Connect with us

Empat Lawang

Perdebatan Tentang Hukum Terjadi di Dunia Jurnalistik, Ini Penjelasannya

Redaksi

Published

on

 977 x dibaca

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – perdebatan tentang hukum yang masih kerap kali terjadi di dunia Jurnalistik , sebagai jurnalistik tentunya kita harus selalu cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perlu diperhatikan dari rumusan ini ada beberapa unsur dalam pengertian pers, yaitu sebagai berikut :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Jadi, yang dimaksud sebagai pers adalah lembaga sosial dan lembaga wahana komunikasi massa.

Pengertian ini merujuk kepada pemahaman bahwa pers adalah merupakan lembaga.

Pers melakukan kegiatan jurnalistik. Artinya lembaga sosial dan wahana komunikasi massa melakukan kegiatan jurnalistik. tanpa kegiatan jurnalistik berarti bukanlah pers.

Pengertian kegiatan jurnalistik meliputi 6M. yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan informasi berita kepada masyarakat.

Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang tidak melakukan kegiatan 6M. bukanlah pers.

Pers tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, tetapi segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam pengertian pers terdapat kata ”semua saluran komunikasi yang tersedia.” apakah dengan demikian semua yang memakai saluran komunikasi yang tersedia termasuk pers ?

Tentu tidak semua saluran komunikasi termasuk katagori pers. ”Saluran komunikasi” hanyalah sarana untuk menyampaikan komunikasi.

Untuk dapat dikatagorikan sebagai pers, proses pengerjaan dan isinya harus memenuhi kaedah-kaedah jurnalistik, termasuk harus menaati Kode Etik Jurnalistik

Pesan Gmail, telephon, Telegram, WhatsApp, Instagram, twitter, Facebook, line. tidak dapat dikatagorikan sebagai pers, sepanjang proses pengerjaan dan isinya tidak mengikuti kaedah-kaedah jurnalistik.

Pemimpin Redaksi media Online Indonesa Netralitasnews.com Likwan Yu Angkatan jurnalis 2010 ini meminta kepada wartawan yang tergabung untuk dapat secara teratur memberikan karya tulisnya sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 1 angka 4.

Serta selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menyuguhkan informasi, sesuai aturan perundang-undangan agar tercapainya kinerja pers yang profesional dan berkulitas serta terhindar dari permasalahan hukum. (Sh-Net03). 

Up Next

Diduga PP. 53 Tahun 2010 Tidak Berlaku Bagi Lurah Pasar Kecamatan Tebing Tinggi

jasa seosmm panelAPK
Don't Miss

Diduga Dana BOS SDN 11 Pendopo Tidak Tepat Sasaran, DPP LII Minta L-PKN Lapor ke – Bupati

Advertisement Enter ad code here