Connect with us

Uncategorized

Paripurna Istimewa DPRD, HUT Kota Pagar Alam ke – 20 Berlangsung Meriah

Published

on

 1,377 X dibaca

PAGAR ALAM, Netralitasnews.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru hadir langsung dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Pagar Alam dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-20 tahun 2021, berlangsung meriah. Senin (21/06/2021

Dikesempatan ini Herman Deru mengucapkan “selamat hari jadi Kota Pagar Alam ke 20 Tahun 2021″. ” Usia 20 tahun ini lanjutnya merupakan usia produktif”, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang telah diraih baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.

Namun, keberhasilan tersebut lanjut Herman Deru jangan lantas membuat jemawa. karena masih banyak yang harus diperbuat daerah itu demi tercapainya kesejahteraan rakyat Kota Pagar Alam secara merata”,” Bebernya

“Dengan rasa bangga saya sampaikan sambungnya, “Daerah ini telah banyak mendulang prestasi tingkat Nasional dan tingkat Provinsi. Pagar Alam juga sangat konsisten dalam mempertahankan kearifan lokal yang patut kita apresiasi,” tegas Herman Deru

Lebih lanjut Herman Deru memberikan apresiasi atas komitmen Pemkot Pagar Alam yang konsisten dalam menjaga keasrian dan keindahan lingkungan sekitar, terlebih Kota Pagar Alam begitu getol dalam menjaga kualitas hidup dan kualitas lingkungan sekitarnya.

“Sebagai bentuk rasa cinta saya pada daerah ini. saya hadiahkan masing-masing satu unit mesin pemotong rumput bagi masing-masing kelurahan se-Kota pagar Alam. Jangan dilihat dari jumlahnya namun ini merupakan bentuk apresiasi dan rasa cinta kita pada Kota Pagar Alam. ” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenni Shandiyah, SE., MH saat memimpin sidang memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada tokoh-tokoh masyarakat sebagai pelopor cikal bakal Pagar Alam menjadi Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom.

Menurutnya, “keberhasilan pembangunan merupakan perpaduan peran pemerintah, DPRD dan komponen masyarakat Kota Pagar Alam sesuai dengan bidang tugas dan kedudukannya masing-masing. ia juga memberikan apresiasi pada pemerintah kota yang telah bekerja dengan baik.

“Suatu kebanggaan bagi kita semua, bahwa Pemerintah Kota Pagar Alam berhasil meraih sejumlah penghargaan atas prestasi yang telah ditorehkan diantaranya; penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut sejak Tahun 2014 sampai Țahun 2020. dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

Kemudian Pemerintah Kota Pagar Alam mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2018 Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masih banyak lagi penghargaan lainnya”. ” tandasnya

Dilain pihak Walikota Pagar Alam, Alpian Maskoni, SH menyebut tepat tanggal 21 Juni 2021, Kota Pagar Alam genap berusia 20 tahun. Diusia belia tersebut Pagar Alam tengah giat-giatnya membangun guna menjadi kota yang maju, berkembang dan mampu berkompetisi dengan daerah kavupaten kota yang lainnya.

“Mewujudkan kesejahteraan rakyat disegala bidang sesuai dengan visi kota pagar alam maju dengan konsep kesejahteraan masyarakat dan keindahan ekonomi serta keadilan dalam memperoleh pendidikan,” urainya

HUT Kota Pagar Alam kali ini mengangkat tema “Gotong Royong Bangkitkan Ekonomi untuk Masyarakat Sejahtera Menuju Pagar Alam Maju”. Melalui tema ini ia berharap dapat mendorong kembali pemulihan ekonomi kota pagar alam dalam dimasa pandemi (Covid-19) dengan semangat gotong royong. ” semua Stakeholder ayo kita bersama-sama dengan kerja keras guna mewujudkan Pagar Alam yang maju, berdaya saing dan untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

( Muk Amar/ Kabiro )

Empat Lawang

Warga minta Kantor Hukum BPS, Pertanyakan Laporan Dugaan Penipuan yang diduga Tidak Kunjung di Proses

Published

on

 455 X dibaca

EMPAT LAWANG I SUMATERA SELATAN,  Netralitasnews.com Warga Tebing Tinggi minta Kantor Hukum BPS,  Pertanyakan Laporan Dugaan Penipuan dan Penggelapan yang diduga Tidak Kunjung di proses oleh POLRES Empat Lawang. yang telah dilaporkannya pada tanggal, 09 Pebruari 2022 lalu. (24/04/2022).

Laporan warga menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dalam Pasal 108 Ayat 1 – 3, setiap orang jika: mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik lisan maupun tertulis, mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melapor kepada penyelidik atau penyidik, merupakan pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melapor kepada penyelidik atau penyidik.

Polisi dilarang menolak laporan warga, Polisi yang menerima laporan pun tidak boleh mengabaikan atau meremehkan laporan yang dibuat warga,
hal ini dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam pasal tersebut, setiap anggota Polri dilarang :
menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya,
mencari – cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
menyebarluaskan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat, mengeluarkan ucapan, isyarat atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat, bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang,
mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,
melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian,
membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas polisi yang tertuang dalam Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. menegakkan hukum
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu pada asasnya hukum pidana haruslah merumuskan perbuatan yang salah dengan sangat presisi.  Karena hukum pidana bisa merampas tak hanya kemerdekaan warga Negara, tapi juga kekayaan, bahkan kehidupan.
Dalam kasus yang ekstrim, bahkan bisa memporak porandakan keluarga.

Sementara itu, praktisi hukum Atau Advokat dari kantor hukum BPS And Partners dalam hal ini mendapatkan keluhan dari warga Tebing Tinggi atas permasalahannya yang saat ini belum ditindak lanjuti oleh Polres Empat Lawang Polda Sumater Selatan. yang dalam hal ini laporan tersebut sudah masuk pada tanggal 09 Februari 2022 dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. B-18/II/2021/SPKT. SAT RESKRIM/SPK RES EMPAT LAWANG/POLDA SUMSEL, Dengan No. LP/B/18/II/2022/SPKT/POLRES EMPAT LAWANG/POLDA SUMATERA SELATAN/ Tanggal 09 Februari 2022.

Atas Nama Pelapor Tarmizi, Yang Beralamat Jl.Lintas Sumatera No.108 RT.02/ RW.08 Kelurahan Tanjung Kupang ,Kec. Tebing Tinggi,  Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. yang dalam hal ini melaporkan persoalan atas dugaan pasal 372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap Inisial terlapor “F”.

” Kami Praktisi Hukum atau Advokat meminta tegas dan keras untuk penangan perkara jangan memberikan kesan ketidak seriusan pihak Polres Empat Lawang dalam proses penangan perkara tersebut yang mana paradigma masyarakat sudah menaruh tempat perlindungan diri dalam mencari keadilan di instansi kepolisian, karena Instansi kepolisian adalah wadahnya masyarakat dalam mendapatkan proses keadilan, ” pintanya.

Jadi kami mempunyai harapan kepada bapak Kapolres Empat Lawang, ” imbuhnya lagi, untuk memberikan ketegasan kepada bawahan untuk serius dan mempunyai sifat pengayoman serta pengabdian penuh kepada warga negara terkhusus masyarakat dilingkungan sekitar dalam persoalan hukum yang dimaksud.

Dalam hal ini kami juga meminta kepada Kapolda, untuk memonitoring perkara perkara yang ada ditingkat polres khususnya polres Empat Lawang. agar proses laporan yang sifatnya LP maupun DUMAS agar tidak dipersulit. dan esensinya adalah masyarakat hanya meminta kepastian hukum terkait laporan yang mereka laporkan, apakah bisa diproses atau tidak. jika bisa maka lakukanlah sepenuh hati untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan atau pelapor, apabila tidak maka berikanlah kepastian atas laporan tersebut, jangan sampai pelapor menungggu yang tidak pasti, tanpa ada kejelasan terhadap permasalahan yang dialami oleh setiap warga yang melapor. ” Beber BPS.

Sementara terpisah, Kapolres Empat Lawang Melalui Kasat Reskrim di konfirmasi Vi’a Phoncell belum menjawab telephone. dikonfirmasi Vi’a Aplikasi Online WhatsApp membalas, Masih proses penyelidikan oleh unit pidsus.

” Masih penyelidikan oleh unit Pidsus, ” balasnya singkat.

Dilain sisi, Adi Iskandar Kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. ketika dikonfirmasi dikediamannya beberapa menit lalu menjawab, terkait hal itu ditemukan dulu masing-masing pihak yakni penjual, pembeli, dan saksi. nanti akan tahu ketika sudah di pertemukan. ” pungkasnya. (Tim/Red)

Rls : BPS
Redaktur : Tim IT Netralitasnews
Penanggung Jawab : Redaksi.

Continue Reading

BANNER

Dibutuhkan Segera Tenaga Kerja Indonesia pada Perusahaan Jepang di Malaysia

Published

on

 621 X dibaca

Continue Reading

Uncategorized

Berulang Kali Dimediasi namun Belum menuai Hasil, Pemda Diserdang diminta Bijaksana

Published

on

 241 X dibaca

DELI SERDANG, Netralitasnews.com
Tapal Batas Desa Rumah Sumbul Dengan Desa Batu layang di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. telah berulangkali di mediasi namun belum menuai Hasil. Pemda diminta bijaksana agar permasalahn dapat di selesaikan secara Damai.

Pemerintah Kecamatan Sibolangit,
Febri E Gurusinga, S.STP di konfirmasi tim media ini pada hari jum’at, tanggal (11/02/2022) didepan meja kerjanya menjelaskan, ” Pada saat itu bukan tidak peduli tapi ada rapat dengan Bupati, memang benar yang di sampaikan oleh Sekcam Sibolangit M. Saleh Daulay, S.Sos bahwa saya ada rapat dengan Bupati H. Azhari Tambunan tepat pada pukul 14:00 wib.

Ketika masyarakat Rumah Sumbuldatang ke kantor camat, ” Sambungya, ” kami sudah berangkat dan saat itu tidak ada agenda pertemuan di kantor Camat. dengan masyarakat Rumah Sumbul, ” Terangnya

Walaupun begitu, sekcam Sibolangit M Saleh Daulay, S. Sos ada di kantor, kami berkomunikasi untuk di sampaikan bahwa ada rapat di Kantor Bupati, saya membenarkan perkataan sekcam tersebut. “Ucapnya.

” Kami tidak ada masalah mau apa saja dia berbicara, bukan kita tidak peduli bahkan sudah beberapa kali kami memediasi dan membuat pertemuan di kantor Camat bersama dengan anggota Dewan Gambo Tarigan. kami hanya sebatas memediasi antara dua desa. tapi kalau tidak bisa di mediasi yah terserah merekalah.

Kalau mau bisa di bilang baik-baik kita akan tetap menengahi, kalau tidak bisa apa mau di kata. karena kami pun manusia biasa dan masih banyak mau kita urus dan masih banyak program – program pemerintah yang musti di kerjakan. ” Pungkasnya.

Sementara sebelumnya masyarakat telah mengadakan Aksi demo di depan kantor camat Sibolangit. terkait tapal batas kedua wilayah desa, mana yang sebenarnya.

Masyarakat meminta kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar dapat menindak lanjuti permasalahan ini dengan bijaksana hingga tapal batas dua desa ini tuntas. agar tidak ada perseteruan antara dua desa hingga dapat tertib, aman, dan damai. ” pinta warga. (Mose Dayan Bangun)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!