Connect with us

Nasional

Dewan Pers Berpesan Polri lebih Berhati-hati, Telegram Kapolri Aturan Tersebut Bukan ditujukan untuk Media Nasional

Published

on

 1,236 X dibaca

JAKARTA, Netralitasnews.com – Surat Telegram Kapolri yang memuat larangan media siarkan kekerasan dan arogansi aparat dicabut pasca dikritik sejumlah pihak.

Terkait itu, Dewan Pers berpesan kepada Polri lebih berhati-hati apabila membuat instruksi yang berkaitan dengan pers.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan bahwa Surat Telegram Kapolri itu bersifat dokumen penting yang mesti dibuat secara bijak terutama berkaitan dengan media. Apalagi instruksi terkait dengan pers yang diatur dalam undang-undang.

“Ini kan dokumen penting tidak dalam posisi dipublish kemudian karena ada bertentangan dengan aturan yang kebetulan menyangkut pers, ditarik, dimunculkan lagi, ditarik lagi misalnya ini kan menjadi persoalan serius,” kata Agung saat dihubungi , Selasa (06/04/2021).

“Agar lebih berhati-hati dan kompleksitasnya karena ada undang-undang lain yang tentunya juga mengatur terkait dengan media,” sambungnya.

Sebelum Surat Telegramnya dicabut, Agung mengakui belum bisa menanggapi secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan pihaknya mesti menanyakan terlebih dahulu terkait isi telegram kepada pembuatnya dalam hal ini Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui, Surat Telegram tersebut tertuang dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 diteken langsung Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, pada Senin (05/04).

Salah satu poin telegram melarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Untuk Internal
Sebelumnya Polri memberi penjelasan soal surat telegram yang berisi larangan media menyiarkan tindakan arogan kepolisian.

Demikian dikatakan Kabagpenum Divisi Humas Mabes Porli, Kombes Ahmad Ramadhan, saat dihubungi wartawan, Selasa (06/04).

“(Instruksi Kapolri hanya untuk media internal). Ini ditujukan kepada pengemban fungsi Humas Polri,” katanya.

Ia menegaskan, aturan tersebut bukan ditujukan untuk media Nasional.

“(Tidak berlaku untuk media Nasional) iya, hanya untuk internal saja,” ujarnya.

Dicabut
Surat Telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021 yang berisi larangan peliputan tindak kekerasan dan arogansi kepolisian oleh media akhirnya dicabut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pencabutan dilakukan setelah beberapa jam, telegram tersebut memicu kontroversi.

Pencabutan atau pembatalan itu disampaikan Kapolri lewat telegram yang diterbitkan bernomor ST/759/IV/HUM 3.5.4 /2021 dan ditandatangani Kadiv Humas Mabes Porli Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono tertanggal 6 April 2021.

“Sebagaimana ref nomor empat (Surat telegram Nomor: ST/750 / IV/ HUM/ 3.4.5/ 2021) diatas dinyatakan dicabut/ dibatalkan,” bunyi isi sebagian surat tersebut yang dikutip Netralitasnews.com, Selasa (06/04).

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pembatalan itu.

” Ya (benar isi surat itu),” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan. ( Release )

Empat Lawang

Warga minta Kantor Hukum BPS, Pertanyakan Laporan Dugaan Penipuan yang diduga Tidak Kunjung di Proses

Published

on

 452 X dibaca

EMPAT LAWANG I SUMATERA SELATAN,  Netralitasnews.com Warga Tebing Tinggi minta Kantor Hukum BPS,  Pertanyakan Laporan Dugaan Penipuan dan Penggelapan yang diduga Tidak Kunjung di proses oleh POLRES Empat Lawang. yang telah dilaporkannya pada tanggal, 09 Pebruari 2022 lalu. (24/04/2022).

Laporan warga menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dalam Pasal 108 Ayat 1 – 3, setiap orang jika: mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik lisan maupun tertulis, mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melapor kepada penyelidik atau penyidik, merupakan pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melapor kepada penyelidik atau penyidik.

Polisi dilarang menolak laporan warga, Polisi yang menerima laporan pun tidak boleh mengabaikan atau meremehkan laporan yang dibuat warga,
hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam pasal tersebut, setiap anggota Polri dilarang :
menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya,
mencari – cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
menyebarluaskan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat, mengeluarkan ucapan, isyarat atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat, bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang,
mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,
melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian,
membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas polisi yang tertuang dalam Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. menegakkan hukum
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu pada asasnya hukum pidana haruslah merumuskan perbuatan yang salah dengan sangat presisi.  Karena hukum pidana bisa merampas tak hanya kemerdekaan warga Negara, tapi juga kekayaan, bahkan kehidupan.
Dalam kasus yang ekstrim, bahkan bisa memporak porandakan keluarga.

Sementara itu, praktisi hukum Atau Advokat dari kantor hukum BPS And Partners dalam hal ini mendapatkan keluhan dari warga Tebing Tinggi atas permasalahannya yang saat ini belum ditindak lanjuti oleh Polres Empat Lawang Polda Sumater Selatan. yang dalam hal ini laporan tersebut sudah masuk pada tanggal 09 Februari 2022 dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. B-18/II/2021/SPKT. SAT RESKRIM/SPK RES EMPAT LAWANG/POLDA SUMSEL, Dengan No. LP/B/18/II/2022/SPKT/POLRES EMPAT LAWANG/POLDA SUMATERA SELATAN/ Tanggal 09 Februari 2022.

Atas Nama Pelapor Tarmizi, Yang Beralamat Jl.Lintas Sumatera No.108 RT.02/ RW.08 Kelurahan Tanjung Kupang ,Kec. Tebing Tinggi,  Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. yang dalam hal ini melaporkan persoalan atas dugaan pasal 372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Inisial terlapor “F”.

” Kami Praktisi Hukum atau Advokat meminta tegas dan keras untuk penangan perkara jangan memberikan kesan ketidak seriusan pihak Polres Empat Lawang dalam proses penangan perkara tersebut yang mana paradigma masyarakat sudah menaruh tempat perlindungan diri dalam mencari keadilan di instansi kepolisian, karena Instansi kepolisian adalah wadahnya masyarakat dalam mendapatkan proses keadilan, ” pintanya.

Jadi kami mempunyai harapan kepada bapak Kapolres Empat Lawang, ” imbuhnya lagi, untuk memberikan ketegasan kepada bawahan untuk serius dan mempunyai sifat pengayoman serta pengabdian penuh kepada warga negara terkhusus masyarakat dilingkungan sekitar dalam persoalan hukum yang dimaksud.

Dalam hal ini kami juga meminta kepada Kapolda, untuk memonitoring perkara perkara yang ada ditingkat polres khususnya polres Empat Lawang. agar proses laporan yang sifatnya LP maupun DUMAS agar tidak dipersulit. dan esensinya adalah masyarakat hanya meminta kepastian hukum terkait laporan yang mereka laporkan, apakah bisa diproses atau tidak. jika bisa maka lakukanlah sepenuh hati untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan atau pelapor, apabila tidak maka berikanlah kepastian atas laporan tersebut, jangan sampai pelapor menungggu yang tidak pasti, tanpa ada kejelasan terhadap permasalahan yang dialami oleh setiap warga yang melapor. ” Beber BPS.

Sementara terpisah, Kapolres Empat Lawang Melalui Kasat Reskrim di konfirmasi Vi’a Phoncell belum menjawab telephone. dikonfirmasi Vi’a Aplikasi Online WhatsApp membalas, Masih proses penyelidikan oleh unit pidsus.

” Masih penyelidikan oleh unit Pidsus, ” balasnya singkat.

Dilain sisi, Adi Iskandar Kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. ketika dikonfirmasi dikediamannya beberapa menit lalu menjawab, terkait hal itu ditemukan dulu masing-masing pihak yakni penjual, pembeli, dan saksi. nanti akan tahu ketika sudah di pertemukan. ” pungkasnya. (Tim/Red)

Rls : BPS
Redaktur : Tim IT Netralitasnews
Penanggung Jawab : Redaksi.

Continue Reading

Bengkulu

Ruang Hukum Lintang Keadilan Membuka Layanan Konsultasi Hukum Gratis Bagi Warga Bengkulu

Published

on

 357 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara.

Dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketenteraman warga negara.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di indonesia tidak berjalan optimal.  karena kurangnya komitmen yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan tugasnya dengan benar.

Tidak ada penerapan pancasila dalam penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu harus mencerminkan nilai – nilai pancasila serta berkomitmen dalam sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh undang undang itu sendiri.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasahan baik pidana maupun perdata dan lain sebagainya.

Disini bersama – sama TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan,  memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus yang tepatnya berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi, karena memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum.

” BPS n Parnerts TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan, yang mana dalam hal ini memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi. karena kami memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum, ” jelas BPS

Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi langsung silahkan datang ke Alamat kami di Jalan Sungai Rupat RT/RT.023/004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, ” Imbuhnya lagi.

Bagi yang mau berkonsultasi hukum melalui layanan via wa juga akan kami layani, silahkan saja konsultasi lewat via WhatsApp di No. Hp/Wa. 0822-8267-8118.
Kami juga menerima layanan jasa bantuan hukum yang tentunya layanan jasa tersebut tidak memberatkan masyarakat itu sendiri. ” Tandasnya (Red).

Continue Reading

HUKUM

Bacok Bhabinkamtibmas Warga Ujan Mas Di Hadiahi Timah Panas

Published

on

 456 X dibaca

KEPAHIANG, Netralitasnews.comKebringasan YO (25) warga Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang harus berakhir ditimah panas Satreskrim Polres Kepahiang.

Kejadian bermula saat tersangka bersama dengan lima orang rekannya yang berada dirumah DN yang juga merupakan teman tersangka yang beralamatkan di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Dirasa sudah sangat meresahkan warga maka dilakukan penggerebekan oleh Perangkat Desa Ujan Mas Bawah dan korban yang merupakan Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Ujan Mas.

Tersangka dan para saksi saat berada dirumah saudara DN meminum minuman jenis “TUAK” kemudian tersangka dan lima orang saksi dibawa ke Balai Desa Ujan Mas Bawah untuk diberikan teguran dan sanksi adat.

Pada saat tersangka dan saksi menuju ke Balai Desa, tanpa diketahui orang lain, tersangka mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kuduk yang terletak diatas meja didekat Televisi didalam rumah milik saudara DN dan menyimpannya dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri.

Senjata Tajam Jenis kuduk tersebut disiapkan oleh tersangka dengan tujuan apabila ada orang lain yang melarang atau mengancamnnya, tersangka bisa melawan dengan menggunakan senjata tajam tersebut.

Selanjutnya tersangka dan saksi langsung dibawa oleh perangkat desa dan korban (Anggota Bhabinkamtibmas) menuju ke Balai Desa, Pada saat berada di Balai desa, tersangka ditanyai identitasnya oleh korban, Namun tersangka malah menantang korban dan mengatakan “APO KENDAK PAK ? KALAU MELAWAN DIMANO AJO JADI” (Dengan maksud menantang korban untuk berkelahi), Namun korban tidak menghiraukannya dan menyuruh korban untuk duduk saja menunggu keluarga tersangka dan saksi lainnya datang untuk diberikan teguran dan sanksi adat yang berlaku.

kemudian pada saat korban mau keluar dari Balai Desa tersebut, tersangka langsung mencabut senjata tajam dari sarungnya yang ia selipkan dipinggang sebelah kiri dan langsung menyerang korban dengan cara membacoknya sebanyak dua kali yaitu di bagian leher sebelah kiri dan dibagian punggung sebelah kanan.

Setelah melakukan pembacokan terhadap korban selanjutnya tersangka langsung melarikan diri, dan korban langsung di bawa ke RSUD Curup untuk dilakukan pengobatan.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman Suparman, SIK MAP Didampingi Kasatreskrim IPTU Doni Juniansyah, SM mengatakan
Anggota Polres Kepahiang yang mengetahui peristiwa tersebut setelah kejadian langsung melakukan pencarian terhadap tersangka, dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Namun pada saat akan diamankan polisi tersangka berupaya melakukan perlawanan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang.

“Akibat pembacokan tersebut anggota kita mengalami luka robek di bagian leher sebanyak 13 jaitan dan luka robek bagian punggung sebanyak 16 jaitan,” ujar Kapolres.

pasal yang dipersangkakan : “PASAL 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana Subsider Pasal 351 Ayat (2) KUHPIDANA“

“Unsur Pasal “
PASAL 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana Subsider Pasal 351 Ayat (2) KUHPIDANA”

Selain tersangka polisi juga mengamankan
Alat Yang digunakan oleh Tersangka Untuk melakukan Penganiayaan yakni senjata tajam jenis kuduk. (Press Rls)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!