434 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Bayu Purnomo Saputra Selaku praktisi hukum dari kantor hukum BPS And Partners mengapresiasi kinerja kemenpolhukam dan kemenkeu dalam program tindak tegas penyelewengan uang pajak yang tercecer dikantong pribadi oknum pejabat pajak.

Bayu Purnomo Saputra menyampaikan, Kemenpolhukam dan kemenkeu juga perlu adanya program sidak berjama’ah diseluruh lingkungan kantor pajak dan instansi pemerintahan lainnya diseluruh Indonesia, guna membersihkan oknum mafia- mafia pajak dan mengecek para pegawai pemerintahan apakah lazim bila mempunyai aset yang fantastis jika dilihat dari gaji, pengecekannya pun dapat dilihat juga apakah itu hasil dari warisan orang tuanya atau bukan pendataan itu pasti akan ditemukan bila ada ketelitian, tidak menutup kemungkinan pejabat dan pegawai juga mempunyai latar belakangnya yang berbeda, ada yang dari orang tuanya sudah kaya raya, ada juga yang tidak, ” Jelasanya.

Pengecekan itu dapat dimonitor oleh lembaga terkait, apakah adanya dugaan hasil penyelewengan atau bukan itu pasti ada kajian dan ilmu tersendiri dalam mengkroscek suatu tindakan.

Dengan banyaknya berita serta fakta yang ada dilingkungan masyarakat saat melihat kemewahan yang dimiliki oleh pejabat maupun pegawai, maka masyarakat juga seakan – akan bertanya soal dari mana dia mendapatkan uang, ini timbul rasa kecemburuan sosial maupun kecurigaan sosial terhadap pelaku yang menonjolkan kemewahannya, maka dari itu jangan sampai ada kekecewaan rakyat terhadap pelaku – pelaku yang menyalahgunakan uang rakyat, ” tambahnya

Masih menurutnya, Dengan pemberitaan yang marak terjadi, Ini sangat ironis ketika kita dipertontonkan kekayaan para pejabat yang tidak logis, dan apalagi kita flashback dengan tragedi masa lampau kasus yang menghebokan dunia merah putih tentang sejarah dan peristiwa tahun 2010-2011 mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang pada masa itu pangkatnya hanya golongan IIIA dan mendapatkan gaji cukup besar, sehingga didapatkan ada penyelewengan dana yang cukup dahsyat, ini sangat memilukan dan memukul hati rakyat atas penyelewengan hasil pajak yang dibayarkan oleh rakyat, ” imbuhnya lagi

Dalam penyampaian kemenpolhukam juga sebenarnya sejak 2009 sudah banyak dugaan kejanggalan yang terjadi dilingkungan perpajakan. namun belum cukup bukti atau memang tidak ada ketegasan dari pemerintah guna melakukan kegiatan bersih – bersih dilingkungan yang notabenenya gudang/tempat hasil pungutan pajak dari rakyat, ” dirinya mempertanyakan.

Mengacu pada Kasus Rafael Alun Trisambodo, Ini masih saja menghebohkan publik dan tengah menjadi sorotan utama, Buntut panjang kasus ini nyatanya menyeret banyak pegawai pajak lain hingga menjalankan pemeriksaan, Ini sebagai upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ini dapat kita puji apabila program bersih- bersih ini digerakkan dengan sungguh – sungguh, ” tutur Bayu.

Namun dalam hal ini pemerintah perlu adanya sinergitas dengan lembaga hukum ketika memang program bersih – bersih ini digalakan secara massal, sehingga program bersih – bersih ini tidak menjadi penemuan saja, akan tetapi  terus dilakukan secara continuous, ” dirinya menghimbau.

Penulis juga berharap program bersih – bersih ini tidak hanya soal pemeriksaan aset saja dilingkungan pejabat dan pegawai pajak. namun perlu digerakan dalam pemeriksaan terkait pajak property dan kendaraan yang ada pada aset kendaraan milik pejabat dan pegawai dilingkungan pemerintahan, sehingga rakyat merasa adanya persamaan kewajiban pajak antara rakyat dan pejabat serta pegawai pemerintahan lainya, ” dipaparkannya lebih jauh

Bila program bersih- bersih ini maksimal dilakukan oleh pemangku yang amanah, jujur dan adil, maka saya pribadi yakin, tidak menutup kemungkinan ada dugaan dalam penemuan yang terjadi ketidak taatan dalam kewajiban membayar pajak.

Oleh karenanya ini harus dilakukan pemerintah dalam membuat terobosan keras dalam aksi bersih- bersih dan pemberian sanksi terhadap pegawai maupun pejabat yang tidak taat membayar pajak.

Pemerintah perlu membuka ruang publik untuk masyarakat dan siapa saja berhak untuk melaporkan ketika ada penyelewengan oleh para pejabat maupun pengawai disetiap Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun pedesaan.

Sehingga wadah pengaduan pun harus responsif terhadap pengaduan yang ada, bukan menjadikan ruang untuk pencitraan semata. namun perlu ditindak tegas tanpa pandang bulu, ” tegasnya

Adapun dalam permasalahan ini aset negara juga perlu diamankan/dijaga, bukan berupa fisik bagunan dan infrastruktur saja, melainkan aset kendaraan yang banyak terbangkalai alias tidak terpakai lagi, sehingga disimpan begitu saja, padahal uang untuk membeli kendaraan dinas itu menggunakan uang rakyat.

Untuk itu pemerintah harus menjadikan sesuatu hal itu yang bermanfaat untuk negeri Indonesia, jangan di sia – siakan uang hasil keringat rakyat, ini sebagai bentuk sumbangsih rakyat dalam pembangunan Negara, dan fasilitas negara yang dinikmati oleh pejabat maupun pegawai jangan seenaknya saja diperuntukan untuk hal- hal yang tidak ada kepentingan dalam bekerja, serta jangan pula untuk memperkaya diri serta menghamburkan uang yang tidak ada faedahnya untuk membangun hal – hal yang tidak bermanfaat, karena uang pembangunan tersebut adalah hasil dari keringat rakyat.

Membahas soal mobil dinas, motor dinas, ketika tidak terpakai lagi, maka jangan sampai disimpan jadi barang yang tidak berguna lagi, lebih bermanfaat lagi apabila itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, bukan disimpan digudang, apalagi ada barang- barang lainnya yang tersimpan digudang perkantoran, jadi ini merupakan saran untuk dievaluasi oleh pemerintah agar sesuatu hal dapat memiliki nilai manfaat terhadap fakta yang ada.

Jadi, penulis berharap kepada pemerintah untuk dapat menyimpan amanah dan tanggung jawab penuh atas sumbangsih rakyat dalam kewajiban membayar pajak guna diperuntukan sebaik- baik mungkin demi pembangunan negara agar lebih negerinya maju dan rakyatnya pun bisa makmur  secara bersama, bukan memakmurkan istana pribadi dan kelompok semata, ” pungkasnya. (@Press Release).

 487 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Kantor Advokat BPS And Partners mengadukan Hasil Keputusan PK Ke-Komisi Yudisial yang Diduga Janggal Dan Cacat Administrasi.

Bayu Purnomo Saputra Diminta untuk menanyakan keabsahan dari putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.

” Kami ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk mempertanyakan keabsahan putusan MA tersebut, yang mana kami sudah melayangkan surat ke – Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, agar kami mendapatkan kepastian atas keabsahan dari putusan MA yang dikirim melalui Pengadilan Agama Lubuk Linggau, yang mana dalam hal ini menurut hemat kami putusan tersebut kami sangat menduga ada kejanggalan administrative. karena pihak pengadilan agama Lubuk Linggau hanya memberikan hasil putusan tersebut dengan 1 lembar kertas, ” terang Bayu

Pada saat itu klien kami mengajukan PK di – Pengadilan Lubuk Linggau. namun hanya mendaftar saja dan mengajukan PK, akan tetapi yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah orang yang dimaksud mengajukan pernohonan peninjauan kembali dipengadilan agama tidak harus sidang, dan hanya mengajukan surat pernohonan PK saja dan menunggu hasil putusan dari MA, ” Bayu Mempertanyakan.

Yang kami pertanyakan ini adalah apakah benar prosedurnya begitu, Bayu juga menambahkan, klien kami juga banyak mengalami peristiwa cacat adninistrasi sehingga klien kami sangat terdzolimi atas peristiwa yang menimpa dia diberbagai lembaga hukum serta instansi pemerintahan, kami tidak dapat menyampaikan hal ini dengan terbuka. karena kami masih dalam proses menyurati pihak- pihak terkait, ” jelasnya.

Tak hanya kepada Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial, Namun kami juga melayangkan surat kepada Kemendagri RI, Kemenag RI, Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Ombudsman Pusat RI, Dan Pihak- Pihak terkait dengan malasah yang dialami oleh klien kami. ” Pungkasnya. (@Tim-Red).

 785 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Program Awal Tahun, Komunitas Sahabat Ruang Hukum Berbagi Al-Quran, Tasbih, Sajadah, Alat Tulis dan Nasi Kotak, Jum’at (24/02/2023)

Bayu Purnomo Saputra, Selaku Penasehat Komunitas Sahabat Ruang Hukum, ” bahwa program ini adalah program sosial awal tahun komunitas sahabat ruang hukum yang mana program tersebut merupakan bentuk keaktifan kami dikomunitas, serta juga mendoktrin masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki rasa peka terhadap sesama, ” ungkap Bayu

Bayu juga menambahkan bahwa program ini segaja digelar dilampu merah simpang lima, yang mana program ini tidak melihat siapa yang harus dibagikan, karena si miskin dan kaya juga berhak untuk mendapatkan keberkahan rezeki yang dititip kepada kami oleh Allah,SWT melalui para donatur yang dermawan.

” Program kami ini dibantu oleh donatur yang dermawan asal kabupaten muko- muko, kec. Ipuh & dibantu donator Kota bengkulu yakni Ibu Mitrawati dan Ali Gunawan.

” Kami juga mengucapkan rasa terimakasih atas sumbangsih dan partisipasi bagi donatur yang memberikan sedikit rezeki untuk dibagikan kepada masyarakat kota bengkulu.

Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah,SWT dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Kedepannya kami juga memberikan kegiatan- kegiatan positif lagi guna merangsang masyarakat bahwa kegiatan sosial dan berbagi ini merupakan kegiatan yang membahagiakan khususnya diri sendiri dan orang lain. Aksi sosial ini sangat menyenangkan bagi kami, ” Tutupnya. (Press Release)