Connect with us

Jakarta

Komunitas Pers, Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya

Published

on

 1,334 X dibaca

JAKARTA, Netralitasnews.com- Komunitas Pers yang terdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (FPR), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). sepakat meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis untuk mencabut Pasal 2d dari Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021. Jakarta, (01/01/2021)

Pasalnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan maklumat Nomor : Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditanda tangani 1 Januari 2021.

POLRI beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Ada 4 (empat) hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial”.

Menyikapi Maklumat Kapolri di pasal 2d tersebut, kami menyatakan sikap:
1). Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai Negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.

Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2). Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media. yang karena, profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

3). Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip Negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.

4). Menghimbau pers Nasional untuk terus memberitakan berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999. (Red)

Advertisement

Empat Lawang

Advokat ; Adukan Kapolres Empat Lawang ke Divisi Propam Polri

Published

on

 767 X dibaca

EMPAT LAWANG, SUMATERA SELATAN, Netralitasnews.com Penasehat Hukum (PH) oknum Kepala Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Herman Hamzah, SH bersama Rekan mengadukan oknum Kapolres Empat Lawang, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ke Divisi Profesi pengamanan polri Markas besar kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI).

Perihal Pengaduan tersebut atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum Kapolres Empat Lawang beserta 80 anggota gabungan personil Brimob terkait proses penangkapan dan penggeledahan yang terjadi pada 27 Maret 2022 lalu di Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang.

PH Oknum Kepala Desa Gedung Agung Herman Hamzah, SH menjelaskan pihaknya telah mengadukan oknum Kapolres Empat Lawang.   dengan Nomor : SPSP2/2018/IV /2022 /Bagyanduan.

Telah di terima bagian pelayanan pengaduan oleh stap Divisi Profesi dan pengamanan Polri pada hari senin tanggal, (04/04/2022).

“ Ini langkah kami dalam menempuh jalur hukum terkait kriminalisasi yang di lakukan oknum Kepolisian terhadap klien kami, ” Ungkapnya kepada Wartawan kemarin.

Sebelumnya Herman Hamzah, SH di dampingi Deby Setia Budi, SH, PH oknum Kepala Desa sangat menyesalkan proses penangkapan dengan merusak pintu menggunakan godam yang dinilai tidak sesuai standard operasional prosedur (SOP), ditambah lagi alat bukti terkesan diada – adakan, bahkan ironisnya lagi sampai dengan saat ini belum ada surat apapun dari kepolisian atas Penangkapan tersebut.

“ Proses penangkapan kami nilai tidak sesuai SOP, tuduhan yang disematkan klien kami tidak benar. karena barang bukti yang dituduhkan ke klien kami seperti jarum suntik milik bidan desa yang di titipkan dirumah, begitupun juga timbangan emas milik klien kami, dan air soft gun itu adalah soft gun rusak yang tidak bisa dipakai lagi, ” Pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Empat Lawang Belum menjawab Konfirmasi Awak media terkait pengaduan ini, sampai berita ini ditayangkan. (Rls/Red).

Continue Reading

Jakarta

BNSP “Larang” Dewan Pers Keluarkan Sertifikasi Wartawan

Published

on

 212 X dibaca

JAKARTA, Netralitasnews.com – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menegaskan Dewan Pers (DP) tidak berwenang lagi mengeluarkan sertifikasi wartawan.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk sertifikasi profesi Wartawan tidak lagi dikeluarkan Dewan Pers, meski selama ini seolah menjadi lembaga Pers berotoritas tertinggi dalam membuat aturan dan kebijakan bagi pegiat Pers di Tanah air.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenagakerja, dan PP Nomor 10 2018, tentang BNSP. BNSP merupakan satu-satunya lembaga diberi kewenangan melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Komisioner BNSP, Henny S Widyaningsih menegaskan, ” Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi UKW, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional.

“ Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” tagasnya .

Saat ini, kata Henny, ‘ sudah ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang berafiliasi dengan BNSP.

“ Dan ini merupakan lembaga pertama memiliki standar kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ” ujarnya saat menyampaikan arahan jelang pelatihan asesor kompetensi Wartawan.

Pelatihan itu digelar dalam rangkaian uji kompetensi asesor, bertempat di ruang serba guna LSP Pers Indonesia, lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat baru-baru ini.

Mantan Komisioner BNSP, Agus kini menjadi master asesor BNSP menyatakan hal senada, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.

Menurut dia, ” Negara hanya memberi kewenangan kepada dua lembaga untuk menerbitkan sertifikat kompetensi, yakni perguruan tinggi dan BNSP.

“ Jadi kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi, itu melanggar dan ada sanksi pidananya,” Tegas Agus.

Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi mengapresiasi setingginya terhadap BNSP yang sudah memberikan kesempatan Wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.

” Selamat kepada Wartawan yang sudah dinyatakan kompeten sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini menjadi catatan sejarah baru, bahwa pers Indonesia telah memiliki asesor penguji kompetensi bersertifikat BNSP berlogo garuda, ” jelasnya.

Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI) ini mengaku bangga atas kehadiran Wartawan yang sudah menjadi peserta diklat asesor dari lintas Organisasi Pers dari berbagai latar belakang perkumpulan Awak Media, seperti media televisi (RCTI dan TVRI), media online, dan media cetak.

Menariknnya, Fredrik Kuen yang selama ini menjadi tenaga penguji Kompetensi Wartawan di Dewan Pers juga menjadi peserta pelatihan asesor tersebut.

Mantan General Manager Kantor Berita Antara tersebut mengakui standar kompetensi kerja khusus Wartawan yang digunakan LSP Pers Indonesia sangat berbeda dengan yang lazim dia gunakan sebagai bahan pengujian bagi Wartawan di Dewan Pers.

“ Saya sempat kesulitan saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih master asesor BNSP.

Namun (akhirnya-red) saya mengerti bahwa standar kompetensi inilah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,” ujarnya.

Fredrik berencana segera menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Jurnalistik di lembaga pendidikan miliknya.

Sementara itu, ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia, Soegiharto Santoso juga turut menjadi peserta pelatihan asesor ini. Dia menilai, tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi Wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia.

Seperti diketahui, BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun tugasnya, menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik lulusan pelatihan kerja maupun berasal dari pengalaman kerja. (Rls/Red).

Continue Reading

Jakarta

Hari Pers Nasional 2022, Ini 6 Pesan Jokowi untuk Insan Media di Tanah Air

Published

on

 452 X dibaca

JAKARTA, Netralitasnews.com – Puncak perayaan Hari Pers Nasional 2022 digelar di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Rabu (9/2/2022). Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadir secara virtual pada perayaan ini.

9 Februari merupakan tanggal berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 1946 silam di Surakarta dan menjadi organisasi wartawan pertama di Indonesia.

Pada sambutannya, Presiden Jokowi menyinggung soal kebebesan pers dan jaminan perlindungan terhadap profesi wartawan.

Jokowi menilai sebuah roda pemerintahan membutuhkan kritik saat menjalankan kebijakan dari para insan pers.

“Agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita untuk Indonesia maju,” kata Jokowi.

Berikut sederet pesan Jokowi di peringatan Hari Pers Nasional kepada seluruh insan media di Tanah Air:

1. Pentingnya Keberadaan Pers Nasional
Jokowi menekankan pentingnya keberadaan pers nasional di tengah informasi yang muncul dari berbagai penjuru, mulai dari dunia maya hingga mulut ke mulut.

“Berita dan informasi datang silih berganti, tak kenal ruang dan waktu. Sebuah kabar belum tuntas dicerna, telah muncul kabar-kabar baru dari berbagai penjuru,” kata Jokowi dikutip dari akun instagramnya @jokowi, Rabu.

“Dari linimasa dan grup-grup percakapan, tautan-tautan di belantara dunia maya, juga yang beredar dari mulut ke mulut,” sambungnya.

Namun, dia bersyukur Indonesia masih memiliki sumber informasi yang terpercaya. Sumber tersebut yakni, pers nasional yang menghadirkan berita-berita dan informasi yang segar dan akurat.

“Di tengah belantara informasi ini, beruntunglah kita masih punya sumber informasi yang segar, akurat, dan terpercaya: pers nasional,” ujar Jokowi.

2. Pers Panduan Menyaring Informasi
Menurut Jokowi, keberadaan pers bisa membuat masyarakat memiliki pegangan dan panduan dalam menyaring informasi yang masuk dari berbagai penjuru. Sehingga, masyarakat dapat memilah informasi yang bermutu.

“Keberadaan pers nasional membuat kita memiliki pegangan dan panduan dalam memilah informasi yang bermutu, mencerdaskan, dan mendorong kepada kemajuan,” jelas dia.

3. Perlindungan Profesi Wartawan Dijamin UU
Jokowi juga mengingatkan bahwa kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang (UU).

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang,” jelas Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (9/2/2022).

Menurut dia, pemerintah membutuhkan kritik serta masukan dari insan pers dalam menjalankan kebijakan. Hal ini, kata Jokowi, agar pemeritah pusat dan daerah dapat bekerja satu frekuensi untuk kemajuan Indonesia.

“Kritik, masukan, dan dukungan dari insan pers sangat sangat penting. Mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

4. Berkontribusi Besar Bagi Kemajuan Indonesia
Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah melalukan hilirisasi di industri tambang dan sektor pertanian. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi dan transformasi digital.

Untuk itu, pemerintah terbuka menerima masukan dari awak media agar transformasi ini dapat tereksekusi. Sehingga, dapat membawa perubahan dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia.

“Pemerintah selalu terbuka menerima masukan masukan dari insan pers agar langkah-langkah besar ini betul-betul bisa tereksekusi dan dijalankan di lapangan,” tutur Jokowi.

5. Industri Pers Harus Bisa Atasi Tekanan Disrupsi Digital
Jokowi pun sadar bahwa industri pers nasional mengalami tekanan yang berat akibat pandemi Covid-19. Di tengah kondisi ini, industri pers harus mengatasi tekanan disrupsi digital hingga platform raksasa asing.

Menurut dia, hal ini menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama. Sehingga, menyebabkan persaingan media dan munculnya informasi-informasi yang menyesatkan dan adu domba.

“Perubahan drastis lanskap persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik,” kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022. 

“Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau viewers, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral. Masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan,” sambungnya.

6. Lakukan Transformasi dan Semakin Inovatif
Untuk itu, dia mendoromg media-media mainstream atau arus utama untuk segera melakukan transformasi. Jokowi juga mengingatkan agar media mainstream dan semakin berinovatif dalam membanjiri platform dengan konten yang berkualitas.

“Harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platfrom-platform dengan berita-berita baik dan mencerdaskan, dan mengisi konten-konten yang berkualitas, dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang- peluang yang ada,” jelasnya.

Menurut dia, pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa Indonesia. Selain itu, Jokowi ingin insan pers tak terjebak dengan sikap pragmatis yang menggerus integritas. (Rls)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!