Connect with us

Bengkulu

PPKM Mikro Diperpanjang, Apakah Menjadi Solusi ???

Published

on

 1,625 x dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com Pemerintah Kota Bengkulu memutuskan memperpanjang pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro sampai 25 Juli mendatang.

penerapan ini dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 20 Juli 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19).

Menyikapi kebijakan ini Presiden BEM Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H Bengkulu menegaskan bahwa PPKM bukan menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan pandemi (covid-19).

Karena kebijakan ini pasti akan mengakibatkan perekonomian “yang menjadi permasalahannya adalah mereka yang hari ini tidak bekerja maka tidak bisa makan, sehingga dengan terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, contohnya para pedagang kaki lima, ojek online, buruh harian, usaha kedai kopi dan usaha kecil lainnya.

Apalagi yang memiliki cicilan di bank, tagihan listrik, sewa rumah, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.

Mungkin bagi Pejabat Negara atau ASN yang menerima gaji dan tunjangan setiap bulan tetap enjoy dengan aturan PPKM, karena walaupun hanya berdiam diri di rumah, gaji dan tunjangan tetap lancar dan utuh.” Ungkap Robi Nababan Presiden BEM Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H Bengkulu.

“Setiap orang akan patuh untuk tetap berdiam diri di rumah jika Pemerintah juga komitmen untuk melaksanakan perintah Pasal 55 (1) UU No 6 Thn 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. Ungkapnya.

Robi Nababan Mengungkapkan yang dilakukan Pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang hanya berbeda istilah, tapi substansinya sama dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, yakni membatasi mobilitas masyarakat.

Penggunaan istilah PPKM ini diduga sebagai upaya untuk menghindari Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar orang maupun makanan hewan ternak.

“Hal-hal inilah yang harus diperhatikan sehingga kebijakan dan aturan yang dibuat tidak diskriminatif contohnya dengan memudahkan masuknya WNA dari luar. namun mempersulit Warga Negara sendiri.

Jangan sampai tingginya angka kematian di Indonesia bukan karena Virus Corona, tapi karena Peraturan. Kami berharap Pemerintah Bengkulu agar segera mengevaluasi kembali kebijakan mengenai PPKM ini.” Tegasnya. (Release/Red).

Up Next

Diduga Oknum Perangkat Desa Temdak Terima Bantuan Sosial Tunai

jasa seosmm panelAPK
Don't Miss

Program PPKM Perlu Berlandaskan Pancasila, agar Tak Hilangnya Harmonisasi