News

Aliansi Mahasiswa Bina Darma Menggelar Aksi Depan Kampus

Published

2 tahun ago

17 November 2023

847 X dibaca hari ini

PALEMBANG // SUM-SEL, Netralitasnews.com – Aliansi Mahasiswa Bina Darma Palembang mendatangi Kampus tercintanya pada hari Jum’at tanggal, 17 November 2023 dengan jumlah massa kurang lebih 50 Orang.

Hal ini karena mulai gerah dengan pemberitaan permasalahan yang terjadi di Yayasan. Bahkan bukan rahasia lagi dengan masalah sengketa asset di kampus Bina Darma yang dinilai adanya indikasi untuk dijadikan milik pribadi.

Sedangkan secara bukti dokumentasi bahkan saksi membuktikan asset Bina Darma adalah milik Yayasan yang pembeliannya dibayarkan menggunakan uang Yayasan dari SPP Mahasiswa.

Pihak Yayasan, Rektorat dan Pihak yang bersengketa haruslah memikirkan nasib Mahasiswa dan kegiatan belajar mengajar serta dahulukan kepentingan Mahasiswa karena ada hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang nyaman.

Hal ini sebenarnya terjadi perselisihan antara keluarga yang salah satunya berambisi untuk memiliki asset secara pribadi sedangkan secara fakta asset milik Yayasan.

Jangan sampai ambisi untuk memiliki asset secara pribadi dengan mengorbankan nasib mahasiswa dan akademik.
Mahasiswa melakukan aksi damai ini karena sangat peduli akan nasib kampus Bina Darma bahkan sebenarnya sudah sangat lama untuk melakukan aksi ini.

Tapi Mahasiswa masih berpikir positif bahwa pihak yang bersengketa akan memikirkan nasibnya. Setelah kita mengetahui putusan Pengadilan Negeri beberapa waktu yang lalu dan mencari tahu akan sumber-sumber lainnya ternyata adanya indikasi yang kuat bahwa kampus akan dimiliki secara pribadi tanpa memikirkan nasib mahasiswa, juga berimbas juga pada nasib dosen dan karyawan.

Mahasiswa siap mengawal dan mengikuti perkembangan perkara sengketa asset di Bina Darma, jika ada

“Kami melakukan Aksi Damai di depan Kampus Bina Darma yang merupakan kampus tercinta karena sangat peduli dengan Yayasan bahkan peduli akan nasib Mahasiswa. dan kita semua tahu terkait kasus sengketa asset yang terjadi sudah lama bahkan awal-awal muncul kepermukaan diawal tahun 2021.

Kami sebenarnya selama ini bukan diam saja tapi kami memperhatikan dan mengikuti perkembangan ini karena menyangkut masa depan kami di Bina Darma. Tetapi setelah kami mengetahui hasil keputusan di Pengadilan Negeri yang syarat akan keberpihakan dan hasilnya tanpa memikirkan nasib kami. Maka kami pun hari ini melakukan aksi untuk bertemu langsung dengan Rektor untuk mempertanyakan masalah sengketa asset serta nasib kami.

Adapun tuntutan kami adalah :
1. Meminta pihak Rektorat untuk memberikan penjelasan dan taransparansi terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi Universitas Bina Darma
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Universitas terkait permasalahan tersebut, mengingat hal ini akan merugikan banyak pihak terkhususnya mahasiswa Bina Darma itu sendiri
3. Meminta pihak Rektorat untuk segera melakukan usaha – usaha yang diperlukan untuk membantu dan menyelesaikan permasalah tersebut mengingat dan menimbang hal ini akan berdampak merugikan banyak orang terkhususnya, “ MAHASISWA BINA DARMA”
4. Apabila dalam waktu 3x 24 jam tuntutan ini tidak dilanjuti maka kami akan melakukan aksi kembali sampai tuntutan kami diterima dan dilakukan.

Kami berharap pihak Rektor mau menemui kami atau kami diizinkan untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan kami,” ujar Bogi, selaku Koordinator Aksi saat berorasi.
Aksi pun berjalan dengan damai yang dikawal ketat oleh pihak Kepolisian serta Security kampus bahkan hal ini sempat menjadi perhatian bagi pengguna jalan bahkan sempat mebuat arus lalu lintas macet tapi tetap berjalan.

Setelah aksi dilakukan kurang lebih satu jam yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Bina Darma dan melakukan Orasi. Akhirnya perwakilan dari Kampus menemui massa aksi serta memberikan kesempatan sebanyak 5 orang perwakilan untuk menemui Rektor.

Pihak Rektor yang di dampingi Wakil Rektor dan Pimpinan lainnya pun menerima Perwakilan aksi Aliansi Mahasiswa Bina Darma dan menyambut baik serta mengucapkan apresiasi kepada Mahasiswa yang berani bersuara terkait perkembangan kasus sengketa asset dan peduli terhadap kampus serta akademiknya.

Bahkan Rektor akan segera memberikan update perkembangan kasus secepatnya kepada Mahasiswa terkait tuntutannya. Karena tuntutan mahasiswa tersebut sebenarnya, sudah dijawab semua karena, saat ini sedang dalam proses, secara detail tidak bisa saya jelaskan karena akan lebih baik bila Lawyer kami yang menyampaikan.

“ Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, anak-anak saya yang telah mempunyai rasa perduli terhadap kampus kita sendiri terkait masalah sengketa asset. Yang pasti Ibu, selaku Rektor UBD merasa terharu dan memberikan apresiasi kepada kalian telah peduli kepada kampus dan memberikan semangat yang baru buat Ibu dan Yayasan untuk memperjuangkan nasib kampus Bina Darma,” Ujar Sunda Rektor Universitas Bina Darma Palembang. (@Red).

BUMN

PT. LPPBJ Perusahaan Tambang Berkontribusi Bagi Pembangunan Daerah

Published

4 minggu ago

1 September 2025

Redaksi Netralitasnews

1,008 X dibaca hari ini

LAHAT, Netralitasnews.com – Adanya berita yang beredar dibeberapa media online membuat PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya ( LPPBJ) harus mengklarifikasi kebenarannya.

Dijelaskan oleh humas PT LPPBJ, Hj Fatma Dewi Fachrurrozi bahwa PT. LPPBJ adalah Perusahan Pertambangan Batubara yang telah memiliki seluruh perizinan dan PT. LPPBJ tidak pernah menambang batu bara di hutan lindung, PT. LPPBJ berjarak 2 KM dari hutan lindung, sehingga aktifitas penambangan PT. LPPBJ tidak pernah diberhentikan oleh pemerintah. PT. LPPBJ tidak pernah melakukan pengerusakan terhadap portal PT. Bomba.

“PT. LPPBJ memiliki Ijin –Ijin untuk menambang dengan lengkap dan memiliki dokumen lengkap sesuai UU ESDM / Menerba yg benar,” kata Dewi.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa PT. LPPBJ memiliki Akta notaris Tahun 2008, memiliki Izin KP Eksplorasi Tahun 2008, PT. LPPBJ memiliki IUP Eksplorasi 2010 perubahan dari KP Eksplorasi tahun 2008, memiliki IUP Operasi produksi Tahun 2015 sampai tahun 2035, PT LPPBJ juga memiliki izin pengesahan Lingkungan hidup dan pengawasan lingkungan hidup Tahun 2015, memiliki KA-Amdal , Amdal, RKL dan RPL, memiliki rekomandasi dari kehutanan Sumsel Tahun 2008 dan 2016, memiliki Ijin pegesahan Reklamasi 2015 dan Rencana Penutupan pasca Tambang 2015, Clean dan Clear dari Minerba RI Tahun 2015, RAKB dari Tahun 2008 sampai SKG, PT. LPPBJ memiliki ET untuk Perdagangan, izin Limbah B3, izin IPLC serta perizinan lainnya.

PT. LPPBJ menambang mulai Tahun 2015 Blok Utara disebelah PT.BME seluas 30 Hektar selama 4 tahun, dari 2015 sampai 2019.

Setelah Selesai Blok Utara Tahun 2019, LPPBJ pindah ke Blok Selatan untuk mulai penambang batubara dan pada akhir tahun 2019, LPPBJ baru keluar batubara sampai dengan tahun 2025 sampai sekarang.

PT. LPPBJ pun telah memberikan sumbangsihnya kepada Negara untuk membangun yaitu dengan telah memberikan kepada Negara pajak, royalty, PPN 22, PPN 25, pajak ekspor dan lain lain dan yang tak kalah pentinya adalah 90 persen karyawan dan pekerja di PT. LPPBJ merupakan masyarakat Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dan sekitarnya.

PT. LPPBJ juga sering membantu masyarakat seperti memperbaiki aliran sungai serta melakukan beberapa kegiatan sosial lainnya.

Meski harus merugi sampai Rp.15-30 milyar pada tahun 2019-2023 namun PT. LPPBJ tetap beroperasi menambang batubara sampai sekarang.

“Dan untuk permasalahan jalan, sudah ditempuh melalui jalur hukum, PT. LPPBJ tidak pernah menyerobot tanah siapapun,” kata Dewi.

PT.CJA dan PT. LPPBJ memenangkan gugatan yang diputus pengadilan lahat 4 Juni 2025 dan memenangkan banding di pengadilan Tinggi 14 Juli 2025. (@RED).

Empat Lawang

HUT ke – 27 DPD PAN Empat Lawang dihadiri Ribuan Warga

Published

4 minggu ago

30 Agustus 2025

Redaksi Netralitasnews

8,163 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Dalam Rangka hari ulang tahun partai amanat nasional dewan pimpinan daerah partai amanat nasional Kabupaten Empat Lawang gelar acara jalan sehat dan senam pagi, Sabtu pagi, (30/08/2025). Pukul 06:00 WIB.

Kegiatan jalan sehat ini start di depan kantor majelis ulama indonesia (MUI) Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi.

Ketua DPD PAN Empat Lawang Darli, ” Acara pada hari ini dalam Rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Partai Amanat Nasional ke – 27 tahun 2025 Tanggal 23 Agustus 2025 yang di selenggarakan serentak, DPP, DPW dan DPD, ” jelasnya

” Kami Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Empat Lawang melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi di halaman Parkir Gedung Serba Guna (GGS) Kabupaten Empat Lawang, ” imbuhnya lagi saat dibincangi Pewarta.

Dalam kegiatan ini berbagai hadiah doorfrize menarik, seperti Sepeda motor listrik, kulkas, Magic, Dispenser, Kompor gas, dan sampul Handpone, semua telah diundi dan hadiah telah di realisasikan, Kami DPD PAN mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Empat Lawang atas partisipasinya dalam rangka memeriahkan HUT PAN, ” ucapnya mengakhiri.

Kegiatan HUT PAN dihadiri ribuan masyarakat Empat Lawang, sejak di gelar jam 06:00 WIB hingga selesai berjalan dengan sukses dan meriah. (@YU/Red).

Empat Lawang

BPD Ulak Mengkudu Laksanakan MUS-Des Untuk RKPDes 2026

Published

1 bulan ago

27 Agustus 2025

Redaksi Netralitasnews

4,726 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Badan Permusyawaratan Desa Ulak Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi melaksanakan musyawarah desa (MUS-Des) untuk rencana kerja pemerintah desa (RKP-Des) tahun 2026, Rabu, (27/08/2025). 10 : 00 WIB.

Kepala desa Ulak Mengkudu Libraco, ” musdes ini untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan desa pada tahun 2026 sesuai dengan kepentingan warga ” jelasnya.

Hasil MUS-Des ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen RKP Desa 2026 yang kemudian digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), ” tambahnya.

Kegiatan ini hadiri oleh Camat Tebing Tinggi, PD, PLD, Babinkamtibmas, Perangkat Desa, Karang Taruna, Pengurus Bumdes, KPMD, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, ” imbuhnya lagi.

Hal ini dilakukan guna untuk memastikan pembangunan desa yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, ” ungkapnya mengakhiri.

Dasar Hukum:
Kegiatan Musdes RKP Desa mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Musdes RKP Desa untuk tahun 2026 merupakan langkah awal dan fundamental dalam siklus perencanaan pembangunan desa, memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kegiatan Musyawarah Desa Ulak Mengkudu, sejak diselenggarakan hingga selesai berlangsung sukses. dengan penandatanganan berita acara dan ditutup dengan Do’a. (@Red).