Connect with us

Bengkulu

LSM PKN Laporkan Perbuatan Melawan Hukum, Dugaan Korupsi DD Dusun Sawah Ke Kejari

Published

on

 6,565 X dibaca,  4 X dibaca hari ini

REJANG LEBONG, Netralitasnews.com Lembaga Pemantau Keuangan Negara (L-PKN) Rejang Lebong melaporkan ke KEJARI dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Dusun Sawah kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, senin (29/03/2021).

Ketua (L-PKN) Elvis Munandar mendatangi Kejari Rejang Lebong dan di dampingi oleh Kanedi Irawan  sekretaris melaporkan tentang perbuatan melawan hukum, atas dugaan korupsi dana desa, desa dusun sawah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-DES) tahun 2020.

Saat Reporter media Netralitasnews.com mewawancarai ketua PKN di kantor KEJARI Rejang lebong menyampaikan
” Berdasarkan yang kami lapor ke Kejari Rejang Lebong diduga kuat ada penyelewengan anggaran Dana Desa di Dusun Sawah Curup Utara tahun anggaran 2020,” Ungkapnya.

Lanjut Elvis, “untuk sementara ini kita tunggu keputusan dari Kejari Rejang Lebong untuk tindak lanjutnya,” urainya

Dalam laporannya, ada 7 item dugaan penyelewengan yakni,
1. Menyangkut atas pengunduran diri sekretaris desa dusun sawah per tanggal 1 November 2020 inisial TN
2. Pembangunan tembok pelapis tebing (TPT)
3. Rehabilitasi jembatan milik desa
4. Rehabilitasi peningkatan jalan desa
5. Pembangunan sistem pembuangan air limbah rumah tangga
6. Pembangunan lapangan futsal
7. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban
8. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa.

( L-PKN ) Rejang Lebong berharap kepada pihak kejari adanya tindak lanjut dari laporan ini, kiranya dapat di usut tuntas, tindak tegas jika ditemukan bukti perbuatan melawan hukum/Korupsi oleh oknum jajaran kepala Desa Dusun Sawah sesuai proses hukum dan undang-undang yang berlaku.  ( Yoyon S ).

Advertisement

BANNER

Daftar Harga Iklan Tayang di Media Online Netralitasnews.com

Published

on

By

 1,737 X dibaca,  1 X dibaca hari ini

Banners Utama / Header

Banner berdimensi 370 x 60 pixel Format file JPG/JPEG. Harga Rp. 6.000.000,-/bulan. Tampil di semua halaman bagian atas.

Benners Tengah

Banner berdimensi 370 x 60 pixel Format file JPG/JPEG. Harga Rp. 3.000.000,-/bulan. Tampil di semua halaman bagian tengah.

Banners Samping

Banner berdimensi 130×60 Pixel Format file JPG/JPEG Harga hanya Rp.2.500.000,-/ bulan. Tampil di semua halaman bagian samping kanan.

Sepesial Ucapan Selamat, HUT, Advetorial, Lelang

Pemasangan iklan ucapan selamat jabatan baru, HUT intansi swasta/pemerintah tingkat pusat, Propinsi, Pemkab/Pemkot dengan format file JPG/JPEG. besar ukuran file iklan maks. 400 x 300 pixel. Harga hanya Rp. 2.000.000,-/bulan.

Khusus Untuk Pemasangan Iklan Berita Advetorial

Seperti kegiatan organisasi, partai politik, intansi swasta maupun pemerintah, dan profil public figur dikenai biaya Rp. 1.500.000,-/bulan.

Khusus Iklan Lelang

Tergantung nilai besarnya proyek, misalnya proyek dibawah Rp. 50 juta, harga iklan Rp. 300.000,- hingga Rp. 1.000.000,- /bulan, proyek nilainya diatas Rp. 50 juta harga iklan Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,-/bulan.

Untuk kebutuhan khusus Anda dapat menghubungi contact person  Wa : 082375552717  A/n. LIKWANYU (Redaksi).

Continue Reading

Bengkulu

Diduga Oknum Perangkat Desa Temdak Terima Bantuan Sosial Tunai

Published

on

By

 2,791 X dibaca,  1 X dibaca hari ini

KEPAHIANG, Netralitasnews.com I Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan pemerintah melalui Kemensos masih terus dilakukan. bantuan sebesar Rp. 300 ribu yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak (Covid-19), khususnya dengan diberlakukannya PPKM di berbagai wilayah NKRI.

Berikut syarat lengkap mendapat kan BLT dari pemerintah.
calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW. dan berada di desa, calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemi corona, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kartu prakerja.

Akan tetapi ada yang berbeda terkait dengan bantuan sosial tunai ini seperti contoh : perangkat desa temdak kecamatan seberang musi kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. diduga menerima bantuan sosial tunai sejak tahun 2020 serta beras 10 kg. pada tahun anggaran 2021.

Hal ini diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat desa temdak kepada media ini secara langsung saat berbelanja di warung desa temdak.

“Pak didesa ini ada perangkat desa yakni isial “S” dia sebagai kaur keuangan/ bendahara desa. namun menerima bantuan sosial tunai serta beras dengan jumlah 10 kg. ” terangya.

Pjs. Kepala desa temdak dikonfirmasi pada (01/10/2021) sekira pukul 11: 30 WIB. dikantor desa menjawab”, terkait hal itu sebenarnya urusan sekretaris desa. karena saya baru menjabat sebagai kepala desa pada juli 2021. jadi berkisar 3 bulan saya menjabat disini, sepengeta huan saya jika perangkat menerima BST itu menyalahi aturan. ” singkatnya

Terpisah inisial “S” perangkat desa yang menjabat sebagai kaur keuangan yang menerima bantuan tersebut, saat di konfirmasi di kantor desa 08 : 30 WIB. setelah satu minggu usai konfirmasi ke Pjs. Kepala desa (07/10/2021), ” iya memang ada saya menerima bantuan sosial tunai sejak dari tahun 2020 sampai tahun ini”, besaran dana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / bulan serta beras 10 kg. ” jawabnya.

Disinggung apakah pernah melapor bahwa anda adalah perangkat desa, mungkin ada yang lebih layak menerima BST tersebut? ” tidak pernah. namun saya hanya sanksi menerima bantuan sosial tersebut. ” imbuhnya lagi.

Sementara itu Kepala dinas sosial Kabupaten Kepahiang saat di konfirmasi sekira pukul 14:30 WIB. (08/10/2021) melalui Rizal kepala bidang kesejahteraan sosial dikantornya, ” kami hanya merealisasikan sesuai data dari kementerian ketika data itu cocok maka kami sampaikan kedesa nama serta jumlah KPM-Nya yang dicocokkan dengan data yang ada di kantor Pos. ” tukasnya.

Terkait adanya perangkat desa yang menerima bantuan tersebut, ” lanjutnya “kami tidak tahu”. dan pihak desa tidak memberitahukan kepada kami. sedangkan dari jumlah KPM sebelumnya jika ada surat dari desa maka kami sampaikan ke pihak PT.POS Indonesia bahwa nama ini sudah sejahtera, hingga bantuan tersebut secara otomatis terhenti, ” Urainya

Sebelumnya kuota untuk kabupaten Kepahiang dengan jumlah 2.200 KPM, namun sekarang sudah menjadi sekitar 1.800 KPM. ” jelasnya.

Dilain sisi pada (09/10/2021) warga desa temdak sempat membincangkan, ” sebelumnya saya kategori penerima BST dan beras. namun saya merasa bahwa saya sudah mampu jadi saya buat penyataan pengunduran diri, mungkin ada KPM yang lain lebih layak dan berhak untuk menerimanya. ” singkatnya. (Tim_Net).

Continue Reading

Bengkulu

PPKM Mikro Diperpanjang, Apakah Menjadi Solusi ???

Published

on

By

 2,738 X dibaca,  1 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Pemerintah Kota Bengkulu memutuskan memperpanjang pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro sampai 25 Juli mendatang.

penerapan ini dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tanggal 20 Juli 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19).

Menyikapi kebijakan ini Presiden BEM Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H Bengkulu menegaskan bahwa PPKM bukan menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan pandemi (covid-19).

Karena kebijakan ini pasti akan mengakibatkan perekonomian “yang menjadi permasalahannya adalah mereka yang hari ini tidak bekerja maka tidak bisa makan, sehingga dengan terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, contohnya para pedagang kaki lima, ojek online, buruh harian, usaha kedai kopi dan usaha kecil lainnya.

Apalagi yang memiliki cicilan di bank, tagihan listrik, sewa rumah, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.

Mungkin bagi Pejabat Negara atau ASN yang menerima gaji dan tunjangan setiap bulan tetap enjoy dengan aturan PPKM, karena walaupun hanya berdiam diri di rumah, gaji dan tunjangan tetap lancar dan utuh.” Ungkap Robi Nababan Presiden BEM Universitas Prof.Dr. Hazairin, S.H Bengkulu.

“Setiap orang akan patuh untuk tetap berdiam diri di rumah jika Pemerintah juga komitmen untuk melaksanakan perintah Pasal 55 (1) UU No 6 Thn 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. Ungkapnya.

Robi Nababan Mengungkapkan yang dilakukan Pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang hanya berbeda istilah, tapi substansinya sama dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, yakni membatasi mobilitas masyarakat.

Penggunaan istilah PPKM ini diduga sebagai upaya untuk menghindari Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar orang maupun makanan hewan ternak.

“Hal-hal inilah yang harus diperhatikan sehingga kebijakan dan aturan yang dibuat tidak diskriminatif contohnya dengan memudahkan masuknya WNA dari luar. namun mempersulit Warga Negara sendiri.

Jangan sampai tingginya angka kematian di Indonesia bukan karena Virus Corona, tapi karena Peraturan. Kami berharap Pemerintah Bengkulu agar segera mengevaluasi kembali kebijakan mengenai PPKM ini.” Tegasnya. (Release).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!