Connect with us

Jakarta

Diduga Poligami, Jaksa Agung dilaporkan LSM ke KASN

Published

on

 646 X dibaca,  5 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.com – Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaga Adhyaksa karena diduga memiliki istri dua atau poligami.

“Kami melaporkan pelanggaran yang berkenaan dengan larangan bagi PNS, istri PNS untuk poligami. Kedua yaitu dugaan bahwa mereka itu ada di institusi yang sama yaitu Kejaksaan Agung,” ungkap Wakil Direktur Jaga Adhyaksa, Satria Surbakti di Jakarta, Jumat (05/11/2021).

Pelaporan Poligami yang diduga dilakukan oleh Jaksa Agung, berdasarkan pada PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, PNS laki laki yang lebih dari satu wajib mendapat izin dari pejabat terkait, dan jika melanggar akan dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Diketahui, ST Burhanuddin mempunyai istri bernama Sruningwati Burhanuddin, sedangkan yang diduga menjadi istri kedua merupakan salah satu pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung sebagai Direktur di Jamintel bernama Mia Amiati Iskandar.

‘Tidak boleh seorang istri di ASN dalam satu lingkungan kerja yang sama, itu nanti ada sanksi administratif,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan akan menyelidiki laporan terkait pernikahan ST Burhanuddin. “Sesuai dengan aturan yang ada, kami akan klalifikasi dengan berbagai pihak. kami harus kaji laporannya,” tutur Agus.

Sedangkan Pihak dari Kejaksaan Agung hingga saat ini belum ada klarifikasi mengenai laporan tersebut.**

Advertisement

Jakarta

Tambah 15, KPK Tetapkan 25 Anggota DPRD Muara Enim Menjadi Tersangka

Published

on

By

 909 X dibaca,  2 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.com KPK kembali menetapkan 15 anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 dan 2019-2023 sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pengesahan APBD 2019. Belasan anggota DPRD itu langsung ditahan.

“Berdasarkan informasi dan data dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara sebelumnya dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Senin (13/12/2021).

Penetapan 15 anggota DPRD Muara Enim menjadi tersangka merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan KPK. Pengembangan ini dari fakta-fakta persidangan dari Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

“KPK melakukan penyelidikan dan diikuti dengan peningkatan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan November 2021 dengan mengumumkan tersangka,” kata Alex.

Alex kemudian memerinci, 15 tersangka itu berinisial AFS, AF, MD, SK, dan RE, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023.

Sementara itu, tersangka lainnya adalah DR, TH, ES, FA, HD, VR, MR, TM, UP, dan BA. Mereka adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019.

“Ini adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014-2019,” kata Alex.

KPK menahan 15 anggota DPRD selama 20 hari. Mereka akan terlebih dahulu diisolasi mandiri selama 14 hari. Penahanan mereka dibagi tiga. Ada yang di Rutan KPK gedung Merah Putih, Rutan KPK Kavling C1, dan Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan 10 anggota DPRD Muara Enim lainnya sebagai tersangka. Para anggota DPRD itu langsung ditahan.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan Terdakwa Ahmad Yani dkk, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan Tersangka,” kata Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/09).

Alexander mengatakan para anggota DPRD itu diduga menerima uang dari pengusaha bernama Robi Okta Fahlevi, yang telah dijadikan tersangka pada kasus sebelumnya. Pemberian uang tersebut diduga ditujukan agar perusahaan milik Robi Okta menang dalam proyek di Dinas PUPR Muara Enim.

“Terkait penerimaan para tersangka, diberikan secara bertahap yang di antaranya bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian dari Robi Okta Fahlevi masing-masing, mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta,” kata Alexander.

Alexander menyebut pemberian uang ditujukan untuk kelancaran proyek di Dinas PUPR. Dia juga menyatakan uang itu digunakan untuk kepentingan pemilihan anggota DPRD Muara Enim.

“Penerimaan uang oleh para Tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019,” katanya.

“Uang-uang tersebut diduga digunakan oleh para Tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu,” sambungnya.

Kesepuluh anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka tersebut ialah:

1. Ahmad Reo Kusuma
2. Subhan
3. Muhardi
4. Tiardi
5. Marsito
6. Fitrianzah
7. Mardiansyah
8. Ishak Joharsah
9. Indra Gani
10. Ari Yoga Setiadi

(Press Release)

Continue Reading

BANNER

Daftar Harga Iklan Tayang di Media Online Netralitasnews.com

Published

on

By

 1,748 X dibaca,  12 X dibaca hari ini

Banners Utama / Header

Banner berdimensi 370 x 60 pixel Format file JPG/JPEG. Harga Rp. 6.000.000,-/bulan. Tampil di semua halaman bagian atas.

Benners Tengah

Banner berdimensi 370 x 60 pixel Format file JPG/JPEG. Harga Rp. 3.000.000,-/bulan. Tampil di semua halaman bagian tengah.

Banners Samping

Banner berdimensi 130×60 Pixel Format file JPG/JPEG Harga hanya Rp.2.500.000,-/ bulan. Tampil di semua halaman bagian samping kanan.

Sepesial Ucapan Selamat, HUT, Advetorial, Lelang

Pemasangan iklan ucapan selamat jabatan baru, HUT intansi swasta/pemerintah tingkat pusat, Propinsi, Pemkab/Pemkot dengan format file JPG/JPEG. besar ukuran file iklan maks. 400 x 300 pixel. Harga hanya Rp. 2.000.000,-/bulan.

Khusus Untuk Pemasangan Iklan Berita Advetorial

Seperti kegiatan organisasi, partai politik, intansi swasta maupun pemerintah, dan profil public figur dikenai biaya Rp. 1.500.000,-/bulan.

Khusus Iklan Lelang

Tergantung nilai besarnya proyek, misalnya proyek dibawah Rp. 50 juta, harga iklan Rp. 300.000,- hingga Rp. 1.000.000,- /bulan, proyek nilainya diatas Rp. 50 juta harga iklan Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,-/bulan.

Untuk kebutuhan khusus Anda dapat menghubungi contact person  Wa : 082375552717  A/n. LIKWANYU (Redaksi).

Continue Reading

Jakarta

Dewan Pers Minta Wartawan Mentaati Kode Etik Jurnalistik

Published

on

By

 1,317 X dibaca,  1 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.com – Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, meminta kepada seluruh wartawan Indonesia, agar senantiasa mengutamakan keselamatan diri dalam menjalankan tugasnya. (19/06/2021)

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Muhamad Nuh menanggapi kasus terbunuhnya Pemimpin Redaksi LasserNewsToday Mara Salem Harahap yang meninggal Dunia Jumat(18/6) yang diduga ditembak orang tak dikenal (OTK).

Selain kasus itu, sebelumnya pada tanggal 29 Mei 2021 terjadi kasus pembakaran rumah Abdul Kohar Lubis wartawan Lintoday.com di Kota Pemantang Siantar. Kemudian tanggal 31 Mei 2021 Mobil Jurnalis Metro TV Pujianto dibakar oleh orang tak dikenal di Sergai, dan kemudian tanggal 13 Juni 2021 rumah orang tua wartawan Binjai juga dibakar orang tak dikenal.

“saya minta semua pihak yang merasa dirugikan pers agar menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers ,” harap Muhamad Nuh dalam pernyataan Dewan Pers Sabtu (19/06/2021).

Ketua Dewan Pers RI ini meminta kepada semua unsur pers agar mentaati kode etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.

Selain itu, Muhamad Nuh menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatra Utara memperhatikan masalah pembunuhan Marsal secara proposional, membantu aparat kepolisian untuk mencari bukti-bukti dan mengungkap faktanya. “ini merupakan kabar duka yang mewarnai kehidupan pers di Indonesia. ” katanya.(Release/Red)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!