3,277 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan laporan panitia khusus (PANSUS) dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Empat Lawang, Darli didampingi Wakil Ketua DPRD, Dr. Wulan Purnamasari, serta dihadiri para ketua komisi dan seluruh anggota DPRD.

Dari pihak eksekutif, turut hadir Wakil Bupati Empat Lawang, Sekretaris Daerah beserta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Rapat paripurna dimulai pukul 09.00 WIB dengan penyampaian laporan panitia khusus terkait LKPJ Bupati Tahun 2025.

Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang memuat berbagai catatan, kritik, serta rekomendasi terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Memasuki sesi lanjutan pada pukul 13.00 WIB, rapat difokuskan pada penyampaian pendapat akhir fraksi, dilanjutkan dengan sambutan Bupati Empat Lawang, doa, hingga penutupan.

Ketua DPRD Empat Lawang, Darli menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kami di DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan adalah bentuk komitmen untuk memastikan kinerja pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Empat Lawang, Dr. Wulan Purnamasari menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut.

“Melalui rapat ini, kami berharap seluruh rekomendasi benar-benar menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti secara konkret demi peningkatan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah, sekaligus sebagai ruang terbuka bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan secara objektif dan bertanggung jawab.

Rapat paripurna DPRD Empat Lawang mendengarkan dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 hingga berlangsung sukses. (@**).

 15,356 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Sebanyak 47 Keluarga penerima manfaat (KPM) wilayah Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi keluhkan dana upah tukang bangunan rumah tidak layak huni (RTLH) Tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh beberapa Penerima kepada media ini, yang mana mengeluhkan anggaran tersebut tidak dicairkan.

Menurut sumber terpercaya yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) mengatakan, upah tukang pembangunan rumah tidak layak huni ini sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh pihak terkait, katanya akan di cairkan pada bulan agustus 2024. kami dipinta membuka rekening baru, bahkan kamipun sudah dua kali membuat rekening, ” terang sumber.

Selanjutnya akan hal ini kami telah kuasakan kepada pihak DPP Lembaga Informasi Independen untuk ditindak lanjuti dan diurus, serta mempertanyakan akan hal ini apa masalahnya sehingga sampai saat ini belum cairr, ” ungkapnya mengakhiri.

Menanggapi hal tersebut dinas PERKIM Empat telah dikirim surat Konfirmasi Tertulis oleh DPP Lembaga Informasi Independen. Namun tidak ada jawaban.

Untuk diketahui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 berfokus pada perbaikan kualitas hunian masyarakat miskin melalui bantuan stimulan, dengan besaran umumnya Rp20 juta per unit (terdiri dari bahan bangunan dan upah tukang).

Program ini mengacu pada aturan turunan Permen PUPR (seperti No. 07/PRT/M/2018) dan diimplementa sikan melalui APBD.

Sebelummy dinas PERKIM Empat Lawang melalui Ari ketika di konfirmasi menjawab dan bertanya,
” Itu RTLH di Desa mana ya pak? yang memakai dana apa ? APBD apa APBN (Balai), ” dirinya balik bertanya.

” O iya benar, APBD, Terkait itu memang belum cair pak upah tukangnya, dikarenakan kas di BPKAD kosong, Kegiatan itu sendiri masuk ke dalam Hutang, (SPH) surat perjanjian hutang, ” Jelasnya

” Kami pihak PERKIM sendiri sudah terus brupaya untuk mngusulkan pencairannya, ” tambahnya lagi.

iya begitu dan apabila sudah caer sendiri langsung kami kabari penerima bantuan nya. karena yang mncairkannya dari bank harus yang bersangkutan pak, bukan kami. Kami sekedar memberi rekomendasi untuk dicairkan. karena pekerjaannya sudah selesai pak, ” Tukasnya.

Sementara itu, menurut Heri Kepala Dinas perumahan dan kawasan permukiman (PERKIM) Kabupaten Empat Lawang, mereka telah berupaya terus mengusulkan pencairan.

” Kami telah berupaya terus mengusulkan pencaeran program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 2024 yang anggarannya mencapai 1 M, yang mana sebelumnya upah tersebut termasuk dalam surat perjanjian hutang, ” Jelas Heri.

Sementara itu, Kepala BPKAD Empat Lawang, pengajuan itu memang ada, tapi kita masih menunggu anggaran dari pusat masuk, jika sudah masuk pasti akan dibayarkan, ” jawabnya.

PLT Kepala dinas PUPR, Izin kami tanya dulu samo kawan – kawan di kantor, saat ini kami belum mengetahui perihal tersebut, ” Jawabnya singkat.

Ketua DPRD Empat Lawang menyarankan agar kawal saja terus di PERKIM maupun BPKAD. itu bukan upah tukang saja, melainkan anggarannyapun belum dibayarkan. ” tukasnya. (@TIM).

 6,816 X dibaca hari ini

EMPAT LAWANG, Netralitasnews.com – Pemerintah secara resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 dengan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan.

Hal tersebut disampaikan oleh bupati Empat Lawang dan  Dr. Wulan Purnamasari Hidayat waka II DPRD membacakan teks pancasila dalam perayaan Hari Nasional dan dalam konferensi pers di lokasi.  Minggu, (17/08/2025).

Wulan purnama Hidayat, bahwa tahun ini perayaan kemerdekaan akan mengusung semangat “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” sebagaimana tema dan logo yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli lalu, ” jelasnya

“Tema perayaan hari kemerdekaan tahun peringati HUT ke – 80, yakni perayaan kemerdekaan tidak hanya mengingat dan memperingati tanggal kemerdekaan, tetapi menjadi momentum untuk menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif, agar bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera dan maju,” tambahnya

Doa Kebangsaan hingga Upacara di Istana ;

Pada tahun ini, sambung wulan, Pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan yang akan dilaksanakan pada (17/08/2025) siang.

Doa kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang berketuhanan, tetapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural, sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

“Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah di SMK N 2 Pendopo , tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa, ” imbuhnya lagi.

Acara akan dihadiri ribuan masyarakat dan siswa dan siswi mulai dari tingkat SDN, SMPN, SMA N dan jajaran kepala desa Sekecamatan pendopo, ” tukasnya.

Upacara ini dihadiri camat Pendopo, perwakilan dari danramil, Kapolsek pendopo.

Selanjutnya, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang digelar pada tanggal 17 Agustus, dengan Inspektur Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi akan didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi  menggunakan kereta kencana, dan dikawal pasukan berkuda. Acara kirab ini dimulai pukul 08.00 WIB. Selanjutnya pada sore hari.

Dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana, imbuh wulan memberi arahan agar kegiatan harus khidmat serta dirayakan dengan penuh suka cita, riang gembira, dan berdampak bagi masyarakat.

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan ;

Pada rangkaian upacara, di halaman SMK N 2 pendopo akan ditampilkan pagelaran kesenian yang menyuguhkan berbagai kekayaan seni dan budaya Indonesia yang menggambarkan Bhineka Tunggal Ika. Sementara itu, di lapangan, akan diselenggarakan Pesta Rakyat setelah upacara di pagi hari.

Pada Pesta Rakyat di lapangan ketua panitia menyiapkan aneka hidangan makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta.

Semangat kemerdekaan dilanjutkan dengan

“Sebagai hadiah bagi masyarakat untuk menikmati kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan tanggal 17 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakkan Peringatan HUT RI. Diharapkan perlombaan – perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat optimisme, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju.

Pemerintah berharap semangat Bulan Kemerdekaan 2025 tidak hanya terasa di pusat kecamatan, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air.

Momentum ini diharapkan menjadi pemicu semangat gotong royong, kerja bersama, dan kebanggaan nasional menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju. upacara di akhiri dengan penutup salam damai salam merdeka. (@TIM).