Connect with us

Bengkulu

Diduga Oknum Perangkat Desa Temdak Terima Bantuan Sosial Tunai

Published

on

 2,798 X dibaca,  8 X dibaca hari ini

KEPAHIANG, Netralitasnews.com I Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan pemerintah melalui Kemensos masih terus dilakukan. bantuan sebesar Rp. 300 ribu yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak (Covid-19), khususnya dengan diberlakukannya PPKM di berbagai wilayah NKRI.

Berikut syarat lengkap mendapat kan BLT dari pemerintah.
calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW. dan berada di desa, calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemi corona, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kartu prakerja.

Akan tetapi ada yang berbeda terkait dengan bantuan sosial tunai ini seperti contoh : perangkat desa temdak kecamatan seberang musi kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. diduga menerima bantuan sosial tunai sejak tahun 2020 serta beras 10 kg. pada tahun anggaran 2021.

Hal ini diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat desa temdak kepada media ini secara langsung saat berbelanja di warung desa temdak.

“Pak didesa ini ada perangkat desa yakni isial “S” dia sebagai kaur keuangan/ bendahara desa. namun menerima bantuan sosial tunai serta beras dengan jumlah 10 kg. ” terangya.

Pjs. Kepala desa temdak dikonfirmasi pada (01/10/2021) sekira pukul 11: 30 WIB. dikantor desa menjawab”, terkait hal itu sebenarnya urusan sekretaris desa. karena saya baru menjabat sebagai kepala desa pada juli 2021. jadi berkisar 3 bulan saya menjabat disini, sepengeta huan saya jika perangkat menerima BST itu menyalahi aturan. ” singkatnya

Terpisah inisial “S” perangkat desa yang menjabat sebagai kaur keuangan yang menerima bantuan tersebut, saat di konfirmasi di kantor desa 08 : 30 WIB. setelah satu minggu usai konfirmasi ke Pjs. Kepala desa (07/10/2021), ” iya memang ada saya menerima bantuan sosial tunai sejak dari tahun 2020 sampai tahun ini”, besaran dana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / bulan serta beras 10 kg. ” jawabnya.

Disinggung apakah pernah melapor bahwa anda adalah perangkat desa, mungkin ada yang lebih layak menerima BST tersebut? ” tidak pernah. namun saya hanya sanksi menerima bantuan sosial tersebut. ” imbuhnya lagi.

Sementara itu Kepala dinas sosial Kabupaten Kepahiang saat di konfirmasi sekira pukul 14:30 WIB. (08/10/2021) melalui Rizal kepala bidang kesejahteraan sosial dikantornya, ” kami hanya merealisasikan sesuai data dari kementerian ketika data itu cocok maka kami sampaikan kedesa nama serta jumlah KPM-Nya yang dicocokkan dengan data yang ada di kantor Pos. ” tukasnya.

Terkait adanya perangkat desa yang menerima bantuan tersebut, ” lanjutnya “kami tidak tahu”. dan pihak desa tidak memberitahukan kepada kami. sedangkan dari jumlah KPM sebelumnya jika ada surat dari desa maka kami sampaikan ke pihak PT.POS Indonesia bahwa nama ini sudah sejahtera, hingga bantuan tersebut secara otomatis terhenti, ” Urainya

Sebelumnya kuota untuk kabupaten Kepahiang dengan jumlah 2.200 KPM, namun sekarang sudah menjadi sekitar 1.800 KPM. ” jelasnya.

Dilain sisi pada (09/10/2021) warga desa temdak sempat membincangkan, ” sebelumnya saya kategori penerima BST dan beras. namun saya merasa bahwa saya sudah mampu jadi saya buat penyataan pengunduran diri, mungkin ada KPM yang lain lebih layak dan berhak untuk menerimanya. ” singkatnya. (Tim_Net).

BANNER

Daftar Harga Iklan Tayang di Media Online Netralitasnews.com

Published

on

By

 1,754 X dibaca,  18 X dibaca hari ini

Banners Utama / Header

Banner berdimensi 370 x 60 pixel Format file JPG/JPEG. Harga Rp. 6.000.000,-/bulan. Tampil di semua halaman bagian atas.

Benners Tengah

Banner berdimensi 370 x 60 pixel Format file JPG/JPEG. Harga Rp. 3.000.000,-/bulan. Tampil di semua halaman bagian tengah.

Banners Samping

Banner berdimensi 130×60 Pixel Format file JPG/JPEG Harga hanya Rp.2.500.000,-/ bulan. Tampil di semua halaman bagian samping kanan.

Sepesial Ucapan Selamat, HUT, Advetorial, Lelang

Pemasangan iklan ucapan selamat jabatan baru, HUT intansi swasta/pemerintah tingkat pusat, Propinsi, Pemkab/Pemkot dengan format file JPG/JPEG. besar ukuran file iklan maks. 400 x 300 pixel. Harga hanya Rp. 2.000.000,-/bulan.

Khusus Untuk Pemasangan Iklan Berita Advetorial

Seperti kegiatan organisasi, partai politik, intansi swasta maupun pemerintah, dan profil public figur dikenai biaya Rp. 1.500.000,-/bulan.

Khusus Iklan Lelang

Tergantung nilai besarnya proyek, misalnya proyek dibawah Rp. 50 juta, harga iklan Rp. 300.000,- hingga Rp. 1.000.000,- /bulan, proyek nilainya diatas Rp. 50 juta harga iklan Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,-/bulan.

Untuk kebutuhan khusus Anda dapat menghubungi contact person  Wa : 082375552717  A/n. LIKWANYU (Redaksi).

Continue Reading

Bengkulu

PPKM Mikro Diperpanjang, Apakah Menjadi Solusi ???

Published

on

By

 2,742 X dibaca,  5 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Pemerintah Kota Bengkulu memutuskan memperpanjang pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro sampai 25 Juli mendatang.

penerapan ini dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 20 Juli 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19).

Menyikapi kebijakan ini Presiden BEM Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H Bengkulu menegaskan bahwa PPKM bukan menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan pandemi (covid-19).

Karena kebijakan ini pasti akan mengakibatkan perekonomian “yang menjadi permasalahannya adalah mereka yang hari ini tidak bekerja maka tidak bisa makan, sehingga dengan terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, contohnya para pedagang kaki lima, ojek online, buruh harian, usaha kedai kopi dan usaha kecil lainnya.

Apalagi yang memiliki cicilan di bank, tagihan listrik, sewa rumah, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.

Mungkin bagi Pejabat Negara atau ASN yang menerima gaji dan tunjangan setiap bulan tetap enjoy dengan aturan PPKM, karena walaupun hanya berdiam diri di rumah, gaji dan tunjangan tetap lancar dan utuh.” Ungkap Robi Nababan Presiden BEM Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H Bengkulu.

“Setiap orang akan patuh untuk tetap berdiam diri di rumah jika Pemerintah juga komitmen untuk melaksanakan perintah Pasal 55 (1) UU No 6 Thn 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. Ungkapnya.

Robi Nababan Mengungkapkan yang dilakukan Pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang hanya berbeda istilah, tapi substansinya sama dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, yakni membatasi mobilitas masyarakat.

Penggunaan istilah PPKM ini diduga sebagai upaya untuk menghindari Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar orang maupun makanan hewan ternak.

“Hal-hal inilah yang harus diperhatikan sehingga kebijakan dan aturan yang dibuat tidak diskriminatif contohnya dengan memudahkan masuknya WNA dari luar. namun mempersulit Warga Negara sendiri.

Jangan sampai tingginya angka kematian di Indonesia bukan karena Virus Corona, tapi karena Peraturan. Kami berharap Pemerintah Bengkulu agar segera mengevaluasi kembali kebijakan mengenai PPKM ini.” Tegasnya. (Release).

Continue Reading

Bengkulu

Program PPKM Perlu Berlandaskan Pancasila, agar Tak Hilangnya Harmonisasi

Published

on

By

 2,142 X dibaca,  1 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Fenomena (covid-19) melanda dunia, Negara Indonesia memang saat ini belum kunjung usai, hampir Dua tahun belum juga berakhir, dan entah sampai kapan pemerintah bisa menanggulangi problem wabah ini. apakah tahun depan ataukah nantinya menjadi satu periode, atau bagaimana nantinya berakhir seperti apa, kita selaku manusia hanya berdoa agar wabah ini segera berakhir.

Untuk menyadarkan seseorang atau sekelompok ataupun seluruh orang yang ada dinegeri Indonesia ini tidak lah mudah, meskipun segala upaya dan bermacam cara kebijakan pemerintah untuk selalu menyarankan agar mematuhi protokol kesehatan kepada seluruh warga Indonesia, namun tidak sedikit yang perduli akan himbauan tersebut.

Disini, tentunya kita sebagai masyarakat juga perlu mengikuti peraturan serta perintah yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, mengingat tugas pemerintahan memang harus melindungi warga Negara dari berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah wabah yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam undang-undang juga menjelaskan tentang perlindungan bagi warga negara oleh pemerintah itu sendiri.

Penulis memberikan saran kepada pemerintah agar kebijakan apapun harus berlandaskan Pancasila, bukan hanya peraturan yang berlandaskan Pancasila, namun implementasi atau pelaksanaan oleh aparat penegak hukum dilapangan juga harus dilandasi Pancasila, sehingga tidak ada yang namanya pelaksanaan kebijakan PPKM ini menggunakan kekerasan terhadap warga Negara (Masyarakat), yang mana saat ini cukup banyak viral disebuah tayangan media sosial tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada ibu hamil dan suaminya, serta menghancurkan beberapa benda yang ada diwarung tersebut.

Jika dibuatnya sebuah posko pengaduan kekerasan dalam kebijakan soal PPKM ini, tidak menutup kemungkinan banyak warga yang melaporkan atas peristiwa tersebut.

Memang, memberikan himbauan itu tidak mudah, namun perlu dibicarakan baik – baik serta pemerintah juga memberikan solusi bagaimana masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari dengan adanya pemberlakuan kebijakan PPKM ini.

Ini bicara soal para pekerja pencari nafkah harian, baik ditingkat swasta atau wirausaha, kalau bicara ditingkat ASN atau PNS mereka telah dicukupi oleh gaji setiap bulannya.

Dikarenakan masyarakat yang mencari nafkah lahiriah dengan cara setiap harinya, maka apa solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan problem ekonomi kerakyatan itu

Penulis hanya berharap agar kebijakan tersebut Juga perlu adanya penerapan sistem keadilan, yang mana keadilan dimaksud adalah, sejak menggagas wacana kebijakan tentu nya ada kajian – kajian tentang apakah kebijakan itu berbenturan dengan penyengsaraan terhadap rakyat atau tidak, jika kebijakan itu tidak berlaku adil, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu, sehingga tidak ada aroma pendzoliman yang dimaksud.

Dalam segi ekonomi, setiap pelaku usaha tidak ada yang sama dalam mencari nafkah lahiriah nya pukul berapa dan waktu nya kapan.

Ada sebagian masyarakat mencari nafkah lahiriah nya diwaktu pagi, dan ada pula diwaktu siang atau malam, sehingga disini pemerintah harus memperhatikan sisi ekonomi dan kemanusiaan juga.

Penulis meyakini semua orang khususnya seluruh umat manusia pasti mau sehat, dan tidak ada sedikit pun manusia yang mau sakit, kecuali atas kehendak Tuhan yang maha kuasa.

Pemerintah perlu dan wajib menciptakan solusi terhadap permasalahan hajat hidup orang banyak dalam pemberlakuan kebijakan PPKM ini.

Bagaimana melaksanakan kebijakan dalam sebuah aturan namun berlandaskan Pancasila. diantara nya dengan cara pemerintah wajib memberikan batuan dalam bentuk apapun, apakah bantuan dalam bentuk finansial atau sembako kepada semua masyarakat, tanpa terkecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta memberikan kebijakan soal perbankan yang berkaitan dengan lembaga keuangan.

Bantuan tersebut apakah ada batas waktu yang ditentukan, sehingga program PPKM berjalan tanpa ada suara teriakan teriakan lapar, tidak bisa membayar kredit rumah, kredit kendaraan dan lain sebagainya.

Aparat penegak hukum dilapangan dalam mengemban tugas juga jangan memperlakukan kekerasan terhadap masyarakat untuk penerapan PPKM, ini mesti tertib, aman dan bersahabat.

Dan bisa juga pemerintah baik ditingkat Provinsi, Kotamadya, Kabupaten, Kecamatan, kelurahan serta RW dan RT setempat bersama masyarakat selalu berperan aktif dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta yang terpenting kebersihan dan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat itu sendiri, agar terhindar dari wabah penyakit.

Semua bisa dijalankan dengan kegiatan apapun jikalau antara pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam menangani semua bentuk masalah kehidupan dimuka bumi ini, termasuk wabah covid 19 ini, maka atas izin Tuhan yang maha kuasa semua akan teratasi sebagai mana mestinya.

Ingatlah bahwa Allah menguji hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya.
Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 286.

Penulis hanya memberikan wacana serta saran saja dengan sebuah kebijakan harus berlandaskan Pancasila, agar jangan sampai hilang nya harmonisasi antara pemerintah/aparat dan masyarakat itu sendiri.

Tidak akan lahirnya pemerintah kalau tidak ada masyarakat (Rakyat), dan sebaliknya masyarakat juga memerlukan peran pemerintah agar terciptanya tatanan kehidupan yang baik, benar, tertib dan aman.

Penulis berharap pemerintah juga perlu ada pembatasan orang asing masuk ke Negeri sendiri, kebijakan dan peraturan pemerintah juga berlaku kepada setiap orang yang berada di Indonesia, baik WNI maupun WNA, oknum pemerintah/aparat dan oknum masyarakat.

Dalam pandangan tentang kebijakan peraturan pemerintah tentunya semua masyarakat mempunyai persepsi dan perbedaan masing-masing, namun penulis mengutip sebuah hadist yang sangat populer juga disebutkan : ”Perbedaan umatku adalah rahmat”.

Perbedaan itu tentu tidak hanya perbedaan pendapat atau pemikiran, tetapi juga perbedaan posisi, strata, ekonomi dan sebagainya. dari perbedaan inilah terjadi gerak, interaksi, dan dinamika kehidupan, dan itu semua merupakan keniscayaan. (Release)

Penulis Adalah Advokat dan Praktisi Hukum Dari Kantor Hukum BPS And Partners Wa: 082282678118

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!