Connect with us

Bengkulu

Tokoh Dunia, Aung San Suu Kyi “PERDAMAIAN” Tujuan IDEAL yang Tak Bisa di Ganggu Gugat

Published

on

 2,061 X dibaca hari ini

BENGKULU I Netralitasnews.com – Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didasarkan atas hukum (Rechtsstaats), bukan Negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat).

Afirmasi sebuah Negara hukum di Indonesia ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Konsekuensi logis dari adanya Negara hukum adalah segalanya harus didasarkan atas hukum yang ada.

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Karena hukum dalam sebuah Negara ini tentunya tidak terlepas dari adanya aparat penegak hukum.

Dengan demikian, hukum ini dapat terlaksana dengan baik jika didukung dengan adanya pihak-pihak yang mampu untuk mengawasi terlaksananya hukum tersebut.

Oleh sebab itu disinilah dibutuhkan adanya peran aparat penegak hukum (APH) yang mampu menegakkan hukum yang mana sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai sebuah keadilan.

Perlu diketahui bahwa POLRI mempunyai hak khusus, disebut diskresi sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi ”Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Penilaian hukum tersebut bisa saja mempunyai kategori-kategori tertentu terhadap perkara tersebut, ini memang kita maklumi ketika proses Restorative Justice dikesampingkan apabila perkara tersebut memberikan atensi yang cukup besar dan luas terhadap masyarakat itu sendiri.

Restorative Justice merupakan langkah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku agar dapat memperbaiki diri dan sadar akan hukum itu sendiri.

Adapun wacana dari pemerintah, Menkopolhukam Mahfud MD berencana menghilangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di level kepolisian sektor (Polsek) tingkat kecamatan.

Seperti kebijakan lain, usul ini disambut baik beberapa pihak, lainnya memberi beberapa catatan. Namun yang diwacanakannya adalah ingin menghapus salah satu point fungsi Kapolsek.

Sedangkan tugas polsek diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Nomor 23 Tahun 2010.

Aturan tersebut juga mengatur tugas dan fungsi kepolisian sektor ( Polsek )
Pada pasal 78, disebutkan Polsek bertugas menyelenggarakan, “Keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menjalankan tugas itu, menurut pasal 79, polsek menyelenggarakan fungsi, di antaranya, “Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan”, “Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan”, “Pengamanan kegiatan masyarakat”, serta, “Penyelidikan hingga penyidikan tindak pidana”.

Fungsi yang disebut terakhirlah yang mau dihapus Mahfud MD.

Program Kapolri dizaman Tito Karnavian juga menerapkan sistem Restorative Justice dikalangan bawah. Dalam menjalankan sistem Restorative Justice dalam penyelesaian perkara yang menurut hemat saya mempunyai nilai-nilai keadilan yang sifatnya mengarah ke arah kekeluargaan. adapun program Kapolri yang baru ini juga menegaskan bahwa penerapan Restorative Justice ini sangat ampuh dalam menyelesaikan masalah.

Kapolri mengatakan bahwa pihak kepolisian harus menilai bahwa hukum bukan hanya mencari kepastian saja, namun hukum itu harus mencapai keadilan, keadilan yang dimaksud dalam konteks penyelesaian masalah diluar ranah hukum, bukan diproses dalam hukum, melainkan mencari solusi agar masalah tersebut adakalanya bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, asalkan tidak saling dirugikan sesuai konsensus yang dijanjikan oleh para pihak.

Kapolri juga memberikan contoh kasus diantaranya, maling – maling kecil, anak melaporkan orang tuanya dan hal lainnya yang mana tentunya hal ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang mempunyai hubungan hukum itu sendiri.

Sabda Rasulullah SAW, Jika hari kiamat tiba terdengarlah suara panggilan “Manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya?” Datanglah kamu kepada Tuhan-mu dan terimalah pahala-pahalamu. dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk syurga. (HR Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas r.a.)

Adapun kutipan dari salah satu tokoh Dunia Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa, Perdamaian adalah tujuan ideal yang tak bisa diganggu gugat oleh pemerintahan atau bangsa mana pun, termasuk mereka yang gemar berperang sekalipun”.

Dalam hal ini, berkaitan dengan penerapan Restorative Justice yang memang itu sudah lama diwacanakan ataupun dijalankan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, pihak kepolisian, dan terkhusus para pengacara itu sendiri.

Semoga kita kedepan sebagai penegak hukum semakin jeli dalam memilah dan memilih yang mana yang bisa kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Maka kita jalankan, jangan sampai persoalan yang kecil kita Besar besarkan.

Tidak perlu tegas menuntut agar masalah harus diproses secara hukum, namun kita kembali menerapkan sistem kekeluargaan, agar terciptanya rasa keadilan yang mendorong kita kearah rasa kemanusiaan yang saling maaf memaafkan.

Oleh : Bayu Purnomo Saputra, SH (Advokat/Praktisi Hukum) Provinsi Bengkulu.

Bengkulu

Diduga Pihak Perangkat Desa Lalai, BLT DD Durian Lebar Terkesan Menyalahi Aturan

Published

on

 442 X dibaca hari ini

BENGKULU TENGAH , Netralitasnews.com – Diduga Pihak Perangkat Desa Lalai, BLT DD Durian Lebar Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Terkesan Menyalahi Aturan

Advokat Bayu Purnomo Saputra, HMY.,S.H.,C.Me.,CPS.,CNET.,C.Ext.,C.FLS.,C.FTax.,CTA.,CTT.,CTP.Mendapatkan laporan dari seorang warga yang berdomisili di Desa Tersebut berinisial “IT” mengaku bahwa dana BLT yang seharusnya dia terima. namun tidak dapat menerima, dan dianggap telah diberikan atau menerima. dikarenakan pihak perangkat desa sudah memberikan dana BLT tersebut kepada pihak lain yang tidak ada hubungan khusus apapun kepada pihak yang berhak menerima dana BLT tersebut, ” akunya

Dalam hal ini, Bpk. “IT” pada saat mau meminta dana BLT tersebut, akan tetapi pihak kantor desa “Perangkat Desa” telah menyampaikan dana tersebut sudah di berikan kepada pihak lain, bukti pengambilan sudah ada dan pihak perangkat desa Durian Lebar hanya meminta kepada pihak yang mengambil dana tersebut hanya membuat pernyataan terkait pengambilan dana itu. tanpa menanyakan apakah ada surat kuasa atau meminta pihak yang yang mengambil dana BLT untuk dapat menghubungi pihak yang sah menerima dana BLT itu, ” bebernya

Bayu menyampaikan bahwa dalam hal ini, pihak perangkat desa tersebut telah menyalahi aturan / prosedur yang mana kita ketahui bahwa kepanjangan dari BLT tersebut adalah “Bantuan Langsung Tunai” Artinya dana tersebut harus diberikan langsung kepada sipenerima dana BLT yakni keluarga penerima manpaat (KPM), atau kata lain dapat dikuasakan dan atau dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang sah menerima dana BLT itu. bila pihak penerima tidak dapat datang dikarenakan ada sebab tertentu, bukan asal- asalan memberi tanpa ada bukti komunikasi atau surat kuasa dari pihak penerima dana BLT.

Kami dari kantor hukum BPS And Partners akan menunggu itikad baik dari pihak pemerintah desa atas persoalan pengambilan BLT atas nama Bpk. “IT” yang di serahkan oleh Pemerintah Desa Durian Lebar kepada orang lain, dimana pemberian dana BLT tersebut tidak di ketahui oleh saudara Bpk. “IT”, dan tentunya pihak perangkat desalah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini.

Kami dari kantor hukum BPS And Partners akan melakukan upaya hukum terhadap pihak perangkat desa maupun orang yang mengambil dana tersebut apabila itikad baik tersebut tidak diindahkan oleh pihak- pihak yang terkait dalam hal ini.

Bayu menegaskan, persoalan ini harus segara ditanggapi oleh kepala Desa Durian Lebar Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Agar persoalan ini tidak berujung dengan persoalan hukum.

Bayu berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat agar tercerminnya nilai- nilai harmonis dan humanis antara warga dan pemerintah desa. ” Tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Durian Lebar belum tidak menjawab Konfirmasi, hingga Berita ini ditayangkan. (RELEASE). 

Continue Reading

Bengkulu

Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Mandiri Masih Terbilang Rumit

Published

on

 538 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Bayu Purnomo Saputra, HMY.,S.H.,C.Me.,CNET.,CPS.,C.FLS.,C.Ext.,C.Ftax.,CTA.,CTT.,CTP. Mengata kan bahwa sistem pembayaran kendaraan masih terbilang rumit dan berbelit, Karena aturan / regulasi tentang sistem pembayaran pajak terhadap kendaraan yang masih kredit harus diwajibkan juga membawa BPKB asli dan tidak dapat menerima surat pengantar dari leasing yang bersangkutan serta BPKB Foto Copy, Sehingga masyarakat merasa kesulitan akan membayar pajak bila peraturan tersebut ditetapkan.

Bayu mengatakan bagaimana bisa masyarakat mengambil BPKB asli dileasing, sedangkan masa kredit masih ada dan pihak leasing pun enggan memberikan BPKB asli untuk dipinjamkan sementara dalam hal pembayaran pajak kendaraan, dan sistem pinjam/ barter jaminan sementara pun pihak leasing tidak mau.

Disini pemerintah harus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak secara mandiri, karena apabila ada sistem pembayaran pajak yang mudah dan mandiri, maka masyarakat tidak merasa kesulitan.

Dalam hal ini, kendaraan yang masih kredit seharusnya pihak kantor pajak (Samsat), tetap masih menerima data pengantar dari pihak leasing beserta lampiran foto copy BPKB yang diberikan pihak leasing secara sah sebagai ganti dari BPKB asli yang masih ditahan sebagai jaminan dari kredit tersebut. Pengantar dari leasing ini lah yang menjadi acuan sebagai syarat pembayaran pajak yang dimaksud.

Karena apabila pihak kantor pajak (Samsat) tidak dapat menerima surat pengantar dari leasing, maka disini tidak terciptanya masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara mandiri, karena pihak leasing tetap kekueh tidak dapat memberikan BPKB asli, namun memberikan solusi agar menggunakan BIRO JASA Pembayaran pajak yang sudah tersistem atau sudah bekerjasama dengan leasing dalam hal menjadi pihak ke-3 dalam pelaksanaan membayar pajak tersebut.

Bayu menambahkan hal seperti ini ada sifat yang memaksa, karena masyarakat tidak mendapatkan solusi lagi, mau tidak mau harus menggunakan jasa tersebut, jasa yang ditawarkan pun tidak murah, untuk kendaraan mobil saja dikenakan diangka 1.250ribu (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jadi apabila ada yang tidak mampu, bagaimana solusi dalam membayar pajak secara mandiri.

Ini merupakan dugaan pungli yang berbadan hukum, karena sifatnya wajib, karena pihak leasing tidak dapat memberikan solusi lain, kecuali menawarkan BIRO JASA yang sudah bekerjasama dengan pihak leasing tersebut.
Kenapa ini ada indikasi kemasan dugaan “PUNGLI BERBADAN HUKUM” karena pihak ketiga bisa membayar pajak, sedangkan orang yang memiliki kendaraan sah saja tidak bisa, apalagi pihak yang bukan pemilik kendaraan, dan ini perlu ada “Tanda Tanya” , Artinya ini memang sudah ada kerjasamanya, “(Orang Ke-3 Bisa Membayar, Sedangkan Pemilik Sah Kendaraan Di-Persulit)”.

Bayu berharap, sistem yang seperti ini mohon pemerintah perbaiki aturan /regulasi yang mewajibkan pembayaran pajak harus menggunakan BPKB asli, pemerintah juga harus memberikan aturan tentang ketentuan pembayaran pajak kendaraan bagi kendaraan yang masih kredit, sehingga masyarakat dapat membayar pajak secara mandiri, bukan menggunakan BIRO JASA Yang sudah diarahkan oleh pihak leasing, ini bahaya sekali apabila masyarakat yang tidak mampu membayar BIRO JASA tersebut.

Bayu mengharapkan ketentuan wajib menggunakan BIRO JASA Ini harus dihapuskan diranah leasing, leasing juga harus mempermudah akses pengurusan kepada orang pribadi (Konsumen) dalam membayar pajak, bukan dilaihkan oleh pihak ke-3 yakni BIRO JASA Yang sudah bekerjasama dengan leasing tersebut, bagi yang mampu mungkin sah-sah saja, bagi masyarakat yang tidak mampu ini yang harus dipikirkan.

Jangan sampai aturan itu dapat menimbulkan dugaan keras yang memimbukan paradigma masyarakat bahwa ada dugaan pengemasan sistem pungli modern yang berbadan hukum, dengan adanya BIRO JASA Berbadan Hukum dan sifatnya wajib ini, maka masyarakat mau tidak mau harus menggunakan jasa tersebut, apabila tidak maka tidak dapat membayar pajak yang mana pembayaran pajak harus membawa BPKB Asli, sedangkan bagi yang kendaraannya masih kredit akan merasa kesulitan dalam mendapatkan aturan yang dimaksud tersebut, Sehingga tidak mendapatkan solusi terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat kepada pihak leasing untuk mendapatkan BPKB asli dalam hal syarat untuk membayar pajak.

Dan adapun juga dalam proses pembayaran pajak kendaraan hanya gara- gara beda alamat dikarenakan pemilik kendaraan sudah berganti alamat di-KTP dan berbeda dengan alamat yang ada didata surat kendaraan, itu juga tidak perlu dipersulit dalam hal membayar pajak, karena ini sifatnya membayar dan bukan mengambil kendaraan, harusnya penyelenggara pembayaran pajak minta saja kepada pemilik kendaraan agar membawa surat pengantar dari kelurahan atau RT dimana pemilik kendaraan itu tinggal.

Sebagai contoh / gambaran surat untuk pengantar itu adalah: “Dengan ini kami sebagai lurah (Krisis) menyatakan bahwa warga atas nama “Kadrun” memang warga kami, yang mana dulu sebelumnya tinggal dikelurahan (Moneter”), Dengan ini kami memberikan pengantar untuk warga kami dalam hal syarat pembayaran pajak yang mana pembayaran pajak tersebut terhambat oleh bedanya alamat yang ada di-KTP dan Yang ada di data surat kendaraan.

Contoh atau gambaran surat pengantar itu guna mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan, dan untuk surat pengantar dari pihak kelurahan saya kira lebih profesional lagi dalam membarikan surat pengantar bagi warga yang benar-benar membutuhkan atas kelengkapan dari pembayaran pajak.

Bayu mengharapkan sistem berbelit- belit, sulit atau susah ini janganlah dibudayakan lagi, agar masyarakat dapat mudah dalam urusan apapun dipemerintahan termasuk dalam membayar pajak secara mandiri. (Release).

Continue Reading

Bengkulu

Kantor Hukum BPS And Partners Fasilitasi Masyarakat Bengkulu Mendapatkan SN-STB 1801 MPEG4 DVB-T2 (Set Top Box TV Digital) dengan Harga Terjangkau

Published

on

 618 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Era modern semakin mendorong kemajuan teknologi dalam dunia digital, Dan salah satunya yang setiap hari kita gunakan adalah televisi sebagai alat untuk mendapatkan tontonan sebagai sarana tayangan hiburan & pemberitaan untuk kita tonton di televisi, namun dengan kemajuan teknologi masyarakat sudah harus beralih ke siaran TV digital.

Adapun, siaran analog atau menggunakan antena konvensional saat ini sudah dimatikan pemerintah, Hal ini sesuai Undang-Undang no. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah wajib mulai mengalihkan siaran televisi di wilayah NKRI dari sistem analog ke sistem digital pada 02 November 2022. Program ini disebut sebagai Analog Switch Off (ASO).

Dengan beralih ke siaran digital, pemerintah menjanjikan pengalaman menikmati konten siaran televisi yang lebih baik bagi penonton.

Pemerintah menyatakan televisi digital membuat masyarakat bisa mendapatkan kualitas gambar yang lebih jernih dan canggih.

Alasannya, siaran lewat transmisi analog rentan terhadap gangguan yang biasanya menyebabkan gambar di televisi ada bintik atau semutnya.

Kualitas gambaran kalau TV analog ada bintik atau semutnya, dikarenakan faktor cuaca yang tidak bagus, seperti hujan, angin kencang dan sebagainya.

Namun kalau TV digital yang menjadi program pemerintah tersebut betul-betul gambarnya bersih suaranya jernih dan canggih.

Efek lain dari program ASO ini, masyarakat bisa menikmati lebih banyak tontonan atau channel lebih dari 20 program siaran.

Bayu Purnomo Saputra, HMY.,S.H.,C.Me.,CNET.,CPS.,C.Ext.,C.FLS.,C.FTax.,CTA.,CTT.,CTP. Sangat prihatin terhadap adanya berita yang menampilkan masyarakat yang tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang banyak melakukan perubahan “Renewal of the times” Dikarenakan harga alat untuk mendapatkan tontonan TV tersebut sangatlah mahal, sehingga masyarakat merasa terbebani oleh program modern ini.

Namun, perlu kita ketahui bahwa kemajuan zaman tidak kita pungkiri, dan kita harus melalui ataupun melewati hal demikian, tanpa kita sadari semua akan terjadi, dan kembali pada diri kita dan kemampuan kita dalam segi kemanfaatannya.

Tentang kemajuan teknologi ada yang suka dan tidak suka, itulah namanya perbedaan pandangan, pemikiran masing- masing individu.

Dalam program pembelian STB dengan harga terjangkau, Kantor Hukum BPS And Partners, Bersama Komunitas Sahabat Ruang Hukum menjembatani masyarakat bengkulu apabila ada yang mau membeli STB dengan harga yang relatif murah dan bermerk dibawah Harga Normal yakni, Rp; 250 Ribu sampai 300 Ribuan, kami menjembatani masyarakat dengan harga terjangkau dibawah Rp: 200.000-. Itu kami sudah berkerjasama di- Toko Listrik yang beralamat di Simp.4 Lampu Merah Pagar Dewa Kota Bengkulu “TOKO CENTRAL LISTRIK” Yang mana dalam hal ini kami meminta kepada pemilik “TOKO CENTRAL LISTRIK” Cece Maria untuk dapat menjual harga STB dibawah rata- rata, Sehingga masyarakat bengkulu yang merasa harga terlalu mahal dapat terbantu dengan harga yang dijual relatif murah ditoko yang kami rekomendasikan tersebut. (Release).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!