Connect with us

Bengkulu

Praktisi Hukum BPS And Partners, Berikan Pandangan Hukum Kepada Masyarakat Tentang UU Lalu Lintas

Published

on

 1,121 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Praktisi Hukum BPS And Partners, Berikan Pandangan Hukum Tentang Undang – Undang lalu lintas dan 

memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar barang bukti ataupun barang yang ditahan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus lakalantas itu sama sekali tidak dikenakan bileaya alias tidak dipungut beaya. karena undang undang tidak mengatur hal demikian, namun hanya saja kebijaksanaan para pemilik kendaraan tersebut kiranya hal yang wajar saja apabila ada masyarakat itu sendiri yang memaksa untuk memberikan anggaran atau beaya untuk pengambilan kendaraan dikantor polisi. Rabu (01/06/2022)

Namun disini kami dari Ruang Hukum Lintang Keadilan yang terus melayani pengaduan masyarakat secara aktif sangat menerima aduan ataupun keluhan dari masyarakat dalam berbagai keluhan terutama yang berkaitan dengan hukum, maka kami selaku Praktisi Hukum atau Advokat untuk memberikan tanggapan terkait yang baru kami dapatkan laporan salah satu warga yang mengadu kepada kami atas penebusan kendaraan dikantor polisi warga tersebut dikenakan beaya, disini salah satu warga melaporkan keluhannya kepada kami bahwasanya ia diminta uang penebusan kendaraan, dalam hal ini peristiwa tersebut terjadi pada awal puasa dia mengalami korban kecelakaan, yang sampai saat ini masih belum ada pertanggung jawaban oleh pihak yang menabrak, dan padahal ia sudah menyepakati akan membantu untuk membiayai uang tersebut, ” terangnya.

Namun sampai sekarang tidak dilakukan dan penebusan kendaraanpun dilaksanakan masing – masing pihak. dalam hal ini kami selaku Praktisi Hukum memberikan pandangan hukum terkait undang- undang lalu lintas, bahwasanya sepeda motor pada peristiwa ini merupakan barang bukti yang dapat diminta kembali oleh pemiliknya, Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

Adapun ketentuan yang juga mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 19, ” Imbuhnya

Dengan demikian, berdasarkan aturan di atas tersebut, kepada masyarakat yang mengalami kendaraannya yang berada dikantor polisi dapat meminta kembali dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik diresor mana kendaraan anda ditempatkan atau disita tersebut. ” Akhir Bayu Purnomo Saputra, SH. (@Rls BPS and Patners).

Advertisement

Bengkulu

Senator Riri : EBET Mesti Untungkan Masyarakat

Published

on

 428 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com  – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong agar seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) paling lambat pada tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBET yang digelar institusinya bersama kementerian terkait, belum lama ini.

“DPD juga meminta agar pemerintah pusat menetapkan peta jalan pengembangan EBET yang mengacu pada kebijakan energi nasional dan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tujuan untuk mendorong sektor transportasi, industri dan peralatan rumah tangga yang masih berbasis bahan bakar fosil agar beralih secara bertahap ke peralatan berbasis listrik sebagai upaya penurunan emisi karbon,” kata Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan, masyarakat mesti diuntungkan dalam pengelolaan EBET tersebut dan berhak untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan, mengajukan keberatan dan lain-lain.

“Masyarakat berhak memperoleh informasi-informasi penting berkaitan EBET ini, memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaannya, serta memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan EBET,” tegas Hj Riri Damayanti John Latief.

Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menjelaskan, pemerintah daerah juga mesti memberikan dukungan konkrit dalam pengembangan dan pengelolaan EBET di wilayahnya masing-masing.

“Salah satu dukungan penting yang dibutuhkan dari pemerintah daerah adalah pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Misalnya jangan sampai di kemudian hari malah mengakibatkan banjir dan longsor ,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang digelari Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menambahkan, ia memastikan EBET mengakomodir seluruh masukan terutama agar bagaimana upaya untuk mempercepat transisi energi dan kemudahan bagi komsumen pengguna energi terbarukan secara murah dan terjangkau.

“Hari ini harga BBM banyak dikeluhkan masyarakat. EBET harus hadir memberikan solusi. Pemerintah nggak perlu pelit dengan subsidi. Jangan sampai nanti EBET ini malah dibajak para pedagang energi fosil yang berupaya untuk mengeruk keuntungan besar atas nama penyelamatan terhadap perubahan iklim,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [YS/Net]

Continue Reading

Bengkulu

Budayakan Mediasi Maupun Musyawarah dan Mufakat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Published

on

 544 X dibaca hari ini

SELUMA l BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra., HMY., S.H.,C.Me.,CNET, yang berprofesi sebagai Advokat /Pengacara dan Mediator Non Hakim yang juga merangkap berbagai jabatan didalam organisasi, yakni selaku Wakil Ketua DPC Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Ketua DPD Gerakan Advokat Dan Aktivis (GAAS) Prov.Bengkulu, Dewan Penasehat Komunitas Sahabat Ruang Hukum Provinsi Bengkulu, Serta Dewan Penasehat Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana dalam hal ini memberikan rangsangan (stimulus) ataupun pola pikir (Mindset) kepada masyarakat agar dalam menyelesaikan persoalan ataupun pertikaian apapun bentuknya yang berkaitan dengan konflik tanah (Land conflict) hendaknya penyelesaian tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat “Deliberation and consensus” adapun juga ketika para pihak ingin dapat menyelesaikannya secara profesional dibantu oleh pihak ketiga yakni jasa mediator non hakim sebagai orang yang ditunjuk untuk menjadi penengah dan penuntun untuk dapat menyelesaiakan persoalan/ konflik tersebut bisa saja, ini juga dapat membantu pertikaian tersebut dapat terselesaiakan dengan cara yang baik dan adil, sehingga juga dapat termonitor oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai orang yang ditunjuk untuk membantu dalam menyelesaiakan persoalan/ masalah (Problem) para pihak.

Sehingga persoalan dan masalah dalam penyelesaian tersebut tidak berujung keranah pengadilan (Litigasi).

Dalam penyelesaian konflik/ perkara sengketa tanah ini dapat memberikan dampak positif terhadap peristiwa tersebut ketika pertikaian itu dapat diselesaikan secara musyawah mufakat yang dimaksud.

Dan tatkala penting lagi kasus kasus diluar ranah sengketa tanah/konflik lahan tersebut apapun yang notabenenya itu dianggap tidak tergolong/terbilang besar tingkat resiko keresahan masyarakat atau mengundang atensi secara universal dan atau “Attract National or International Attention” ini tentunya harus diselesaiakn secara hukum yang berlaku, dan itu juga tidak menutup kemungkinan ketika para pihak dapat menempuh jalur kekeluargaan, namun juga ada pertimbangan dari pihak yang berwajib mana yang seyogyanya dapat diselesaikan dan mana yang seyogyanya tidak dapat diselesaikan, itu tergantung pada kasusnya bila mengarah kekasus pidana.

Namun dalam persoalan tersebut apabila pusat perhatian publiknya “Center of public attention^ itu tidak meresahkan bagi masyarakat, maka persoalan itu penting untuk dimusyawarahkan saja secara kekeluargaan, atau mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.dan Peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang keadilan restorative justice.

Perkara yang berdampak masuk kedalam sidang pengadilan baik yang menggugat ataupun tergugat, Korban ataupun pelaku pasti kedua – duanya akan sama-sama mengeluarkan beaya, menyita waktu, pikiran dan tenaga, jadi untuk itu persoalan tersebut efektif sekali mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan.
Mediasi bisa dilakukan oleh para pihak yang melibatkan orang ketiga sebagai mediator non hakim yang bersertifikat ataupun orang yang berkompeten dibidang mediasi tersebut.

Semoga masyarakat dapat bijak dalam menempatkan persoalan konflik ditengah – tengah masyarakat untuk menempuh persoalan itu dengan cara musyawarah dan mufakat, dan optimis bisa menyelesaiakan perkara tersebut dengan cara apapun, apakah langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan dan ataukah bisa melibatkan orang ketiga sebagai penengah, semua bisa ditempuh ketika ada rasa saling menghormati serta membuang rasa ego diri kita dalam penyelesaian secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah. (Rls). (lebih…)

Continue Reading

Bengkulu

PPKHI Gelar Sumpah Advokat Angkatan Ke-5 diPengadilan Tinggi Bengkulu

Published

on

 688 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra HMY.,S.H.,C.Me memberikan ucapan selamat kepada rekan rekan yang tergabung dalam organisasi PPKHI (Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia). Jum’at (26/08/2022) pagi.

Yang mana angkatan yang Ke-5 Ini berjumlah 10 Orang peserta yang disumpah/ dilantik oleh organisasi advokat PPKHI dihotel SANTIKA Kota Bengkulu pada 25 Agustus 2022 malam jum’at kemarin, dan dilanjutkan pada jum’at pagi tanggal 26 Agustus 2022 diambil sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu.

Bayu juga mengatakan bahwa Organisasi PPKHI ini sudah ke-5 kali digelar / mengadakan pelantikan dan sumpah advokat diwilayah hukum Provinsi Bengkulu, artinya bahwa memang dibengkulu ini sangat kekurangan ataupun pun sangat dibutuhkannya kehadiran advokat/pengacara ditengah – tengah masyarakat, yang mana kebutuhan jasa pendampingan hukum semangkin meningkat drastis ditengah – tengah masyarakat.

Bayu berharap calon advokat baik yang sudah disumpah (Dilantik) ataupun yang mau akan disumpah (dilantik) nantinya memegang teguh prinsip kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan olehnya, sehingga menjaga kepercayaan (Trust) kepada klien-kliennya untuk pencapaian hukum ataupun permasalahan hukum dari kliennya bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya dengan maksimal, ” Harapnya

Lanjut dia, Bukan menjanjikan sebuah kemenangan melainkan memberikan sebuah solusi untuk mendapatkan kepastian hukum atas dasar pembuktian yang dimiliki oleh para klien tersebut.

Ini juga jangan sampai menelantarkan klien, artinya sudah dapat uang perkara tidak dikerjakan, itu tidak baik, kita semua yang berprofesi sebagai advokat harus memegang teguh title/profesi yang terhormat ini “Oficium Nobile” dan menjaga kode etik advokat dalam melaksanakan tugas profesi, dan memberikan action yang baik dimuka publik, sehingga ini bisa mencerminkan nama baik seorang advokat itu sendiri, dan secara langsung memberikan mindset masyarakat terhadap advokat bisa terjaga tanpa memikirkan hal negatif terhadap profesi advokat, ” bebernya

Bayu menambahkan pelantikan/sumpah advokat yang ke-5 ini diselenggarakan oleh DPN PPKHI, Adv. Decky Wijaya.,S.H.,M.H, Adv. Eko Febrinaldo.,S.H,Dkk.

Kegiatan Pelantikan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. (Rls/Red).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!