239 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Pembangunan jalan rabat beton yang merupakan jalan usaha tani (JUT) warga Desa Aur Gading Kecamatan Tebibg Tinggi sedang pengerjaan tahap awal, Jum’at (03/05/2024), 17 : 30 WIB.

Pemerintah desa Aur Gading Jeksen, ” pelaksanakan giat titik nol rabat beton jalan usaha tani desa aur gading ini sedang pengerjaan tahap awal, setelah di adakan titik nol pada pada tanggal, 27 April beberapa hari lalu, ” jelasnya.

Adapun volume panjang 300 Meter, lebar 1 meter, tinggi ketebalan 10 CM. berlokasi didusun 1 (satu) Desa Aur gading, sumber dana APBN Dana Desa tahap pertama tahun anggaran 2024, dengan plafon pagu anggaran Rp.58.272.000,- yang dikerjaka oleh tim pelaksana kegiatan (TPK). ” Bebernya

Adapun di bangunnya jalan rabat beton menuju areal perkebunan warga ini berdasarkan musyawarah desa sebelumnya, yang di tanda tangani oleh ketua BPD, Aparatur Desa Aur Gading beserta perangkat, ” Imbuhnya.

Didalam pengerjaan ini melibatkan warga desa setempat/padat karya tunai sesuai dengan peraturan kemendes dan PDTT, ” Tukasnya.
 
Salah seorang warga desa aur gading berinisial “SI” banyak mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah yang mana telah menyalurkan dana desa ini, sehingga desa kami setiap tahunnya dapat di bangun, dan semua pembangunan ini dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat desa Aur Gading, ” ucapnya

Kegiatan konstruksi beberapa hari ini meski diguyur hujan namun dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. (@Adv/Team-5-Naga-Red).

 584 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG // SUM-SEL, Netralitasnews.com – Diduga terindikasi korupsi / penggelapan  APBDP tahun anggaran 2023, 3 (tiga) kepala OPD Kabupaten Empat Lawang Terancam dilaporkan ke komisi pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Mabes Polri.

Ketiga OPD yang tidak menjawab konfirmasi ini diantaranya adalah, Kepala BAPENDA, Kepala BPBD, dan Kepala DPKB Kabupaten Empat Lawang.

Sebelumnya, ketiga kepala OPD tersebut telah di kirimkan surat konfirmasi dengan nomor surat : 101, 1002, dan 103/IVL/SS/01/2024, dengan perihal konfirmasi.

Adapun yang dikonfirmasikan  adalah tentang rincian plafon anggaran SKPD per program, kegiatan dan sub kegiatan dana APBDP tahun anggaran 2023 yang di duga keras telah terjadinya indikasi praktek tindak pidana korupsi / penggelapan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Dengan bukti awal dokumen surat rincian perubahan plafon anggaran sementara SKPD per Program, Kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 serta hasil investigasi lapangan yang dilakukan secara indepnden dan tertutup.

Jika hal ini terus dibiarkan maka oknum cukong – cukong koruptor kian merajalela di Kabupaten Empat Lawang MADANI ini.

Dengan ditindak lanjuti ke Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan mabes Polri niscaya akan ada pengereman kedepannya nanti, bagi oknum yang berniat ingin merampok uang negara di Empat Lawang ini tentu adanya batasan.

Sementara Inspektorat Kabupaten Empat Lawang adalah aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP) yang artinya sudah barang tentu dia akan melakukan pembinaan saja bagi yang terindikasi/terlapor tindak pidana korupsi. hal ini  sesuai dengan fakta, realitas yang terjadi selama ini.

Menurut salah seorang Aktivis senior yang bertugas di Kabupaten Empat Lawang yang namanya disamarkan mengatakan, ” jika sudah dikonfirmasi namun tidak menjawab apa yang telah di konfirmasikan maka indikasi terjadi tindak pidana berat dengan cara melakukan penggelapan anggaran diduga kuat telah terjadi. maka laporkan saja ke KPK jika indikasinya lebih dari 1 (satu) miliar, ke Mabes Polri jika indikasinya kerugian Negara dibawah 1 (satu) miliar, ” Tukasnya.

Sementara itu warga Jalan poros Tebing Tinggi turut menuturkan, berdasarkan keterangan dari bapak kami menyakinkan bahwa program serta sub kegiatan yang dimaksud tidak terlaksana di Kabupaten ini, ataupun di kecamatan lainnya, ” Ungkapnya mengakhiri.

Dengan dilaporkan beberapa Kepala OPD diatas. maka pihak aktivis berharap agar terlapor dapat di ditindak lanjuti serta di selidiki sesuai proses hukum serta undang – undang yang berlaku di NKRI ini.

Apabila ditemukan bukti pelanggaran berat, baik secara administrasi, fisik, serta keuangan, dan ditemukan bukti fakta yang kuat maka jangan segan – segan untuk menindaknya sesuai standard operasional prosedur (SOP).

Hingga berita ini ditayangkan masih saja tetap tidak adanya jawaban, klarifikasi, ataupun sanggahan sesuai dengan Undang-undang dari berbagai pihak dinas dan badan terkait. (@Tim/Red).

 663 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Suami Istri di Aniaya, Korban Lapor ke Polres Polres Empat Lawang, Senin, (29/04/2024).

Cenci Riestan dan istri Laporkan istri Amrozi karena di duga telah melakukan penganiayaan, yakni sikutan tangan pelaku.

Cenci Riestan Suami Korban Okta Anggraeni saat di konfirmasi menjelaskan, ” sebelumnya sempat cekcok di HP. karena di telpon oleh Amrozi, dengan cara memaksa meminta bayarkan hutang dan tidak lama kemudian datanglah istri Amrozi ke tempat kakak ipar saya terus mencekik leher saya dan menampar saya, mencaci maki anak yang di kandung istri saya, ” Jelas Cenci Riestan

Saat istri Amrozi mencekik leher saya di halangi oleh istrinya. karena tidak puas di halangi oleh istrinya mungkin ambisinya untuk mencekik akhirnya istri saya di sikut perutnya dan mengenai kandungan istri saya, ” Jelas Cenci Lirih

Okta Angriani Istri Cenci menyampaikan keluhan bahwa perutnya terasa sakit, dan badannya lemas merasa sangat trauma atas kejadian ini.

Cenci dan istri berharap agar pelaku dapat ditindak tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku. karena mereka telah melakukan penganiayaan berat, ” Tukasnya. (@Red).