Connect with us

Bengkulu

Jalan Berlobang Berdampak “MAUT”, Masyarakat Wajib Tahu Pemerintah Bisa di Tuntut

Published

on

 1,944 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Bahaya Jalan Rusak membuat keselamatan pengguna jalan bisa terancam. mulai dari cidera hingga berujung krmatian. Pasalnya, Indikasi jalan berlobang tentu berdampak maut, tidak menutup kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di karenakan jalanan berlubang atau rusak.

Kalau jalan Kota ataupun Provinsi di biarkan berlubang, rusak hingga separah ini bisa menimbulkan kecelakaan pengendara terkhusus kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pada umumnya.

Pihak Pemerintah sebagai penyelenggara jalan bisa saja dituntut kemuka hukum, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata.

Dalam konteks ini penulis memberi pandangan yang lluas tentang dasar hukum soal Pemerintah bisa dituntut karena membiarkan jalan berlobang atau rusak. yang jelas tertuang di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 24 disebutkan, penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini, penyelenggara jalan tersebut mempunyai kategori jalannya.
Apakah masuk dalam kategori jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota. pihak Pemerintah mana yang harus bertanggung jawab dalam hal ini.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat 2, jika perbaikan jalan yang rusak belum dapat dilakukan, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak. Pemberian tanda atau rambu itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jika tak segera diperbaiki, maka bisa dipastikan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga Pemerintah lah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara jalan dan bisa dikenakan sanksi ketika ada yang menjadi korban lalu lintas diakibatkan jalan rusak atau berlubang.

Adapun sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak sesuai Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Dasar Hukum Soal Pemerintah Bisa dituntut karena Jalan berlubang adalah:
Pasal 273 UU No. 22/2009 menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rpb120 juta.

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp1,5 juta.

Adapun referensi dasar hukum tentang perihal diatas tercantum pada
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Pasal 1 angka 10 PP Jalan
2. Pasal 1 angka 11 UU LLAJ
3. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU LLAJ
4. Pasal 13 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU LLAJ
5. Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PP Jalan
6. Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 14 PP Jalan
7. Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) PP Jalan
8. Pasal 57 ayat (4) dan (5) PP Jalan
9. Pasal 46 Perpres 15/2015
10. Pasal 1 angka 24 UU LLAJ

Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, itu artinya tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu sebagaimana telah disebutkan dalam undang undang.

Jadi pemerintah harus segera memperhatikan jalan yang berlubang atau rusak, jangan sampai lalai, agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan pengendara menjadi korban atas kerusakan jalan tersebut.

Yang di khawatirkan adalah apabila musim hujan, banyak jalan tertutup oleh genangan air, yang mana jalan rusak atau berlubang tidak kelihatan oleh pengendara, ini menjadi bahaya bagi pengendara.

Apabila pengendara bermotor terperosok masuk kedalam jalan berlubang saat musim hujan tiba, yang mana kendaraan bermotor tersebut tidak mengetahui jalan mana yang baik atau tidak untuk dilalui, atau pengendara mobil yang berusaha mengelak saat melihat lobang sehingga mengambil jalan arah lawan yang itu membahayakan bagi pengguna jalan lain dari lawan arah yang berbeda.

Banyak sekali dampak bahaya dari jalan berlobang tersebut, sehingga pemerintah perlu memperhatikan persoalan yang memang terlihat sepeleh, namun bisa menghilangkan nyawa orang lain diakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalan rusak atau berlubang.

Disisi keperdataan pemerintah juga bisa digugat oleh pengguna jalan raya yang merasa dirugikan atas jalan yang rusak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Dalam hal ini apabila pemerintah tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh undang-undang, berarti pemerintah juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (“PMH”).

Dan tentu juga perlu dipahami bahwa ada 2 jenis PMH di Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”): pertama, PMH yang banyak terjadi dimasyarakat ( Onrechtmatige Daad ), dan yang Kedua adalah, PMH oleh Penguasa ( Onrechtmatige Overheidsdaad ).

Pasal 1365 KUHPer berbunyi
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi,
adanya perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan
adanya hubungan sebab akibat ( Kausalitas ) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kelima unsur di atas bersifat akumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal PMH. Mengenai batasan PMH yang dilakukan pemerintah terkait jalanan yang rusak, dapat dilihat di Pasal 24 UU LLAJ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Bagi masyarakat dalam hal ini bisa menuntut pemerintah penyelenggara jalan apabila terjadi kecelakaan diakibatkan jalan berlubang, dan tentunya memenuhi unsur unsur yang diatur oleh undang-undang diatas tersebut.

Penulis Adalah Advokat/ Praktisi Hukum Yang Aktif Dalam Menangani Perkara Hukum Dengan Metode Persuasif dan Restorative Justice. BPS And Partners.
(Release/Red).

Bengkulu

Senator Riri : EBET Mesti Untungkan Masyarakat

Published

on

 427 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com  – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) mendorong agar seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) paling lambat pada tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBET yang digelar institusinya bersama kementerian terkait, belum lama ini.

“DPD juga meminta agar pemerintah pusat menetapkan peta jalan pengembangan EBET yang mengacu pada kebijakan energi nasional dan dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tujuan untuk mendorong sektor transportasi, industri dan peralatan rumah tangga yang masih berbasis bahan bakar fosil agar beralih secara bertahap ke peralatan berbasis listrik sebagai upaya penurunan emisi karbon,” kata Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini mengungkapkan, masyarakat mesti diuntungkan dalam pengelolaan EBET tersebut dan berhak untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan, mengajukan keberatan dan lain-lain.

“Masyarakat berhak memperoleh informasi-informasi penting berkaitan EBET ini, memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaannya, serta memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan EBET,” tegas Hj Riri Damayanti John Latief.

Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menjelaskan, pemerintah daerah juga mesti memberikan dukungan konkrit dalam pengembangan dan pengelolaan EBET di wilayahnya masing-masing.

“Salah satu dukungan penting yang dibutuhkan dari pemerintah daerah adalah pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Misalnya jangan sampai di kemudian hari malah mengakibatkan banjir dan longsor ,” papar Hj Riri Damayanti John Latief.

Perempuan yang digelari Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menambahkan, ia memastikan EBET mengakomodir seluruh masukan terutama agar bagaimana upaya untuk mempercepat transisi energi dan kemudahan bagi komsumen pengguna energi terbarukan secara murah dan terjangkau.

“Hari ini harga BBM banyak dikeluhkan masyarakat. EBET harus hadir memberikan solusi. Pemerintah nggak perlu pelit dengan subsidi. Jangan sampai nanti EBET ini malah dibajak para pedagang energi fosil yang berupaya untuk mengeruk keuntungan besar atas nama penyelamatan terhadap perubahan iklim,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [YS/Net]

Continue Reading

Bengkulu

Budayakan Mediasi Maupun Musyawarah dan Mufakat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Published

on

 543 X dibaca hari ini

SELUMA l BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra., HMY., S.H.,C.Me.,CNET, yang berprofesi sebagai Advokat /Pengacara dan Mediator Non Hakim yang juga merangkap berbagai jabatan didalam organisasi, yakni selaku Wakil Ketua DPC Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI)

Ketua DPD Gerakan Advokat Dan Aktivis (GAAS) Prov.Bengkulu, Dewan Penasehat Komunitas Sahabat Ruang Hukum Provinsi Bengkulu, Serta Dewan Penasehat Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana dalam hal ini memberikan rangsangan (stimulus) ataupun pola pikir (Mindset) kepada masyarakat agar dalam menyelesaikan persoalan ataupun pertikaian apapun bentuknya yang berkaitan dengan konflik tanah (Land conflict) hendaknya penyelesaian tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat “Deliberation and consensus” adapun juga ketika para pihak ingin dapat menyelesaikannya secara profesional dibantu oleh pihak ketiga yakni jasa mediator non hakim sebagai orang yang ditunjuk untuk menjadi penengah dan penuntun untuk dapat menyelesaiakan persoalan/ konflik tersebut bisa saja, ini juga dapat membantu pertikaian tersebut dapat terselesaiakan dengan cara yang baik dan adil, sehingga juga dapat termonitor oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai orang yang ditunjuk untuk membantu dalam menyelesaiakan persoalan/ masalah (Problem) para pihak.

Sehingga persoalan dan masalah dalam penyelesaian tersebut tidak berujung keranah pengadilan (Litigasi).

Dalam penyelesaian konflik/ perkara sengketa tanah ini dapat memberikan dampak positif terhadap peristiwa tersebut ketika pertikaian itu dapat diselesaikan secara musyawah mufakat yang dimaksud.

Dan tatkala penting lagi kasus kasus diluar ranah sengketa tanah/konflik lahan tersebut apapun yang notabenenya itu dianggap tidak tergolong/terbilang besar tingkat resiko keresahan masyarakat atau mengundang atensi secara universal dan atau “Attract National or International Attention” ini tentunya harus diselesaiakn secara hukum yang berlaku, dan itu juga tidak menutup kemungkinan ketika para pihak dapat menempuh jalur kekeluargaan, namun juga ada pertimbangan dari pihak yang berwajib mana yang seyogyanya dapat diselesaikan dan mana yang seyogyanya tidak dapat diselesaikan, itu tergantung pada kasusnya bila mengarah kekasus pidana.

Namun dalam persoalan tersebut apabila pusat perhatian publiknya “Center of public attention^ itu tidak meresahkan bagi masyarakat, maka persoalan itu penting untuk dimusyawarahkan saja secara kekeluargaan, atau mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.dan Peraturan kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang keadilan restorative justice.

Perkara yang berdampak masuk kedalam sidang pengadilan baik yang menggugat ataupun tergugat, Korban ataupun pelaku pasti kedua – duanya akan sama-sama mengeluarkan beaya, menyita waktu, pikiran dan tenaga, jadi untuk itu persoalan tersebut efektif sekali mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan.
Mediasi bisa dilakukan oleh para pihak yang melibatkan orang ketiga sebagai mediator non hakim yang bersertifikat ataupun orang yang berkompeten dibidang mediasi tersebut.

Semoga masyarakat dapat bijak dalam menempatkan persoalan konflik ditengah – tengah masyarakat untuk menempuh persoalan itu dengan cara musyawarah dan mufakat, dan optimis bisa menyelesaiakan perkara tersebut dengan cara apapun, apakah langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan dan ataukah bisa melibatkan orang ketiga sebagai penengah, semua bisa ditempuh ketika ada rasa saling menghormati serta membuang rasa ego diri kita dalam penyelesaian secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah. (Rls). (lebih…)

Continue Reading

Bengkulu

PPKHI Gelar Sumpah Advokat Angkatan Ke-5 diPengadilan Tinggi Bengkulu

Published

on

 687 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com – Adv. Bayu Purnomo Saputra HMY.,S.H.,C.Me memberikan ucapan selamat kepada rekan rekan yang tergabung dalam organisasi PPKHI (Perkumpulan Pengacara Dan Konsultan Hukum Indonesia). Jum’at (26/08/2022) pagi.

Yang mana angkatan yang Ke-5 Ini berjumlah 10 Orang peserta yang disumpah/ dilantik oleh organisasi advokat PPKHI dihotel SANTIKA Kota Bengkulu pada 25 Agustus 2022 malam jum’at kemarin, dan dilanjutkan pada jum’at pagi tanggal 26 Agustus 2022 diambil sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu.

Bayu juga mengatakan bahwa Organisasi PPKHI ini sudah ke-5 kali digelar / mengadakan pelantikan dan sumpah advokat diwilayah hukum Provinsi Bengkulu, artinya bahwa memang dibengkulu ini sangat kekurangan ataupun pun sangat dibutuhkannya kehadiran advokat/pengacara ditengah – tengah masyarakat, yang mana kebutuhan jasa pendampingan hukum semangkin meningkat drastis ditengah – tengah masyarakat.

Bayu berharap calon advokat baik yang sudah disumpah (Dilantik) ataupun yang mau akan disumpah (dilantik) nantinya memegang teguh prinsip kejujuran dan tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan olehnya, sehingga menjaga kepercayaan (Trust) kepada klien-kliennya untuk pencapaian hukum ataupun permasalahan hukum dari kliennya bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya dengan maksimal, ” Harapnya

Lanjut dia, Bukan menjanjikan sebuah kemenangan melainkan memberikan sebuah solusi untuk mendapatkan kepastian hukum atas dasar pembuktian yang dimiliki oleh para klien tersebut.

Ini juga jangan sampai menelantarkan klien, artinya sudah dapat uang perkara tidak dikerjakan, itu tidak baik, kita semua yang berprofesi sebagai advokat harus memegang teguh title/profesi yang terhormat ini “Oficium Nobile” dan menjaga kode etik advokat dalam melaksanakan tugas profesi, dan memberikan action yang baik dimuka publik, sehingga ini bisa mencerminkan nama baik seorang advokat itu sendiri, dan secara langsung memberikan mindset masyarakat terhadap advokat bisa terjaga tanpa memikirkan hal negatif terhadap profesi advokat, ” bebernya

Bayu menambahkan pelantikan/sumpah advokat yang ke-5 ini diselenggarakan oleh DPN PPKHI, Adv. Decky Wijaya.,S.H.,M.H, Adv. Eko Febrinaldo.,S.H,Dkk.

Kegiatan Pelantikan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. (Rls/Red).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!