Connect with us

Praktisi Hukum

Merosotnya Moral di – Era Globalisasi Kemajuan Tecnology

Published

on

 2,824 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) memang memberikan dampak yang positif di era globalisasi kemajuan teklnologi di segala bidang. Namun hal ini tidak menutupi adanya penyalahgunaan atas perkembangan teknologi tersebut. Seperti contoh menciptakan permainan yang tidak mencerminkan nilai nilai kemanusiaan yang beradab, dalam pandangan budaya, negara kita Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut budaya timur. budaya orang timur terutama Indonesia lebih mengedepankan tata krama atau biasa disebut dengan unggah-ungguh di dalam kehidupan bermasyarakatnya di Indonesia setiap aspek kehidupan diatur dengan menggunakan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Bicara soal teknologi dalam permainan atau yang sering kita sebut dengan game adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk menghibur diri dari rasa jenuh.

Seiring berkembangnya IPTEK pada era globalisasi yang semakin maju dan modern ini membuat banyak beredarnya berbagai jenis games. tak hanya untuk sekedar refreshing namun aplikasi games telah menjadi sebuah bisnis industri yang sangat besar. Games yang dahulu sering dikaitkan dengan masa kanak – kanak ternyata telah menyedot perhatian remaja dan bahkan orang-orang dewasa saat ini.

Game berarti (hiburan). Permainan game juga merujuk pada pengertian sebagai “kelincahan intelektual” (intellectual playability).

Sementara kata (game) bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya.

Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual, pada tingkat tertentu, merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal.

Namun disini penulis berharap peran pemerintah dan penggiat dunia per-game-an untuk selektif terhadap permainan yang pantas atau tidak pantas untuk dipasarkan.

Apalagi saat ini dipertontonkan secara masa atau siaran langsung didunia media sosial ‘Facebook”. sebagaimana yang saat ini beredar berbagai permainan game dipertontonkan secara live.

Dalam sebuah game, yang mana game tersebut menayangkan tontonan yang tidak pantas untuk ditayangkan, meskipun bentuknya hanya permainan orang orangan , namun disana ada permainan yang menyajikan permainan seks. akan hal ini cukup mengherankan saja, kenapa permainan ini sangat didukung didunia digital yakni (Teknologi).

Apakah saat ini kita mengikuti budaya barat sehingga dibebaskan nya sesuatu yang negatif menjadi positif terhadap dunia tekhnologi yang diciptakan oleh negara luar.

Negara kita ini memang demokrasi, namun punya aturan tegas, jangan sampai demokrasi kita diera teknologi bisa menambah merusak generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa di masa sekarang dan mendatang. hal ini memang nampaknya sepeleh, namun kerusakan moral berdampak buruk dalam segala aspek kehidupan.

Ini tugas bagi pemerintah dalam hal memberikan aturan sebagai bentuk melindungi warga negara dari berbagai ancaman, termasuk ancaman moral dan memudarnya nilai – nilai kemanusiaan yang beradab. karena generasi kita jangan sampai rusak dengan kemajuan teknologi dan tontonan yang tidak pantas dipublikasikan diaplikasi manapun.

Tidak menutup kemungkinan tidak adanya pembatasan dalam sebuah kemajuan apapun, baik bidang teknologi, industri dan lain sebagainya. berharap kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini peran pemerintah harus mempunyai aturan tegas berdasarkan norma hukum yang berlaku, agar generasi kita tidak berdampak negatif terhadap kemajuan teknologi dunia ini.

Dan untuk anak – anak dibawah umur, remaja peran orang tua perlu dalam mengawasi anak – anak dalam kegiatan memegang handphone, merujuk pada apa yang yang di lihatnya dan apa yang dimainkannya dalam memegang handphone atau komputer tersebut. tak hanya permainan game saja, aplikasi lainnya juga digunakan untuk hal hal yang negatif demi mengharapkan sesuatu.

Ingatlah dunia ini tipu tipu muslihat saja dan sejatinya kehidupan kita kelak akan ada yang abadi setelah mati. Firman Allah SWT sudah dijelaskan dalam (QS. Al-Hadîd: 20).

Penulis Merupakan Praktisi Hukum atau Pengacara Di Kantor Hukum BPS And Partners. Wa: 082282678118

Bengkulu

Program ETLE Nasional Resmi diberlakukan 244 Titik di 12 Wilayah Polda di Indonesia

Published

on

 978 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Program ETLE Nasional resmi diberlakukan yang tersebar 244 titik di 12 wilayah Polda di Indonesia. ini sebagai upaya peningkatan 

program keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis terknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat menditeksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Keunggulan ETLE diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik.

Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era new normal.

Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikordinasikan dengan satuan wilayah dimana kendaraan itu terdaftar. sehingga dapat terditeksi dan terintegrasi pada seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri.

Output dari ETLE adalah berupa foto dan video hasil analisa pelanggaran lalu lintas yang akurat dengan mengedepankan transparansi.

Dalam pembuktianya, surat konfirmasi akan dikirim kepada para pelanggar. di dalam surat konfirmasi akan terdapat barkot yang bisa menditeksi video terkait pelanggaran yang dilakukan.

Setelah menerima surat konfirmasi, ada dua hal yang harus dilakukan oleh pelanggar diantaranya, mengisi surat konfirmasi pelanggaran dan pelanggar akan menerima SMS kode pembayaran untuk selanjutnya membayar denda, mengutip dari berbagai informasi dan berita terkait dengan program ETLE.

Penulis ingin memberikan gambaran tentang program tambahan untuk memaksimalkan program Nasional terkait dengan program ETLE ini.

Penulis sangat berkeinginan untuk memberikan saran terhadap pemerintah Bengkulu, Karena program nasional tersebut bengkulu merupakan salah satunya yang sudah menerapkan sistem ETLE dalam peraturan lalu lintas dan sudah menerapkan diberbagai titik dalam melaksanakan program ETLE guna memberlakukan program nasional yang terstruktur, Yang menurut kajian program tersebut cukup efektif dalam melaksanakan apa yang menjadi terobosan- terobosan pengaturan lalu lintas secara elekronik atau disebut secara otomatis non manual dalam tindakan pelanggaran lalu lintas.

Namun disini penulis berpendapat lain yang memang dalam program ETLE ini justru akan lebih efektif lagi ketika ada program tambahan dari pemerintah daerah khususnya bengkulu, Untuk mengsinkroni sasikan regulasi atau aturan baru dari sebuah terobosan kemajuan dalam palaksanaan program aturan yang lebih modern ini, sehingga program aturan yang modern tersebut berjalan tanpa adanya kekeliruan terhadap siapa yang melanggar dan siapa yang mendapatkan sanksi.

Sebagai contoh, ketika ada yang meminjam kendaraan temannya, keluarga ataupun transportasi jasa sewa kendaraan, lalu si penyewa ataupun bagi peminjam kendaraan tersebut telah melanggar peraturan lalu lintas, sehingga yang jadi pertanyaannya disini adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran tersebut, dan siapa yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran itu?
Ini menjadi pertanyaan besar, Yang mana pertanyaan ini adalah pertanyaan soal keadilan, adapun pepatah mengatakan, “siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab”.

Namun jika ada regulasi atau peraturan yang mengatur siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab dalam hal ini tentang pelaksanaan peraturan ETLE ini, Maka peraturan UU Lalu Lintas yang sudah dikemas menjadi modern ini ,artinya sudah siap dilaksanakan secara maksimal.

Adapun saran penulis terkait dengan sanksi terhadap bagi yang melanggar menggunakan kendaraan pinjaman, berharap pihak kepolisian yang berwenang untuk memberikan sanksi tegas kepada siapa yang melanggar aturan dialah yang bertanggungjawab, sanksi yang berupa pencabutan SIM atau sanksi denda bagi pelanggar yang mengendarai kendaraan bukan miliknya.

Sehingga pemilik kendaraan merasa ada keadilan dalam pelaksanaan sanksi hukuman yang dijalankan atas subyek yang melanggar tersebut.

Sekiranya dalam hal ini untuk memaksimalkan program tersebut CAMERA CCTV tentunya lebih modern atau canggih agar dapat merekam wajah pengendara, maka ketika pemilik kendaraan terkena tilang atau sanksi, ataupun pemblokiran STNK, maka hendaklah pihak yang mengendarai kendaraan dapat diminta untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, dan perlu diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Program ETLE Ini memang proses pelaksanaannya untuk menjadi sempurna dibutuhkan waktu dan proses yang panjang, agar ketidakadilan bagi masyarakat pun atas aturan ini tidak memberikan antensi publik yang sangat negatif dengan adanya regulasi yang kurang sempurna, atau melahirkan sebuah kekeliruan dalam menerapkan sebuah hukuman atau sanksi kepada siapa yang berbuat.

Prestasi tehnologi zaman yang memang tidak dipungkiri bagi negara dan masyarakat perlu untuk mengikuti proses tersebut agar tidak tertinggal oleh negara-negara lainnya yang saat ini bergantungan dengan tehnologi.

Akan tetapi kita juga jangan terjebak oleh kemajuan zaman sehingga kita tidak lagi mengedepankan sikap teloransi yang berkeadilan dinegeri merah putih tercinta ini.

Adapun pemerintah juga bersama dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan program nasional terkait dengan ETLE juga dapat mempertimbangkan sebuah keadaan daerah atau wilayah, karena daerah kita belum tentu sama dengan daerah- daerah lainya.

Pemerintah perlu melihat keadaan wilayah atau daerah yang memang tidak sama dari masing- masing daerah.

Penulis berkeyakinan pemerintah provinsi bengkulu dapat memfasilitasi masyarakat bengkulu dalam hal pengurusan balik nama kendaraan ataupun mutasi kendaraan secara gratis dan terbuka, Sehingga dalam hal ini juga akan lebih efektif lagi dan menjadi sempurna untuk menerapkan program ETLE yang dilakukan dibengkulu ketika program sandingan atau tambahannya pun diberlakukan.

Ini juga sebagai bentuk program terobosan pemerintah provinsi bengkulu dalam jangka waktu yang panjang untuk menambah income daerah khususnya pajak kendaraan yang akan semakin bertambah di daerah diprovinsi bengkulu.

Contoh konkriet penambahan income pajak kendaraan tersebut adalah dengan memberikan fasilitas umum gratis atas merubahnya plat nomor kendaraan yang pemiliknya berdomisili dibengkulu, namun kendaraan pribadi atau operasional usahanya
berplat nomor diluar daerah, misalkan plat nomornya B, maka pemilik yang berdomisili dibengkulu akan membayar pajak di jakarta, akan tetapi pemilik tersebut tinggalnya dibengkulu, bisa saja perubahan plat BG sumsel menjadi BD bengkulu.

Dan pemerintah perlu terus memberikan edukasi tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya bersama- sama dalam membangun provinsi bengkulu, dengan cara apa? Salah satunya membuat kebijakan yang berkeadilan, dan kebijakan tersebut haruslah tersiarkan terlebih dahulu, agar melihat apakah kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang memberatkan ataupun mempersulit masyarakat.

Program nasional ETLE tersebut sangat perlu digandengkan dengan program pemerintah daerah dalam pelaksanaan mutasi ataupun balik nama kendaraan gratis ini.

Sebagai contoh lagi penulis paparkan, misalkan ketika seseorang yang membeli kendaraan yang pindah tangan kendaraannya sudah tiga kali atau berkali kali, maka apakah pihak polisi yang berwenang bisa mendeteksi keberadaan alamat pemilik yang terakhir dari kendaraan tersebut? Jawabannya tentu tidak jikalau tidak ada proses balik nama para pihak.
Dan seketika proses tilang elektronik itu dilangsungkan namun gagal karena tidak dapat mengetahui keberadaan pemilik kendaraan tersebut.

Pihak kepolisian yang berwenang dalam hal ini, pasti akan melakukan pemblokiran STNK kendaraan,
Dalam pemblokiran STNK ini sangat tidak efektif, karena pelaku pelanggar lalu lintas pun tidak mengetahui apa saja kesalahan yang dilakukannya saat berkendara, meskipun diperlihatkan rekaman tersebut. “Jikalau memang ada program tayang rekaman dalam pelaksanaan aturan itu”.

Untuk penerapan ETLE ini harusnya memang perlu disandingkan, digabungkan dengan program mutasi kendaraan ataupun balik nama kendaraan secara gratis untuk warga bengkulu.

Sehingga nantinya pembaharuan pemilik kendaraan pun berlangsung menjadi tertata dan terdata.
Dan mungkin nantinya bila terjadi transaksi jual beli kendaraan oleh masyarakat, masyarakat tidak akan lagi kesulitan untuk melakukan perubahan nama kendaraan lagi, dikarenakan program gratis balik nama sudah terlaksana dijalankan.
Yang itu memang perlu adanya sistem untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan proses pertukaran/pergantian nama dikendaraan tersebut.

Penulis berharap kemajuan Tehnologi dalam pemberlakukan serta menerapkan berbagai aturan-aturan baru hendaknya perlu memberikan nilai berkeadilan antar sesama, sehingga terciptanya tatanan hidup yang harmonis serta humanis bagi bangsa dan negara.

Adapun Hadist Dari
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga. (HR Al-Bukhari dan Muslim).
Sebaik baik pemimpin adalah ia berlaku adil bagi rakyatnya.

Penulis :
Bayu Purnomo Saputra.,S.H.
(Pengacara Rakyat Dari Kantor Hukum BPS And Partners)
Hp: 0822-8267-8118.

Continue Reading

Bengkulu

Praktisi Hukum BPS And Partners, Berikan Pandangan Hukum Kepada Masyarakat Tentang UU Lalu Lintas

Published

on

 1,122 X dibaca hari ini

BENGKULU, Netralitasnews.com Praktisi Hukum BPS And Partners, Berikan Pandangan Hukum Tentang Undang – Undang lalu lintas dan 

memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar barang bukti ataupun barang yang ditahan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus lakalantas itu sama sekali tidak dikenakan bileaya alias tidak dipungut beaya. karena undang undang tidak mengatur hal demikian, namun hanya saja kebijaksanaan para pemilik kendaraan tersebut kiranya hal yang wajar saja apabila ada masyarakat itu sendiri yang memaksa untuk memberikan anggaran atau beaya untuk pengambilan kendaraan dikantor polisi. Rabu (01/06/2022)

Namun disini kami dari Ruang Hukum Lintang Keadilan yang terus melayani pengaduan masyarakat secara aktif sangat menerima aduan ataupun keluhan dari masyarakat dalam berbagai keluhan terutama yang berkaitan dengan hukum, maka kami selaku Praktisi Hukum atau Advokat untuk memberikan tanggapan terkait yang baru kami dapatkan laporan salah satu warga yang mengadu kepada kami atas penebusan kendaraan dikantor polisi warga tersebut dikenakan beaya, disini salah satu warga melaporkan keluhannya kepada kami bahwasanya ia diminta uang penebusan kendaraan, dalam hal ini peristiwa tersebut terjadi pada awal puasa dia mengalami korban kecelakaan, yang sampai saat ini masih belum ada pertanggung jawaban oleh pihak yang menabrak, dan padahal ia sudah menyepakati akan membantu untuk membiayai uang tersebut, ” terangnya.

Namun sampai sekarang tidak dilakukan dan penebusan kendaraanpun dilaksanakan masing – masing pihak. dalam hal ini kami selaku Praktisi Hukum memberikan pandangan hukum terkait undang- undang lalu lintas, bahwasanya sepeda motor pada peristiwa ini merupakan barang bukti yang dapat diminta kembali oleh pemiliknya, Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

Adapun ketentuan yang juga mengatur mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 19, ” Imbuhnya

Dengan demikian, berdasarkan aturan di atas tersebut, kepada masyarakat yang mengalami kendaraannya yang berada dikantor polisi dapat meminta kembali dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik diresor mana kendaraan anda ditempatkan atau disita tersebut. ” Akhir Bayu Purnomo Saputra, SH. (@Rls BPS and Patners).

Continue Reading

Empat Lawang

Proyek 2,8 M di duga KKN, Pengacara Kondang Jakarta Oknum Bisa Tidur di Hotel Prodeo

Published

on

 1,743 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com –Pembangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Perhubungan Empat Lawang dengan nilai pagu 2.865.048.000 yang dilaksanakan oleh PT. Kenzo Putra Linas di duga  korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). menindak lanjuti hal ini pengacara kondang Jakarta semua yang terlibat dapat di proses secara hukum hingga tidur di hotel prodeo. Rabu, (25/05/2022). 

Pasalnya pembangunan gedung tersebut diduga keras banyak penyelewengan dan diduga keras  tidak sesuai dengan RAB.

Tak hanya itu proyek tersebut tidak di kelola secara transparan. pada saat dibangun pada tahun 2021 lalu semuanya tertutup pagar seng, sehingga timbul pertanyaan masyarakat Empat Lawang, ada apa ?

Akan proyek yang nilainya mencapai 3 Miliar ini pastinya tak luput dari sorotan para Aktivis dan  Awak media yang bertugas di Kabupaten Empat Lawang.

Para aktivis dan masyarakat Empat Lawang menduga banyak kejanggalan, dan sangat meragukan kualitas serta kuantitas fisik bangunan gedung ini, seperti contoh tidak ada pagar keliling serta sarana dan prasarana lainnya semuanya sudah hilang tak tau rimbanya. 

Sementara itu, awak media ini bersama lembaga Gerhana Indonesia dewan pimpinan Kabupaten Empat Lawang telah mengkonfirmasi perihal ini langsung kepada Sormi Azhar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang, namun belum mendapatkan keterangan yang real.

Kepala Dinas Perhubungan terkesan mengabaikan konfirmasi wartawan dan menjawab, seakan enggan di konfirmasi. itu tidak ada urusannya dengan saya kamu temui saja Hendra Rosada/OTONG, seakan enggan di konfirmasi.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Indera Supawi tidak menjawab  konfirmasi.

” yaa, itu tidak ada urusannya dengan saya, kamu temui saja Hendra Rosada/Otong,  ” Jawab kepala dinas singkat. 

Sementara terpisah, ketua Lembaga Gerhana Indonesia Cenci Riestan kepada media ini menuturkan,

” Berkaitan dengan indikasi pelanggaran pada proyek  pembangunan gedung yang terletak di pinggir jalan poros tersebut saya adukan ke pihak aparat penegak hukum yang berwenang melalui ketua Umum di Jakarta Pusat.

Dengan tujuan agar dapat di audit semua indikasi pelanggaran yang berbau korupsi hingga merugikan keuangan negara miliaran rupiah ini dapat terungkap,  ” jelasnya

Siapapun oknum pelaku yang terlibat dapat ditindak tegas sesuai proses hukum dan undang – undang yang berlaku di NKRI, ” imbuhnya lagi.

Hal ini dilakukan berdasarkan, – Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang ormas
– PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
– Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ” pungkasnya.

Di lain sisi, Pengacara Kondang Jakarta Inuar Ependi, SH. And Partners mengatakan, jika proyek sudah mencapai 3 miliar. namun semua kegiatan, kualitas dan kuantitasnya sangat diragukan sehingga berakibat merugikan keuangan Negara maka siapapun oknum yang terlibat dapat di poses secara hukum. dan jika sudah putusan hakim nantinya oknum bisa tidur di hotel Prodeo. ” Pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!