Connect with us

Organisasi

Terkait SK Tentang Pencabutan Keanggotaan dari Partai, Henny Verawati Angkat Bicara

Published

on

 1,015 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, netralitasnews.com Terkait SK Nomor : 1769-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2022 Tentang Pencabutan Keanggotaan Henny Verawati dari partai perindo. Henny Verawati, SE angkat bicara, Selasa, (31/05/2022) 

Henny Verawati kepada awak media di ruang VIP Pondok dua sepakat mengatakan, saya selaku anggota DPRD aktif Kabupaten Empat Lawang periode 2019-2024 dari partai perindo memberikan keterangan lengkap. sehubungan dengan SK Pencabutan saya dari partai PERINDO. SK tersebut pada tanggal 07 April 2022. namun saya hanya baru terima pada hari senin tanggal 30 mey 2022 dalam bentuk copy vi’a WhatsApp. sebelumnya tidak ada pemberitahuan secara langsung kepada saya, baik secara lisan, Wa maupun dalam bentuk surat kepada saya dari Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang maupun dari DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan. mirisnya lagi saya hanya di beritahukan melalui media, ” jelas Henny

Sampai saat ini saya belum menerima SK nomor : 1769-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/200 tanggal 7 april 2022 yang asli/tanda tangan basah. jika benar SK ini di keluarkan oleh DPP kenapa SK yang asli tidak diberikan oleh DPW kepada saya,” dirinya mempertanyakan.

Pada SK tersebut berdasarkan surat permohonan nomor : 09/W.0.1/DPW-partai Perindo/ Sumsel/II/2022 tanggal 14 februari 2022. hingga saat ini saya tidak tahu apa dasar dari permohonan surat tersebut. sehingga terbit SK nomor : 1679 pada tanggal 07 april tentang pencabutan keanggotaan saya dari partai PERINDO. anehnya, pada tanggal 25 April 2022, terbit kembali surat peringatan untuk saya dari DPW partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan nomor : 02/W.1/DPW-Partai Perindo/Sumsel/II/2022 yang ditanda tangani oleh DPW partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan Febuar Rahman, SH dan sekretaris DPW Yuseva, SH. kalau dilihat adanya terjadi kontradiksi antara surat keputusan DPP tanggal 07 april 2022 dengan surat peringatan yang di keluarkan oleh DPW partai perindo Sumatera Selatan pada tanggal 25 april 2022, ” Urainya.

Bahwa kami bertiga mendapat surat peringatan dari DPW partai perindo Sumatera Selatan pada tanggal 04 februari 2022. selanjutnya kami bertiga baru mendapatkan surat peringatan yang kedua pada tanggal 25 april 2022. kalaupun itu dikategorikan tindakan indisipliner, mengapa hanya saya saja yang mendapat SK tentang pencabutan keanggotaan saya dari partai perindo. kenapa tidak semuanya, disini sudah terlihat kejanggalan ada apa?, ” dirinya kembali menanyakan.

Kami merupakan anggota DPRD aktif Kabupaten Empat Lawang Periode 2019-2024 sekaligus sebagai dewan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang sesuai SK DPP Partai Perindo nomor : 2780-SK/DPP-PARTAI PERINDO/X/2021. Henny Verawaty, SE, sebagai wakil ketua bidang organisasi, Indra Gunawan sebagai bendahara dan Imron sebagai wakil ketua bidang hubungan antar lembaga, ” imbuhnya

Kami sebagai anggota DPRD tidak mengitervensi kebijakan partai, kami berbicara selaku dewan pengurus DPD Partai Perindo nota bene anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Periode 2019 – 2024. Kami meminta kepada ketua DPD partai Perindo Kabupaten Empat Lawang untuk di adakan rapat memetahkan langkah – langkah yang akan di ambil partai Perindo kedepan, ” pintanya.

Kami menilai terbitnya SK tentang pencabutan keanggotaan saya dari partai perindo merupakan suatu ke arogansian ketua DPW. Karena menentang secara jelas pernyataan ketua umum partai perindo pada saat acara bimtek dan silatnas ketua Umum Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo mengatakan di atas podium bahwa ” Tidak mungkin partai Perindo melakukan PAW yang tidak memiliki landasan yang baik, misalnya ada, namanya Indonesia ini luas, DPP akan mengambil langkah – langkah yang adil dan bijak dalam menyikapi permasalahan tersebut, ” imbuhnya lagi.

Kami berharap kepada DPP Partai Perindo untuk mengevaluasi kinerja DPD Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang dan kinerja DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan. supaya target perindo untuk menambah kursi dipemilu tahun 2024 dapat dicapai. ” Henny Verawati mengakhiri. (Release).

Empat Lawang

Ketua BPD Terusan Baru Tempuh Jalur Hukum Bersama GERHANA INDONESIA

Published

on

 652 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG I SUMATERA SELATAN, Netralitasnews.com – Ketua BPD Terusan baru Akan Tempuh Jalur Hukum Atas Pencatutan Namanya yang berperan serta adanya money politik pada Pilkades serentak gelombang pertama akhir bulan lalu. Senin, (17/07/2022)

Sedangkan menurut ketua BPD Terusan baru Meli Yunita Oktaviani bahwa tuduhan tersebut tidak benar adanya. berkaitan dengan perihal tersebut dirinya akan menempuh jalur hukum.

” Tuduhan tersebut tidak benar, berkaitan dengan perihal tersebut saya akan tempuh jalur hukum, ” ujarnya

Ia tidak terima atas perbuatan oknum – oknum tersebut. saya akan tuntut dengan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. saya tidak terima di tuduh yang tidak jelas karena saya tidak melakukannya, ” Tegas Meli.

Sementara itu, Ketua LSM GERHANA Indonesia DPK Kabupaten Empat Lawang juga akan segera melaporkan mantan kepala desa terusan baru Alek ke aparat penegak hukum Polres Empat Lawang, maupun aparat penuntut hukum Kejari Empat Lawang.

” Saya akan segera ambil langkah jalur hukum kepada oknum yang telah melakuan pelanggaran hukum dan undang undang. pasalnya semenjak di jabat olehnya APBN Dana Desa banyak terindikasi KKN, ” ungkap Cenci Riestan.

Ironisnya lagi imbuhnya, para oknum ini memakai KOP pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Adapun item yang kami adukan diantaranya ; Bumdes, alat perancis, tenda desa, talas bening dan banyak pembangunan yang di duga tidak memiliki surat hiba masyarakat. kita akan tidak lanjuti ke berbagai pihak atas kebobrokan oknum eks kepala desa Terusan Baru ini.

Sementara Alek Mantan kepala Desa Terusan Baru tidak dapat di konfirmasi karena memblokir. hingga berita ini ditayangkan, akan di update kembali apa bila ada hak jawab darinya. (Tim/Red).

Continue Reading

Empat Lawang

Ormas DPD – NCW adakan Aksi didepan Kantor Pemkab Empat Lawang

Published

on

 1,137 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Menjelang perhelatan tersebut beberapa elemen masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang tergabung dalam ormas DPD Nasional Corruption Watch (NCW) melakukan aksi dan menyampaikan pendapat di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. kamis (23/06/2022).

Sekitar 100 lebih massa NCW Empat Lawang mendapat pengawalan ketat dari Polres Empat Lawang khususnya saat melakukan long march dari depan RSUD Empat Lawang ke lokasi.

Di sepanjang jalan yang dilewati long march massa tak henti-hentinya mengeluarkan seruan dan mengajak masyarakat ikut Pilkades dengan tertib dan damai.

“ Marilah kita sukseskan Pilkades Serentak untuk memilih calon pemimpin dengan hati nurani, memberi tanpa harus menjual suara kepada calon yang berkantong tebal, ” ucap Ketua NCW Empat Lawang, Agustian, A.Ma, Pd.

Diapun menghimbau untuk menjadikan Pilkades serentak ini aman, nyaman, damai, kondusif dan demokratis.

“Jangan jadi bebangonyo, jangan galak mudah terhasut dan jangan pula mudah terprovokasi,” pinta Agustian.

Tak hanya elemen ormas, aksi damai ini diikuti juga oleh insan media yang bertugas di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

“ Kami Insan Pers, media cetak dan elektronik di Kabupaten Empat Lawang mendukung dan ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2022 yang aman, damai, kondusif dan demokratis, ” sebut Donal, perwakilan awak media.

Di kesempatan itu, Donal juga meminta kepada Dinas PMD Empat Lawang selaku leading sector Pilkades Serentak kali ini untuk betul-betul melaksanakan tugasnya dengan menjalankan sesuai regulasi yang berlaku.

“ Kami juga mendukung TNI-Polri menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai menghadapi Pilkades serentak tahun 2022 sehingga terwujud Empat Lawang Madani, ” sebut Donal.

Di akhir aksi setelah menunggu beberapa lama massa di temui oleh Sekda Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin ,Ap., MM.

Sekretaris Daerah mengucapkan terima kasih atas dukungan elemen ormas yang tergabung dalam NCW Empat Lawang dan insan media terhadap pelaksanaan Pilkades Serentak yang damai dan kondusif.

Ayo kita tunjukkan kepada masyarakat luar kabupaten Empat Lawang ini cerminan masyarakat kita yang menginginkan pilkades yang aman, damai dan kondusif, ” pinta Fauzan.

Diapun menyebut sudah memerintahkan Kepala Dinas PMD untuk dapat memberikan binaan kepada Panitia Pilkades.

Kemudian sudah kami sampaikan kepada Kepala Dinas PMD dan Kepala Desa agar didampingi, karena tugas yang mulia sehingga kita berikan rasa aman dan nyaman sehingga bisa menghasilkan Pilkades yang sukses. ” pungkasnya. (Release).

Continue Reading

Bengkulu

Praktisi Hukum BPS And Partners, Berikan Pandangan Hukum Kepada Masyarakat Tentang UU Lalu Lintas

Published

on

 1,354 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Praktisi Hukum BPS And Partners, Berikan Pandangan Hukum Tentang Undang – Undang lalu lintas dan 

memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar barang bukti ataupun barang yang ditahan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus lakalantas itu sama sekali tidak dikenakan bileaya alias tidak dipungut beaya. karena undang undang tidak mengatur hal demikian, namun hanya saja kebijaksanaan para pemilik kendaraan tersebut kiranya hal yang wajar saja apabila ada masyarakat itu sendiri yang memaksa untuk memberikan anggaran atau beaya untuk pengambilan kendaraan dikantor polisi. Rabu (01/06/2022)

Namun disini kami dari Ruang Hukum Lintang Keadilan yang terus melayani pengaduan masyarakat secara aktif sangat menerima aduan ataupun keluhan dari masyarakat dalam berbagai keluhan terutama yang berkaitan dengan hukum, maka kami selaku Praktisi Hukum atau Advokat untuk memberikan tanggapan terkait yang baru kami dapatkan laporan salah satu warga yang mengadu kepada kami atas penebusan kendaraan dikantor polisi warga tersebut dikenakan beaya, disini salah satu warga melaporkan keluhannya kepada kami bahwasanya ia diminta uang penebusan kendaraan, dalam hal ini peristiwa tersebut terjadi pada awal puasa dia mengalami korban kecelakaan, yang sampai saat ini masih belum ada pertanggung jawaban oleh pihak yang menabrak, dan padahal ia sudah menyepakati akan membantu untuk membiayai uang tersebut, ” terangnya.

Namun sampai sekarang tidak dilakukan dan penebusan kendaraanpun dilaksanakan masing – masing pihak. dalam hal ini kami selaku Praktisi Hukum memberikan pandangan hukum terkait undang- undang lalu lintas, bahwasanya sepeda motor pada peristiwa ini merupakan barang bukti yang dapat diminta kembali oleh pemiliknya, Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

Adapun ketentuan yang juga mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 19, ” Imbuhnya

Dengan demikian, berdasarkan aturan di atas tersebut, kepada masyarakat yang mengalami kendaraannya yang berada dikantor polisi dapat meminta kembali dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik diresor mana kendaraan anda ditempatkan atau disita tersebut. ” Akhir Bayu Purnomo Saputra, SH. (@Rls BPS and Patners).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!