Lahat
Pasca Pelantikan Pengurus, PWI Lahat Menuai Kontroversi
2,086 X dibaca hari ini
LAHAT I SUMATERA SELATAN, Netralitasnews.com – Pasca Pelantikan kepengurusan yang baru PWI Lahat kondisi yang tak lazim dalam konsolidasi di Pengurus, sangat disayangkan oleh beberapa anggota PWI yang sudah berstatus anggota biasa dan sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), namun seakan di abaikan oleh ketua yang baru hingga menuai kontraversi.
Muchtarim, salah satu Anggota Biasa merinci seharusnya semua anggota PWI diberikan undangan untuk mengikuti prosesi pelantikan Pengurus PWI Lahat yang dilaksanakan hari ini di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat.
Ia menyebut, sekalipun tak diikutsertakan dalam SK kepengurusan PWI, ” setidaknya kita juga diundang dirinya menyesalkan.
“Sama-sekali tak mendapatkan undangan untuk menghadiri pelantikan pengurus PWI, saya sudah mengetahui bahwa pelantikan Pengurus PWI dilaksanakan hari ini, setelah melihat berbagai ucapan atas dilantiknya Pengurus PWI Lahat yang berjejer depan rumah dinas Bupati lahat, ” ungkapnya.
Secara organisasi, dirinya memang tergolong baru masuk di organisasi PWI, akan tetapi ia sudah mengikuti semua prosedur untuk dapat bergabung di organisasi PWI, seperti mengikuti orientasi untuk mendapatkan kartu Anggota Muda dan UKW untuk meningkatkan status ke Anggota Biasa.
“ Kalau organisasi PWI dibuat pecah seperti ini, yang namanya slogan BANGKIT itu apanya, ” tanya owner Media Sahabatsiber.com ini
Hal senada juga disampaikan oleh Nopiriadi yang telah memiliki Kartu UKW Muda, ia sangat menyayangkan kepengurusan PWI Lahat menjadi terpecah belah.
Dia mempertegas, organisasi PWI adalah wadah bagi Wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI. Apalagi kalau anggotanya sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan, ia tetap menjadi anggota PWI dan tak bisa dikucilkan dari keanggotaan.
“Seharusnya ketua yang baru dilantik ini memberikan semangat baru bagi anggota, bukan memecah belah organisasi. Sehingga anggapan dari luar, organisasi PWI kita Lahat ini tampak tak solid, ” ujarnya.
Masih kata Nopiriadi, berbeda dengan pelantikan kepengurusan PWI Lahat pada tahun 2019 yang dijabat Ishak Nasroni. saat itu semua keanggotaan PWI masuk dalam kepengurusan atau dimasukkan di SK Pengurus
“Jangan-jangan organisasi sekarang ini sudah ditunggangi politik, sehingga tampak sengaja ingin memecah-belah, ” dirinya menduga.
Ada juga Diansyah Putra, S. Pd yang berpendapat bahwa secara organisasi aturan untuk masuk dalam struktur kepengurusan PWI adalah hak Ketua, Tapi secara etika, semestinya ketua terpilih merangkul semua anggota.
“ Di podium, ketua terpilih pernah mengatakan, kita adalah saudara. Saatnya kita kompak, itulah ucapan Nurmala, ” jelas mantan Sekretaris PWI ini.
Sementara itu, Ketua PWI Sumsel DR. H. Firdaus Komar, S. Pd, M. Pd.i, jauh sebelum dilaksanakan pelantikan kepengurusan PWI Lahat sudah meminta nama-nama anggota untuk dimasukkan ke dalam SK kepengurusan baru PWI Lahat pada Ishak Nasroni sebagai mantan Ketua PWI Lahat. dan nama-nama tersebut sudah dikirim oleh Ishak Nasroni.
Atas nama-nama yang dikirim tersebut, Ketua PWI Sumsel mengucapkan terimakasih dan berharap PWI Lahat solid. Namun setelah dilaksanakan pelantikan kepengurusan PWI Lahat yang baru, Ishak Nasroni terkejut. karena nama-nama yang dikirim atas permintaan Ketua PWI Sumsel tak masuk dalam kepengurusan PWI yang baru.
“ Ya, saya sangat menyayangkan nama-nama anggota yang diminta Pak Firdaus Komar selaku Ketua PWI Sumsel itu tak diindahkan oleh kepengurusan PWI Lahat yang baru. kita berharap PWI Lahat ini semakin ke depan, semakin membaik dan solid. Mendirikan PWI di Kabupaten Lahat itu tidak gampang, kami berjibaku menahan lapar saat itu. kalau memang akan begitu kejadiannya, lalu untuk apa Ketua PWI Sumsel meminta nama-nama tersebut saat menyusun formatur, ” jelasnya.
Terus terang, diakuinya, jika memang etika pengurus PWI Lahat yang sekarang ini sangat minim. Pasalnya, SK kepengurusan PWI Lahat yang lama masih belum masuk Demisioner, kok Nurmala CS sudah berani menduduki Sekretariat PWI Lahat dengan tanpa meminta izin pada dirinya selaku Ketua PWI yang saat itu masih aktif.
“Kan secara etika, mereka itu tidak mengerti berorganisasi. Masa iya sih, belum punya SK dan belum dilantik, mereka sudah seolah-olah sudah jadi pengurus. sedangkan saat itu, baru beberapa hari pemilihan ketua, ” sesal Ishak.
Padahal, Ia menambahkan, sebelumnya saat sambutan di acara HPN di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat, dirinya menyatakan siap untuk diajak berkoordinasi dan konsulidasi.
“Tapi melihat cara mereka (Nurmala CS) seperti anak ayam yang baru netas, melompat-lompat kegirangan melihat dunia nyata yang baru, maka saya menganggap mereka tidak mau berkoordinasi. Ya, kalau begitu kita juga nyatakan sikap, siap beroposisi, ” tutupnya, geram saat dikonfirmasi.
Terkait hal tersebut, Nurmala selaku Ketua PWI Lahat terpilih dan resmi dilantik, hingga berita ini ditayangkan tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi Wartawan.
Untuk diketahui, sebelumnya sejak dilaksanakan Konferkab PWI pada Senin tanggal 20 Februari 2023 silam di Hotel Buser, dengan hasil Nurmala mendapat 18 suara dan Ishak Nasroni mendapatkan 15 suara serta Ehdi mendapatkan 1 suara. di akhir Konferkab, Ketua PWI Sumsel DR H. Firdaus Komar S.Pd, M. Si berpesan pada Ketua PWI yang terpilih, agar Ketua terpilih merangkul dan menjadikan PWI Kabupaten Lahat tetap solid.
Diperjelasnya, hal biasa menjelang Konferkab PWI suasana berbagai dukungan kurang harmonis. Namun selesai Konferkab, semua anggota menjadi satu kembali. Kendati demikian semua pesan yang disampaikan Ketua PWI Sumsel tersebut tak digubris sama-sekali oleh Nurmala selaku Ketua PWI Lahat terpilih saat menyusun formatur kepengurusan.
Seperti diketahui hari ini, Selasa (21/3/2023) pelantikan pengurus PWI Lahat hampir separuh dari anggota yang masuk dalam kepengurusan baru tersebut. (Release).
1,046 X dibaca hari ini
LAHAT, Netralitasnews.com – Adanya berita yang beredar dibeberapa media online membuat PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya ( LPPBJ) harus mengklarifikasi kebenarannya.
Dijelaskan oleh humas PT LPPBJ, Hj Fatma Dewi Fachrurrozi bahwa PT. LPPBJ adalah Perusahan Pertambangan Batubara yang telah memiliki seluruh perizinan dan PT. LPPBJ tidak pernah menambang batu bara di hutan lindung, PT. LPPBJ berjarak 2 KM dari hutan lindung, sehingga aktifitas penambangan PT. LPPBJ tidak pernah diberhentikan oleh pemerintah. PT. LPPBJ tidak pernah melakukan pengerusakan terhadap portal PT. Bomba.
“PT. LPPBJ memiliki Ijin –Ijin untuk menambang dengan lengkap dan memiliki dokumen lengkap sesuai UU ESDM / Menerba yg benar,” kata Dewi.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa PT. LPPBJ memiliki Akta notaris Tahun 2008, memiliki Izin KP Eksplorasi Tahun 2008, PT. LPPBJ memiliki IUP Eksplorasi 2010 perubahan dari KP Eksplorasi tahun 2008, memiliki IUP Operasi produksi Tahun 2015 sampai tahun 2035, PT LPPBJ juga memiliki izin pengesahan Lingkungan hidup dan pengawasan lingkungan hidup Tahun 2015, memiliki KA-Amdal , Amdal, RKL dan RPL, memiliki rekomandasi dari kehutanan Sumsel Tahun 2008 dan 2016, memiliki Ijin pegesahan Reklamasi 2015 dan Rencana Penutupan pasca Tambang 2015, Clean dan Clear dari Minerba RI Tahun 2015, RAKB dari Tahun 2008 sampai SKG, PT. LPPBJ memiliki ET untuk Perdagangan, izin Limbah B3, izin IPLC serta perizinan lainnya.
PT. LPPBJ menambang mulai Tahun 2015 Blok Utara disebelah PT.BME seluas 30 Hektar selama 4 tahun, dari 2015 sampai 2019.
Setelah Selesai Blok Utara Tahun 2019, LPPBJ pindah ke Blok Selatan untuk mulai penambang batubara dan pada akhir tahun 2019, LPPBJ baru keluar batubara sampai dengan tahun 2025 sampai sekarang.
PT. LPPBJ pun telah memberikan sumbangsihnya kepada Negara untuk membangun yaitu dengan telah memberikan kepada Negara pajak, royalty, PPN 22, PPN 25, pajak ekspor dan lain lain dan yang tak kalah pentinya adalah 90 persen karyawan dan pekerja di PT. LPPBJ merupakan masyarakat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dan sekitarnya.
PT. LPPBJ juga sering membantu masyarakat seperti memperbaiki aliran sungai serta melakukan beberapa kegiatan sosial lainnya.
Meski harus merugi sampai Rp.15-30 milyar pada tahun 2019-2023 namun PT. LPPBJ tetap beroperasi menambang batubara sampai sekarang.
“Dan untuk permasalahan jalan, sudah ditempuh melalui jalur hukum, PT. LPPBJ tidak pernah menyerobot tanah siapapun,” kata Dewi.
PT.CJA dan PT. LPPBJ memenangkan gugatan yang diputus pengadilan lahat 4 Juni 2025 dan memenangkan banding di pengadilan Tinggi 14 Juli 2025. (@RED).
1,285 X dibaca hari ini
LAHAT, Netralitasnews.com – Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terhadap 20 orang kepala desa (Kades) serta 1 Orang ASN yakni Camat pagar Gunung.
Adapun 20 Kepala Desa yang terjaring OTT tersebut adalah:
1. Kepala Desa Air Lingkar
2. Kepala Desa Bandung Agung
3. Kepala Desa Batu Rusa
4. Kepala Germidar Ilir
5. Kepala Desa Germifar Ulu
6. Kepala Desa Danau
7. Kepala Desa Karang Agung
8. Kepala Desa Kedaton
9. Kepala Desa Kupang
10. Kepala Desa Lesung Batu
11. Kepala Desa Merindu
12. Kepala Desa Muara Dua
13. Kepala Desa Padang Pagun
14. Kepala Desa Pagar Gunung
15. Kepala Desa Pagar Alam
16. Kepala Desa Penantian
17. Kepala Desa Rimba Sujud
18. Kepala Desa Sawah Darat
19. Kepala Desa Siring Agung
20. Kepala Desa Tanjung Agung.
Operasi ini bertempat di kantor Camat Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (24/07/2025).
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut telah diamankan 1 (satu) orang ASN yang diketahui Camat Pagar Gunung, 1 (satu) orang Ketua Forum APDESI serta 20 (dua puluh) Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Pagar Gunung, 4 orang diantaranya perempuan.
Demikian yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel,Vanny Yulia Eka Sari kepada media ini, Jum’at Pagi (25/07/2025).
Vanny mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut atas perintah, seizin, dan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. karena adanya dugaan aliran dana untuk Oknum Penegak Hukum.
Disisi lain uang yang diberikan para Kepala Desa terindikasi dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang masuk lingkup Keuangan Negara.
Penindakan ini dimaksudkan agar dijadikan pembelajaran agar tidak menanggapi atas permintaan yang mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH) ataupun yang lain dan harus menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) sesuai (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta segera meminta pendampingan Kepada Kejaksaan Negeri Setempat melalui Program Jaga Desa di Seksi Intelijen maupun Pendampingan Hukum oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara agar Tata Kelola di desa terhindar dari praktik korupsi.
Saat ini Penyidik Masih mendalami dugaan aliran dana kepada Oknum Penegak Hukum, serta akan menelusuri sudah berapa kali praktek seperti ini terjadi.
Hal ini harus menjadi perhatian untuk daerah-daerah yang lain, ” Demikian kata Vanny. (@TIM/RED).
3,409 X dibaca hari ini
LAHAT, Netralitasnews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (APBN DD) Purba Mas Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat telah terealisasi sesuai peraturan menteri desa PDTT tahun 2023 untuk skala prioritas dana desa tahun 2024. selain APBN DD yang direalisasikan sesuai peraturan Desa ini juga telah meraih Prestasi juara 1 (satu) desa terbaik Se-Sumatera.
Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023, antara lain adalah : Pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal, Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta Pemberdayaan masyarakat desa.
Kepala Desa Purba Mas Nurohman, Bidang infrastruktur Seperti membangun jalan pemukiman, 207 meter, tembok penaha 12 meter di dua titik, sarana kantor desa laptop 1 unit, printer 2 unit, dan lemari 1 unit, ” Ungkap Kades.
Alhamdulillah Desa Purbamas dapat meraih juara 1 desa terbaik se – Sumatera yang mana penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Desa, ” ungkap Kades mengakhiri.
Sementara itu, Syahrianto warga masyarakat mengatakan benar itu yang di bangunkan oleh kepala desa kami.
Alhamdulilah semuanya tepat sasaran seperti infrastruktur pembangunan jalan tentu sangat berdaya guna bagi masyarakat, terutama bagi masarakat setempat pada umumnya, masyarakat Kikim tengah pada umumnya, ” tutupnya. (@Suplan-Net).
-
Bengkulu5 tahun agoLSM PKN Laporkan Perbuatan Melawan Hukum, Dugaan Korupsi DD Dusun Sawah Ke Kejari
-
Empat Lawang4 tahun agoPjs. Kepala Desa Aur Gading diduga Tabrak Permendagri no 67 Tahun 2017
-
Empat Lawang4 tahun agoDi duga Dana Rehab SMP Negeri 1 Pobar Jadi Ajang Korupsi, APH di Minta Bertindak
-
Empat Lawang5 tahun agoInspektorat Akan Turun Lapangan, Uji Petik Dugaan Pemotongan BLT DD Suka Dana
-
Empat Lawang4 minggu agoHUT ke – 27 DPD PAN Empat Lawang dihadiri Ribuan Warga
-
Opini4 tahun agoMasyarakat Harus Tau Soal Pengembalian atau Penarikan Kendaraan itu Masih Bermasalah apa tidak di Sistem BI Checking
-
Empat Lawang4 minggu agoAtlet IPSI Empat Lawang Raih 5 Besar pada Pencak Silat Road TO PON Sum-Sel
-
Advertorial4 tahun agoDEWAN PENDIDIKAN Empat Lawang Kunjungi SMPN 1 Ulu Musi, ini Penyebabnya