Connect with us

Bengkulu

Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Mandiri Masih Terbilang Rumit

Published

on

 911 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Bayu Purnomo Saputra, HMY.,S.H.,C.Me.,CNET.,CPS.,C.FLS.,C.Ext.,C.Ftax.,CTA.,CTT.,CTP. Mengata kan bahwa sistem pembayaran kendaraan masih terbilang rumit dan berbelit, Karena aturan / regulasi tentang sistem pembayaran pajak terhadap kendaraan yang masih kredit harus diwajibkan juga membawa BPKB asli dan tidak dapat menerima surat pengantar dari leasing yang bersangkutan serta BPKB Foto Copy, Sehingga masyarakat merasa kesulitan akan membayar pajak bila peraturan tersebut ditetapkan.

Bayu mengatakan bagaimana bisa masyarakat mengambil BPKB asli dileasing, sedangkan masa kredit masih ada dan pihak leasing pun enggan memberikan BPKB asli untuk dipinjamkan sementara dalam hal pembayaran pajak kendaraan, dan sistem pinjam/ barter jaminan sementara pun pihak leasing tidak mau.

Disini pemerintah harus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak secara mandiri, karena apabila ada sistem pembayaran pajak yang mudah dan mandiri, maka masyarakat tidak merasa kesulitan.

Dalam hal ini, kendaraan yang masih kredit seharusnya pihak kantor pajak (Samsat), tetap masih menerima data pengantar dari pihak leasing beserta lampiran foto copy BPKB yang diberikan pihak leasing secara sah sebagai ganti dari BPKB asli yang masih ditahan sebagai jaminan dari kredit tersebut. Pengantar dari leasing ini lah yang menjadi acuan sebagai syarat pembayaran pajak yang dimaksud.

Karena apabila pihak kantor pajak (Samsat) tidak dapat menerima surat pengantar dari leasing, maka disini tidak terciptanya masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara mandiri, karena pihak leasing tetap kekueh tidak dapat memberikan BPKB asli, namun memberikan solusi agar menggunakan BIRO JASA Pembayaran pajak yang sudah tersistem atau sudah bekerjasama dengan leasing dalam hal menjadi pihak ke-3 dalam pelaksanaan membayar pajak tersebut.

Bayu menambahkan hal seperti ini ada sifat yang memaksa, karena masyarakat tidak mendapatkan solusi lagi, mau tidak mau harus menggunakan jasa tersebut, jasa yang ditawarkan pun tidak murah, untuk kendaraan mobil saja dikenakan diangka 1.250ribu (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi apabila ada yang tidak mampu, bagaimana solusi dalam membayar pajak secara mandiri.

Ini merupakan dugaan pungli yang berbadan hukum, karena sifatnya wajib, karena pihak leasing tidak dapat memberikan solusi lain, kecuali menawarkan BIRO JASA yang sudah bekerjasama dengan pihak leasing tersebut.
Kenapa ini ada indikasi kemasan dugaan “PUNGLI BERBADAN HUKUM” karena pihak ketiga bisa membayar pajak, sedangkan orang yang memiliki kendaraan sah saja tidak bisa, apalagi pihak yang bukan pemilik kendaraan, dan ini perlu ada “Tanda Tanya” , Artinya ini memang sudah ada kerjasamanya, “(Orang Ke-3 Bisa Membayar, Sedangkan Pemilik Sah Kendaraan Di-Persulit)”.

Bayu berharap, sistem yang seperti ini mohon pemerintah perbaiki aturan /regulasi yang mewajibkan pembayaran pajak harus menggunakan BPKB asli, pemerintah juga harus memberikan aturan tentang ketentuan pembayaran pajak kendaraan bagi kendaraan yang masih kredit, sehingga masyarakat dapat membayar pajak secara mandiri, bukan menggunakan BIRO JASA Yang sudah diarahkan oleh pihak leasing, ini bahaya sekali apabila masyarakat yang tidak mampu membayar BIRO JASA tersebut.

Bayu mengharapkan ketentuan wajib menggunakan BIRO JASA Ini harus dihapuskan diranah leasing, leasing juga harus mempermudah akses pengurusan kepada orang pribadi (Konsumen) dalam membayar pajak, bukan dilaihkan oleh pihak ke-3 yakni BIRO JASA Yang sudah bekerjasama dengan leasing tersebut, bagi yang mampu mungkin sah-sah saja, bagi masyarakat yang tidak mampu ini yang harus dipikirkan.

Jangan sampai aturan itu dapat menimbulkan dugaan keras yang memimbukan paradigma masyarakat bahwa ada dugaan pengemasan sistem pungli modern yang berbadan hukum, dengan adanya BIRO JASA Berbadan Hukum dan sifatnya wajib ini, maka masyarakat mau tidak mau harus menggunakan jasa tersebut, apabila tidak maka tidak dapat membayar pajak yang mana pembayaran pajak harus membawa BPKB Asli, sedangkan bagi yang kendaraannya masih kredit akan merasa kesulitan dalam mendapatkan aturan yang dimaksud tersebut, Sehingga tidak mendapatkan solusi terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat kepada pihak leasing untuk mendapatkan BPKB asli dalam hal syarat untuk membayar pajak.

Dan adapun juga dalam proses pembayaran pajak kendaraan hanya gara- gara beda alamat dikarenakan pemilik kendaraan sudah berganti alamat di-KTP dan berbeda dengan alamat yang ada didata surat kendaraan, itu juga tidak perlu dipersulit dalam hal membayar pajak, karena ini sifatnya membayar dan bukan mengambil kendaraan, harusnya penyelenggara pembayaran pajak minta saja kepada pemilik kendaraan agar membawa surat pengantar dari kelurahan atau RT dimana pemilik kendaraan itu tinggal.

Sebagai contoh / gambaran surat untuk pengantar itu adalah: “Dengan ini kami sebagai lurah (Krisis) menyatakan bahwa warga atas nama “Kadrun” memang warga kami, yang mana dulu sebelumnya tinggal dikelurahan (Moneter”), Dengan ini kami memberikan pengantar untuk warga kami dalam hal syarat pembayaran pajak yang mana pembayaran pajak tersebut terhambat oleh bedanya alamat yang ada di-KTP dan Yang ada di data surat kendaraan.

Contoh atau gambaran surat pengantar itu guna mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan, dan untuk surat pengantar dari pihak kelurahan saya kira lebih profesional lagi dalam membarikan surat pengantar bagi warga yang benar-benar membutuhkan atas kelengkapan dari pembayaran pajak.

Bayu mengharapkan sistem berbelit- belit, sulit atau susah ini janganlah dibudayakan lagi, agar masyarakat dapat mudah dalam urusan apapun dipemerintahan termasuk dalam membayar pajak secara mandiri. (Release).

Advertisement

Bengkulu

Orang Tua Korban Ucapkan Terimakasih Kepada BPS and Partners Beserta Media Massa

Published

on

 144 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.comOrang Tua Korban Asusila Ucapkan Terimakasih Kepada BPS and Partners Beserta Media Massa yang mana telah mengawal proses jalannya kasus yang dialami sebut saja “Bunga”.

Dengan beberapa kali jalannya sidang dipengadilan negeri kelas 1A. Alhamdulillah pelaku telah di vonis cukup lama oleh pegadilan Negeri Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Orang tua korban merasa mendapat keadilan atas peristiwa yang telah menimpa anaknya. karena pelaku sudah dihukum yang setimpal cukup lama guna untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

” Kami keluarga besar dari kasus yang mandeg hampir selama satu tahun lamanya, Alhamdulillah telah naik setelah dikawal oleh kantor Hukum BPS and Patners dan media Online, satujuang.com, bengkoloentime.com, RRI.co.id, dan Netralitasnews.com, yang mana telah memberitakan kasus kami hingga dapat terekspos secara publik dengan tujuan untuk membantu hingga sampai ke pengadilan, ” terang orang tua korban kepada awak media ini.

” Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan dari kantor hukum BPS And Partners beserta media massa yang telah bergabung, yang mana telah bekerja keras dalam membantu proses berjalannya kasus yang menimpa anak kami ini hingga pelaku telah divonis cukup lama oleh pengadilan Negeri kelas 1 A Kota Bengkulu belum lama ini, ” imbuhnya

Semoga BPS and Partners dapat selalu menegakkan keadilan, membawa berkah serta membawa manfaat bagi orang yang terdzolimi, ” tutupnya.

Sementara itu, TIM Kuasa Hukum BPS and Patners Bayu Purnomo Saputra, SH mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, setelah mengawal proses jalannya sidang pelaku kejahatan asusila yang dialami klien kami, hingga sampai oknum pelaku mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri 1A Kota Bengkulu. ” pungkas Bayu. (@Red).

Continue Reading

Bengkulu

Ajukan PK, S Firdaus Tarigan berharap MA berikan Putusan Adil

Published

on

 381 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Ajukan Peninjauan kembali Firdaus Tarigan berharap MA berikan Putusan Adil dari segala dakwaannya, dan dibebaskan dari segala dakwaan terkait vonis terhadap Evi Noviati binti Drs Edi suhud di PN Bengkulu.

Tim penasihat hukum dari kantor hukum S Firdaus Tarigan., SH.,SE.,MM. Jakarta & Rekan berharap Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang bijak dan adil dengan membebaskan dari segala dakwaan/tuntutan dalam tindak pidana korupsi dalam pembangunan komplek islami center Bengkulu yang pembangunannya di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Menurut TIM Hukum dari awal penanganan kasus tersebut jelas dan tegas Klien nya Sdr. Evi diduga terlalu dipaksakan untuk terlibat dan diduga juga sepertinya TIM Penyidik Polda Bengkulu dan PPKNIM Kejati Bengkulu seolah olah sdri Evi sudah ditarget menjadi pelaku. sehingga pelaku yang seharus ditahan, di abaikan dan tidak diproses betul, artinya pihak tim hukum menduga seperti istilah lainnya tukar kepala.

Dalam dakwaan, jaksa dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu jelas menyatakan Sdr. Evi terlibat dlm belanja alat alat proyek, terlibat dlm merekrut/mencari tukang/pemborong dalam proyek tersebut, Ternyata semua terbantahkan oleh saksi saksi saat dipersidangan.

Padahal ada saksi yang benar- benar terlibat dalam proyek itu ada, namun tidak pernah dihadirkan. Sehingga dalam sidang PK Saksi & Novum (Bukti Baru), Itu dapat kami hadirkan di persidangan PK, Guna sebagai pelengkap untuk memberikan kepasfian hukum dan keadialan bagi klien kami.
Bahkan dalam persidangan Semua saksi jelas menyataan bahwa Sdri Evi tidak pernah datang kelokasi Proyek tersebut.

S Firdaus Tarigan., SH.,SE.,MM., , Pembelian seluruh barang barang yang di butuhkan di buat kepala tukang dan di berikan kepada pemborong, setelah ditanda tangani Pemborong, pesanan tersebut di berikan kepada panglong/toko bangunan, dan tidak ada keterkaitan klien kami dalam hal tersebut, dan itu telah dibuktikan dalam persidangan.
dan Fakta yang kami lampirkan dalam PK (Peninjauan Kembali) tersebut. bahwasanya dalam perjanjian pekerjaan proyek tersebut diatas tidak ada nama Klien kami secara tertulis apalagi tanda tangan. dan Fakta terakhir bahwasanya perbuatan tindak pidana korupsi /Mark up proyek tersebut diatas terjadi di periode November dan Desember 2018,
Sedangkan Klien kami sdri Evi membayar duluan belanja barang yang dipesan tukang melalui pemborong, ” jelasnya

Itu kisaran antara bulan Agustus dan Oktober 2018 imbuhnya, dan dapat kami buktikan didalam persidangan, sehingga kami sebagai TIM Pengacara sdri Evi melihat adanya kekhilafan Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan semua fakta fakta hukum di Persidangan.

Kami selaku kuasa hukum dari Sdri. Evi yang terdiri dari S Firdaus Tarigan.,SH.,SE.,MM. Bayu Purnomo Saputra.,S.H.,C.Me. Ranayati Brahmana.,S.H., MH. Prananta Garcia.,S.H. Jemis Bangun.,S.H dan Lome Tarigan.,S.H. Sangat menaruh harapan besar kepada Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir pencari keadilan dapat memberikan putusan dengan Arif dan bijaksana terhadap klien kami Sdri Evi Novianti bin Drs Edi suud. Karena ini adalah menyangkut masa depan seseorang yang kami anggap ini akibat dari adanya dugaan kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap klien kami. ” Pungkasnya. (Rls/Tim-Red).

Continue Reading

Bengkulu

Gratifikasi Antara Oknum Kades dengan Wartawan harus di Proses Sama di Muka Hukum 

Published

on

 409 X dibaca hari ini

BENGKULU,Netrlalitasnews.comMengamati kembali fakta kejadian perkara penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap dua orang oknum wartawan dari salah satu perusahaan pers media online yang bertugas di wilayah kabupaten Bengkulu Utara, pada Rabu 18 Januari 2023.

Rempat kejadian perkara di alun – alun Rajo paduko kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia ( SPRI ) Provinsi Bengkulu Aprin Askan Yanto SE.MS.i angkat bicara, meminta proses hukum di wilayah hukum Polda Bengkulu untuk benar- benar profesional dan Kredibel dalam mengungkap peristiwa OTT yang terjadi dan menimpa rekan wartawan di Bengkulu Utara.

“Ini sudah jelas-jelas boleh dikatakan memaksakan pidana terhadap wartawan tersebut. pasalnya berdasarkan bukti pengakuan percakapan yang ada, sangat kuat dugaan oknum kades dapat dijerat dengan pasal kitab undang-undang hukum pidana,” paparnya.

Adapun bukti autentik yang dimiliki beberapa rekan seprofesi, oknum wartawan yang menjadi korban tersangka OTT, berupa rekaman suara dan video yang beredar dan pengakuan langsung oknum kades yang mengatakan bahwa, wartawan ER dan WW telah meresahkan dirinya. karena geram dan kesal terus menerus akan memberitakan permasalahan desa dan dirinya, sehingga dengan sengaja membuat skenario pertemuan dengan memberi sejumlah uang agar oknum wartawan tersebut di OTT ,” Lanjutnya.

Menanggapi sekaligus mengkaji dari bukti tersebut, sangat menguatkan bahwa kejadian perkara OTT terhadap oknum wartawan yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Polda Bengkulu, jelas ini diduga disebabkan ulah niat berencana untuk merusak nama baik profesi wartawan/jurnalis yang bekerja sebagai pelaku kontrol sosial dengan mengola, membuat/menerbitkan pemberitaan.

“ Sesama profesi wartawan/jurnalis yang merasa senasib dan sepenanggungan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum kades tersebut bisa dikatagorikan delik laporan dugaan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga merusak nama baik profesi wartawan/jurnalis yang bukan merusak harga diri perorangan. namun merusak nama baik profesi dimata masyarakat umum, kalau oknum kades merasa tidak melanggar dalam regulasi dan aturan kenapa harus takut, silahkan gunakan hak jawab saja, atau mengklarifikasi, ” Ucap Aprin.

Di tambahkan Aprin, ironisnya dalam pengakuan oknum kades gelar kejadian saat dilakukan OTT oleh aparat penegak hukum (APH) sangat jelas ada pelaku penerima dan pemberi. sudah diatur dalam ketentuan pasal 5 Jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor), pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Namun uniknya hingga berita ini diterbitkan dan berdasarkan informasi yang diterima awak media, yang diamankan pihak kepolisian hanya terduga pelaku penerima saja. sementara untuk terduga pelaku pemberi dan terduga pelaku pembuat skenario dalam hal ini masih dimintai keterangan.

“Padahal jelas dalam perkara kejadian OTT ini bukan hanya disebabkan ulah nakal oknum wartawan malah sebaliknya ulah nakal kejahatan yang di skenario kan oleh oknum kades yang melaporkan yang seakan dirinyalah adalh yang paling benar, ” pungkasnya.

Sementara itu, penasehat hukum media online Netralitasnews.com Bayu Purnomo Saputra,.,S.H.,C.Me.,
CNET.,CPS.,C.Ext.,C.FLS.,C.FTax.,CTA.,CTT.,CT menengaskan, Oknum kades juga dapat dijerat dengan tindak pidana Korupsi.

” iyaa oknum kepala desa dapat dijerat dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasalnya pelaku pemberi maupun penerima Gratifikasi dapat diancam dengan hukuman pidana,” Tukasnya.

Sementara terpisah, Ketua Umum DPP Lembaga Informasi Independen mengungkapkan, siapapun oknum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum harus di proses secara hukum. karena oknum kepala desa terkhusus di Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu di setiap awal tahun pasti melakukan OTT terhadap wartawan, baik itu di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu utara ini, ” bebernya.

Lantas ada apa mereka oknum dengan secara sengaja meng OTT kan adalah Wartawan, sedangkan awak media merupakan bagian dari penengakan hukum, trus kenapa selama ini yang di proses hanya oknum wartawan saja, ” tanyanya.

Padahal sudah jelas-jelas imbuhnya, bahwa gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar hukum. kami dari DPP meminta agar para penegak hukum di Daerah Bengkulu untuk dapat lebih profesional di dalam menegakkan hukum yang seadil – adilnya, jangan hanya oknum wartawan saja yang di proses secara hukum, “pintanya. (Rls/Red).

Berita ini telah tayang di Indonesiadetik.com

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!