan Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang.

Pasalnya, Gaji perangkat desa Rantau Dodor tri wulan 1 (TW 1) yang bersumber dari APBD Kabupaten Empat Lawang diduga dipotong oleh oknum pjs. Kepala Desa.

Hal ini diketahui saat diungkapkan oleh sumber yang dapat dipercaya kebenarannya kepada media ini, beberapa jam lalu. (25/04/2022). Petang. 

” kami menerima gaji selama 3 bulan hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ” ujar sumber.

Sementara itu, Pjs. Kepala Desa Rantau dodor, belum berhasil di konfirmasi. jadi belum diketahui apa yang membuat gaji/honor perangkat tersebut menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (Red)

Continue Reading

Empat Lawang

Warga minta Kantor Hukum BPS, Pertanyakan Laporan Dugaan Penipuan yang diduga Tidak Kunjung di Proses

Published

on

 454 X dibaca

EMPAT LAWANG I SUMATERA SELATAN,  Netralitasnews.com Warga Tebing Tinggi minta Kantor Hukum BPS,  Pertanyakan Laporan Dugaan Penipuan dan Penggelapan yang diduga Tidak Kunjung di proses oleh POLRES Empat Lawang. yang telah dilaporkannya pada tanggal, 09 Pebruari 2022 lalu. (24/04/2022).

Laporan warga menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dalam Pasal 108 Ayat 1 – 3, setiap orang jika: mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik lisan maupun tertulis, mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melapor kepada penyelidik atau penyidik, merupakan pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melapor kepada penyelidik atau penyidik.

Polisi dilarang menolak laporan warga, Polisi yang menerima laporan pun tidak boleh mengabaikan atau meremehkan laporan yang dibuat warga,
hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam pasal tersebut, setiap anggota Polri dilarang :
menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya,
mencari – cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
menyebarluaskan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat, mengeluarkan ucapan, isyarat atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat, bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang,
mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,
melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian,
membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas polisi yang tertuang dalam Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. menegakkan hukum
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu pada asasnya hukum pidana haruslah merumuskan perbuatan yang salah dengan sangat presisi.  Karena hukum pidana bisa merampas tak hanya kemerdekaan warga Negara, tapi juga kekayaan, bahkan kehidupan.
Dalam kasus yang ekstrim, bahkan bisa memporak porandakan keluarga.

Sementara itu, praktisi hukum Atau Advokat dari kantor hukum BPS And Partners dalam hal ini mendapatkan keluhan dari warga Tebing Tinggi atas permasalahannya yang saat ini belum ditindak lanjuti oleh Polres Empat Lawang Polda Sumater Selatan. yang dalam hal ini laporan tersebut sudah masuk pada tanggal 09 Februari 2022 dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. B-18/II/2021/SPKT. SAT RESKRIM/SPK RES EMPAT LAWANG/POLDA SUMSEL, Dengan No. LP/B/18/II/2022/SPKT/POLRES EMPAT LAWANG/POLDA SUMATERA SELATAN/ Tanggal 09 Februari 2022.

Atas Nama Pelapor Tarmizi, Yang Beralamat Jl.Lintas Sumatera No.108 RT.02/ RW.08 Kelurahan Tanjung Kupang ,Kec. Tebing Tinggi,  Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. yang dalam hal ini melaporkan persoalan atas dugaan pasal 372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Inisial terlapor “F”.

” Kami Praktisi Hukum atau Advokat meminta tegas dan keras untuk penangan perkara jangan memberikan kesan ketidak seriusan pihak Polres Empat Lawang dalam proses penangan perkara tersebut yang mana paradigma masyarakat sudah menaruh tempat perlindungan diri dalam mencari keadilan di instansi kepolisian, karena Instansi kepolisian adalah wadahnya masyarakat dalam mendapatkan proses keadilan, ” pintanya.

Jadi kami mempunyai harapan kepada bapak Kapolres Empat Lawang, ” imbuhnya lagi, untuk memberikan ketegasan kepada bawahan untuk serius dan mempunyai sifat pengayoman serta pengabdian penuh kepada warga negara terkhusus masyarakat dilingkungan sekitar dalam persoalan hukum yang dimaksud.

Dalam hal ini kami juga meminta kepada Kapolda, untuk memonitoring perkara perkara yang ada ditingkat polres khususnya polres Empat Lawang. agar proses laporan yang sifatnya LP maupun DUMAS agar tidak dipersulit. dan esensinya adalah masyarakat hanya meminta kepastian hukum terkait laporan yang mereka laporkan, apakah bisa diproses atau tidak. jika bisa maka lakukanlah sepenuh hati untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan atau pelapor, apabila tidak maka berikanlah kepastian atas laporan tersebut, jangan sampai pelapor menungggu yang tidak pasti, tanpa ada kejelasan terhadap permasalahan yang dialami oleh setiap warga yang melapor. ” Beber BPS.

Sementara terpisah, Kapolres Empat Lawang Melalui Kasat Reskrim di konfirmasi Vi’a Phoncell belum menjawab telephone. dikonfirmasi Vi’a Aplikasi Online WhatsApp membalas, Masih proses penyelidikan oleh unit pidsus.

” Masih penyelidikan oleh unit Pidsus, ” balasnya singkat.

Dilain sisi, Adi Iskandar Kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. ketika dikonfirmasi dikediamannya beberapa menit lalu menjawab, terkait hal itu ditemukan dulu masing-masing pihak yakni penjual, pembeli, dan saksi. nanti akan tahu ketika sudah di pertemukan. ” pungkasnya. (Tim/Red)

Rls : BPS
Redaktur : Tim IT Netralitasnews
Penanggung Jawab : Redaksi.

Continue Reading

Advertorial

Rapat Paripurna HUT ke – 15 Kabupaten Empat Lawang Berlangsung Meriah

Published

on

 613 X dibaca

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com  Dalam rangka memperingati hari jadi ke-15 tahun Kabupaten Empat Lawang berlangsung meriah. pada Rabu, (20/04/2022). Pagi.

Rapat paripurna ini di selenggarakan di Gedung serba guna milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh orang nomor satu di Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru, SH., MM bersama rombongan.

34 Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, Wakil Bupati Yulius Maulana, ST, Dandim 0405/Lahat, Kajari Empat Lawang, Wakapolres Empat Lawang, Kepala Dinas, Staf Ahli, pendiri IKL4L, juga turut hadir utusan dari pemerintah Kabupaten tetangga seperti Muara Enim, Lahat, Kepahiang, Muratara dan pejabat kabupaten lainnya.

Pada ulang tahun ke – 15 Kabupaten Empat Lawang ini,
Gubernur Sumatera Selatan mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kabupaten Empat Lawang.

Gubernur Herman Deru  memberikan bantuan senilai 135 miliar Bantuan Gubernur (Bangub). dirinya juga mengapresiasi Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad, S.Si., SH., MM.,MH. atas kemajuan pembangunan di Kabupaten Empat Lawang.

Bentuk apresiasi juga diberikan kepada tim penggerak PKK atas minimnya angka stunting di Kabupaten Empat Lawang, terkhusus Dinas Kesehatan yang membanggakan. dari peringkat ketiga terbawah capaian vaksin menjadi peringkat ketiga teratas se – Sumatera Selatan.

” Saya tadi sebelum take off terlebih dahulu menyuruh pilot untuk memutar untuk membuktikan pembangunan di Empat Lawang yang katanya sudah mengalami kemajuan, dan terbukti pembangunan di Kabupaten Empat Lawang sudah mengalami banyak kemajuan, ” ujar Herman Deru.

Sementara itu, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad juga menyampaikan pujian atas kepemimpian Herman Deru yang begitu banyak berjasa bagi Kabupaten Empat Lawang.

Karena berbagai bantuan infrastruktur yang diberikan oleh Herman Deru kepada masyarakat Kabupaten Empat Lawang. diantaranya, Jembatan Ayek Bayau, Normalisasi sungai musi, akses jalan, dan berbagai infrastruktur lain di Kabupaten Empat Lawang.

” Popularitas Bapak Gubernur luar biasa tinggi di kabupaten Empat Lawang, jika pilihan Gubernur dilakukan Desember 2021, untuk wilayah Kabupaten Empat Lawang saya pun kalah, yang mana menurut survei LSI popularitas Bapak Herman Deru mencapai 48 persen sedangkan saya cuma 28 %, ” Jelas Joncik Muhammad.

Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 bantuan Gubernur ke Pemkab Empat Lawang selalu meningkat, dan tahun ini insya Allah akan naik lagi, ” Ujarnya.

Di mulai pukul ± 10:00 Wib acara rapat Paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Empat Lawang berlangsung meriah, kondusif. ditutup oleh Ketua DPRD Empat Lawang dan diakhiri dengan do’a. (Adv).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!