771 X dibaca hari ini

DEPOK, Netralitasnews.com – Badan Anti Korupsi Nasional (BAKORNAS) mempertanyakan transparansi realisasi penggunaan dana hibah dari kementrian Perhubungan sebesar Rp.4.931.000.000,00 (Empat Milliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah). namun Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok terkesan slow respon.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hermanto, S.Pd.K Ketua umum (KETUM – BAKORNAS) , “ kami telah mengrimkan surat Permohonan Klarifikasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah Dari Kementrian Perhubungan pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan nomor surat : 014/DPP.BAKORNAS/P.K/VIII/2023.

Namun surat kami tidak direspon oleh kepala dinas perhubungan Kota Depok, sehingga kami mengirimkan surat kedua pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan nomor surat : 016/DPP.BAKORNAS/P.K/VIII/2023.

Seterusnya Ia mengatakan, hari ini (05/02/24) kami telah melayangkan surat keberatan terhadap Kepala dinas perhubungan kota Depok, dengan nomor surat : 004/DPP/BAKORNAS/Perm – /II/2024. Karena menurut kami penggunaan Dana Hibah itu harus transparan dan dipublikasikan ke khalayak ramai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara, ” jelasnya

Publik harus tahu kalau Pemerontah kota Depok dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Depok mendapat dana hibah dari kementerian, sehingga harus jelas penggunaannya dan apa manfaatnya terhadap masyarakat tentamg kegiatan yang dilaksanakan, ” dirinya mempertanyakan

Dalam surat keberatannya BAKORNAS menyampaikan beberapa hal diantaranya :
1). Bahwa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok selaku pejabat publik tidak kooperatif terhadap badan anti korupsi nasional yang memperjuangkan hak masyarakat atas transparansi penggunaan uang negara.

2). Dengan bungkamnya kepala dinas perhubungan kota Depok BAKORNAS menyebutkan hal itu menimbulkan dugaan bagi masyarakat bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok telah berupaya menghalang – halangi hak badan atau lembaga masyarakat menuntut penjelasan dan transparansi terhadap detail penggunaan Dana Hibah yang berasal dari Kementrian Perhubungan.

3). Bahwa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok telah mengabaikan :
a) Undang – Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN)

b). Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi (TIPIDKOR).

c) . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

d). UU RI No. 15 Th. 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertangung jawaban keuangan Negara

e). Intruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemeberantasan Korupsi Tahun 2012.

f). Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

g). PP No. 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4). BAKORNAS menyebutkan, Jika tidak mampu transparan dalam menggunakan anggaran uang negara maka Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok tidak layak menjabat sebagai sebagai pejabat publik.

5). Bahwa apabila memang sengaja Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok tidak merespon dengan serius laporan dan permohonan klarifikasi sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat sebelumnya, maka patut diduga keras bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok bertindak atau turut serta dalam mufakat dan bersekongkol terhadap dugaan perbuatan tindak pidana korupsi.

6). BAKORNAS berharap Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok dapat dengan segera mempublikasikan kepada publik dan khalayak ramai terkait detail penggunaan Dana Hibah Dari Kementrian Perhubungan sebesar Rp.4.931.000.000,00.

7). Agar kiranya Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok dapat menghargai upaya lembaga masyarakat/badan masyarakat yang juga merupakan lembaga publik yang dilindungi hukum untuk menjalankan peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8). Bahwa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok telah mencoreng kehormatan Instansi dan lembaga yang dipimpinnya dengan tidak mampu terbuka dan transparan terhadap publik dan masyarakat terkait penggunaan Dana Hibah Dari Kementrian Perhubungan tahun 2022 sebesar Rp.4.931.000.000,00.

9). Bahwa diperlukan tindak lanjut dan upaya Hukum terkait transparansi dan penjelasan dan penjabaran detail penggunaan dana hibah dari kementrian perhubungan pada tahun 2022.

10). Bahwa perlunya sikap tegas Walikota Depok untuk menonaktifkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok dikarenakan sebagai pajabat publik tidak mampu memberikan teladan dan transparansi terhadap publik tentu hal itu berdampak pada buruknya kinerja Pemerintah Kota Depok

Seterusnya, Ketua Umum BAKORNAS yang kerap disapa Anto menuturkan, Bahwa berdasarkan data yang didapatkan oleh Tim BAKORNAS, pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Depok menerima Dana Hibah dari Kementrian Perhubungan sebesar Rp.4.931.000.000,00

Sementara itu Anggaran bersumber dari APBD, yang dikelola Dinas perhubungan Kota Depok pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.91.103.434.990,00. Maka Jika dijumlahkan Anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Depok yaitu berjumlah Rp.96,034,434,990,00

Sementara itu Saldo Kas Dinas Perhubungan Kota Depok per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.682.00,00.

Berdasarkan pemantauan BAKORNAS dengan adanya anggaran yang sangat pantastis tersebut berbanding terbalik dengan tidak ada program atau kegiatan, pembangunan dan perbelanjaan yang signifikan dan menonjol dari pada tahun- tahun sebelumnya.

Maka atas hal tersebut, kami ingin transparansi detail dana hibah tersebut. bahkan sebaiknya kepala dinas perhubungan kota Depok mempublikasikan detail penggunaan dana hibah tersebut, tutur Anto yang merupakan aktivis nasional tersebut.

Saat awak media menanyakan langkah selanjutnya, ” Anto menegaskan kami akan terus mendorong agar penggunaan dana hibah tersebut di publikasikan secara mendetail kepada masyarakat dan publik. Jika ada indikasi korupsi atau pencucian uang tentu hal itu harus diusut tuntas oleh seluruh pihak dan lembaga terkait.

Kami juga akan bersurat ke kementerian Perhubungan terkait upaya yang telah kami lakukan dalam meminta hak masyarkat untuk transparan dalam realisasi penggunaan dana hibah tersebut, tutup Ketum BAKORNAS.

Sementara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan informasi mengenai penyaluran dana hibah harus dipublikasikan secara digital, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

“Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses sehingga bisa menjadi pengawas terkait penyaluran dan penggunaan dana, ” paparnya.

“Kan sekarang Sistem Pemerintahan Berbasis Eektronik (SPBE), gitu caranya. Jadi, semua masyarakat ikut melihat, itu berapa nilai lalu kemana anggarannya, itu harus dibuka semua,” kata Trubus.

Sampai berita ini ditanyangkan belum ada respon dan jawaban kepala dinas perhubungan Kota Depok terkait apa yang dipertanyakan badan anti korupsi nasional( BAKORNAS) tersebut.

Dengan ditayangkannya berita ini kiranya Pihak Aparat penengak hukum Mabes Polri, Kejagung, KPK dapat segera menindak lanjuti hal ini sesuai dengan aturan hukum, prosedur hukum, serta berdasarkan Undang – Undang yang berlaku di NKRI. apabila ditemukan bukti pelanggaran – pelanggaran berat maka jangan segan – segan untuk menindak tegasnya. tangkap ! (@Rls/Red).

 16,360 X dibaca hari ini

Banners Utama / Header

Banner berdimensi 370 x 60 pixel Format file JPG/JPEG. Harga Rp. 6.000.000,-/bulan X 12 = Rp. 72.000.000,-. Tampil di semua halaman bagian atas.

Benners Tengah

Banner berdimensi 370 x 60 pixel Format file JPG/JPEG. Harga Rp. 3.000.000,-/bulan X 12 Bulan = Rp. 36.000.000,- Tampil di semua halaman bagian tengah.

Banners Samping

Banner berdimensi 130×60 Pixel Format file JPG/JPEG Harga hanya Rp.2.500.000,-/ bulan X 12 Bulan = Rp. 30.000.000,-. Tampil di semua halaman bagian samping kanan.

Sepesial Ucapan Selamat, HUT, Advetorial, Lelang

Pemasangan iklan ucapan selamat jabatan baru, HUT intansi swasta/pemerintah tingkat pusat, Propinsi, Pemkab/Pemkot dengan format file JPG/JPEG. besar ukuran file iklan maks. 400 x 300 pixel. Harga hanya Rp. 2.000.000,-/bulan X 12 = Rp. 24.000.000,-.

Khusus Untuk Pemasangan Iklan Berita Advertorial

Seperti kegiatan organisasi, partai politik, intansi swasta maupun pemerintah, dan profil public figur dikenai biaya Rp. 3.000.000,-/bulan X 12 Bulan = Rp. 36.000.000,-.

Khusus Iklan Lelang

Tergantung nilai besarnya proyek, misalnya proyek dibawah Rp. 50 juta, harga iklan Rp. 300.000,- hingga Rp. 1.000.000,- /bulan, proyek nilainya diatas Rp. 50 juta harga iklan Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,-/bulan.

Untuk kebutuhan khusus Anda dapat menghubungi contact person  Wa : 082375552717  A/n. LIKWANYU (Redaksi).