Nasional
KPK Gelar Rakor Aparat Penegak Hukum di Mapolda Riau, 3 Poin Penting yang Disampaikan Menko Polhukam RI
2,687 X dibaca hari ini
PEKANBARU, Netralitasnews.com – Polda Riau menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (RKAPH), dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021. acara yang ditaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI tersebut dan digelar di Aula Tribrata Polda pada Senin (06/12/2021)
Acara gelar rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi, Dir Tipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djoko Poerwanto, Auditor Utama Investigasi BPK RI Herry Soebowo, SE., MPM, Deputi Kepala BPKP Bid Investigasi Agustina Arumsari, Ak., MH, Direktur Penyidikan KPK RI Brigjen Pol. Setyo Budiyanto, Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK Muhammad Novan, SH.,MH, Wakajati Riau, Kepala BPK Perwakilan Prov Riau Fauqi Ahmad Kharir, Ak, Kepala Perwakila BPK Prov Riau Widhi Widayat, SE., M.SI., CFSA.,CA, Kepala Inspektorat Prov Riau Sigit Juli Hendrawan, SE., Ak., MM.,CRMP, dan para Direktur Reserse serta Kapolres berserta jajaran.
Kegiatan tersebut merupakan serangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Di Indonesia sendiri hanya dilaksanakan di 5 lokasi diantaranya Sulawesi Tenggara (Kendiri), Banjar Masin, Pekanbaru, NTT dan Jakarta.
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, menyampaikan terima kasih kepada KPK yang mengadakan diskusi panel untuk mensinergikan aparat penegak hukum.
” Sebagai tuan rumah saya berterima kasih atas diskusi ini. Saya ingin apa yang didiskusikan bisa dioperasionalkan dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ujar Agung usai kegiatan berlangsung.
Agung meyakini, kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, bukan hal yang baru. untuk itu sinergritas antara aparat penegak hukum harus terjalin dengan baik dan benar dalam penegakan hukum terkait korupsi.
” Penegak hukum bukan lagi memulai, tetapi sudah masuk pada tahapan yang lebih tinggi. artinya, para penegak hukum sudah ahli dalam menegakkan hukum, bukan hanya pada penerapan pasal-pasal dalam undang-undang korupsi. tetapi, juga penerapan terhadap pencucian uangnya dari hasil korupsi. rasanya sinergi ini akan mewujudkan serta akan membawakan hasil, dan tujuan kita adalah bagaimana uang negara tidak berkurang akibat dari tindak pidana korupsi. karena uang itu adalah milik masyarakat,” kata Agung.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hari ini dilakukan rapat koordinasi di Polda Riau dengan mengundang Menko Polhukam, Mahfud MD, sebagai pemateri di bidang hukum.
” Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam tiga hal, yaitu pertama menyatukan visi, kedua membangun dan kemudian berbagi peran dan fungsi dalam pemberantasan korupsi, dan ketiga berbagi kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk kita satukan dalam satu gerak yang sama,” kata Nurul.
Menko Polhukam dihadirkan dalam rapat koordinasi ini supaya memadukan semua pihak penegak hukum untuk menyatukan tekad, menyatukan komitmen dan dedikasi dalam pemberantasan korupsi.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi.
” Pemerintahan di era reformasi ini di bangun sebagai pemerintahan anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme. Nah, di bidang penegakan hukum korupsi kita meganut teori dasar bahwa pembangunan hukum untuk melawan korupsi itu ada tiga,” kata Mahfud.
Ia merincikan, Pertama, pembangunan materi hukum pihaknya sudah membuat hampir semua undang-undang yang melarang dan megancam berat hukuman korupsi.
Kedua, pembangunan struktur hukum pihaknya sudah membuat semua lembaga dengan kewenangan yang kuat. pengadilan disatu atapkan agar tidak diintervensi kepuasannya untuk menegakkan hukum.
Ketiga, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“ Semuanya itu dibuat untuk membersihkan negara dari tindak-tindak korupsi, baik itu korupsi uang maupun korupsi politik maupun korupsi kebijakan,” kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa sekarang ini yang belum banyak dapat perhatian itu, yakni pembangunan wilayah hukum. Pada Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, adalah bagaimana membangun budaya anti korupsi, dan tidak membiarkan tumbuhnya budaya korupsi.
” Kita jangan membangun pemberantasan korupsi itu hanya membuat orang takut pada aturan hukum. karena aturan hukum itu bisa diperjualbelikan. anda punya kenalan bisa bayar, mungkin perkara lenyap. Nah, itu masih sering terjadi,” ungkap Mahfud.
Oleh sebab itu, sambung dia, budaya anti korupsi itu harus dibangun juga bukan hanya orang takut pada hukum, tetapi juga takut kepada aturan-aturan di luar hukum tepatnya berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing, yang melarang seseorang untuk korupsi.
” Budaya anti korupsi harus dibangun melalui pemahaman dan penghayatan yang luntur terhadap pancasila, bukan hanya sebagai hukum yang di dasar negara, tetapi yang di luar hukum banyak juga ajaran pancasila yaitu ajaran moral, kebersamaan, gotong royong, pemersatu dan sebagainya. Itu belum ada hukumnya, tapi itu bisa menjadi dasar untuk membangun budaya anti korupsi,” tutup Mahfud.
Untuk diketahui, KPK mengadakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 09 Desember 2021.
Tema yang diusung pada peringatan Hakordia 2021 adalah “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.
Melalui tema tersebut, KPK ingin mendorong seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia 2021.
KPK menyiapkan rangkaian kegiatan di beberapa daerah dan puncak kegiatan Hakordia akan digelar di Jakarta pada 09 Desember 2021. (Rls/Red)
1,048 X dibaca hari ini
LAHAT, Netralitasnews.com – Adanya berita yang beredar dibeberapa media online membuat PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya ( LPPBJ) harus mengklarifikasi kebenarannya.
Dijelaskan oleh humas PT LPPBJ, Hj Fatma Dewi Fachrurrozi bahwa PT. LPPBJ adalah Perusahan Pertambangan Batubara yang telah memiliki seluruh perizinan dan PT. LPPBJ tidak pernah menambang batu bara di hutan lindung, PT. LPPBJ berjarak 2 KM dari hutan lindung, sehingga aktifitas penambangan PT. LPPBJ tidak pernah diberhentikan oleh pemerintah. PT. LPPBJ tidak pernah melakukan pengerusakan terhadap portal PT. Bomba.
“PT. LPPBJ memiliki Ijin –Ijin untuk menambang dengan lengkap dan memiliki dokumen lengkap sesuai UU ESDM / Menerba yg benar,” kata Dewi.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa PT. LPPBJ memiliki Akta notaris Tahun 2008, memiliki Izin KP Eksplorasi Tahun 2008, PT. LPPBJ memiliki IUP Eksplorasi 2010 perubahan dari KP Eksplorasi tahun 2008, memiliki IUP Operasi produksi Tahun 2015 sampai tahun 2035, PT LPPBJ juga memiliki izin pengesahan Lingkungan hidup dan pengawasan lingkungan hidup Tahun 2015, memiliki KA-Amdal , Amdal, RKL dan RPL, memiliki rekomandasi dari kehutanan Sumsel Tahun 2008 dan 2016, memiliki Ijin pegesahan Reklamasi 2015 dan Rencana Penutupan pasca Tambang 2015, Clean dan Clear dari Minerba RI Tahun 2015, RAKB dari Tahun 2008 sampai SKG, PT. LPPBJ memiliki ET untuk Perdagangan, izin Limbah B3, izin IPLC serta perizinan lainnya.
PT. LPPBJ menambang mulai Tahun 2015 Blok Utara disebelah PT.BME seluas 30 Hektar selama 4 tahun, dari 2015 sampai 2019.
Setelah Selesai Blok Utara Tahun 2019, LPPBJ pindah ke Blok Selatan untuk mulai penambang batubara dan pada akhir tahun 2019, LPPBJ baru keluar batubara sampai dengan tahun 2025 sampai sekarang.
PT. LPPBJ pun telah memberikan sumbangsihnya kepada Negara untuk membangun yaitu dengan telah memberikan kepada Negara pajak, royalty, PPN 22, PPN 25, pajak ekspor dan lain lain dan yang tak kalah pentinya adalah 90 persen karyawan dan pekerja di PT. LPPBJ merupakan masyarakat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dan sekitarnya.
PT. LPPBJ juga sering membantu masyarakat seperti memperbaiki aliran sungai serta melakukan beberapa kegiatan sosial lainnya.
Meski harus merugi sampai Rp.15-30 milyar pada tahun 2019-2023 namun PT. LPPBJ tetap beroperasi menambang batubara sampai sekarang.
“Dan untuk permasalahan jalan, sudah ditempuh melalui jalur hukum, PT. LPPBJ tidak pernah menyerobot tanah siapapun,” kata Dewi.
PT.CJA dan PT. LPPBJ memenangkan gugatan yang diputus pengadilan lahat 4 Juni 2025 dan memenangkan banding di pengadilan Tinggi 14 Juli 2025. (@RED).
4,801 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Forum koordinasi pimpinan Kecamatan Pasemah Air keruh laksanakan upacara hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 80 Tahun, Minggu (17/08/2015).
Sebelummya, Pemerintah secara resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 dengan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan.
Tahun ini perayaan kemerdekaan akan mengusung semangat “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” sebagaimana tema dan logo yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli lalu.
Tema perayaan HUT RI ke – 80, yakni perayaan kemerdekaan tidak hanya mengingat dan memperingati tanggal kemerdekaan, tetapi menjadi momentum untuk menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif, agar bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera dan maju.
Upacara ini berlangsung di Desa Nanjungan halaman kantor Camat Pasemah Air keruh, yang dihadiri oleh, Kapolsek beserta Anggota, kepala SDN, SMPN, dan SMAN., kepala desa sekecamatan pasemah air keruh.
Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang digelar pada tanggal 17 Agustus, dengan Inspektur Upacara Pj. Camat Pasemah Air Keruh Susanto, SE.
Dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi ini dirayakan dengan penuh suka cita, riang gembira, dan berdampak bagi masyarakat.
Semangat kemerdekaan dilanjutkan dengan
Sebagai hadiah bagi masyarakat untuk menikmati kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan tanggal 17 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan.
Hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakkan Peringatan HUT RI.
Diharapkan perlombaan – perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat optimisme, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju.
Pemerintah berharap semangat Kemerdekaan 2025 tidak hanya terasa di pusat kecamatan, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air.
Momentum ini diharapkan menjadi pemicu semangat gotong royong, kerja bersama, dan kebanggaan nasional menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju. upacara di akhiri dengan penutup salam damai salam merdeka.
Rangkaian kegiatan upacara Forkopimpimcam Pasemah Air keruh berjalan aman, lancar, dan kondusif hingga selesai. (@HERI H).
4,551 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Pemerintah secara resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 dengan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan.
Hal tersebut disampaikan oleh bupati Empat Lawang dan Dr. Wulan Purnamasari Hidayat waka II DPRD membacakan teks pancasila dalam perayaan Hari Nasional dan dalam konferensi pers di lokasi. Minggu, (17/08/2025).
Wulan purnama Hidayat, bahwa tahun ini perayaan kemerdekaan akan mengusung semangat “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” sebagaimana tema dan logo yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli lalu, ” jelasnya
“Tema perayaan hari kemerdekaan tahun peringati HUT ke – 80, yakni perayaan kemerdekaan tidak hanya mengingat dan memperingati tanggal kemerdekaan, tetapi menjadi momentum untuk menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif, agar bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera dan maju,” tambahnya
Doa Kebangsaan hingga Upacara di Istana ;
Pada tahun ini, sambung wulan, Pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan yang akan dilaksanakan pada (17/08/2025) siang.
Doa kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang berketuhanan, tetapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural, sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
“Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah di SMK N 2 Pendopo , tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa, ” imbuhnya lagi.
Acara akan dihadiri ribuan masyarakat dan siswa dan siswi mulai dari tingkat SDN, SMPN, SMA N dan jajaran kepala desa Sekecamatan pendopo, ” tukasnya.
Upacara ini dihadiri camat Pendopo, perwakilan dari danramil, Kapolsek pendopo.
Selanjutnya, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang digelar pada tanggal 17 Agustus, dengan Inspektur Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi akan didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi menggunakan kereta kencana, dan dikawal pasukan berkuda. Acara kirab ini dimulai pukul 08.00 WIB. Selanjutnya pada sore hari.
Dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana, imbuh wulan memberi arahan agar kegiatan harus khidmat serta dirayakan dengan penuh suka cita, riang gembira, dan berdampak bagi masyarakat.
Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan ;
Pada rangkaian upacara, di halaman SMK N 2 pendopo akan ditampilkan pagelaran kesenian yang menyuguhkan berbagai kekayaan seni dan budaya Indonesia yang menggambarkan Bhineka Tunggal Ika. Sementara itu, di lapangan, akan diselenggarakan Pesta Rakyat setelah upacara di pagi hari.
Pada Pesta Rakyat di lapangan ketua panitia menyiapkan aneka hidangan makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta.
Semangat kemerdekaan dilanjutkan dengan
“Sebagai hadiah bagi masyarakat untuk menikmati kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan tanggal 17 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakkan Peringatan HUT RI. Diharapkan perlombaan – perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat optimisme, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju.
Pemerintah berharap semangat Bulan Kemerdekaan 2025 tidak hanya terasa di pusat kecamatan, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air.
Momentum ini diharapkan menjadi pemicu semangat gotong royong, kerja bersama, dan kebanggaan nasional menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju. upacara di akhiri dengan penutup salam damai salam merdeka. (@TIM).
-
Bengkulu5 tahun agoLSM PKN Laporkan Perbuatan Melawan Hukum, Dugaan Korupsi DD Dusun Sawah Ke Kejari
-
Empat Lawang4 tahun agoPjs. Kepala Desa Aur Gading diduga Tabrak Permendagri no 67 Tahun 2017
-
Empat Lawang4 tahun agoDi duga Dana Rehab SMP Negeri 1 Pobar Jadi Ajang Korupsi, APH di Minta Bertindak
-
Empat Lawang5 tahun agoInspektorat Akan Turun Lapangan, Uji Petik Dugaan Pemotongan BLT DD Suka Dana
-
Empat Lawang4 minggu agoHUT ke – 27 DPD PAN Empat Lawang dihadiri Ribuan Warga
-
Opini4 tahun agoMasyarakat Harus Tau Soal Pengembalian atau Penarikan Kendaraan itu Masih Bermasalah apa tidak di Sistem BI Checking
-
Empat Lawang4 minggu agoAtlet IPSI Empat Lawang Raih 5 Besar pada Pencak Silat Road TO PON Sum-Sel
-
Advertorial4 tahun agoDEWAN PENDIDIKAN Empat Lawang Kunjungi SMPN 1 Ulu Musi, ini Penyebabnya