Connect with us

Bengkulu

Ratusan Korban Penipuan Arisan Online di Kota Curup Lapor ke Law Office BPS And Partners

Published

on

 2,617 X dibaca hari ini

REJANG LEBONG I BENGKULU, Netralitasnews.com – Bayu Purnomo Saputra SH, menerima laporan warga Curup Kabupaten Rejang Lebong terkait penipuan arisan online dan investasi saham arisan yang dijalankan oleh Ayu Amelia warga air rambai Curup, Kabupaten Rejang Lebong yang mana Ayu Amelia adalah sebagai pemilik arisan online dan investasi saham bodong tersebut. Senin, (05/07/2021)

Bayu, selaku kuasa hukum para korban penipuan telah menerima info korban sebanyak kurang lebih 121 Orang, yang mana diantara anggota tersebut berbeda beda kerugiannya.

Salah satu diantaranya ada yang dirugikan sebesar Rp. 121 jutaan, dan ada yang Rp. 36 jutaan dan puluhan juta.
Jika dihitung dari keseluruhan anggota yang terkonfirmasi 121 orang tersebut, bisa saja mencapai miliaran rupiah.

” Tapi saya baru menerima data tersebut hanya beberapa anggota saja, yang mana datanya sudah lengkap itu yang saya masukkan aduannya terlebih dahulu kepihak yang berwajib Polres Kota Curup”, ” ujarnya

Dikarenakan upaya kekeluargaan sudah ditempuh, namun tidak ketemu hasil. sambungya, malah lari dari masalah, menghindar dan sekarang keberadaan nya belum diketahui jelas dimana dia berada.

Masih menurut dia, Sehingga upaya hukum inilah jalan terakhir yang kami tempuh. mungkin nanti ada gelombang berikutnya dalam hal pengaduan terhadap Ayu Amelia, saya masih menunggu data data anggota lainnya yang belum lengkap memberikan bukti-bukti tersebut, ” bebernya

Dirinya berharap, aduannya ditanggapi serius oleh pihak Kepolisian Daerah Bengkulu Polres Curup, agar para korban segera mendapatkan kepastian hukum terkait aduan ini. (Release/Red)

Alamat Pengaduan Masyarakat
Law Office
BPS And Partners
Jl.H Adam Malik No.45 Simpang Empat Pagar Dewa Bengkulu.

Bengkulu

Senator Riri : EBET Mesti Untungkan Masyarakat

Published

on

 429 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com  – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong agar seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) paling lambat pada tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBET yang digelar institusinya bersama kementerian terkait, belum lama ini.

“DPD juga meminta agar pemerintah pusat menetapkan peta jalan pengembangan EBET yang mengacu pada kebijakan energi nasional dan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tujuan untuk mendorong sektor transportasi, industri dan peralatan rumah tangga yang masih berbasis bahan bakar fosil agar beralih secara bertahap ke peralatan berbasis listrik sebagai upaya penurunan emisi karbon,” kata Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan, masyarakat mesti diuntungkan dalam pengelolaan EBET tersebut dan berhak untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan, mengajukan keberatan dan lain-lain.

“Masyarakat berhak memperoleh informasi-informasi penting berkaitan EBET ini, memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaannya, serta memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan EBET,” tegas Hj Riri Damayanti John Latief.

Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menjelaskan, pemerintah daerah juga mesti memberikan dukungan konkrit dalam pengembangan dan pengelolaan EBET di wilayahnya masing-masing.

“Salah satu dukungan penting yang dibutuhkan dari pemerintah daerah adalah pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Misalnya jangan sampai di kemudian hari malah mengakibatkan banjir dan longsor ,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang digelari Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menambahkan, ia memastikan EBET mengakomodir seluruh masukan terutama agar bagaimana upaya untuk mempercepat transisi energi dan kemudahan bagi komsumen pengguna energi terbarukan secara murah dan terjangkau.

“Hari ini harga BBM banyak dikeluhkan masyarakat. EBET harus hadir memberikan solusi. Pemerintah nggak perlu pelit dengan subsidi. Jangan sampai nanti EBET ini malah dibajak para pedagang energi fosil yang berupaya untuk mengeruk keuntungan besar atas nama penyelamatan terhadap perubahan iklim,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [YS/Net]

Continue Reading

Bengkulu

Budayakan Mediasi Maupun Musyawarah dan Mufakat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Published

on

 545 X dibaca hari ini

SELUMA l BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra., HMY., S.H.,C.Me.,CNET, yang berprofesi sebagai Advokat /Pengacara dan Mediator Non Hakim yang juga merangkap berbagai jabatan didalam organisasi, yakni selaku Wakil Ketua DPC Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Ketua DPD Gerakan Advokat Dan Aktivis (GAAS) Prov.Bengkulu, Dewan Penasehat Komunitas Sahabat Ruang Hukum Provinsi Bengkulu, Serta Dewan Penasehat Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana dalam hal ini memberikan rangsangan (stimulus) ataupun pola pikir (Mindset) kepada masyarakat agar dalam menyelesaikan persoalan ataupun pertikaian apapun bentuknya yang berkaitan dengan konflik tanah (Land conflict) hendaknya penyelesaian tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat “Deliberation and consensus” adapun juga ketika para pihak ingin dapat menyelesaikannya secara profesional dibantu oleh pihak ketiga yakni jasa mediator non hakim sebagai orang yang ditunjuk untuk menjadi penengah dan penuntun untuk dapat menyelesaiakan persoalan/ konflik tersebut bisa saja, ini juga dapat membantu pertikaian tersebut dapat terselesaiakan dengan cara yang baik dan adil, sehingga juga dapat termonitor oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai orang yang ditunjuk untuk membantu dalam menyelesaiakan persoalan/ masalah (Problem) para pihak.

Sehingga persoalan dan masalah dalam penyelesaian tersebut tidak berujung keranah pengadilan (Litigasi).

Dalam penyelesaian konflik/ perkara sengketa tanah ini dapat memberikan dampak positif terhadap peristiwa tersebut ketika pertikaian itu dapat diselesaikan secara musyawah mufakat yang dimaksud.

Dan tatkala penting lagi kasus kasus diluar ranah sengketa tanah/konflik lahan tersebut apapun yang notabenenya itu dianggap tidak tergolong/terbilang besar tingkat resiko keresahan masyarakat atau mengundang atensi secara universal dan atau “Attract National or International Attention” ini tentunya harus diselesaiakn secara hukum yang berlaku, dan itu juga tidak menutup kemungkinan ketika para pihak dapat menempuh jalur kekeluargaan, namun juga ada pertimbangan dari pihak yang berwajib mana yang seyogyanya dapat diselesaikan dan mana yang seyogyanya tidak dapat diselesaikan, itu tergantung pada kasusnya bila mengarah kekasus pidana.

Namun dalam persoalan tersebut apabila pusat perhatian publiknya “Center of public attention^ itu tidak meresahkan bagi masyarakat, maka persoalan itu penting untuk dimusyawarahkan saja secara kekeluargaan, atau mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.dan Peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang keadilan restorative justice.

Perkara yang berdampak masuk kedalam sidang pengadilan baik yang menggugat ataupun tergugat, Korban ataupun pelaku pasti kedua – duanya akan sama-sama mengeluarkan beaya, menyita waktu, pikiran dan tenaga, jadi untuk itu persoalan tersebut efektif sekali mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan.
Mediasi bisa dilakukan oleh para pihak yang melibatkan orang ketiga sebagai mediator non hakim yang bersertifikat ataupun orang yang berkompeten dibidang mediasi tersebut.

Semoga masyarakat dapat bijak dalam menempatkan persoalan konflik ditengah – tengah masyarakat untuk menempuh persoalan itu dengan cara musyawarah dan mufakat, dan optimis bisa menyelesaiakan perkara tersebut dengan cara apapun, apakah langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan dan ataukah bisa melibatkan orang ketiga sebagai penengah, semua bisa ditempuh ketika ada rasa saling menghormati serta membuang rasa ego diri kita dalam penyelesaian secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah. (Rls). (lebih…)

Continue Reading

Bengkulu

PPKHI Gelar Sumpah Advokat Angkatan Ke-5 diPengadilan Tinggi Bengkulu

Published

on

 689 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra HMY.,S.H.,C.Me memberikan ucapan selamat kepada rekan rekan yang tergabung dalam organisasi PPKHI (Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia). Jum’at (26/08/2022) pagi.

Yang mana angkatan yang Ke-5 Ini berjumlah 10 Orang peserta yang disumpah/ dilantik oleh organisasi advokat PPKHI dihotel SANTIKA Kota Bengkulu pada 25 Agustus 2022 malam jum’at kemarin, dan dilanjutkan pada jum’at pagi tanggal 26 Agustus 2022 diambil sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu.

Bayu juga mengatakan bahwa Organisasi PPKHI ini sudah ke-5 kali digelar / mengadakan pelantikan dan sumpah advokat diwilayah hukum Provinsi Bengkulu, artinya bahwa memang dibengkulu ini sangat kekurangan ataupun pun sangat dibutuhkannya kehadiran advokat/pengacara ditengah – tengah masyarakat, yang mana kebutuhan jasa pendampingan hukum semangkin meningkat drastis ditengah – tengah masyarakat.

Bayu berharap calon advokat baik yang sudah disumpah (Dilantik) ataupun yang mau akan disumpah (dilantik) nantinya memegang teguh prinsip kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan olehnya, sehingga menjaga kepercayaan (Trust) kepada klien-kliennya untuk pencapaian hukum ataupun permasalahan hukum dari kliennya bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya dengan maksimal, ” Harapnya

Lanjut dia, Bukan menjanjikan sebuah kemenangan melainkan memberikan sebuah solusi untuk mendapatkan kepastian hukum atas dasar pembuktian yang dimiliki oleh para klien tersebut.

Ini juga jangan sampai menelantarkan klien, artinya sudah dapat uang perkara tidak dikerjakan, itu tidak baik, kita semua yang berprofesi sebagai advokat harus memegang teguh title/profesi yang terhormat ini “Oficium Nobile” dan menjaga kode etik advokat dalam melaksanakan tugas profesi, dan memberikan action yang baik dimuka publik, sehingga ini bisa mencerminkan nama baik seorang advokat itu sendiri, dan secara langsung memberikan mindset masyarakat terhadap advokat bisa terjaga tanpa memikirkan hal negatif terhadap profesi advokat, ” bebernya

Bayu menambahkan pelantikan/sumpah advokat yang ke-5 ini diselenggarakan oleh DPN PPKHI, Adv. Decky Wijaya.,S.H.,M.H, Adv. Eko Febrinaldo.,S.H,Dkk.

Kegiatan Pelantikan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. (Rls/Red).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!