Connect with us

Bengkulu

Program ETLE Nasional Resmi diberlakukan 244 Titik di 12 Wilayah Polda di Indonesia

Published

on

 977 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Program ETLE Nasional resmi diberlakukan yang tersebar 244 titik di 12 wilayah Polda di Indonesia. ini sebagai upaya peningkatan 

program keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis terknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat menditeksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Keunggulan ETLE diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik.

Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era new normal.

Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikordinasikan dengan satuan wilayah dimana kendaraan itu terdaftar. sehingga dapat terditeksi dan terintegrasi pada seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri.

Output dari ETLE adalah berupa foto dan video hasil analisa pelanggaran lalu lintas yang akurat dengan mengedepankan transparansi.

Dalam pembuktianya, surat konfirmasi akan dikirim kepada para pelanggar. di dalam surat konfirmasi akan terdapat barkot yang bisa menditeksi video terkait pelanggaran yang dilakukan.

Setelah menerima surat konfirmasi, ada dua hal yang harus dilakukan oleh pelanggar diantaranya, mengisi surat konfirmasi pelanggaran dan pelanggar akan menerima SMS kode pembayaran untuk selanjutnya membayar denda, mengutip dari berbagai informasi dan berita terkait dengan program ETLE.

Penulis ingin memberikan gambaran tentang program tambahan untuk memaksimalkan program Nasional terkait dengan program ETLE ini.

Penulis sangat berkeinginan untuk memberikan saran terhadap pemerintah Bengkulu, Karena program nasional tersebut bengkulu merupakan salah satunya yang sudah menerapkan sistem ETLE dalam peraturan lalu lintas dan sudah menerapkan diberbagai titik dalam melaksanakan program ETLE guna memberlakukan program nasional yang terstruktur, Yang menurut kajian program tersebut cukup efektif dalam melaksanakan apa yang menjadi terobosan- terobosan pengaturan lalu lintas secara elekronik atau disebut secara otomatis non manual dalam tindakan pelanggaran lalu lintas.

Namun disini penulis berpendapat lain yang memang dalam program ETLE ini justru akan lebih efektif lagi ketika ada program tambahan dari pemerintah daerah khususnya bengkulu, Untuk mengsinkroni sasikan regulasi atau aturan baru dari sebuah terobosan kemajuan dalam palaksanaan program aturan yang lebih modern ini, sehingga program aturan yang modern tersebut berjalan tanpa adanya kekeliruan terhadap siapa yang melanggar dan siapa yang mendapatkan sanksi.

Sebagai contoh, ketika ada yang meminjam kendaraan temannya, keluarga ataupun transportasi jasa sewa kendaraan, lalu si penyewa ataupun bagi peminjam kendaraan tersebut telah melanggar peraturan lalu lintas, sehingga yang jadi pertanyaannya disini adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran tersebut, dan siapa yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran itu?
Ini menjadi pertanyaan besar, Yang mana pertanyaan ini adalah pertanyaan soal keadilan, adapun pepatah mengatakan, “siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab”.

Namun jika ada regulasi atau peraturan yang mengatur siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab dalam hal ini tentang pelaksanaan peraturan ETLE ini, Maka peraturan UU Lalu Lintas yang sudah dikemas menjadi modern ini ,artinya sudah siap dilaksanakan secara maksimal.

Adapun saran penulis terkait dengan sanksi terhadap bagi yang melanggar menggunakan kendaraan pinjaman, berharap pihak kepolisian yang berwenang untuk memberikan sanksi tegas kepada siapa yang melanggar aturan dialah yang bertanggungjawab, sanksi yang berupa pencabutan SIM atau sanksi denda bagi pelanggar yang mengendarai kendaraan bukan miliknya.

Sehingga pemilik kendaraan merasa ada keadilan dalam pelaksanaan sanksi hukuman yang dijalankan atas subyek yang melanggar tersebut.

Sekiranya dalam hal ini untuk memaksimalkan program tersebut CAMERA CCTV tentunya lebih modern atau canggih agar dapat merekam wajah pengendara, maka ketika pemilik kendaraan terkena tilang atau sanksi, ataupun pemblokiran STNK, maka hendaklah pihak yang mengendarai kendaraan dapat diminta untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, dan perlu diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Program ETLE Ini memang proses pelaksanaannya untuk menjadi sempurna dibutuhkan waktu dan proses yang panjang, agar ketidakadilan bagi masyarakat pun atas aturan ini tidak memberikan antensi publik yang sangat negatif dengan adanya regulasi yang kurang sempurna, atau melahirkan sebuah kekeliruan dalam menerapkan sebuah hukuman atau sanksi kepada siapa yang berbuat.

Prestasi tehnologi zaman yang memang tidak dipungkiri bagi negara dan masyarakat perlu untuk mengikuti proses tersebut agar tidak tertinggal oleh negara-negara lainnya yang saat ini bergantungan dengan tehnologi.

Akan tetapi kita juga jangan terjebak oleh kemajuan zaman sehingga kita tidak lagi mengedepankan sikap teloransi yang berkeadilan dinegeri merah putih tercinta ini.

Adapun pemerintah juga bersama dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan program nasional terkait dengan ETLE juga dapat mempertimbangkan sebuah keadaan daerah atau wilayah, karena daerah kita belum tentu sama dengan daerah- daerah lainya.

Pemerintah perlu melihat keadaan wilayah atau daerah yang memang tidak sama dari masing- masing daerah.

Penulis berkeyakinan pemerintah provinsi bengkulu dapat memfasilitasi masyarakat bengkulu dalam hal pengurusan balik nama kendaraan ataupun mutasi kendaraan secara gratis dan terbuka, Sehingga dalam hal ini juga akan lebih efektif lagi dan menjadi sempurna untuk menerapkan program ETLE yang dilakukan dibengkulu ketika program sandingan atau tambahannya pun diberlakukan.

Ini juga sebagai bentuk program terobosan pemerintah provinsi bengkulu dalam jangka waktu yang panjang untuk menambah income daerah khususnya pajak kendaraan yang akan semakin bertambah di daerah diprovinsi bengkulu.

Contoh konkriet penambahan income pajak kendaraan tersebut adalah dengan memberikan fasilitas umum gratis atas merubahnya plat nomor kendaraan yang pemiliknya berdomisili dibengkulu, namun kendaraan pribadi atau operasional usahanya
berplat nomor diluar daerah, misalkan plat nomornya B, maka pemilik yang berdomisili dibengkulu akan membayar pajak di jakarta, akan tetapi pemilik tersebut tinggalnya dibengkulu, bisa saja perubahan plat BG sumsel menjadi BD bengkulu.

Dan pemerintah perlu terus memberikan edukasi tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya bersama- sama dalam membangun provinsi bengkulu, dengan cara apa? Salah satunya membuat kebijakan yang berkeadilan, dan kebijakan tersebut haruslah tersiarkan terlebih dahulu, agar melihat apakah kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang memberatkan ataupun mempersulit masyarakat.

Program nasional ETLE tersebut sangat perlu digandengkan dengan program pemerintah daerah dalam pelaksanaan mutasi ataupun balik nama kendaraan gratis ini.

Sebagai contoh lagi penulis paparkan, misalkan ketika seseorang yang membeli kendaraan yang pindah tangan kendaraannya sudah tiga kali atau berkali kali, maka apakah pihak polisi yang berwenang bisa mendeteksi keberadaan alamat pemilik yang terakhir dari kendaraan tersebut? Jawabannya tentu tidak jikalau tidak ada proses balik nama para pihak.
Dan seketika proses tilang elektronik itu dilangsungkan namun gagal karena tidak dapat mengetahui keberadaan pemilik kendaraan tersebut.

Pihak kepolisian yang berwenang dalam hal ini, pasti akan melakukan pemblokiran STNK kendaraan,
Dalam pemblokiran STNK ini sangat tidak efektif, karena pelaku pelanggar lalu lintas pun tidak mengetahui apa saja kesalahan yang dilakukannya saat berkendara, meskipun diperlihatkan rekaman tersebut. “Jikalau memang ada program tayang rekaman dalam pelaksanaan aturan itu”.

Untuk penerapan ETLE ini harusnya memang perlu disandingkan, digabungkan dengan program mutasi kendaraan ataupun balik nama kendaraan secara gratis untuk warga bengkulu.

Sehingga nantinya pembaharuan pemilik kendaraan pun berlangsung menjadi tertata dan terdata.
Dan mungkin nantinya bila terjadi transaksi jual beli kendaraan oleh masyarakat, masyarakat tidak akan lagi kesulitan untuk melakukan perubahan nama kendaraan lagi, dikarenakan program gratis balik nama sudah terlaksana dijalankan.
Yang itu memang perlu adanya sistem untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan proses pertukaran/pergantian nama dikendaraan tersebut.

Penulis berharap kemajuan Tehnologi dalam pemberlakukan serta menerapkan berbagai aturan-aturan baru hendaknya perlu memberikan nilai berkeadilan antar sesama, sehingga terciptanya tatanan hidup yang harmonis serta humanis bagi bangsa dan negara.

Adapun Hadist Dari
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga. (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Sebaik baik pemimpin adalah ia berlaku adil bagi rakyatnya.

Penulis :
Bayu Purnomo Saputra.,S.H.
(Pengacara Rakyat Dari Kantor Hukum BPS And Partners)
Hp: 0822-8267-8118.

Advertisement

Bengkulu

Senator Riri : EBET Mesti Untungkan Masyarakat

Published

on

 430 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com  – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong agar seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) paling lambat pada tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBET yang digelar institusinya bersama kementerian terkait, belum lama ini.

“DPD juga meminta agar pemerintah pusat menetapkan peta jalan pengembangan EBET yang mengacu pada kebijakan energi nasional dan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tujuan untuk mendorong sektor transportasi, industri dan peralatan rumah tangga yang masih berbasis bahan bakar fosil agar beralih secara bertahap ke peralatan berbasis listrik sebagai upaya penurunan emisi karbon,” kata Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan, masyarakat mesti diuntungkan dalam pengelolaan EBET tersebut dan berhak untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan, mengajukan keberatan dan lain-lain.

“Masyarakat berhak memperoleh informasi-informasi penting berkaitan EBET ini, memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaannya, serta memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan EBET,” tegas Hj Riri Damayanti John Latief.

Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menjelaskan, pemerintah daerah juga mesti memberikan dukungan konkrit dalam pengembangan dan pengelolaan EBET di wilayahnya masing-masing.

“Salah satu dukungan penting yang dibutuhkan dari pemerintah daerah adalah pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Misalnya jangan sampai di kemudian hari malah mengakibatkan banjir dan longsor ,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang digelari Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menambahkan, ia memastikan EBET mengakomodir seluruh masukan terutama agar bagaimana upaya untuk mempercepat transisi energi dan kemudahan bagi komsumen pengguna energi terbarukan secara murah dan terjangkau.

“Hari ini harga BBM banyak dikeluhkan masyarakat. EBET harus hadir memberikan solusi. Pemerintah nggak perlu pelit dengan subsidi. Jangan sampai nanti EBET ini malah dibajak para pedagang energi fosil yang berupaya untuk mengeruk keuntungan besar atas nama penyelamatan terhadap perubahan iklim,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [YS/Net]

Continue Reading

Bengkulu

Budayakan Mediasi Maupun Musyawarah dan Mufakat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Published

on

 546 X dibaca hari ini

SELUMA l BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra., HMY., S.H.,C.Me.,CNET, yang berprofesi sebagai Advokat /Pengacara dan Mediator Non Hakim yang juga merangkap berbagai jabatan didalam organisasi, yakni selaku Wakil Ketua DPC Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Ketua DPD Gerakan Advokat Dan Aktivis (GAAS) Prov.Bengkulu, Dewan Penasehat Komunitas Sahabat Ruang Hukum Provinsi Bengkulu, Serta Dewan Penasehat Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana dalam hal ini memberikan rangsangan (stimulus) ataupun pola pikir (Mindset) kepada masyarakat agar dalam menyelesaikan persoalan ataupun pertikaian apapun bentuknya yang berkaitan dengan konflik tanah (Land conflict) hendaknya penyelesaian tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat “Deliberation and consensus” adapun juga ketika para pihak ingin dapat menyelesaikannya secara profesional dibantu oleh pihak ketiga yakni jasa mediator non hakim sebagai orang yang ditunjuk untuk menjadi penengah dan penuntun untuk dapat menyelesaiakan persoalan/ konflik tersebut bisa saja, ini juga dapat membantu pertikaian tersebut dapat terselesaiakan dengan cara yang baik dan adil, sehingga juga dapat termonitor oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai orang yang ditunjuk untuk membantu dalam menyelesaiakan persoalan/ masalah (Problem) para pihak.

Sehingga persoalan dan masalah dalam penyelesaian tersebut tidak berujung keranah pengadilan (Litigasi).

Dalam penyelesaian konflik/ perkara sengketa tanah ini dapat memberikan dampak positif terhadap peristiwa tersebut ketika pertikaian itu dapat diselesaikan secara musyawah mufakat yang dimaksud.

Dan tatkala penting lagi kasus kasus diluar ranah sengketa tanah/konflik lahan tersebut apapun yang notabenenya itu dianggap tidak tergolong/terbilang besar tingkat resiko keresahan masyarakat atau mengundang atensi secara universal dan atau “Attract National or International Attention” ini tentunya harus diselesaiakn secara hukum yang berlaku, dan itu juga tidak menutup kemungkinan ketika para pihak dapat menempuh jalur kekeluargaan, namun juga ada pertimbangan dari pihak yang berwajib mana yang seyogyanya dapat diselesaikan dan mana yang seyogyanya tidak dapat diselesaikan, itu tergantung pada kasusnya bila mengarah kekasus pidana.

Namun dalam persoalan tersebut apabila pusat perhatian publiknya “Center of public attention^ itu tidak meresahkan bagi masyarakat, maka persoalan itu penting untuk dimusyawarahkan saja secara kekeluargaan, atau mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.dan Peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang keadilan restorative justice.

Perkara yang berdampak masuk kedalam sidang pengadilan baik yang menggugat ataupun tergugat, Korban ataupun pelaku pasti kedua – duanya akan sama-sama mengeluarkan beaya, menyita waktu, pikiran dan tenaga, jadi untuk itu persoalan tersebut efektif sekali mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan.
Mediasi bisa dilakukan oleh para pihak yang melibatkan orang ketiga sebagai mediator non hakim yang bersertifikat ataupun orang yang berkompeten dibidang mediasi tersebut.

Semoga masyarakat dapat bijak dalam menempatkan persoalan konflik ditengah – tengah masyarakat untuk menempuh persoalan itu dengan cara musyawarah dan mufakat, dan optimis bisa menyelesaiakan perkara tersebut dengan cara apapun, apakah langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan dan ataukah bisa melibatkan orang ketiga sebagai penengah, semua bisa ditempuh ketika ada rasa saling menghormati serta membuang rasa ego diri kita dalam penyelesaian secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah. (Rls). (lebih…)

Continue Reading

Bengkulu

PPKHI Gelar Sumpah Advokat Angkatan Ke-5 diPengadilan Tinggi Bengkulu

Published

on

 690 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra HMY.,S.H.,C.Me memberikan ucapan selamat kepada rekan rekan yang tergabung dalam organisasi PPKHI (Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia). Jum’at (26/08/2022) pagi.

Yang mana angkatan yang Ke-5 Ini berjumlah 10 Orang peserta yang disumpah/ dilantik oleh organisasi advokat PPKHI dihotel SANTIKA Kota Bengkulu pada 25 Agustus 2022 malam jum’at kemarin, dan dilanjutkan pada jum’at pagi tanggal 26 Agustus 2022 diambil sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu.

Bayu juga mengatakan bahwa Organisasi PPKHI ini sudah ke-5 kali digelar / mengadakan pelantikan dan sumpah advokat diwilayah hukum Provinsi Bengkulu, artinya bahwa memang dibengkulu ini sangat kekurangan ataupun pun sangat dibutuhkannya kehadiran advokat/pengacara ditengah – tengah masyarakat, yang mana kebutuhan jasa pendampingan hukum semangkin meningkat drastis ditengah – tengah masyarakat.

Bayu berharap calon advokat baik yang sudah disumpah (Dilantik) ataupun yang mau akan disumpah (dilantik) nantinya memegang teguh prinsip kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan olehnya, sehingga menjaga kepercayaan (Trust) kepada klien-kliennya untuk pencapaian hukum ataupun permasalahan hukum dari kliennya bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya dengan maksimal, ” Harapnya

Lanjut dia, Bukan menjanjikan sebuah kemenangan melainkan memberikan sebuah solusi untuk mendapatkan kepastian hukum atas dasar pembuktian yang dimiliki oleh para klien tersebut.

Ini juga jangan sampai menelantarkan klien, artinya sudah dapat uang perkara tidak dikerjakan, itu tidak baik, kita semua yang berprofesi sebagai advokat harus memegang teguh title/profesi yang terhormat ini “Oficium Nobile” dan menjaga kode etik advokat dalam melaksanakan tugas profesi, dan memberikan action yang baik dimuka publik, sehingga ini bisa mencerminkan nama baik seorang advokat itu sendiri, dan secara langsung memberikan mindset masyarakat terhadap advokat bisa terjaga tanpa memikirkan hal negatif terhadap profesi advokat, ” bebernya

Bayu menambahkan pelantikan/sumpah advokat yang ke-5 ini diselenggarakan oleh DPN PPKHI, Adv. Decky Wijaya.,S.H.,M.H, Adv. Eko Febrinaldo.,S.H,Dkk.

Kegiatan Pelantikan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. (Rls/Red).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!