Connect with us

Bengkulu

Kantor Hukum BPS And Partners Fasilitasi Masyarakat Bengkulu Mendapatkan SN-STB 1801 MPEG4 DVB-T2 (Set Top Box TV Digital) dengan Harga Terjangkau

Published

on

 807 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Era modern semakin mendorong kemajuan teknologi dalam dunia digital, Dan salah satunya yang setiap hari kita gunakan adalah televisi sebagai alat untuk mendapatkan tontonan sebagai sarana tayangan hiburan & pemberitaan untuk kita tonton di televisi, namun dengan kemajuan teknologi masyarakat sudah harus beralih ke siaran TV digital.

Adapun, siaran analog atau menggunakan antena konvensional saat ini sudah dimatikan pemerintah, Hal ini sesuai Undang-Undang no. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah wajib mulai mengalihkan siaran televisi di wilayah NKRI dari sistem analog ke sistem digital pada 02 November 2022. Program ini disebut sebagai Analog Switch Off (ASO).

Dengan beralih ke siaran digital, pemerintah menjanjikan pengalaman menikmati konten siaran televisi yang lebih baik bagi penonton.

Pemerintah menyatakan televisi digital membuat masyarakat bisa mendapatkan kualitas gambar yang lebih jernih dan canggih.

Alasannya, siaran lewat transmisi analog rentan terhadap gangguan yang biasanya menyebabkan gambar di televisi ada bintik atau semutnya.

Kualitas gambaran kalau TV analog ada bintik atau semutnya, dikarenakan faktor cuaca yang tidak bagus, seperti hujan, angin kencang dan sebagainya.

Namun kalau TV digital yang menjadi program pemerintah tersebut betul-betul gambarnya bersih suaranya jernih dan canggih.

Efek lain dari program ASO ini, masyarakat bisa menikmati lebih banyak tontonan atau channel lebih dari 20 program siaran.

Bayu Purnomo Saputra, HMY.,S.H.,C.Me.,CNET.,CPS.,C.Ext.,C.FLS.,C.FTax.,CTA.,CTT.,CTP. Sangat prihatin terhadap adanya berita yang menampilkan masyarakat yang tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang banyak melakukan perubahan “Renewal of the times” Dikarenakan harga alat untuk mendapatkan tontonan TV tersebut sangatlah mahal, sehingga masyarakat merasa terbebani oleh program modern ini.

Namun, perlu kita ketahui bahwa kemajuan zaman tidak kita pungkiri, dan kita harus melalui ataupun melewati hal demikian, tanpa kita sadari semua akan terjadi, dan kembali pada diri kita dan kemampuan kita dalam segi kemanfaatannya.

Tentang kemajuan teknologi ada yang suka dan tidak suka, itulah namanya perbedaan pandangan, pemikiran masing- masing individu.

Dalam program pembelian STB dengan harga terjangkau, Kantor Hukum BPS And Partners, Bersama Komunitas Sahabat Ruang Hukum menjembatani masyarakat bengkulu apabila ada yang mau membeli STB dengan harga yang relatif murah dan bermerk dibawah Harga Normal yakni, Rp; 250 Ribu sampai 300 Ribuan, kami menjembatani masyarakat dengan harga terjangkau dibawah Rp: 200.000-. Itu kami sudah berkerjasama di- Toko Listrik yang beralamat di Simp.4 Lampu Merah Pagar Dewa Kota Bengkulu “TOKO CENTRAL LISTRIK” Yang mana dalam hal ini kami meminta kepada pemilik “TOKO CENTRAL LISTRIK” Cece Maria untuk dapat menjual harga STB dibawah rata- rata, Sehingga masyarakat bengkulu yang merasa harga terlalu mahal dapat terbantu dengan harga yang dijual relatif murah ditoko yang kami rekomendasikan tersebut. (Release).

Advertisement

Bengkulu

Orang Tua Korban Ucapkan Terimakasih Kepada BPS and Partners Beserta Media Massa

Published

on

 143 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.comOrang Tua Korban Asusila Ucapkan Terimakasih Kepada BPS and Partners Beserta Media Massa yang mana telah mengawal proses jalannya kasus yang dialami sebut saja “Bunga”.

Dengan beberapa kali jalannya sidang dipengadilan negeri kelas 1A. Alhamdulillah pelaku telah di vonis cukup lama oleh pegadilan Negeri Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Orang tua korban merasa mendapat keadilan atas peristiwa yang telah menimpa anaknya. karena pelaku sudah dihukum yang setimpal cukup lama guna untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

” Kami keluarga besar dari kasus yang mandeg hampir selama satu tahun lamanya, Alhamdulillah telah naik setelah dikawal oleh kantor Hukum BPS and Patners dan media Online, satujuang.com, bengkoloentime.com, RRI.co.id, dan Netralitasnews.com, yang mana telah memberitakan kasus kami hingga dapat terekspos secara publik dengan tujuan untuk membantu hingga sampai ke pengadilan, ” terang orang tua korban kepada awak media ini.

” Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan dari kantor hukum BPS And Partners beserta media massa yang telah bergabung, yang mana telah bekerja keras dalam membantu proses berjalannya kasus yang menimpa anak kami ini hingga pelaku telah divonis cukup lama oleh pengadilan Negeri kelas 1 A Kota Bengkulu belum lama ini, ” imbuhnya

Semoga BPS and Partners dapat selalu menegakkan keadilan, membawa berkah serta membawa manfaat bagi orang yang terdzolimi, ” tutupnya.

Sementara itu, TIM Kuasa Hukum BPS and Patners Bayu Purnomo Saputra, SH mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, setelah mengawal proses jalannya sidang pelaku kejahatan asusila yang dialami klien kami, hingga sampai oknum pelaku mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri 1A Kota Bengkulu. ” pungkas Bayu. (@Red).

Continue Reading

Bengkulu

Ajukan PK, S Firdaus Tarigan berharap MA berikan Putusan Adil

Published

on

 380 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Ajukan Peninjauan kembali Firdaus Tarigan berharap MA berikan Putusan Adil dari segala dakwaannya, dan dibebaskan dari segala dakwaan terkait vonis terhadap Evi Noviati binti Drs Edi suhud di PN Bengkulu.

Tim penasihat hukum dari kantor hukum S Firdaus Tarigan., SH.,SE.,MM. Jakarta & Rekan berharap Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang bijak dan adil dengan membebaskan dari segala dakwaan/tuntutan dalam tindak pidana korupsi dalam pembangunan komplek islami center Bengkulu yang pembangunannya di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Menurut TIM Hukum dari awal penanganan kasus tersebut jelas dan tegas Klien nya Sdr. Evi diduga terlalu dipaksakan untuk terlibat dan diduga juga sepertinya TIM Penyidik Polda Bengkulu dan PPKNIM Kejati Bengkulu seolah olah sdri Evi sudah ditarget menjadi pelaku. sehingga pelaku yang seharus ditahan, di abaikan dan tidak diproses betul, artinya pihak tim hukum menduga seperti istilah lainnya tukar kepala.

Dalam dakwaan, jaksa dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu jelas menyatakan Sdr. Evi terlibat dlm belanja alat alat proyek, terlibat dlm merekrut/mencari tukang/pemborong dalam proyek tersebut, Ternyata semua terbantahkan oleh saksi saksi saat dipersidangan.

Padahal ada saksi yang benar- benar terlibat dalam proyek itu ada, namun tidak pernah dihadirkan. Sehingga dalam sidang PK Saksi & Novum (Bukti Baru), Itu dapat kami hadirkan di persidangan PK, Guna sebagai pelengkap untuk memberikan kepasfian hukum dan keadialan bagi klien kami.
Bahkan dalam persidangan Semua saksi jelas menyataan bahwa Sdri Evi tidak pernah datang kelokasi Proyek tersebut.

S Firdaus Tarigan., SH.,SE.,MM., , Pembelian seluruh barang barang yang di butuhkan di buat kepala tukang dan di berikan kepada pemborong, setelah ditanda tangani Pemborong, pesanan tersebut di berikan kepada panglong/toko bangunan, dan tidak ada keterkaitan klien kami dalam hal tersebut, dan itu telah dibuktikan dalam persidangan.
dan Fakta yang kami lampirkan dalam PK (Peninjauan Kembali) tersebut. bahwasanya dalam perjanjian pekerjaan proyek tersebut diatas tidak ada nama Klien kami secara tertulis apalagi tanda tangan. dan Fakta terakhir bahwasanya perbuatan tindak pidana korupsi /Mark up proyek tersebut diatas terjadi di periode November dan Desember 2018,
Sedangkan Klien kami sdri Evi membayar duluan belanja barang yang dipesan tukang melalui pemborong, ” jelasnya

Itu kisaran antara bulan Agustus dan Oktober 2018 imbuhnya, dan dapat kami buktikan didalam persidangan, sehingga kami sebagai TIM Pengacara sdri Evi melihat adanya kekhilafan Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan semua fakta fakta hukum di Persidangan.

Kami selaku kuasa hukum dari Sdri. Evi yang terdiri dari S Firdaus Tarigan.,SH.,SE.,MM. Bayu Purnomo Saputra.,S.H.,C.Me. Ranayati Brahmana.,S.H., MH. Prananta Garcia.,S.H. Jemis Bangun.,S.H dan Lome Tarigan.,S.H. Sangat menaruh harapan besar kepada Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir pencari keadilan dapat memberikan putusan dengan Arif dan bijaksana terhadap klien kami Sdri Evi Novianti bin Drs Edi suud. Karena ini adalah menyangkut masa depan seseorang yang kami anggap ini akibat dari adanya dugaan kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap klien kami. ” Pungkasnya. (Rls/Tim-Red).

Continue Reading

Bengkulu

Gratifikasi Antara Oknum Kades dengan Wartawan harus di Proses Sama di Muka Hukum 

Published

on

 408 X dibaca hari ini

BENGKULU,Netrlalitasnews.comMengamati kembali fakta kejadian perkara penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap dua orang oknum wartawan dari salah satu perusahaan pers media online yang bertugas di wilayah kabupaten Bengkulu Utara, pada Rabu 18 Januari 2023.

Rempat kejadian perkara di alun – alun Rajo paduko kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia ( SPRI ) Provinsi Bengkulu Aprin Askan Yanto SE.MS.i angkat bicara, meminta proses hukum di wilayah hukum Polda Bengkulu untuk benar- benar profesional dan Kredibel dalam mengungkap peristiwa OTT yang terjadi dan menimpa rekan wartawan di Bengkulu Utara.

“Ini sudah jelas-jelas boleh dikatakan memaksakan pidana terhadap wartawan tersebut. pasalnya berdasarkan bukti pengakuan percakapan yang ada, sangat kuat dugaan oknum kades dapat dijerat dengan pasal kitab undang-undang hukum pidana,” paparnya.

Adapun bukti autentik yang dimiliki beberapa rekan seprofesi, oknum wartawan yang menjadi korban tersangka OTT, berupa rekaman suara dan video yang beredar dan pengakuan langsung oknum kades yang mengatakan bahwa, wartawan ER dan WW telah meresahkan dirinya. karena geram dan kesal terus menerus akan memberitakan permasalahan desa dan dirinya, sehingga dengan sengaja membuat skenario pertemuan dengan memberi sejumlah uang agar oknum wartawan tersebut di OTT ,” Lanjutnya.

Menanggapi sekaligus mengkaji dari bukti tersebut, sangat menguatkan bahwa kejadian perkara OTT terhadap oknum wartawan yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Polda Bengkulu, jelas ini diduga disebabkan ulah niat berencana untuk merusak nama baik profesi wartawan/jurnalis yang bekerja sebagai pelaku kontrol sosial dengan mengola, membuat/menerbitkan pemberitaan.

“ Sesama profesi wartawan/jurnalis yang merasa senasib dan sepenanggungan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum kades tersebut bisa dikatagorikan delik laporan dugaan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga merusak nama baik profesi wartawan/jurnalis yang bukan merusak harga diri perorangan. namun merusak nama baik profesi dimata masyarakat umum, kalau oknum kades merasa tidak melanggar dalam regulasi dan aturan kenapa harus takut, silahkan gunakan hak jawab saja, atau mengklarifikasi, ” Ucap Aprin.

Di tambahkan Aprin, ironisnya dalam pengakuan oknum kades gelar kejadian saat dilakukan OTT oleh aparat penegak hukum (APH) sangat jelas ada pelaku penerima dan pemberi. sudah diatur dalam ketentuan pasal 5 Jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor), pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Namun uniknya hingga berita ini diterbitkan dan berdasarkan informasi yang diterima awak media, yang diamankan pihak kepolisian hanya terduga pelaku penerima saja. sementara untuk terduga pelaku pemberi dan terduga pelaku pembuat skenario dalam hal ini masih dimintai keterangan.

“Padahal jelas dalam perkara kejadian OTT ini bukan hanya disebabkan ulah nakal oknum wartawan malah sebaliknya ulah nakal kejahatan yang di skenario kan oleh oknum kades yang melaporkan yang seakan dirinyalah adalh yang paling benar, ” pungkasnya.

Sementara itu, penasehat hukum media online Netralitasnews.com Bayu Purnomo Saputra,.,S.H.,C.Me.,
CNET.,CPS.,C.Ext.,C.FLS.,C.FTax.,CTA.,CTT.,CT menengaskan, Oknum kades juga dapat dijerat dengan tindak pidana Korupsi.

” iyaa oknum kepala desa dapat dijerat dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasalnya pelaku pemberi maupun penerima Gratifikasi dapat diancam dengan hukuman pidana,” Tukasnya.

Sementara terpisah, Ketua Umum DPP Lembaga Informasi Independen mengungkapkan, siapapun oknum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum harus di proses secara hukum. karena oknum kepala desa terkhusus di Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu di setiap awal tahun pasti melakukan OTT terhadap wartawan, baik itu di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu utara ini, ” bebernya.

Lantas ada apa mereka oknum dengan secara sengaja meng OTT kan adalah Wartawan, sedangkan awak media merupakan bagian dari penengakan hukum, trus kenapa selama ini yang di proses hanya oknum wartawan saja, ” tanyanya.

Padahal sudah jelas-jelas imbuhnya, bahwa gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar hukum. kami dari DPP meminta agar para penegak hukum di Daerah Bengkulu untuk dapat lebih profesional di dalam menegakkan hukum yang seadil – adilnya, jangan hanya oknum wartawan saja yang di proses secara hukum, “pintanya. (Rls/Red).

Berita ini telah tayang di Indonesiadetik.com

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!