Connect with us

Bengkulu

Tokoh Dunia, Aung San Suu Kyi “PERDAMAIAN” Tujuan IDEAL yang Tak Bisa di Ganggu Gugat

Redaksi

Published

on

 967 x dibaca

BENGKULU I Netralitasnews.com – Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan Negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

Afirmasi sebuah Negara hukum di Indonesia ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Konsekuensi logis dari adanya Negara hukum adalah segalanya harus didasarkan atas hukum yang ada.

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Karena hukum dalam sebuah Negara ini tentunya tidak terlepas dari adanya aparat penegak hukum.

Dengan demikian, hukum ini dapat terlaksana dengan baik jika didukung dengan adanya pihak-pihak yang mampu untuk mengawasi terlaksananya hukum tersebut.

Oleh sebab itu disinilah dibutuhkan adanya peran aparat penegak hukum (APH) yang mampu menegakkan hukum yang mana sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai sebuah keadilan.

Perlu diketahui bahwa POLRI mempunyai hak khusus, disebut diskresi sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi ”Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Penilaian hukum tersebut bisa saja mempunyai kategori-kategori tertentu terhadap perkara tersebut, ini memang kita maklumi ketika proses Restorative Justice dikesampingkan apabila perkara tersebut memberikan atensi yang cukup besar dan luas terhadap masyarakat itu sendiri.

Restorative Justice merupakan langkah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku agar dapat memperbaiki diri dan sadar akan hukum itu sendiri.

Adapun wacana dari pemerintah, Menkopolhukam Mahfud MD berencana menghilangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di level kepolisian sektor (Polsek) tingkat kecamatan.

Seperti kebijakan lain, usul ini disambut baik beberapa pihak, lainnya memberi beberapa catatan. Namun yang diwacanakannya adalah ingin menghapus salah satu point fungsi Kapolsek.

Sedangkan tugas polsek diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Nomor 23 Tahun 2010.

Aturan tersebut juga mengatur tugas dan fungsi kepolisian sektor ( Polsek )
Pada pasal 78, disebutkan Polsek bertugas menyelenggarakan, “Keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menjalankan tugas itu, menurut pasal 79, polsek menyelenggarakan fungsi, di antaranya, “Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan”, “Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan”, “Pengamanan kegiatan masyarakat”, serta, “Penyelidikan hingga penyidikan tindak pidana”.

Fungsi yang disebut terakhirlah yang mau dihapus Mahfud MD.

Program Kapolri dizaman Tito Karnavian juga menerapkan sistem Restorative Justice dikalangan bawah. Dalam menjalankan sistem Restorative Justice dalam penyelesaian perkara yang menurut hemat saya mempunyai nilai-nilai keadilan yang sifatnya mengarah ke arah kekeluargaan. adapun program Kapolri yang baru ini juga menegaskan bahwa penerapan Restorative Justice ini sangat ampuh dalam menyelesaikan masalah.

Kapolri mengatakan bahwa pihak kepolisian harus menilai bahwa hukum bukan hanya mencari kepastian saja, namun hukum itu harus mencapai keadilan, keadilan yang dimaksud dalam konteks penyelesaian masalah diluar ranah hukum, bukan diproses dalam hukum, melainkan mencari solusi agar masalah tersebut adakalanya bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, asalkan tidak saling dirugikan sesuai konsensus yang dijanjikan oleh para pihak.

Kapolri juga memberikan contoh kasus diantaranya, maling – maling kecil, anak melaporkan orang tuanya dan hal lainnya yang mana tentunya hal ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang mempunyai hubungan hukum itu sendiri.

Sabda Rasulullah SAW, Jika hari kiamat tiba terdengarlah suara panggilan “Manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya?” Datanglah kamu kepada Tuhan-mu dan terimalah pahala-pahalamu. dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk syurga. (HR Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas r.a.)

Adapun kutipan dari salah satu tokoh Dunia Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa, Perdamaian adalah tujuan ideal yang tak bisa diganggu gugat oleh pemerintahan atau bangsa mana pun, termasuk mereka yang gemar berperang sekalipun”.

Dalam hal ini, berkaitan dengan penerapan Restorative Justice yang memang itu sudah lama diwacanakan ataupun dijalankan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, pihak kepolisian, dan terkhusus para pengacara itu sendiri.

Semoga kita kedepan sebagai penegak hukum semakin jeli dalam memilah dan memilih yang mana yang bisa kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Maka kita jalankan, jangan sampai persoalan yang kecil kita Besar besarkan.

Tidak perlu tegas menuntut agar masalah harus diproses secara hukum, namun kita kembali menerapkan sistem kekeluargaan, agar terciptanya rasa keadilan yang mendorong kita kearah rasa kemanusiaan yang saling maaf memaafkan.

Oleh : Bayu Purnomo Saputra, SH (Advokat/Praktisi Hukum) Provinsi Bengkulu.

Advertisement Enter ad code here