Connect with us

Bengkulu

Tokoh Dunia, Aung San Suu Kyi “PERDAMAIAN” Tujuan IDEAL yang Tak Bisa di Ganggu Gugat

Published

on

 1,389 X dibaca

BENGKULU I Netralitasnews.com – Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan Negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

Afirmasi sebuah Negara hukum di Indonesia ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Konsekuensi logis dari adanya Negara hukum adalah segalanya harus didasarkan atas hukum yang ada.

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Karena hukum dalam sebuah Negara ini tentunya tidak terlepas dari adanya aparat penegak hukum.

Dengan demikian, hukum ini dapat terlaksana dengan baik jika didukung dengan adanya pihak-pihak yang mampu untuk mengawasi terlaksananya hukum tersebut.

Oleh sebab itu disinilah dibutuhkan adanya peran aparat penegak hukum (APH) yang mampu menegakkan hukum yang mana sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai sebuah keadilan.

Perlu diketahui bahwa POLRI mempunyai hak khusus, disebut diskresi sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi ”Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Penilaian hukum tersebut bisa saja mempunyai kategori-kategori tertentu terhadap perkara tersebut, ini memang kita maklumi ketika proses Restorative Justice dikesampingkan apabila perkara tersebut memberikan atensi yang cukup besar dan luas terhadap masyarakat itu sendiri.

Restorative Justice merupakan langkah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku agar dapat memperbaiki diri dan sadar akan hukum itu sendiri.

Adapun wacana dari pemerintah, Menkopolhukam Mahfud MD berencana menghilangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di level kepolisian sektor (Polsek) tingkat kecamatan.

Seperti kebijakan lain, usul ini disambut baik beberapa pihak, lainnya memberi beberapa catatan. Namun yang diwacanakannya adalah ingin menghapus salah satu point fungsi Kapolsek.

Sedangkan tugas polsek diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Nomor 23 Tahun 2010.

Aturan tersebut juga mengatur tugas dan fungsi kepolisian sektor ( Polsek )
Pada pasal 78, disebutkan Polsek bertugas menyelenggarakan, “Keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menjalankan tugas itu, menurut pasal 79, polsek menyelenggarakan fungsi, di antaranya, “Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan”, “Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan”, “Pengamanan kegiatan masyarakat”, serta, “Penyelidikan hingga penyidikan tindak pidana”.

Fungsi yang disebut terakhirlah yang mau dihapus Mahfud MD.

Program Kapolri dizaman Tito Karnavian juga menerapkan sistem Restorative Justice dikalangan bawah. Dalam menjalankan sistem Restorative Justice dalam penyelesaian perkara yang menurut hemat saya mempunyai nilai-nilai keadilan yang sifatnya mengarah ke arah kekeluargaan. adapun program Kapolri yang baru ini juga menegaskan bahwa penerapan Restorative Justice ini sangat ampuh dalam menyelesaikan masalah.

Kapolri mengatakan bahwa pihak kepolisian harus menilai bahwa hukum bukan hanya mencari kepastian saja, namun hukum itu harus mencapai keadilan, keadilan yang dimaksud dalam konteks penyelesaian masalah diluar ranah hukum, bukan diproses dalam hukum, melainkan mencari solusi agar masalah tersebut adakalanya bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, asalkan tidak saling dirugikan sesuai konsensus yang dijanjikan oleh para pihak.

Kapolri juga memberikan contoh kasus diantaranya, maling – maling kecil, anak melaporkan orang tuanya dan hal lainnya yang mana tentunya hal ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang mempunyai hubungan hukum itu sendiri.

Sabda Rasulullah SAW, Jika hari kiamat tiba terdengarlah suara panggilan “Manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya?” Datanglah kamu kepada Tuhan-mu dan terimalah pahala-pahalamu. dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk syurga. (HR Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas r.a.)

Adapun kutipan dari salah satu tokoh Dunia Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa, Perdamaian adalah tujuan ideal yang tak bisa diganggu gugat oleh pemerintahan atau bangsa mana pun, termasuk mereka yang gemar berperang sekalipun”.

Dalam hal ini, berkaitan dengan penerapan Restorative Justice yang memang itu sudah lama diwacanakan ataupun dijalankan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, pihak kepolisian, dan terkhusus para pengacara itu sendiri.

Semoga kita kedepan sebagai penegak hukum semakin jeli dalam memilah dan memilih yang mana yang bisa kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Maka kita jalankan, jangan sampai persoalan yang kecil kita Besar besarkan.

Tidak perlu tegas menuntut agar masalah harus diproses secara hukum, namun kita kembali menerapkan sistem kekeluargaan, agar terciptanya rasa keadilan yang mendorong kita kearah rasa kemanusiaan yang saling maaf memaafkan.

Oleh : Bayu Purnomo Saputra, SH (Advokat/Praktisi Hukum) Provinsi Bengkulu.

Bengkulu

Ruang Hukum Lintang Keadilan Membuka Layanan Konsultasi Hukum Gratis Bagi Warga Bengkulu

Published

on

 349 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara.

Dengan kata lain hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketenteraman warga negara.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum di indonesia tidak berjalan optimal.  karena kurangnya komitmen yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan tugasnya dengan benar.

Tidak ada penerapan pancasila dalam penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu harus mencerminkan nilai – nilai pancasila serta berkomitmen dalam sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh undang undang itu sendiri.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, penganiayaan, pengeroyokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasahan baik pidana maupun perdata dan lain sebagainya.

Disini bersama – sama TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan,  memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus yang tepatnya berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi, karena memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum.

” BPS n Parnerts TIM Ruang Hukum Lintang Keadilan, yang mana dalam hal ini memberikan ruang kepada masyarakat diseluruh Indonesia terkhusus berdomisili diwilayah Provinsi Bengkulu untuk tidak khawatir lagi ketika berbenturan dengan permasalahan hukum yang terjadi. karena kami memfasilitasi layanan konsultasi hukum gratis bagi warga yang ingin berkonsultasi terkait dengan hukum, ” jelas BPS

Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi langsung silahkan datang ke Alamat kami di Jalan Sungai Rupat RT/RT.023/004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, ” Imbuhnya lagi.

Bagi yang mau berkonsultasi hukum melalui layanan via wa juga akan kami layani, silahkan saja konsultasi lewat via WhatsApp di No. Hp/Wa. 0822-8267-8118.
Kami juga menerima layanan jasa bantuan hukum yang tentunya layanan jasa tersebut tidak memberatkan masyarakat itu sendiri. ” Tandasnya (Red).

Continue Reading

Bengkulu

Kantor Hukum BPS And Partners Minta APH Agar Hargai Saksi

Published

on

 385 X dibaca

BENGKULU, Netralitasnews.com – Dalam proses hukum dimana seseorang saksi sangat diperlukan dan dibutuhkan. sehingga saksi sebagai orang yang penting dalam proses hukum, saksi merupakan salah satu alat bukti, yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka hakim, dalam suatu perkara di persidangan. (18/04/2022)

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti  dalam proses pidana menurut KUHAP, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa ;

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:
Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Dari lima alat bukti yang sah ,saksi merupakan point yang pertama dalam alat bukti yang sah. Bahwa kedudukan saksi  dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan.

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus.

Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapatlah dipastikan suatu kasus akan menjadi peristiwa yang kabur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan  yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli dan Peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses perkara pidana akan dapat mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Sebab keterangan saksi dari sifatnya sebagai alat bukti yang utama maka keterangan saksi akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disangkal oleh terdakwa.

Jadi penulis selaku Advokat /Pengacara yang dalam hal ini ingin memberikan pandangan terhadap pentingnya peranan saksi dalam proses hukum, yang membuat kami tergerak hati untuk menyampaikan tentang pentingnya saksi untuk kita hargai selaku APH, ini menjadi sorotan besar kami terhadap sebuah peristiwa yang mana pemanggilan saksi terhadap suatu perkara tersebut saksi kurang dihargai, menimbulkan kesan bahwa saksi ini tidak mempunyai hak lindung dalam proses hukum.

Salah satu contoh untuk menghormati para saksi yang mau bersaksi mestinya dipanggil dengan surat resmi panggilan saksi oleh instansi yang membutuhkan keterangan saksi, bukan memanggil tanpa prosedur yang seyogyanya dilakukan oleh para Oknum APH, yang konon kabarnya memberikan panggilan hanya lewat komunikasi udara seluller saja dan itupun memanggil dengan sedikit nada menekan untuk saksi harus datang. namun pangilan resmi tersebut tidak dilayang sebagaimana mestinya saksi mendapatnya secara langsung.

Menilai proses pemanggilan saksi yang kurang memberikan perhatian positif terhadap aturan dan prosedur hukum yang berlaku, Sehingga disini peran APH sangat penting untuk menjalankan profesionalitasnya dalam menegakkan suatu prosedur hukum yang benar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dalam proses pemanggilan saksi, sehingga nantinya kita tidak terjebak oleh aturan-aturan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi dikemudian hari dalam tindakan apapun yang masuk dalam ranah hukum. (Rls)

Penulis : Advokat Bayu Purnomo Saputra.,S.H. 0822-8267-8118

Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 26 UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Referensi :
Internet dan surat kabar.

Continue Reading

Bengkulu

Lahirnya Pergub Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 Mengkebiri Kebebasan Pers

Published

on

 705 X dibaca

BENGKULU -NN.com – Peraturan gubernur nomor 31 tahun 2021 dikecam keras oleh jurnalis serta pemilik perusahaan media massa, pasalnya karena lahirnya pergub nomor 31 tahun 2021 saat ini menjadi polemik, sehingga membuat para ratusan jurnalis yang tergabung dalam Forum (FMMB) yang dikomandoi Anjang Sumitro melakukan Aksi damai di kantor gubernur. selasa (22/03/2022).

Mirisnya Aksi damai yang dilakukan jurnalis tersebut merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia, mengigat lahirnya pergub nomor 31 tersebut, seakan-akan mengkebiri kebebasan Pers di provinsi Bengkulu, mengenai hal itu melalui aksi demo yang dilakukan oleh forum media masa bengkulu (FMMB). Mangajukan tuntutan yang berisi

1). Cabut Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021;

2). Hapuskan Aturan Verifikasi media dan UKW Dewan Pers Dipergub No. 31 Tahun 2021 karena bertentangan dengan konstitusi amanah UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers;

3). Meminta seluruh OPD dan FKPD, se-Provinsi Bengkulu tidak berpedoman pada Pergub Nomor 31 Tahun 2021 i e f.

4). Meminta seluruh kepala Daerah se-provinsi Bengkulu untuk tidak membungkam kebebasan Pers dengan menerbitkan aturan yang sama dengan Pergub Bengkulu No 31 Tahun 2021;

5). Menolak segala bentuk pembungkaman kebebasan Pers.

Koordinator lapangan (Korlap) FMMB, Aprin Gundul (media Indonesiadetik.com) dari Kaur dalam orasinya, mengatakan kami minta Gubernur segera mencabut Pergub No 31 tersebut karena bertentangan dengan UU Pers No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.

Ia menambahkan selain mengekang kebebasan pers, Pergub tersebut juga mengancam keberlangsungan kehidupan pers yang ada di Bengkulu.

Asrin dengan lantang menyuarakan tuntutan pencabutan pergub no 31 karena ada kesenjangan dan ketidak adilan salah satunya adalah dugaan pergub cacat hukum dan tidak berdasarkan hirarki regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sangat disayangkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah ketika para wartawan melakukan aksi tolak pergub 31 tidak berada di tempat dan perwakilan FMMB hanya di terima oleh asisten II dan Plt kadis kominfo provinsi bengkulu.

Dilain sisi Aktifis Ishak Burmansyah menjelaskan yang mana tanggung jawab Dewan Pers untuk melakukan pembinaan terhadap kehidupan pers nasional tidak terjadi pada kondisi ini. Dewan Pers malah sibuk memotret media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal, mengigat amanat UU Pers bentuknya adalah hanya mendata perusahaan pers bukan memverifikasi media.

“Sebagaimana kita ketahui Dewan Pers yang merupakan sebagai lembaga independen yang didirkan untuk tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional,” jelasnya

Tambahnya terkait polemik yang terjadi saat ini maka dari itu dirinya meminta kepada gubernur untuk mencabut pergub nomor 31 tahun 2021, menurutnya pergub 31 itu akan membuat perselisihan antara jurnalis, dan bahkan bisa membuat kegaduhan.

“Saya harap kepada gubernur Bengkulu untuk segera mencabut pergub 31 tersebut, karena itu sama saja mengekibiri kebebasan Pers,” ujarnya

Sementara itu koordinator aksi demo, Anjang Sumitro mengatakan Pergub 31 telah mengkerdilkan insan Pers serta bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Ada beberapa poin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021 tersebut yang dianggap begitu tidak mementingkan para insan pers dan mengekang para awak media dalam liputan sehingga membatasi ruang gerak insan pers,”ungkapnya.

Anjang berjanji jika aksi ini tidak hanya sebatas kali ini saja dan pada aksi selanjutnya mungkin akan mengerahkan massa yang lebih banyak sampai Pergub tersebut dicabut.

Lanjut koordinator aksi Anjang Sumitro mengatakan tentu kita tidak akan diam saja, kita akan memantau hingga ini benar-benar ada kejelasan, karena ini mengenai nasib warga Gubernur Bengkulu yang dijanjikan kesejahteraan.

Perlu di ketahui juga media massa adalah salah satu pilar dalam negara ini,dengan adanya Pergub tersebut akan berdampak pada perusahaan media dan profesi sebagai jurnalis di provinsi bengkulu ini. Lanjut Anjang Sumitro intinya !! karena pergub no 31 tahun 2021 ini tidak berdasarkan kan UU pers maka kita minta Gubernur Bengkulu untuk segera mencabutnya dan perlu di ketahui Peraturan Dewan Pers bukan produk hukum dan tidak bisa dijadikan rujukan hukum. ” akhir Anjang. (Rls/Tim)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!