Empat Lawang
Saksi Aprizal Sebut Fauzan Terima Uang Rp 26 Juta dirumah Dinas
9,140 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, MNN.Com – Sidang sebelumnya saksi Aprizal sebut serahkan uang Rp 26 juta rupiah di rumah dinas. sidang yang di gelar. Kamis (05/02/2026).
Sidang kali ini dengan terdakwa Bembi Ari Saputra ini kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Empat Lawang menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Empat Lawang, Fauzan, sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) desa se – Kabupaten Empat Lawang tahun anggaran 2022–2023.
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pitriadi, SH, MH, Fauzan membantah tudingan bahwa dirinya memfasilitasi seluruh pertemuan antara terdakwa Aprizal dengan Bupati Empat Lawang.
Ia menegaskan bahwa Aprizal menghadap langsung kepada Bupati tanpa ada fasilitasi dari dirinya.
“Tidak ada yang mulia, maksud omongan saya yang mengatakan untuk menindaklanjuti sesuai dengan memfasilitasi dengan undang-undang yang berlaku adalah, agar diberikan kajian kepada Pimpinan dari UPD teknis apakah sesuai dengan aturan atau tidak, saya perintahkan Kadis PMD bukan pada pendamping Desa, saya tidak tahu mengapa Pendamping Desa mencatut nama saya yang mulia, ” sangkal Fauzan.
Mendengar pernyataan Sekda yang terkesan menyangkal tersebut, keterangan itu langsung ditanggapi oleh terdakwa Bembi Ari Saputra.
Ia menyebut bahwa pertemuan di ruang Sekda terjadi karena undangan langsung dari Fauzan selaku Sekda.
“Kami diundang secara langsung oleh Pak Fauzan secara langsung, ketika kami ingin melakukan audiensi pasti kami bersurat secara resmi. pada saat pertemuan saya tidak pernah menyampaikan secara langsung atau mengusulkan terkait Proyek APAR ini, ” tanggapan terdakwa.
Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Bembi Ari Saputra, Amirul Husni menyampaikan bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya perbedaan keterangan antar saksi.
Menurut Amirul, pada persidangan sebelumnya saksi Aprizal mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp26 juta kepada Fauzan di rumah dinas.
“Namun hari ini, Pak Fauzan sebagai saksi justru membantah menerima uang tersebut,” kata Amirul.
Selain itu, Amirul juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan sebelumnya Kepala BPMD menyatakan pihak yang memiliki kepentingan dan memberikan perintah dalam perkara ini adalah Sekda Empat Lawang.
Pernyataan tersebut kembali dibantah oleh Fauzan saat memberikan keterangan di persidangan.
“ Karena ada perbedaan keterangan yang sangat mendasar, kami meminta majelis hakim untuk melakukan konfrontasi saksi, dan permohonan itu telah dikabulkan,” tegasnya. (@TIM).
BANNER
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H I Minal ‘Aidin Wal-Faaizin Mohon Ma’af Lahir dan Batin
6,686 X dibaca hari ini










Empat Lawang
Diduga Propam Polda Buta Tuli, LP Kasus Hilang ditelan Alam
6,435 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Diduga Propam Polda Sumatera Selatan buta dan tuli. pasalnya beberapa kasus di Empat Lawang tentang diduga keras betapa bobroknya citra kepolisian tidak ada tindak lanjut dari Propam Polda, sehingga timbul pertanyaan publik ada apa ?
Sementara langkah hukum yang ditempuh oleh Kantor Hukum Riski Aprendi, SH, Patners bersama Saipudin Zahri, SH., MH., M Daud Dahlan, SH., MH., M Maulana Kusuma ,W, SH., MH., atas kuasa Jimi Suganda, warga Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan luncur tuk melapor ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Selatan.
Diketahui yang mana sebelumnya memicu reaksi beragam dari kalangan awak media aktivia serta masyarakat di Kabupaten Empat Lawang.
Meski empat pengacara dan enam saksi saat ini dikabarkan telah berada di Palembang untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan salah tangkap, nada pesimisme justru mencuat kuat di lapangan.
Sejumlah awak media lokal meragukan laporan tersebut akan membuahkan sanksi tegas bagi oknum polisi di jajaran Polres Empat Lawang.
Sikap skeptis ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasar pada rentetan kasus serupa yang hilang begitu saja tanpa kejelasan sanksi tegas.
Ketidakpercayaan publik, khususnya dari kalangan pemantau hukum dan media, berakar dari beberapa insiden menonjol dalam beberapa bulan terakhir yang juga ditangani oleh Propam Polda Sumsel yang tidak ada kejelasan.
Seperti beberapa kasus berikut ini ;
1. Kasus penembakan kedua kaki terduga pelaku kejahatan (Bintang bin Cik Umin) warga Tangga Rasa, Kecamatan Sikap Dalam yang sudah dalam kondisi tangan terborgol.
Tindakan ini dinilai melanggar prosedur standar (SOP), namun hingga kini belum ada rilis resmi mengenai sanksi etik maupun pidana bagi pelakunya.
2. Kasus penggerebekan judi sabung ayam di Desa Karang Are, Kecamatan Talang Padang yang diduga berakhir dengan pembebasan oknum pemain. hal ini memicu tanda tanya besar mengenai integritas penegakan hukum.
3. Laporan mengenai dugaan (pung-li) dalam penanganan aksi balap liar di Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang yang juga sempat bergulir ke meja Propam, namun hasilnya tetap gelap.
”Berkaca pada kasus-kasus sebelumnya. bahkan sudah berulang kali oknum di Polres Empat Lawang diperiksa Polda, tapi hasilnya selalu tidak jelas, apakah ada indikasi bermain mata atau 86 ?
Kita belum tahu.
Oknum Polisi seolah tetap aman dan lolos dari jeratan etik maupun pidana,” ujar salah seorang jurnalis senior di Empat Lawang yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini menjadi sorotan. karena menyangkut dugaan salah tangkap dan penganiayaan yang mencederai hak asasi warga sipil bernama Jimi Suganda pada Minggu (08/03) yang dituduh merampas motor dua hari sebelum ditangkap.
Publik kini menunggu, apakah laporan Jimi Suganda akan menjadi titik balik dan terang bagi transparansi di internal POLRI, atau justru menambah daftar panjang kasus yang berakhir dengan penyelesaian internal tanpa keadilan bagi korban.
Bagi awak media di Empat Lawang, tanpa adanya pengumuman sanksi yang transparan dan nyata, sulit untuk menghapus stigma bahwa laporan ke Propam hanyalah formalitas administratif belaka.
yang artinya oknum Propam Polda terkesan buta tuli, ” punya mata tapi tidak melihat, punya kuping tapi tidak mendengar”.
Apakah laporan kali ini akan ada titik terang tindak lanjut sesuai prosedur hukum atau hanyalah akan membuang energi belaka.
Selanjutnya kita kan coba bertanya kepada rumput yang bergoyang.
Kawan coba dengar apa jawabnya
Ketika ia kutanya mengapa ??
(@TIM).
Empat Lawang
Unit Pidum Satreskrim dilaporkan ke Propam Mabes POLRI
6,751 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Dugaan kasus salah tangkap yang melibatkan aparat kepolisian kembali mencuat di Kabupaten Empat Lawang.
Seorang warga bernama Jimi Suganda melalui tim kuasa hukumnya resmi melaporkan oknum anggota Unit Pidana Umum (PIDUM) Satreskrim Polres Empat Lawang ke Divisi Propam MABES POLRI.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa salah penangkapan serta dugaan tindakan kekerasan saat proses penangkapan berlangsung. pengaduan itu disampaikan melalui layanan pengaduan online Propam Polri (09/03/2026).
Kuasa hukum korban, Riski Aprendi SH, mengatakan laporan telah teregistrasi dengan nomor pengaduan 260309000064.
Saat ini pihaknya menunggu tindak lanjut dari Divisi Propam Polri untuk memproses laporan tersebut.
Menurutnya, tim kuasa hukum berharap laporan itu dapat ditangani secara profesional, objektif, dan transparan.
Mereka juga meminta agar oknum aparat yang diduga melanggar prosedur hukum dapat diperiksa sesuai aturan yang berlaku.
Kasus ini bermula saat Jimi Suganda diduga terlibat dalam perkara perampokan yang sedang ditangani oleh Unit Pidum Satreskrim Polres Empat Lawang. Namun pihak kuasa hukum menilai klien mereka menjadi korban salah tangkap.
Riski menjelaskan bahwa kliennya memiliki alibi kuat saat peristiwa perampokan terjadi. Jimi disebut sedang bekerja di proyek konstruksi bersama Kepala Desa Muara Danau, Agung, yang menjadi saksi kunci dalam perkara tersebut.
Meski memiliki alibi, tim opsnal Satreskrim Polres Empat Lawang tetap menjemput Jimi dari kediamannya pada Minggu sore. Kuasa hukum menilai proses penangkapan tersebut janggal karena keluarga korban mengaku tidak pernah diperlihatkan surat penangkapan.
Pihak kuasa hukum berharap Divisi Propam Polri dapat mengusut laporan tersebut secara objektif dan menyeluruh. Mereka juga meminta agar kejadian ini menjadi evaluasi bagi aparat kepolisian agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, Kanit Pidum Polres Empat Lawang Ipda Yulius saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan keterangan keluarga korban yang masih di bawah umur serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan langkah hukum yang ditempuh oleh pihak kuasa hukum. “Silakan saja, itu hak mereka.
Saat penangkapan situasi di lapangan cukup dramatis sehingga sempat terjadi kegaduhan dan anggota kami harus menghalau warga yang hendak main hakim sendiri,” Tukasnya. (@TIM).
-
Bengkulu5 tahun agoLSM PKN Laporkan Perbuatan Melawan Hukum, Dugaan Korupsi DD Dusun Sawah Ke Kejari
-
Empat Lawang4 tahun agoPjs. Kepala Desa Aur Gading diduga Tabrak Permendagri no 67 Tahun 2017
-
Empat Lawang4 bulan agoUPTD Puskesmas Tebing Tinggi Selengggarakan Kegiatan Pemicuan dan Pendampingan Pilar 1 STBM
-
Empat Lawang5 tahun agoDi duga Dana Rehab SMP Negeri 1 Pobar Jadi Ajang Korupsi, APH di Minta Bertindak
-
Empat Lawang5 tahun agoInspektorat Akan Turun Lapangan, Uji Petik Dugaan Pemotongan BLT DD Suka Dana
-
Empat Lawang2 bulan agoBupati Joncik Pembina Upacara Peringatan HAB ke – 80 Kemenag RI
-
Empat Lawang7 bulan agoAtlet IPSI Empat Lawang Raih 5 Besar pada Pencak Silat Road TO PON Sum-Sel
-
Advertorial5 tahun agoDEWAN PENDIDIKAN Empat Lawang Kunjungi SMPN 1 Ulu Musi, ini Penyebabnya
