Connect with us

Nasional

Menuntut Mundur Jaksa Agung, karena Memberikan Informasi soal ijazah yang Tidak Sesuai

Published

on

 343 X dibaca,  4 X dibaca hari ini

JAKARTA, NN.com – Perbedaan latar belakang Gelar S1 dan S2 Jaksa Agung ST Burhanudin menjadi polemik. sebab data di dalam buku pengukuhan Guru besar dengan di situs resmi Kejaksaan Agung berbeda. Dedi Siregar ( DPP LPPI) mengatakan, jika terbukti memberikan informasi yang salah dan ijazahnya palsu, maka ST Burhanudin harus dicopot dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Kejaksaan Agung.

Seperti pemberitaan yang sedang ramai di jagat medsos soal adanya dugaan penggelapan informasi asal muasal ijazah Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang di sebut-sebut dapat mencoreng reputasi kantor Kejaksaan Agung serta Kabinet Kerja Presiden.

Mengenai hal perbedaan informasi latar belakang pendidikan Jaksa Agung ini yang menjadi perhatian bagi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesian (DPP LPPI) jika apabila penggelapan informasi ijazah Jaksa Agung tersebut terbukti itu benar merupakan bentuk pembohongan publik dan merupakan tindakan tercela dan sekaligus mencoreng pemerintahan Jokowi, oleh karena itu kami meminta agar di lakukan penelusuran dan pengusutan oleh pihak penegak hukum agar data yang simpang siur mengenai riwayat pendidikan Jaksa Agung dapat di ungkap dengan sebenar nya dan apabila di temukan unsur kesengajaan dan melakukan manipulasi informasi yang beredar di publik maka sangat bisa posisi Jaksa Agung untuk di resufle dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Kami menyarankan agar hal ini perlu di ungkap karena sangat memalukan dan membuat rakyat tidak percaya lagi dengan institusi Kejaksa Agung karena begitu gampangnya melakukan tindakan yang membuat gaduh dan meresahkan.

Atas dasar itulah maka kami melakukan gerakan untuk meminta agar kasus ini dapat di tuntaskan, kami memberikan himbauan kepada Presiden agar melakukan penelusuran data izasah Jaksa Agung, dengan bergerak melakukan pemasangan spanduk di beberapa titik & kami juga berencana akan melakukan unjuk rasa terkait persoalan izasah yang sangat meresahkan publik ini, perlu di pahami juga bahwa perbedaan data pendidikan Jaksa Agung yang selama ini beredar merupakan persoalan besar yang tidak bisa hanya di klarifikasi saja, namun harus juga di berikan sangsi yang tegas sebagai bentuk pertanggung jawaban moral, dan kami mendesak agar permasalahan ini mendapatkan titik terang. kami khawatir dengan persoalan ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas Kejaksaan dan membingungkan publik.

Adapun tuntutan kami sebagai berikut

1. Kami minta presiden untuk menindak dan menelusuri keabsahan ijazah jaksa agung.

2. Kami menuntut Jaksa Agung untuk di resufle dari kabinet apabila terbukti tidak memberikan data riwayat pendidikan secara benar

3. Kami meminta Jaksa Agung untuk tidak membohongi publik terkait keabsahan riwayat pendidikan Jaksa Agung

Ketua Umum sekaligus kordinator DPP LPPI menyampaikan rencana unjuk rasa akan kami lakukan pada hari rabu bertempat di depan istana merdeka pada pukul 13: 00 wib

Data riwayat pendidikan Burhanuddin berbeda antara di buku pengukuhan profesornya dengan data publik serta data di situs resmi Kejaksaan Agung. Di buku pengukuhan tersebut Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah tahun 1983. Sementara di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro tahun 1980.

Untuk pendidikan pasca-sarjananya, di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin menyebut lulusan magister manajemen dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2001. Sementara di buku pengukuhan profesornya, Burhanuddin disebut lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta tahun 2001.

Dedi Siregar
Ketua umum DPP LPPI. (Rls)

Empat Lawang

Pengaspalan Jalan ditalang Tunggul Itam diduga Jadi Ajang Bisnis Elite Oknum Kontraktor

Published

on

By

 793 X dibaca,  2 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com Lembaga Informasi Independen dan NNC mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pengaspalan jalan penghubung Kecamatan dari desa Tanjung Raman Pendopo menuju Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sum-Sel. diduga tidak sesuai spek dan menjadi ajang bisnis elit oknum kontraktor.

Mendapati Informasi tersebut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Informasi Independen Bersama media Online Netralitasnews.com Investigasi langsung  ke fisik Bangunan, Kamis, (06/01/2022) 14 : 30 WIB.

Pada saat TIM Lembaga dan media ini sedang melaksanakan Investigasi dengan cara mengukur lebar badan jalan yang sudah di aspal pada tahap kedua. ada sebuah mobil Polisi dari arah tanjung raman dan berhenti setelah melewati TIM. ketika mau di ambil gambar tepat pada lebar badan jalan langsung di cegat oleh seorang yang membawa mobil polisi tadi dengan mengatakan diukur itu kenapa, ada apa, bapak dari mana, bicara baik-baik dulu,” Katanya nada tinggi.

TIM pun menjawab, kami dari media dan juga ada lembaga sedang Investigasi fisik proyek ini. TIMpun bertanya balik, Anda siapa, emang kenapa kalau di ukur ?,” tanya Lembaga

Saya pelaksana lapangan proyek ini ,” jawabnya. ditanya lagi trus kenapa? ya bicara dulu baik-baik, gerutunya lagi. ditanya TIM lagi  bicara baik-baik bagaimana, kami Investigasi kok’, justru anda yang harus bicara baik, jangan gitu donk. Gumam salah seorang TIM.

Seorang wartawan media ini hendak mengambil gambar orang ini, jangan foto-foto, nanti kalian bisa kami tuntut timpalnya. seorang lembaga bertanya lagi, emang kenapa tidak boleh foto hak kami diatur undang-undang selaku penyelenggara Negara, kalau bisa dituntut silahkan tuntut ” hanya sampai disitu saja.

Setelah jalannya bicara agak memanas dilerailah oleh TIM Lembaga. iapun menghadap kewarung berbelanja usai itu berlalu pergi menghilang dengan mengendarai mobil bermerek POLISI.

Berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya, bahwa proyek jalan ini ada indikasi ketebalannya tidak sesuai dengan standard. sempat bocor juga informasi dari pekerja mengatakan, ” ayo kita cepat mengaspal, nanti orang PU masuk akhirnya kita tidak jadi mengaspal, terang sumber menirukan.

Adapun menurut sumber, Kejanggalan lainnya adalah  tidak ada Agregat B. setelah agregat C langsung ke Agregat A. dan dikerjakan pada malam hari dengan ukuran ketebalan 5 CM. sedangkan volume lebar, adanya penciutan dan melebar, seperti ada yang 6 Meter, ada yang 5,10, 5,20 dan ada yang hanya 5 Meter saja.

Berdasarkan analisis yuridis, bahwa pengaspalan jalan Penghubung ini diduga  banyak terdapat kejanggalan yang pada endingnya berindikasi KKN.

Sementara itu, Kepala bidang Peningkatan jalan dan Jembatan dinas PUPR Empat Lawang belum menjawab Konfirmasi melalui Wa. akhirnya berita ini ditayangkan, jika sudah dijawab maka akan di Update Kembali. (TIM).

Continue Reading

Jakarta

Tambah 15, KPK Tetapkan 25 Anggota DPRD Muara Enim Menjadi Tersangka

Published

on

By

 914 X dibaca,  7 X dibaca hari ini

JAKARTA, Netralitasnews.com KPK kembali menetapkan 15 anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 dan 2019-2023 sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pengesahan APBD 2019. Belasan anggota DPRD itu langsung ditahan.

“Berdasarkan informasi dan data dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara sebelumnya dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Senin (13/12/2021).

Penetapan 15 anggota DPRD Muara Enim menjadi tersangka merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan KPK. Pengembangan ini dari fakta-fakta persidangan dari Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

“KPK melakukan penyelidikan dan diikuti dengan peningkatan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan November 2021 dengan mengumumkan tersangka,” kata Alex.

Alex kemudian memerinci, 15 tersangka itu berinisial AFS, AF, MD, SK, dan RE, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023.

Sementara itu, tersangka lainnya adalah DR, TH, ES, FA, HD, VR, MR, TM, UP, dan BA. Mereka adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019.

“Ini adalah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014-2019,” kata Alex.

KPK menahan 15 anggota DPRD selama 20 hari. Mereka akan terlebih dahulu diisolasi mandiri selama 14 hari. Penahanan mereka dibagi tiga. Ada yang di Rutan KPK gedung Merah Putih, Rutan KPK Kavling C1, dan Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan 10 anggota DPRD Muara Enim lainnya sebagai tersangka. Para anggota DPRD itu langsung ditahan.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan Terdakwa Ahmad Yani dkk, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap Penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan Tersangka,” kata Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/09).

Alexander mengatakan para anggota DPRD itu diduga menerima uang dari pengusaha bernama Robi Okta Fahlevi, yang telah dijadikan tersangka pada kasus sebelumnya. Pemberian uang tersebut diduga ditujukan agar perusahaan milik Robi Okta menang dalam proyek di Dinas PUPR Muara Enim.

“Terkait penerimaan para tersangka, diberikan secara bertahap yang di antaranya bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian dari Robi Okta Fahlevi masing-masing, mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta,” kata Alexander.

Alexander menyebut pemberian uang ditujukan untuk kelancaran proyek di Dinas PUPR. Dia juga menyatakan uang itu digunakan untuk kepentingan pemilihan anggota DPRD Muara Enim.

“Penerimaan uang oleh para Tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019,” katanya.

“Uang-uang tersebut diduga digunakan oleh para Tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu,” sambungnya.

Kesepuluh anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka tersebut ialah:

1. Ahmad Reo Kusuma
2. Subhan
3. Muhardi
4. Tiardi
5. Marsito
6. Fitrianzah
7. Mardiansyah
8. Ishak Joharsah
9. Indra Gani
10. Ari Yoga Setiadi

(Press Release)

Continue Reading

Nasional

KPK Gelar Rakor Aparat Penegak Hukum di Mapolda Riau, 3 Poin Penting yang Disampaikan Menko Polhukam RI

Published

on

By

 834 X dibaca,  1 X dibaca hari ini

PEKANBARU, Netralitasnews.com Polda Riau menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (RKAPH), dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021. acara yang ditaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI tersebut dan digelar di Aula Tribrata Polda pada Senin (06/12/2021)

Acara gelar rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi, Dir Tipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djoko Poerwanto, Auditor Utama Investigasi BPK RI Herry Soebowo, SE., MPM, Deputi Kepala BPKP Bid Investigasi Agustina Arumsari, Ak., MH, Direktur Penyidikan KPK RI Brigjen Pol. Setyo Budiyanto, Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK Muhammad Novan, SH.,MH, Wakajati Riau, Kepala BPK Perwakilan Prov Riau Fauqi Ahmad Kharir, Ak, Kepala Perwakila BPK Prov Riau Widhi Widayat, SE., M.SI., CFSA.,CA, Kepala Inspektorat Prov Riau Sigit Juli Hendrawan, SE., Ak., MM.,CRMP, dan para Direktur Reserse serta Kapolres berserta jajaran.

Kegiatan tersebut merupakan serangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021. Di Indonesia sendiri hanya dilaksanakan di 5 lokasi diantaranya Sulawesi Tenggara (Kendiri), Banjar Masin, Pekanbaru, NTT dan Jakarta.

Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, menyampaikan terima kasih kepada KPK yang mengadakan diskusi panel untuk mensinergikan aparat penegak hukum.

” Sebagai tuan rumah saya berterima kasih atas diskusi ini. Saya ingin apa yang didiskusikan bisa dioperasionalkan dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ujar Agung usai kegiatan berlangsung.

Agung meyakini, kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, bukan hal yang baru. untuk itu sinergritas antara aparat penegak hukum harus terjalin dengan baik dan benar dalam penegakan hukum terkait korupsi.

” Penegak hukum bukan lagi memulai, tetapi sudah masuk pada tahapan yang lebih tinggi. artinya, para penegak hukum sudah ahli dalam menegakkan hukum, bukan hanya pada penerapan pasal-pasal dalam undang-undang korupsi. tetapi, juga penerapan terhadap pencucian uangnya dari hasil korupsi. rasanya sinergi ini akan mewujudkan serta akan membawakan hasil, dan tujuan kita adalah bagaimana uang negara tidak berkurang akibat dari tindak pidana korupsi. karena uang itu adalah milik masyarakat,” kata Agung.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hari ini dilakukan rapat koordinasi di Polda Riau dengan mengundang Menko Polhukam, Mahfud MD, sebagai pemateri di bidang hukum.

” Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam tiga hal, yaitu pertama menyatukan visi, kedua membangun dan kemudian berbagi peran dan fungsi dalam pemberantasan korupsi, dan ketiga berbagi kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk kita satukan dalam satu gerak yang sama,” kata Nurul.

Menko Polhukam dihadirkan dalam rapat koordinasi ini supaya memadukan semua pihak penegak hukum untuk menyatukan tekad, menyatukan komitmen dan dedikasi dalam pemberantasan korupsi.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi.

” Pemerintahan di era reformasi ini di bangun sebagai pemerintahan anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme. Nah, di bidang penegakan hukum korupsi kita meganut teori dasar bahwa pembangunan hukum untuk melawan korupsi itu ada tiga,” kata Mahfud.

Ia merincikan, Pertama, pembangunan materi hukum pihaknya sudah membuat hampir semua undang-undang yang melarang dan megancam berat hukuman korupsi.

Kedua, pembangunan struktur hukum pihaknya sudah membuat semua lembaga dengan kewenangan yang kuat. pengadilan disatu atapkan agar tidak diintervensi kepuasannya untuk menegakkan hukum.

Ketiga, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“ Semuanya itu dibuat untuk membersihkan negara dari tindak-tindak korupsi, baik itu korupsi uang maupun korupsi politik maupun korupsi kebijakan,” kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa sekarang ini yang belum banyak dapat perhatian itu, yakni pembangunan wilayah hukum. Pada Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, adalah bagaimana membangun budaya anti korupsi, dan tidak membiarkan tumbuhnya budaya korupsi.

” Kita jangan membangun pemberantasan korupsi itu hanya membuat orang takut pada aturan hukum. karena aturan hukum itu bisa diperjualbelikan. anda punya kenalan bisa bayar, mungkin perkara lenyap. Nah, itu masih sering terjadi,” ungkap Mahfud.

Oleh sebab itu, sambung dia, budaya anti korupsi itu harus dibangun juga bukan hanya orang takut pada hukum, tetapi juga takut kepada aturan-aturan di luar hukum tepatnya berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing, yang melarang seseorang untuk korupsi.

” Budaya anti korupsi harus dibangun melalui pemahaman dan penghayatan yang luntur terhadap pancasila, bukan hanya sebagai hukum yang di dasar negara, tetapi yang di luar hukum banyak juga ajaran pancasila yaitu ajaran moral, kebersamaan, gotong royong, pemersatu dan sebagainya. Itu belum ada hukumnya, tapi itu bisa menjadi dasar untuk membangun budaya anti korupsi,” tutup Mahfud.

Untuk diketahui, KPK mengadakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 09 Desember 2021.

Tema yang diusung pada peringatan Hakordia 2021 adalah “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.

Melalui tema tersebut, KPK ingin mendorong seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hakordia 2021.

KPK menyiapkan rangkaian kegiatan di beberapa daerah dan puncak kegiatan Hakordia akan digelar di Jakarta pada 09 Desember 2021. (Rls/Red)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!