Connect with us

Bengkulu

Program PPKM Perlu Berlandaskan Pancasila, agar Tak Hilangnya Harmonisasi

Published

on

 2,599 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com – Fenomena (covid-19) melanda dunia, Negara Indonesia memang saat ini belum kunjung usai, hampir Dua tahun belum juga berakhir, dan entah sampai kapan pemerintah bisa menanggulangi problem wabah ini. apakah tahun depan ataukah nantinya menjadi satu periode, atau bagaimana nantinya berakhir seperti apa, kita selaku manusia hanya berdoa agar wabah ini segera berakhir.

Untuk menyadarkan seseorang atau sekelompok ataupun seluruh orang yang ada dinegeri Indonesia ini tidak lah mudah, meskipun segala upaya dan bermacam cara kebijakan pemerintah untuk selalu menyarankan agar mematuhi protokol kesehatan kepada seluruh warga Indonesia, namun tidak sedikit yang perduli akan himbauan tersebut.

Disini, tentunya kita sebagai masyarakat juga perlu mengikuti peraturan serta perintah yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, mengingat tugas pemerintahan memang harus melindungi warga Negara dari berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah wabah yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam undang-undang juga menjelaskan tentang perlindungan bagi warga negara oleh pemerintah itu sendiri.

Penulis memberikan saran kepada pemerintah agar kebijakan apapun harus berlandaskan Pancasila, bukan hanya peraturan yang berlandaskan Pancasila, namun implementasi atau pelaksanaan oleh aparat penegak hukum dilapangan juga harus dilandasi Pancasila, sehingga tidak ada yang namanya pelaksanaan kebijakan PPKM ini menggunakan kekerasan terhadap warga Negara (Masyarakat), yang mana saat ini cukup banyak viral disebuah tayangan media sosial tentang kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada ibu hamil dan suaminya, serta menghancurkan beberapa benda yang ada diwarung tersebut.

Jika dibuatnya sebuah posko pengaduan kekerasan dalam kebijakan soal PPKM ini, tidak menutup kemungkinan banyak warga yang melaporkan atas peristiwa tersebut.

Memang, memberikan himbauan itu tidak mudah, namun perlu dibicarakan baik – baik serta pemerintah juga memberikan solusi bagaimana masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari dengan adanya pemberlakuan kebijakan PPKM ini.

Ini bicara soal para pekerja pencari nafkah harian, baik ditingkat swasta atau wirausaha, kalau bicara ditingkat ASN atau PNS mereka telah dicukupi oleh gaji setiap bulannya.

Dikarenakan masyarakat yang mencari nafkah lahiriah dengan cara setiap harinya, maka apa solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan problem ekonomi kerakyatan itu

Penulis hanya berharap agar kebijakan tersebut Juga perlu adanya penerapan sistem keadilan, yang mana keadilan dimaksud adalah, sejak menggagas wacana kebijakan tentu nya ada kajian – kajian tentang apakah kebijakan itu berbenturan dengan penyengsaraan terhadap rakyat atau tidak, jika kebijakan itu tidak berlaku adil, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu, sehingga tidak ada aroma pendzoliman yang dimaksud.

Dalam segi ekonomi, setiap pelaku usaha tidak ada yang sama dalam mencari nafkah lahiriah nya pukul berapa dan waktu nya kapan.

Ada sebagian masyarakat mencari nafkah lahiriah nya diwaktu pagi, dan ada pula diwaktu siang atau malam, sehingga disini pemerintah harus memperhatikan sisi ekonomi dan kemanusiaan juga.

Penulis meyakini semua orang khususnya seluruh umat manusia pasti mau sehat, dan tidak ada sedikit pun manusia yang mau sakit, kecuali atas kehendak Tuhan yang maha kuasa.

Pemerintah perlu dan wajib menciptakan solusi terhadap permasalahan hajat hidup orang banyak dalam pemberlakuan kebijakan PPKM ini.

Bagaimana melaksanakan kebijakan dalam sebuah aturan namun berlandaskan Pancasila. diantara nya dengan cara pemerintah wajib memberikan batuan dalam bentuk apapun, apakah bantuan dalam bentuk finansial atau sembako kepada semua masyarakat, tanpa terkecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta memberikan kebijakan soal perbankan yang berkaitan dengan lembaga keuangan.

Bantuan tersebut apakah ada batas waktu yang ditentukan, sehingga program PPKM berjalan tanpa ada suara teriakan teriakan lapar, tidak bisa membayar kredit rumah, kredit kendaraan dan lain sebagainya.

Aparat penegak hukum dilapangan dalam mengemban tugas juga jangan memperlakukan kekerasan terhadap masyarakat untuk penerapan PPKM, ini mesti tertib, aman dan bersahabat.

Dan bisa juga pemerintah baik ditingkat Provinsi, Kotamadya, Kabupaten, Kecamatan, kelurahan serta RW dan RT setempat bersama masyarakat selalu berperan aktif dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta yang terpenting kebersihan dan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat itu sendiri, agar terhindar dari wabah penyakit.

Semua bisa dijalankan dengan kegiatan apapun jikalau antara pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam menangani semua bentuk masalah kehidupan dimuka bumi ini, termasuk wabah covid 19 ini, maka atas izin Tuhan yang maha kuasa semua akan teratasi sebagai mana mestinya.

Ingatlah bahwa Allah menguji hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya.
Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 286.

Penulis hanya memberikan wacana serta saran saja dengan sebuah kebijakan harus berlandaskan Pancasila, agar jangan sampai hilang nya harmonisasi antara pemerintah/aparat dan masyarakat itu sendiri.

Tidak akan lahirnya pemerintah kalau tidak ada masyarakat (Rakyat), dan sebaliknya masyarakat juga memerlukan peran pemerintah agar terciptanya tatanan kehidupan yang baik, benar, tertib dan aman.

Penulis berharap pemerintah juga perlu ada pembatasan orang asing masuk ke Negeri sendiri, kebijakan dan peraturan pemerintah juga berlaku kepada setiap orang yang berada di Indonesia, baik WNI maupun WNA, oknum pemerintah/aparat dan oknum masyarakat.

Dalam pandangan tentang kebijakan peraturan pemerintah tentunya semua masyarakat mempunyai persepsi dan perbedaan masing-masing, namun penulis mengutip sebuah hadist yang sangat populer juga disebutkan : ”Perbedaan umatku adalah rahmat”.

Perbedaan itu tentu tidak hanya perbedaan pendapat atau pemikiran, tetapi juga perbedaan posisi, strata, ekonomi dan sebagainya. dari perbedaan inilah terjadi gerak, interaksi, dan dinamika kehidupan, dan itu semua merupakan keniscayaan. (Release)

Penulis Adalah Advokat dan Praktisi Hukum Dari Kantor Hukum BPS And Partners Wa: 082282678118

Bengkulu

Ruang Hukum Lintang Keadilan Membuka Layanan Konsultasi Hukum Gratis Bagi Warga Bengkulu

Published

on

 368 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara.

Dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketenteraman warga negara.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di indonesia tidak berjalan optimal.  karena kurangnya komitmen yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan tugasnya dengan benar.

Tidak ada penerapan pancasila dalam penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu harus mencerminkan nilai – nilai pancasila serta berkomitmen dalam sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh undang undang itu sendiri.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasahan baik pidana maupun perdata dan lain sebagainya.

Disini bersama – sama TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan,  memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus yang tepatnya berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi, karena memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum.

” BPS n Parnerts TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan, yang mana dalam hal ini memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi. karena kami memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum, ” jelas BPS

Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi langsung silahkan datang ke Alamat kami di Jalan Sungai Rupat RT/RT.023/004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, ” Imbuhnya lagi.

Bagi yang mau berkonsultasi hukum melalui layanan via wa juga akan kami layani, silahkan saja konsultasi lewat via WhatsApp di No. Hp/Wa. 0822-8267-8118.
Kami juga menerima layanan jasa bantuan hukum yang tentunya layanan jasa tersebut tidak memberatkan masyarakat itu sendiri. ” Tandasnya (Red).

Continue Reading

Bengkulu

Kantor Hukum BPS And Partners Minta APH Agar Hargai Saksi

Published

on

 400 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com – Dalam proses hukum dimana seseorang saksi sangat diperlukan dan dibutuhkan. sehingga saksi sebagai orang yang penting dalam proses hukum, saksi merupakan salah satu alat bukti, yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka hakim, dalam suatu perkara di persidangan. (18/04/2022)

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti  dalam proses pidana menurut KUHAP, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa ;

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:
Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Dari lima alat bukti yang sah ,saksi merupakan point yang pertama dalam alat bukti yang sah. Bahwa kedudukan saksi  dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan.

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus.

Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapatlah dipastikan suatu kasus akan menjadi peristiwa yang kabur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan  yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli dan Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana akan dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Sebab keterangan saksi dari sifatnya sebagai alat bukti yang utama maka keterangan saksi akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disangkal oleh terdakwa.

Jadi penulis selaku Advokat /Pengacara yang dalam hal ini ingin memberikan pandangan terhadap pentingnya peranan saksi dalam proses hukum, yang membuat kami tergerak hati untuk menyampaikan tentang pentingnya saksi untuk kita hargai selaku APH, ini menjadi sorotan besar kami terhadap sebuah peristiwa yang mana pemanggilan saksi terhadap suatu perkara tersebut saksi kurang dihargai, menimbulkan kesan bahwa saksi ini tidak mempunyai hak lindung dalam proses hukum.

Salah satu contoh untuk menghormati para saksi yang mau bersaksi mestinya dipanggil dengan surat resmi panggilan saksi oleh instansi yang membutuhkan keterangan saksi, bukan memanggil tanpa prosedur yang seyogyanya dilakukan oleh para Oknum APH, yang konon kabarnya memberikan panggilan hanya lewat komunikasi udara seluller saja dan itupun memanggil dengan sedikit nada menekan untuk saksi harus datang. namun pangilan resmi tersebut tidak dilayang sebagaimana mestinya saksi mendapatnya secara langsung.

Menilai proses pemanggilan saksi yang kurang memberikan perhatian positif terhadap aturan dan prosedur hukum yang berlaku, Sehingga disini peran APH sangat penting untuk menjalankan profesionalitasnya dalam menegakkan suatu prosedur hukum yang benar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dalam proses pemanggilan saksi, sehingga nantinya kita tidak terjebak oleh aturan-aturan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi dikemudian hari dalam tindakan apapun yang masuk dalam ranah hukum. (Rls)

Penulis : Advokat Bayu Purnomo Saputra.,S.H. 0822-8267-8118

Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 26 UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Referensi :
Internet dan surat kabar.

Continue Reading

Bengkulu

Lahirnya Pergub Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 Mengkebiri Kebebasan Pers

Published

on

 720 X dibaca

BENGKULU -NN.com – Peraturan gubernur nomor 31 tahun 2021 dikecam keras oleh jurnalis serta pemilik perusahaan media massa, pasalnya karena lahirnya pergub nomor 31 tahun 2021 saat ini menjadi polemik, sehingga membuat para ratusan jurnalis yang tergabung dalam Forum (FMMB) yang dikomandoi Anjang Sumitro melakukan Aksi damai di kantor gubernur. selasa (22/03/2022).

Mirisnya Aksi damai yang dilakukan jurnalis tersebut merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia, mengigat lahirnya pergub nomor 31 tersebut, seakan-akan mengkebiri kebebasan Pers di provinsi Bengkulu, mengenai hal itu melalui aksi demo yang dilakukan oleh forum media masa bengkulu (FMMB). Mangajukan tuntutan yang berisi

1). Cabut Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021;

2). Hapuskan Aturan Verifikasi media dan UKW Dewan Pers Dipergub No. 31 Tahun 2021 karena bertentangan dengan konstitusi amanah UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers;

3). Meminta seluruh OPD dan FKPD, se-Provinsi Bengkulu tidak berpedoman pada Pergub Nomor 31 Tahun 2021 i e f.

4). Meminta seluruh kepala Daerah se-provinsi Bengkulu untuk tidak membungkam kebebasan Pers dengan menerbitkan aturan yang sama dengan Pergub Bengkulu No 31 Tahun 2021;

5). Menolak segala bentuk pembungkaman kebebasan Pers.

Koordinator lapangan (Korlap) FMMB, Aprin Gundul (media Indonesiadetik.com) dari Kaur dalam orasinya, mengatakan kami minta Gubernur segera mencabut Pergub No 31 tersebut karena bertentangan dengan UU Pers No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.

Ia menambahkan selain mengekang kebebasan pers, Pergub tersebut juga mengancam keberlangsungan kehidupan pers yang ada di Bengkulu.

Asrin dengan lantang menyuarakan tuntutan pencabutan pergub no 31 karena ada kesenjangan dan ketidak adilan salah satunya adalah dugaan pergub cacat hukum dan tidak berdasarkan hirarki regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sangat disayangkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah ketika para wartawan melakukan aksi tolak pergub 31 tidak berada di tempat dan perwakilan FMMB hanya di terima oleh asisten II dan Plt kadis kominfo provinsi bengkulu.

Dilain sisi Aktifis Ishak Burmansyah menjelaskan yang mana tanggung jawab Dewan Pers untuk melakukan pembinaan terhadap kehidupan pers nasional tidak terjadi pada kondisi ini. Dewan Pers malah sibuk memotret media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal, mengigat amanat UU Pers bentuknya adalah hanya mendata perusahaan pers bukan memverifikasi media.

“Sebagaimana kita ketahui Dewan Pers yang merupakan sebagai lembaga independen yang didirkan untuk tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional,” jelasnya

Tambahnya terkait polemik yang terjadi saat ini maka dari itu dirinya meminta kepada gubernur untuk mencabut pergub nomor 31 tahun 2021, menurutnya pergub 31 itu akan membuat perselisihan antara jurnalis, dan bahkan bisa membuat kegaduhan.

“Saya harap kepada gubernur Bengkulu untuk segera mencabut pergub 31 tersebut, karena itu sama saja mengekibiri kebebasan Pers,” ujarnya

Sementara itu koordinator aksi demo, Anjang Sumitro mengatakan Pergub 31 telah mengkerdilkan insan Pers serta bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Ada beberapa poin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 tersebut yang dianggap begitu tidak mementingkan para insan pers dan mengekang para awak media dalam liputan sehingga membatasi ruang gerak insan pers,”ungkapnya.

Anjang berjanji jika aksi ini tidak hanya sebatas kali ini saja dan pada aksi selanjutnya mungkin akan mengerahkan massa yang lebih banyak sampai Pergub tersebut dicabut.

Lanjut koordinator aksi Anjang Sumitro mengatakan tentu kita tidak akan diam saja, kita akan memantau hingga ini benar-benar ada kejelasan, karena ini mengenai nasib warga Gubernur Bengkulu yang dijanjikan kesejahteraan.

Perlu di ketahui juga media massa adalah salah satu pilar dalam negara ini,dengan adanya Pergub tersebut akan berdampak pada perusahaan media dan profesi sebagai jurnalis di provinsi bengkulu ini. Lanjut Anjang Sumitro intinya !! karena pergub no 31 tahun 2021 ini tidak berdasarkan kan UU pers maka kita minta Gubernur Bengkulu untuk segera mencabutnya dan perlu di ketahui Peraturan Dewan Pers bukan produk hukum dan tidak bisa dijadikan rujukan hukum. ” akhir Anjang. (Rls/Tim)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!