Connect with us

HUKUM

Pasal demi Pasal Tindak Pidana Korupsi yang dapat Merugikan Keuangan Negara

Published

on

 1,265 X dibaca

Netralitasnews.com-Pasal demi pasal tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang yang dapat dan berkaitan dengan kerugian keuangan Negara. Pasal demi pasal tersebut adalah sebagai berikut, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

PASAL 2 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur tindak pidananya yang harus dibuktikan adalah :

1. Setiap orang
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
3. Dengan cara melawan hukum
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Jadi bila, Keempat unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi dan keseluruhan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti yang sah maka dituntut untuk dipidana penjara.

PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 :
1. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidananya yang harus dibuktikan adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal demi pasal, untuk pasal 2 ayat 1 diuraikan bahwa

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kemudian, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Jadi intinya adalah Menyalahgunakan kewenangan Untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan Negara Adalah korupsi. 

Advertisement

Bengkulu

Ruang Hukum Lintang Keadilan Membuka Layanan Konsultasi Hukum Gratis Bagi Warga Bengkulu

Published

on

 363 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara.

Dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketenteraman warga negara.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di indonesia tidak berjalan optimal.  karena kurangnya komitmen yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan tugasnya dengan benar.

Tidak ada penerapan pancasila dalam penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu harus mencerminkan nilai – nilai pancasila serta berkomitmen dalam sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh undang undang itu sendiri.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasahan baik pidana maupun perdata dan lain sebagainya.

Disini bersama – sama TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan,  memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus yang tepatnya berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi, karena memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum.

” BPS n Parnerts TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan, yang mana dalam hal ini memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi. karena kami memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum, ” jelas BPS

Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi langsung silahkan datang ke Alamat kami di Jalan Sungai Rupat RT/RT.023/004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, ” Imbuhnya lagi.

Bagi yang mau berkonsultasi hukum melalui layanan via wa juga akan kami layani, silahkan saja konsultasi lewat via WhatsApp di No. Hp/Wa. 0822-8267-8118.
Kami juga menerima layanan jasa bantuan hukum yang tentunya layanan jasa tersebut tidak memberatkan masyarakat itu sendiri. ” Tandasnya (Red).

Continue Reading

HUKUM

Bacok Bhabinkamtibmas Warga Ujan Mas Di Hadiahi Timah Panas

Published

on

 457 X dibaca

KEPAHIANG, Netralitasnews.comKebringasan YO (25) warga Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang harus berakhir ditimah panas Satreskrim Polres Kepahiang.

Kejadian bermula saat tersangka bersama dengan lima orang rekannya yang berada dirumah DN yang juga merupakan teman tersangka yang beralamatkan di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Dirasa sudah sangat meresahkan warga maka dilakukan penggerebekan oleh Perangkat Desa Ujan Mas Bawah dan korban yang merupakan Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Ujan Mas.

Tersangka dan para saksi saat berada dirumah saudara DN meminum minuman jenis “TUAK” kemudian tersangka dan lima orang saksi dibawa ke Balai Desa Ujan Mas Bawah untuk diberikan teguran dan sanksi adat.

Pada saat tersangka dan saksi menuju ke Balai Desa, tanpa diketahui orang lain, tersangka mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kuduk yang terletak diatas meja didekat Televisi didalam rumah milik saudara DN dan menyimpannya dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri.

Senjata Tajam Jenis kuduk tersebut disiapkan oleh tersangka dengan tujuan apabila ada orang lain yang melarang atau mengancamnnya, tersangka bisa melawan dengan menggunakan senjata tajam tersebut.

Selanjutnya tersangka dan saksi langsung dibawa oleh perangkat desa dan korban (Anggota Bhabinkamtibmas) menuju ke Balai Desa, Pada saat berada di Balai desa, tersangka ditanyai identitasnya oleh korban, Namun tersangka malah menantang korban dan mengatakan “APO KENDAK PAK ? KALAU MELAWAN DIMANO AJO JADI” (Dengan maksud menantang korban untuk berkelahi), Namun korban tidak menghiraukannya dan menyuruh korban untuk duduk saja menunggu keluarga tersangka dan saksi lainnya datang untuk diberikan teguran dan sanksi adat yang berlaku.

kemudian pada saat korban mau keluar dari Balai Desa tersebut, tersangka langsung mencabut senjata tajam dari sarungnya yang ia selipkan dipinggang sebelah kiri dan langsung menyerang korban dengan cara membacoknya sebanyak dua kali yaitu di bagian leher sebelah kiri dan dibagian punggung sebelah kanan.

Setelah melakukan pembacokan terhadap korban selanjutnya tersangka langsung melarikan diri, dan korban langsung di bawa ke RSUD Curup untuk dilakukan pengobatan.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman Suparman, SIK MAP Didampingi Kasatreskrim IPTU Doni Juniansyah, SM mengatakan
Anggota Polres Kepahiang yang mengetahui peristiwa tersebut setelah kejadian langsung melakukan pencarian terhadap tersangka, dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Namun pada saat akan diamankan polisi tersangka berupaya melakukan perlawanan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang.

“Akibat pembacokan tersebut anggota kita mengalami luka robek di bagian leher sebanyak 13 jaitan dan luka robek bagian punggung sebanyak 16 jaitan,” ujar Kapolres.

pasal yang dipersangkakan : “PASAL 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana Subsider Pasal 351 Ayat (2) KUHPIDANA“

“Unsur Pasal “
PASAL 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana Subsider Pasal 351 Ayat (2) KUHPIDANA”

Selain tersangka polisi juga mengamankan
Alat Yang digunakan oleh Tersangka Untuk melakukan Penganiayaan yakni senjata tajam jenis kuduk. (Press Rls)

Continue Reading

Empat Lawang

Diduga Program PTSL Kementerian ATR/BPN di Pungut 300 Ribu

Published

on

 888 X dibaca

EMPAT LAWANG SUMATERA SELATAN, Netralitasnews.com proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Masyarakat Prumnas Griya Sejahtera Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat lawang kepada tim media ini  menuturkan, ” beberapa tahun lalu RT. dan RW rapat di kantor Kelurahan Tanjung kupang guna membahas mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). yang mana  biaya pembuatannya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) / Sertipikat.

“Sebelumnya beberapa tahun lalu RT. dan RW di kelurahan tanjung kupang rapat di kantor kelurahan, adapun dalam rapat tersebut adalah guna membahas mengenai  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dipungut biaya Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) / sertipikat, di dalam 1 RT. 5 – 20 warga yang memdaftar membuat sertipikat. ” Terang masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Warga meminta kejelasan kepada siapapun pihak yang bertanggung jawab sebelumnya terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini, bagaimana ceritanya sejak tahun 2020 hingga saat ini sertipikat tersebut tidak kunjung selesai, mirisnya lagi kami juga dipungut biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ” Ungkap Warga kesal.

Kami sebagai korban juga meminta kepada pihak yang berwenang jika ada potensi unsur pidana terkait hal ini maka kami berharap Oknum dapat ditindak lanjuti bahkan dituntut secara hukum, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.” Tegas Warga yang Namanya di samarkan.

Sementara itu, Noperman Subhi Pemerintah Kecamatan Pasemah Air Keruh (Paiker) yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Lurah Tanjung Kupang, saat di konfirmasi menjawab, ” Parman Lurahnya, saat menjadi lurah saya belum pernah menangani PTSL 🙏. ” Dalih Noperman.

Dilain sisi, Kepala ATR/BPN Empat Lawang Belum berhasil di Konfirmasi.

Atas permintaan masyarakat, demi keadilan dan kebenaran serta demi tegaknya supermasi hukum dan kepercayaan masyarakat kepada Pewarta akhirnya berita ini di tayangkan. (Red).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!