Connect with us

Jakarta

Diduga Poligami, Jaksa Agung dilaporkan LSM ke KASN

Published

on

 469 X dibaca,  14 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.com – Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaga Adhyaksa karena diduga memiliki istri dua atau poligami.

“Kami melaporkan pelanggaran yang berkenaan dengan larangan bagi PNS, istri PNS untuk poligami. Kedua yaitu dugaan bahwa mereka itu ada di institusi yang sama yaitu Kejaksaan Agung,” ungkap Wakil Direktur Jaga Adhyaksa, Satria Surbakti di Jakarta, Jumat (05/11/2021).

Pelaporan Poligami yang diduga dilakukan oleh Jaksa Agung, berdasarkan pada PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, PNS laki laki yang lebih dari satu wajib mendapat izin dari pejabat terkait, dan jika melanggar akan dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Diketahui, ST Burhanuddin mempunyai istri bernama Sruningwati Burhanuddin, sedangkan yang diduga menjadi istri kedua merupakan salah satu pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung sebagai Direktur di Jamintel bernama Mia Amiati Iskandar.

‘Tidak boleh seorang istri di ASN dalam satu lingkungan kerja yang sama, itu nanti ada sanksi administratif,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan akan menyelidiki laporan terkait pernikahan ST Burhanuddin. “Sesuai dengan aturan yang ada, kami akan klalifikasi dengan berbagai pihak. kami harus kaji laporannya,” tutur Agus.

Sedangkan Pihak dari Kejaksaan Agung hingga saat ini belum ada klarifikasi mengenai laporan tersebut.**

Advertisement

Jakarta

Kemenkes : Sertifikat Vaksin Bukan Syarat Administrasi Apapun

Published

on

By

 918 X dibaca,  9 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.comPemerintah hingga kini belum menetapkan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi apapun.

Hal ini di ungkapkan oleh Juru bicara vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Siti Nadia Tarmidzi.

Dirinya memastikan, kabar tersebut adalah berita bohong atau hoaks. karena sertifikat vaksin Covid-19 belum digunakan untuk menjadi persyaratan administrasi apapun.

“Sampai sekarang vaksinasi sebagai bukti administrasi kami belum lakukan persyaratan tersebut”. kalau ada yang mengatakan saat ini sertifikat vaksin sudah menjadi syarat administrasi itu adalah hoaks ya,” kata Nadia dalam webinar yang disiarkan kanal Youtube Holopis Channel, Selasa (29/06/2021).

Nadia pun menegaskan, hingga saat ini syarat perjalanan pun masih menggunakan hasil rapid antigen dan juga swab PCR.

“Yang pasti yang kita gunakan PCR atau rapid antigen, kalau syarat administrasi sampai sekarang belum kita lakukan,” tegasnya.

Menurut Nadia, aturan tersebut jelas tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021. (Rls)

Continue Reading

Jakarta

Dewan Pers Minta Wartawan Mentaati Kode Etik Jurnalistik

Published

on

By

 1,117 X dibaca,  12 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.com – Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, meminta kepada seluruh wartawan Indonesia, agar senantiasa mengutamakan keselamatan diri dalam menjalankan tugasnya. (19/06/2021)

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Muhamad Nuh menanggapi kasus terbunuhnya Pemimpin Redaksi LasserNewsToday Mara Salem Harahap yang meninggal Dunia Jumat(18/6) yang diduga ditembak orang tak dikenal (OTK).

Selain kasus itu, sebelumnya pada tanggal 29 Mei 2021 terjadi kasus pembakaran rumah Abdul Kohar Lubis wartawan Lintoday.com di Kota Pemantang Siantar. Kemudian tanggal 31 Mei 2021 Mobil Jurnalis Metro TV Pujianto dibakar oleh orang tak dikenal di Sergai, dan kemudian tanggal 13 Juni 2021 rumah orang tua wartawan Binjai juga dibakar orang tak dikenal.

“saya minta semua pihak yang merasa dirugikan pers agar menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers ,” harap Muhamad Nuh dalam pernyataan Dewan Pers Sabtu (19/06/2021).

Ketua Dewan Pers RI ini meminta kepada semua unsur pers agar mentaati kode etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.

Selain itu, Muhamad Nuh menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatra Utara memperhatikan masalah pembunuhan Marsal secara proposional, membantu aparat kepolisian untuk mencari bukti-bukti dan mengungkap faktanya. “ini merupakan kabar duka yang mewarnai kehidupan pers di Indonesia. ” katanya.(Release/Red)

Continue Reading

Jakarta

Komunitas Pers, Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

Published

on

By

 1,051 X dibaca,  9 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.com- Komunitas Pers yang terdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (FPR), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). sepakat meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis untuk mencabut Pasal 2d dari Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021. Jakarta, (01/01/2021)

Pasalnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan maklumat Nomor : Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditanda tangani 1 Januari 2021.

POLRI beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Ada 4 (empat) hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial”.

Menyikapi Maklumat Kapolri di pasal 2d tersebut, kami menyatakan sikap:
1). Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai Negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.

Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2). Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media. yang karena, profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

3). Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip Negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.

4). Menghimbau pers Nasional untuk terus memberitakan berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999. (Red)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!