Empat Lawang
Pukul 14 : 06 WIB. Enam OPD Kabupaten Empat Lawang Tutup, Manager NGO Revolutioner Angkat Bicara
7,505 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, NN.com I Organisasi perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah Pada Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Teknis Daerah.
Pantauan media ini di Kabupaten Empat Lawang pada hari kamis, (21/10/2021) menemukan 6 (enam) kantor Dinas beserta badan di Kabupaten Empat Lawang tepat pukul 14 : 06 WIB. sudah tutup dengan pintu kantor terkunci.
Adapun kantor Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang sudah tutup dan terkunci ini diantaranya, dinas ketahanan pangan, dinas perumahan dan kawasan permukiman, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pariwisata, dinas pertanian dan badan kesbangpol.
Warga disekitar lokasi menuturkan, ” beberapa kantor dinas ini sudah satu minggu seperti ini, Tks penerima suratpun tidak ada lagi, karena sudah tutup. ” ungkapnya.
Terpisah, dikantor Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman seorang ibu juga mengatakan, ” semua pegawai sedang kelapangan, ” ucapnya sembari menutup pintu kantor.
Sedangkan OPD lainnya khusus di wilayah Kantor Pemerintah Daerah aktif hingga pukul 16 : 00 WIB.
Sementara itu, Setda Empat Lawang saat hendak dikonfirmasi di ruangannya, pukul 14 : 54 : 47 detik WIB. namun sedang keluar.
” Sedang keluar, dari siang, sepertinya tidak masuk lagi. ” ujar Pol-PP.
Terpisah, kepala BKPSDM Empat Lawang saat hendak dikonfirmasi, pukul 15 : 01 : 42 detik WIB. juga sedang istirahat siang, “ bidang lainnya sedang DL. ” terang staf penerima tamu. sehingga belum berhasil dikonfirmasi.
Sementara itu, Manager NGO Revolutioner, Kiagus Achmad Zarkasih melalui pesan WhatsApp angkat bicara, “ jika benar demikian maka jelas melanggar PP 94 Tahun 2021 Tentang disiplin PNS.
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dapat dijatuhi hukuman disiplin,” bunyi Pasal 7 peraturan yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Tingkat hukuman disiplin PNS dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan dapat berupa : teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang dapat berupa: pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama enam bulan; – pemotongan tukin sebesar 25 persen selama sembilan bulan, atau pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.
Adapun jenis hukuman disiplin berat dapat berupa : penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Semua ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS ini tercantum dalam Pasal 8. ” tegasnya. (Red).
159 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Mengawali Hari Pertama Kerja, Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H. langsung kembali ke tugas pemerintahan dengan memimpin upacara peringatan tiga hari besar nasional secara terpadu di Lapangan Pemkab Empat Lawang. Rabu pagi (18/06/2025).
Tiga momen penting yang diperingati sekaligus dalam satu rangkaian ini adalah; Hari Lingkungan Hidup, Hari Bidan Nasional, Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
Upacara dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintahan, dan para stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Joncik Muhammad menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta membangun ketahanan keluarga sebagai pondasi utama pembangunan daerah.
“Ketiga hari besar ini memiliki keterkaitan erat dalam upaya menciptakan masyarakat Empat Lawang yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan, ” jelasnya.
Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat dan penyemangat untuk terus berbuat terbaik bagi daerah tercinta,” ajaknya mengakhiri. (@Adv/Red).
1,475 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Pj Bupati Empat Lawang Fauzan didampingi Wakil Bupati Empat Lawang terpilih Arifa’i berikan bantuan kepada korban Kebakaran di desa Tanjung Ning Simpang, Kecamatan Saling, Jum’at (13/06/2025).
Bantuan yang di berikan berupa tanggap darurat awal yakni, sembako, pakaian, selimut, obat – obatan dan bantuan tanggap darurat lainnya.
Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin menyampaikan, ” bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Empat Lawang kepada masyarakat yang terdampak bencana.
” Ini sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat pemerintah daerah terhadap bencana yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, ” ujarnya.
Penyaluran bantuan kepada korban kebakaran berlangsung tertib. keluarga korban kebakaran mengucapkan Terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang yang telah memberikan bantuan. (@ADV).
1,990 X dibaca hari ini
EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Pemerintah Kecamatan Penopo Barat, Kabupaten Empat Lawang diduga terindikasi KKN.
Adapun data yang ada pada manajemen kami yang diduga keras terjadi indikasi korupsi sebagai berikut :
1). Administrasi umum perangkat daerah Rp. 150.225.500,-
– Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 83.218.000,-
– Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perperundang-undangan Rp. 7.300.000,-
2). Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Rp. 86.333.000,-
– Peningkatan partisifasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan di desa
Rp. 29.101.000,-
– Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan
Rp. 47.232.000,-
3). Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan Rp. 10.000.000,-
– Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Rp. 10.000.000,-
4). Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Rp. 22.196.000,-
– Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 22.196.000,-
Berdasarkan data tersebut diduga telah terjadi penyelewengan anggaran sehingga adanya akibat yang timbul yakni, ” kerugian negara mencapai lima ratus juta rupiah”.
Sementara bukti awal yakni ;
a. Bukti dokumen surat rincian perubahan plafon anggaran sementara SKPD per Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tahun anggaran 2023.
b. Data dokumen pendukung lainnya
Sesuai dengan data diatas Pemerintah Kecamatan Pendopo Barat Susanto telah di konfirmasi. namun belum dijawab. apabila adanya jawaban maka berita ini di perbarui. sementara itu berita ini ditayangkan. (@Tim/red).
-
Bengkulu4 tahun agoLSM PKN Laporkan Perbuatan Melawan Hukum, Dugaan Korupsi DD Dusun Sawah Ke Kejari
-
Empat Lawang4 tahun agoPjs. Kepala Desa Aur Gading diduga Tabrak Permendagri no 67 Tahun 2017
-
Empat Lawang4 tahun agoInspektorat Akan Turun Lapangan, Uji Petik Dugaan Pemotongan BLT DD Suka Dana
-
Empat Lawang4 tahun agoJembatan Ponton Penghubung Kecamatan Ulu Musi ke Pasemah Air Keruh Kembali Ambruk
-
Empat Lawang4 tahun agoDi duga Dana Rehab SMP Negeri 1 Pobar Jadi Ajang Korupsi, APH di Minta Bertindak
-
Opini4 tahun agoMasyarakat Harus Tau Soal Pengembalian atau Penarikan Kendaraan itu Masih Bermasalah apa tidak di Sistem BI Checking
-
Empat Lawang4 tahun agoTenaga Kebersihan Pasar Mogok, Kami Minta Tolong Pak Bupati
-
Empat Lawang4 tahun agoPem-Des Karang Gede Lepas Bibit Ikan Nila dan Lele 150 kg