Connect with us

Bengkulu

BPS And Partners, Berikan Pandangan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang – Undang

Published

on

 699 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3668).

Hasil penelitian oleh beberapa pakar hukum menunjukkan bahwa terkait ketentuan batas minimal anak untuk bisa dijatuhi hukuman pidana, menurut Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak batas minimal usia anak dapat dipidana adalah setelah usia 12 (dua belas) tahun dan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Adapun menurut ketentuan hukum Islam, apabila seorang anak belum mencapai usia baligh atau belum mencapai usia dewasa maka pidana atas mereka bisa dimaafkan. Namun demikian, bukan berarti bahwa tidak ada hukuman atas mereka, karena seorang hakim berhak menentukan tindakan atau hukuman bagi anak-anak yang belum mencapai usia baligh dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan serta kondisi anak-anak tersebut.

Penanganan hukuman terhadap anak yang masih di bawah umur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila anak tersebut sudah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun maka akan dekenai sanksi tindakan saja, apabila sudah mencapai usia 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka akan dikenai sanksi pidana anak sesuai dengan aturan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di-Indonesia.

Namun dalam ketentuan hukum Islam seorang anak bisa dikenai hukuman pidana apabila ia sudah berusia 15 tahun.

Dari ketentuan undang-undang tersebut, merupakan bentuk memberikannya sebuah keadilan serta kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, bukan berarti pelaku yang masih dibawah umur yang telah disebutkan diatas tersebut, tidak dapat dipidana.

Sehingga dalam hal ini, ketika seseorang yang usianya masih dibawah umur menurut undang-undang yang berlaku, Maka pelaku bisa dapat dihukum tanpa harus mengedepankan prinsip keadilan Restorative Justice atau diberikan tindakan saja yang merupakan bukan hukuman pidana.

Artinya apabila ada terjadinya kasus pencabulan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dan pola pikirnya sudah seperti orang dewasa, maka pelaku tersebut tetap mendapatkan hukuman pidana tanpa melalu proses pendekatan keadilan restorative justice atau dengan kata lain hukum dapat memaafkan perbuatan pelaku.

Sehingga dalam persoalan tersebut, maka para korban juga mendapatkan keadilan hukum atas peristiwa yang menimpa dirinya ketika mengalami kasus asusila yang dimaksud.

Penulis hanya memberikan pandangan hukum atas maraknya kasus- kasus pencabulan atau pemerkosaan yang akhir – akhir ini menjadi sorotan publik, terkait dengan adanya pemerkosaan atau pencabulan anak yang masih dibawah umur dan pelakunya juga masih dibawah umur.

Dengan maraknya kasus- kasus yang terjadi tersebut, maka hendaklah sistem penegakan hukum di-Indonesia ini penting sekali memperhatikan betul kasus tersebut, sehingga dengan adanya proses cepat dan tanggap atas pelaporan yang ada ditengah – tengah masyarakat itu, dapat diproses dan dapat memberikan harapan serta kepastian hukum atas korban yang mengalami kasus asusila.

Proses hukuman cepat dan tanggap ini guna memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dan kaum anak- anak agar prilaku perbuatan asusila ini hukumannya ada dan berat, sehingga anak- anak yang masih dibawah umur tapi pikirannya sudah seperti orang dewasa merasa takut untuk melakukan perbuatan asusila, dikarenakan adanya proses hukum yang cepat dan tanggap akibat dari perbuatan asusila.

Penulis juga berharap, kepada pihak Kepolisian RI Khususnya, dalam menerima laporan atas terjadinya kasus- kasus asusila tersebut, jangan memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat, seakan- akan hukum dan keadilan itu mempunyai harga atau menduga adanya beaya bila mau mendapatkan sebuah keadilan, maka penulis sangat mengharapkan para APH dimanapun berada untuk bersikap profesional dalam bekerja, bermental jujur serta berjiwa penolong bagi masyarakat yang terdzolimi, tanpa memilah dan memilih dan menolak adanya diskriminasi hukum dalam lingkungan masyarakat.

Sudah saatnya keadilan serta kepastian hukum ditegak- tegakan dengan semestinya sesuai dengan undang- undang yang berlaku di Negeri Merah Putih Indonesia Tercinta Ini.

APH juga dapat memperhatikan betul apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dapat dilakukan dalam memilah dan memilih kasus- kasus yang dapat dimediasikan dan kasus- kasus yang tidak dapat dimediasikan, Guna tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Penulis Adalah Advokat & Mediator Bersertifikat Dari Kantor Hukum BPS And Partners, Hp : (0822-8267-8118).

Advertisement

Bengkulu

Orang Tua Korban Ucapkan Terimakasih Kepada BPS and Partners Beserta Media Massa

Published

on

 137 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.comOrang Tua Korban Asusila Ucapkan Terimakasih Kepada BPS and Partners Beserta Media Massa yang mana telah mengawal proses jalannya kasus yang dialami sebut saja “Bunga”.

Dengan beberapa kali jalannya sidang dipengadilan negeri kelas 1A. Alhamdulillah pelaku telah di vonis cukup lama oleh pegadilan Negeri Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Orang tua korban merasa mendapat keadilan atas peristiwa yang telah menimpa anaknya. karena pelaku sudah dihukum yang setimpal cukup lama guna untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

” Kami keluarga besar dari kasus yang mandeg hampir selama satu tahun lamanya, Alhamdulillah telah naik setelah dikawal oleh kantor Hukum BPS and Patners dan media Online, satujuang.com, bengkoloentime.com, RRI.co.id, dan Netralitasnews.com, yang mana telah memberitakan kasus kami hingga dapat terekspos secara publik dengan tujuan untuk membantu hingga sampai ke pengadilan, ” terang orang tua korban kepada awak media ini.

” Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan dari kantor hukum BPS And Partners beserta media massa yang telah bergabung, yang mana telah bekerja keras dalam membantu proses berjalannya kasus yang menimpa anak kami ini hingga pelaku telah divonis cukup lama oleh pengadilan Negeri kelas 1 A Kota Bengkulu belum lama ini, ” imbuhnya

Semoga BPS and Partners dapat selalu menegakkan keadilan, membawa berkah serta membawa manfaat bagi orang yang terdzolimi, ” tutupnya.

Sementara itu, TIM Kuasa Hukum BPS and Patners Bayu Purnomo Saputra, SH mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, setelah mengawal proses jalannya sidang pelaku kejahatan asusila yang dialami klien kami, hingga sampai oknum pelaku mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri 1A Kota Bengkulu. ” pungkas Bayu. (@Red).

Continue Reading

Bengkulu

Ajukan PK, S Firdaus Tarigan berharap MA berikan Putusan Adil

Published

on

 374 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Ajukan Peninjauan kembali Firdaus Tarigan berharap MA berikan Putusan Adil dari segala dakwaannya, dan dibebaskan dari segala dakwaan terkait vonis terhadap Evi Noviati binti Drs Edi suhud di PN Bengkulu.

Tim penasihat hukum dari kantor hukum S Firdaus Tarigan., SH.,SE.,MM. Jakarta & Rekan berharap Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang bijak dan adil dengan membebaskan dari segala dakwaan/tuntutan dalam tindak pidana korupsi dalam pembangunan komplek islami center Bengkulu yang pembangunannya di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Menurut TIM Hukum dari awal penanganan kasus tersebut jelas dan tegas Klien nya Sdr. Evi diduga terlalu dipaksakan untuk terlibat dan diduga juga sepertinya TIM Penyidik Polda Bengkulu dan PPKNIM Kejati Bengkulu seolah olah sdri Evi sudah ditarget menjadi pelaku. sehingga pelaku yang seharus ditahan, di abaikan dan tidak diproses betul, artinya pihak tim hukum menduga seperti istilah lainnya tukar kepala.

Dalam dakwaan, jaksa dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu jelas menyatakan Sdr. Evi terlibat dlm belanja alat alat proyek, terlibat dlm merekrut/mencari tukang/pemborong dalam proyek tersebut, Ternyata semua terbantahkan oleh saksi saksi saat dipersidangan.

Padahal ada saksi yang benar- benar terlibat dalam proyek itu ada, namun tidak pernah dihadirkan. Sehingga dalam sidang PK Saksi & Novum (Bukti Baru), Itu dapat kami hadirkan di persidangan PK, Guna sebagai pelengkap untuk memberikan kepasfian hukum dan keadialan bagi klien kami.
Bahkan dalam persidangan Semua saksi jelas menyataan bahwa Sdri Evi tidak pernah datang kelokasi Proyek tersebut.

S Firdaus Tarigan., SH.,SE.,MM., , Pembelian seluruh barang barang yang di butuhkan di buat kepala tukang dan di berikan kepada pemborong, setelah ditanda tangani Pemborong, pesanan tersebut di berikan kepada panglong/toko bangunan, dan tidak ada keterkaitan klien kami dalam hal tersebut, dan itu telah dibuktikan dalam persidangan.
dan Fakta yang kami lampirkan dalam PK (Peninjauan Kembali) tersebut. bahwasanya dalam perjanjian pekerjaan proyek tersebut diatas tidak ada nama Klien kami secara tertulis apalagi tanda tangan. dan Fakta terakhir bahwasanya perbuatan tindak pidana korupsi /Mark up proyek tersebut diatas terjadi di periode November dan Desember 2018,
Sedangkan Klien kami sdri Evi membayar duluan belanja barang yang dipesan tukang melalui pemborong, ” jelasnya

Itu kisaran antara bulan Agustus dan Oktober 2018 imbuhnya, dan dapat kami buktikan didalam persidangan, sehingga kami sebagai TIM Pengacara sdri Evi melihat adanya kekhilafan Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan semua fakta fakta hukum di Persidangan.

Kami selaku kuasa hukum dari Sdri. Evi yang terdiri dari S Firdaus Tarigan.,SH.,SE.,MM. Bayu Purnomo Saputra.,S.H.,C.Me. Ranayati Brahmana.,S.H., MH. Prananta Garcia.,S.H. Jemis Bangun.,S.H dan Lome Tarigan.,S.H. Sangat menaruh harapan besar kepada Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir pencari keadilan dapat memberikan putusan dengan Arif dan bijaksana terhadap klien kami Sdri Evi Novianti bin Drs Edi suud. Karena ini adalah menyangkut masa depan seseorang yang kami anggap ini akibat dari adanya dugaan kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap klien kami. ” Pungkasnya. (Rls/Tim-Red).

Continue Reading

Bengkulu

Gratifikasi Antara Oknum Kades dengan Wartawan harus di Proses Sama di Muka Hukum 

Published

on

 402 X dibaca hari ini

BENGKULU,Netrlalitasnews.comMengamati kembali fakta kejadian perkara penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap dua orang oknum wartawan dari salah satu perusahaan pers media online yang bertugas di wilayah kabupaten Bengkulu Utara, pada Rabu 18 Januari 2023.

Rempat kejadian perkara di alun – alun Rajo paduko kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia ( SPRI ) Provinsi Bengkulu Aprin Askan Yanto SE.MS.i angkat bicara, meminta proses hukum di wilayah hukum Polda Bengkulu untuk benar- benar profesional dan Kredibel dalam mengungkap peristiwa OTT yang terjadi dan menimpa rekan wartawan di Bengkulu Utara.

“Ini sudah jelas-jelas boleh dikatakan memaksakan pidana terhadap wartawan tersebut. pasalnya berdasarkan bukti pengakuan percakapan yang ada, sangat kuat dugaan oknum kades dapat dijerat dengan pasal kitab undang-undang hukum pidana,” paparnya.

Adapun bukti autentik yang dimiliki beberapa rekan seprofesi, oknum wartawan yang menjadi korban tersangka OTT, berupa rekaman suara dan video yang beredar dan pengakuan langsung oknum kades yang mengatakan bahwa, wartawan ER dan WW telah meresahkan dirinya. karena geram dan kesal terus menerus akan memberitakan permasalahan desa dan dirinya, sehingga dengan sengaja membuat skenario pertemuan dengan memberi sejumlah uang agar oknum wartawan tersebut di OTT ,” Lanjutnya.

Menanggapi sekaligus mengkaji dari bukti tersebut, sangat menguatkan bahwa kejadian perkara OTT terhadap oknum wartawan yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Polda Bengkulu, jelas ini diduga disebabkan ulah niat berencana untuk merusak nama baik profesi wartawan/jurnalis yang bekerja sebagai pelaku kontrol sosial dengan mengola, membuat/menerbitkan pemberitaan.

“ Sesama profesi wartawan/jurnalis yang merasa senasib dan sepenanggungan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum kades tersebut bisa dikatagorikan delik laporan dugaan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga merusak nama baik profesi wartawan/jurnalis yang bukan merusak harga diri perorangan. namun merusak nama baik profesi dimata masyarakat umum, kalau oknum kades merasa tidak melanggar dalam regulasi dan aturan kenapa harus takut, silahkan gunakan hak jawab saja, atau mengklarifikasi, ” Ucap Aprin.

Di tambahkan Aprin, ironisnya dalam pengakuan oknum kades gelar kejadian saat dilakukan OTT oleh aparat penegak hukum (APH) sangat jelas ada pelaku penerima dan pemberi. sudah diatur dalam ketentuan pasal 5 Jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor), pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Namun uniknya hingga berita ini diterbitkan dan berdasarkan informasi yang diterima awak media, yang diamankan pihak kepolisian hanya terduga pelaku penerima saja. sementara untuk terduga pelaku pemberi dan terduga pelaku pembuat skenario dalam hal ini masih dimintai keterangan.

“Padahal jelas dalam perkara kejadian OTT ini bukan hanya disebabkan ulah nakal oknum wartawan malah sebaliknya ulah nakal kejahatan yang di skenario kan oleh oknum kades yang melaporkan yang seakan dirinyalah adalh yang paling benar, ” pungkasnya.

Sementara itu, penasehat hukum media online Netralitasnews.com Bayu Purnomo Saputra,.,S.H.,C.Me.,
CNET.,CPS.,C.Ext.,C.FLS.,C.FTax.,CTA.,CTT.,CT menengaskan, Oknum kades juga dapat dijerat dengan tindak pidana Korupsi.

” iyaa oknum kepala desa dapat dijerat dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasalnya pelaku pemberi maupun penerima Gratifikasi dapat diancam dengan hukuman pidana,” Tukasnya.

Sementara terpisah, Ketua Umum DPP Lembaga Informasi Independen mengungkapkan, siapapun oknum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum harus di proses secara hukum. karena oknum kepala desa terkhusus di Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu di setiap awal tahun pasti melakukan OTT terhadap wartawan, baik itu di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu utara ini, ” bebernya.

Lantas ada apa mereka oknum dengan secara sengaja meng OTT kan adalah Wartawan, sedangkan awak media merupakan bagian dari penengakan hukum, trus kenapa selama ini yang di proses hanya oknum wartawan saja, ” tanyanya.

Padahal sudah jelas-jelas imbuhnya, bahwa gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar hukum. kami dari DPP meminta agar para penegak hukum di Daerah Bengkulu untuk dapat lebih profesional di dalam menegakkan hukum yang seadil – adilnya, jangan hanya oknum wartawan saja yang di proses secara hukum, “pintanya. (Rls/Red).

Berita ini telah tayang di Indonesiadetik.com

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!